. = Rp.1.875.000.000 Rp.660.152.250371,5 M2Harga Jua/M2 == Rp. 3.270.115/M2 Bahwa dengan cara perhitungan di atas maka Pemeriksa berkesimpulanbahwa Pemohon Banding sudah seharusnya memungut PPnBM di setiaptransaksi penjualan rukannya; Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding berdasarkan datapengeluaran proyek yang ada di proyek Pemohon Banding adalah;Harga Pokok Tanah untuk Tahap IV (Blok R) Rp. 44.369.551.542 Harga Pokok Bangunan (63 Unit) = Rp. 43.785.798.870Luas Tanah yang dibangun = 4397M2Luas

Bangunan = 17.459 M2bahwa dari data di atas dapat dihitung;Harga Pokok/M2 = Rp. 44.369.551.542 = Rp.10,090.295/ M24.397Harga Pokok Bangunan/M2 = = Rp. 43.785.798.870 = Rp 2.507.967/ MZ17 4BQBahwa selisih antara Harga Jual dan Harga Pokok adalah keuntungan dariperusahaan;Bahwa perhitungan Harga Jual Tanah dan Bangunan;Tanah = 69,02 M2 x Rp.10.090.295 Rp. 696.432.160,90 (49.57%)Bangunan = 282.51 M2 x Rp.2.507.967 Rp. 708.525.757,17 (50,43%)Harga Jual Rp. 1.404.957.918,07Bahwa dari perhitungan di atas

/KMK/03/2004 maka dengan demikian Harga Jual Rukan PemohonBanding tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan;Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut di atas Pemohon Banding memohonagar Pokok Pajak tersebut untuk dihapuskan, sehingga perhitungan pajakmenurut pemohon adalah sebagaimana Pemohon Banding lampirkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor38923/PP/M.1I/17/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan banding

. 43.785.798.870Luas Tanah yang dibangun 4.397M2Luas Bangunan = 17.459M2e Bahwa perhitungan harga pokok penjualan(HPP)/per M2 tanah dan bangunan, sebagaiberikut :Harga Pokok Tanah/M2 = Rp.44.369.551.5424.397=Rp.10.090.295/M2Harga Pokok Bangunan/M2 =Rp.43.785.798.870 17.459=Rp.2.507.967/M2e Bahwa simulasi perhitungan HPP Tanah danBangunan :Rukan dengan luas tanah 69,02 M2 dan luasbangunan 282,51 M2HPP Tanah =69,02 M2 x Rp. 10.090.295/M2= Rp. 696.432.160,90(49.57%)HPP Bangunan=282,51 M2 x Rp. 2.507.967

/M2= Rp.708.525.757,17 (50,42%)Rp.1.404.957.918,07e Bahwa simulasi perhitungan harga jual tanahHalaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 303 B/PK/Pjk/2013 e Bahwa simulasi perhitungan harga jual tanah danbangunan berdasarkan price list PemohonPK/dahulu Pemohon Banding Tahun 2004adalah sebagai berikut :Rukan dengan luas tanah 72,00 M2 dan luasbangunan 302,00 M2 dijual dengan harga Rp.1.250.000.000,;Harga jual tanah = Rp. 1.250.000.000x 40,86% =Rp. 3.193.087/M2Harga jual bangunan = 1.250.000.000x59,14%

Saksi HASNA SAKKA menjual emas yang didapatkan dari saksi SISKALUAWO pertama 5 (lima) buah cincin dengan kadar emas 22 karat (16karat dalam perhitungan pegadaian) dan 1 (satu) buah rantai emas putihkadar 22 karat (18 karat perhitungan pegadaian) dengan berat 36,8 gram(tiga puluh enam koma delapan gram) dan harga yang terdakwa belli tiapgramnya sebesar Rp. 330.000. (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengantotal pembayaran sebesar Rp. 12.144.000.

Pada pembelian kedua terdakwa membeli emas tersebut dari saksiHASNA SAKKA, yaitu : 3 (tiga) buah gelang berat 19,15 gram + 38,5 gram + 11,7 gram,dengan kadar emas 22 karat (16 karat dalam perhitunganpegadaian); 1 (satu) buah gelang kaki beratn 1,9 gram kadar 22 karat (16 karatdalam perhitungan pegadaian); 3 (tiga) buah cincin berat 3, 67 gram + 3,03 gram + 4,6 gram kadaremas 22 karat (16 karat dalam perhitungan pegadaian);Sehingga total emas 22 karat sebanyak 82,59 gram, dengan hargatiap gramnya

(empat ratusdelapan puluh ribu rupiah)) pergram, dimana perhitungan untuk kadar emas 16karat adalah Rp. 480.000/24 karat X 16 karat = Rp. 320.000. (tiga ratus duapuluh ribu rupiah), sehingga emas yang terdakwa beli dari saksi HASNA SAKKAdengan emas kadar 22 karat hanya dibeli dengan/ perhitungan pegadaiandengan kadar emas 16 karat, kemudian untuk emas 21 karat adalah Rp.480.000./24 X 21 karat = Rp. 420.000.

Antam.Bahwa untuk perhitungan kadar Emas adalah Officer gadai;Bahwa cara melakukan perhitungan harga 16 Karat dilakukan dengan caraharga Emas harin ini Kurang 24 Karat dikalikan dengan 16 Karat;Bahwa syarat untuk melakukan pegadaian di Bank Syariah mandiri dimanamasyarakat hanya membawa barang Emas dan Kartu Tanda Penduduksaja;Bahwa saksi belum pernah menjadi Ahli dalam perkara yang lain;Bahwa yang menentukan harga adalah Kantor Pusat Bank Syariah Mandiridan PT.

Emas 22 Karat bisa menjadi 18 Karatberdasarkan perhitungan dari Pegadaian; Bahwa Terdakwa tahu ini bermasalah pada saat terdakwa diperiksa diPolres Bitung dan terdakwa tahu kalau Emas tersebut adalah Emasmilik dari Hj.

Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secarahukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusterhitung sejak Desember 2020;Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan segera hakpesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak kepadaPenggugat dengan perhitungan

sebagaiberikutHak cuti 12/24 x Rp8.000.000,00 = Rp4.000.000,00+Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan segera upahproses kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut: Hak Cuti Rp8.000.000,00 x 12 bulan = Rp96.000.000,00+Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadapassetasset barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan milikHalaman 2 dari 9 hal.

SusPHI/2021Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi denganTergugat/Termohon Kasasi secara hukum berubah menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi denganTergugat/Termohon Kasasi putus terhitung sejak Desember 2020;Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan secara tunaidan segera Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang PenggantianHak kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perhitungan sebagaiberikut:Perhitungannya

Uang Penggantian Hak: 15 % xRp200.000.000,00 =Rp 30.000.000,00+Jumlah =Rp230.000.000,00Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan secara tunaidan segera hak penggunaan nama Penggugat/Pemohon Kasasi dalamplang/nama perusahaan dengan perhitungan kepada Penggugat/ PemohonKasasi sebagai berikut: Jasa nama dan jabatan pekerja dalam plang perusahaan 10 % x Rp230.000.000,00 = Rp 23.000.000,00/tahun Rp23.000.000,00 x 20 Tahun = Rp460.000.000,00 +Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan

secara tunaidan segera hak cuti yang masih ada kepada Penggugat/Pemohon Kasasidengan perhitungan sebagai berikut:Hak cuti 12/24 x Rp8.000.000,00 =Rp4.000.000,00Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan secara tunaidan segera upah proses kepada Penggugat/Pemohon Kasasi denganperhitungan sebagai berikut:Hak Rp.8.000.000, x 12 bulan = Rp96.000.000,00Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservatoire beslag) terhadapHalaman 5 dari 9 hal.

Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kekurangan upah Penggugat tahun 2021 dan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:- Hak-hak Penggugat:- Uang Pesangon dengan perhitungan

:9 x Rp12.000.000,00 = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);- Uang Penghargaan Masa Kerja dengan perhitungan: 5 x Rp12.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Jumlah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);- Kekurangan Upah Penggugat:- Pengurangan gaji dari Rp12.000.000,00 menjadi Rp9.000.000,00 berjalan selama 1 tahun, maka:12 bulan x Rp3.000.000,00 (selisih gaji setiap bulannya) = Rp36.000.000,00

Hak atas Upah selama dirumahkan:- Penggugat I (almarhum Sugeng Subur) pada bulan Januari 2015 s.d. bulan Mei 2015, total sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan: 5 x Rp2.730.000,00 = Rp13.650.000,00;- Penggugat II (almarhum Marno) pada bulan Januari 2015 s.d. bulan Juni 2015, total sebesar Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan: 6 x Rp2.730.000,00 = Rp16.380.000,00;b.

Menghukum Tergugat agar membayarkan Pesangon sesuai Pasal 166Undang Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kepada ParaPenggugat (almarhum Sugeng Subur dan almarhum Marno) diberikansejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2(dua) kali Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu)kali Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat

Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat:a.Hak atas Upah selama dirumahkan: Penggugat (almarhum Sugeng Subur) pada bulan Januari 2015s/d bulan Mei 2015, total sebesar Ro18.650.000,00 (delapan belasjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan: 5 xRp3.730.000,00 = Rp18.650.000,00; Penggugat II (almarhum Marno) pada bulan Januari 2015 s/d bulanJuni 2015, total sebesar Rp22.380.000,00 (dua puluh dua juta tigaratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan: 6 xRp3.730.000,00

Hak atas Upah selama dirumahkan: Penggugat (almarhum Sugeng Subur) pada bulan Januari2015 s.d. bulan Mei 2015, total sebesar Rp13.650.000,00 (tigabelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) denganperhitungan: 5 x Rp2.730.000,00 = Rp13.650.000,00; Penggugat II (almarhum Marno) pada bulan Januari 2015 s.d.bulan Juni 2015, total sebesar Rp16.380.000,00 (enam belasjuta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan:6 x Rp2.730.000,00 = Rp16.380.000,00;b.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 57 alinea ke3Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perhitungan Harga Pokok Penjualan Pemohon Bandingyang terdiri dari HPP perusahaan induk (PT.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4Majelis menilai bahwa Terbanding telah melakukan double koreksi atasHPP;"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perhitungan Harga Pokok Penjualan Pemohon Bandingyang terdiri dari HPP perusahaan induk (PT.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4ada data/bukti/dokumen yang dapat menyanggah perhitungan hargapokok penjualan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) di persidangan;d.

Terdapat selisih perhitungan PendapatanBunga sebesar Rp 1.263.134.761,00b. Terdapat selisih Biaya Bunga Rp 1.667.068.585,00c. Terdapat Selisih laba/(Rugi) Kurs Rp 989.608.208,00d. Terdapat selisin Pendapatan/(Biaya)Lainlain Rp 7.418.087.836,00Jumlah Rp11.337.899.390,00e.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4Pemohon Banding dapat diyakini kebenarannya, sehingga Majelisberpendapat nilai Penghasilan/(Biaya) di Luar Usaha menurut MajelisHakim adalah sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding yaitusebesar Rp42.613.236.893,00;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa :a.

keuntungan atau penghasilan dari PLMHASIL KELUARGA yang terakhir yaitu perhitungan tertanggal 29 April2004, Tergugat sudah tidak membuat rincian perhitungan lagi atausetidaktidaknya dalam hal ini Para Penggugat tidak mengetahui lagiHalaman 7 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI!

Bahwasurat perhitungan tertanggal 8 Juli 1996 jika benar quod non tidak pernahada selama H.B.Mappeaty (alm) dan H.Muhamad Tang masih hidup danbaru. diketahui oleh TERGUGAT ketika tibatiba keluarga PARAPENGGUGAT memberikan foto copy surat perhitungan tersebut kepadakeluarga H.B.Mappeaty (alm).PERHITUNGAN ANTARA H.MUCHAMAD TANG DENGAN H.B.MAPPEATYTERTANGGAL 8 JULI 1996, JIKA SEANDAINYA BENAR QUOD NON,TIDAK JELAS MENGENAI PERHITUNGAN MENGENAI APA DAN APAYANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN31.

Bahwa selain diduga keras surat rekayasa, perhitungan antaraH.Muchamad Tang dengan H.B.Mappeaty, seandainya benar quod non,tidak jelas mengenai perhitungan apa dan mengenai apa, sebagai contohpoin nomor 7 tertulis perhitungan PLM Hasil Keluarga waktu di bawaH.M.Tang ( membuktikan H.Muhamad Tang bekerja pada H.B.Mappeatysebagai pegawai/nahkoda) tertera angka Rp.107.163.931,, tidak dijelaskanperhitungan waktu di bawa H.Muhamad Tang membawa apa dan dari manahasil perhitungan tersebut, kemudian poin

MENGENAI APA DAN APAYANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN PARA PENGGUGAT40.

Mengapa PARA PENGGUGAT tidakmendalilkan perhitungan antara tahun 1986 s/d tahun 1990 dan tahun 1990s/d tahun 1997 ?

Rekapitulasi Perbedaan Perhitungan Pajak antara Pemohon Banding danTerbanding.4.

karena belum menjual/melepas efekefeknya, yang tentunya akan menjadipenghasilan yang dikenakan final pada saat dilepas/dijual);bahwa dengan dilakukannya penyesuaian positif atas selurun biaya biayaoperasional (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ) maka tidak adaRugi yang nantinya menjadi kerugian yang dapat dikompensasikan pada tahunberikutnya.bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan Terbanding diatas, PemohonBanding memberikan tanggapan sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan perhitungan

proporsional biaya untuk mendapatkan,menagin dan memelihara penghasilan ("perhitungan bobot") denganmemperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek sahamke dalam bagian dari penghasilan yang bukan obyek pajak, Perhitungan bobot yangkami lakukan tidak memperhitungkan keuntungan yan lum direalisasi atasperdagangan efek saham ke dalam bagian dari penghasilan bukan obyek pajak;bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, yangmenjadi objek pajak adalah

Dengandemikian tidak dimasukan dalam komponen penghasilan bukan obyek pajak danperhitungan bobot untuk mendapatkan koreksi biaya guna mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan yang merupakan penghasilan bukan obyek pajak("Perhitungan Bobot");bahwa keuntungan yang belum direalisasi atas saham tersebut bukan merupakanpenghasilan secara akuntansi perpajakan namun hanya merupakan sistem penilaianportofolio efek yang mengacu pada PSAK No 49 "Akuntansi Reksa Dana ".

Oleh karena itu, jika hal tersebut diterapkan di dalampembukuan reksa dana maka keuntungan yang belum di realisasi menjadi nihil;bahwa mayoritas reksa dana masuk dalam KPP Perusahaan Masuk Bursa,termasuk salah satunya produk PT NISP Asset Management yang lain yaitu ReksaDana NISP Dana Handal mengalami hal yang sama dengan reksa dana ini dandiputuskan bahwa KPP PMB mengikuti perhitungan seperti yang disampaikan olehWajib Pajak (Pemohon Banding);bahwa pembobotan dalam menghitung join cost adalah sebagai

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp7.049.388.000,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp2.848.350.000,00. Perhitungan Bea Keluar (sesuai PEB Nomor: 004864 tanggal 27Nopember 2010).3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang PenetapanBarang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

Sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraanekspor seharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukanPEB baru dengan perhitungan bea keluar baru,b. Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor:004432 tanggal 31 Oktober 2010),3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan BarangEkspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk sarana olahraga kelurahan Kanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan);

5). Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis center kelurahan Api-api (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan)

6).

Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Api-api (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan).

Terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa membayarbiayaperkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Perpres Nomor 36 tahun 2005tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 2005 Pasal 28ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) huruf d, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlahRp7.142.043.750,00 (Tujuh milyar seratus empat puluh dua juta empat puluhtiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau perekonomian Negara sesuaidengan perhitungan

Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);Hal.34 dari 44 hal.Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT.SMR5. Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KJIPP SIH WIRYADI & Rekan)6.

Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KIJPPSIH WIRYADI & Rekan).Tetap terlampir dalam berkas perkara.7.

tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);5) Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KJIPP SIH WIRYADI & Rekan)6) Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPPSIH WIRYADI & Rekan).Terlampir dalam berkas perkara.9.

tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KIPP SIH WIRYADI & Rekan)Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPPSIH WIRYADI & Rekan).Terlampir dalam berkas perkara.Membebankan kepada Terdakwa

Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Masa Pajak Januari 2007 Nomor :00001/307/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 100/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 100/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanbanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 Rp 104.496.340.729,00 =Rp 4.466.962.319,00 / 12 bulan = Rp.372.246.860,00;2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Januari 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2007 yang juga diajukan banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) 0c.

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 dan menurut Surat Bandingtetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh Badanhalaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan Umum

PPN Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2007 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam Surat Keberatan sebagaiberikut:Ekspor Rp 3.125.554.073Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 2.740.342.563Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.682.309.204Total Rp 7.548.205.840Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 274.034.256Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 417.749.435Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0Total Rp 417.749.435MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanPPN yang kurang (lebih) bayar Rp

Bahwa menetapkan besarnya jumlah PBB Terutang Tahun 2016 yangselurunnya telah dilunasi sesuai dengan jumlah perhitungan menurutPemohon Banding yaitu sebesar Rp/71.465.800,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116182.18/2016/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 22 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding

Raya Pasar Minggu 32,Pancoran, Jakarta Selatan, 12780, sehingga perhitungan PBB menjadisebagai berikut: No.

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 552.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 12.000.000(NJOPTKP)3 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan& dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200 Halaman 2 dari 8 halaman.

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 52.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.0003 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan & dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

setidaksetidaknyapada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Balai Desa Puroe, KecamatanAngata, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap Orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban KomangSukrawa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal sebagaimana waktu dan tempat seperti di atas, telahberlangsung perhitungan

suara pemilinan Kepala Desa Puroe bertempat diBalai Desa Puroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan yangmana pada saat itu Saya selaku Saksi salah satu calon kepala desa,selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA perhitungan suara selesai yangdimenangkan oleh calon yang korban saksikan, selanjutnya seluruh Saksiuntuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada calon KepalaHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN AdlDesa terpilih, lalu korban menghampiri lelaki Kokon (DPO) untuk

Yoga alias Yoga bin Haldin pada hari Sabtutanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaksetidaknyapada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Balai Desa Puroe, KecamatanAngata, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telahmelakukan penganiayaan terhadap korban Komang Sukrawa, Perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal sebagaimana waktu dan tempat seperti di atas, telahberlangsung perhitungan

Konawe Selatan yang mana pada saatitu Saya selaku saksi salah satu calon kepala desa, selanjutnya sekitar jam15.00 WITA perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yangkorban saksikan, selajutnya seluruh saksi untuk setiap pasang calonmelakukan ucapan selamat kepada calon kepala desa terpilih, lalu korbanmenghampiri lelaki Kokon (DPO) untuk bersalaman namun pada saat itulelaki Kokon (DPO) menggengam erat tangan kanan korban, dan pada saatHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN

suara pemilihan Kepala DesaPuroe yang bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata KabupatenKonawe Selatan selanjutnya setelah perhitungan suara selesai yangdimenangkan oleh calon yang Saksi Korban dukung, selanjutnya seluruhSaksi untuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada KepalaHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN AdlDesa terpilih, lalu Saksi Korban menghampiri Saudara Kokon (DPO) untukbersalaman namun pada saat itu Saudara Kokon (DPO) menggenggam erattangan kanan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00076/NKEB/WPJ.14/2017 tangggal 19 Januari 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014, sehingga perhitunganpajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagaiberikut: Keterangan Menurut eeNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 455.000.000.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 7NJOP untuk Perhitungan PBB 455.000.000.000Presentase

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 182.000.000.000PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 910.000.000 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110763.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00076

Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/201975665; Alamat Jakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar MegaKuningan Blok 6.2, Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadisebagai berikut: NoUraian Jumlah Rupiah 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)(A+B) 860.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = NJOP untuk Perhitungan PBB 860.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 344.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%

Uraian Rp1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)(A+B) 860.000.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 860.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 344.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.720.000.000,007 Pembayaran Nihil8 PBB yang masih harus dibayar 1.720.000.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

BIS DO jaxecsennecercamecerernrerieammmennoRekapitulasi harga dari 8 (delapan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 8 di atasyang terjadi pekerjaan tambah, adalah sebagai berikut: Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp.211.994.520,67,;Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp.263.472.402.19.;Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 51.477.881,52,;c.

Hal initerdapat pada pekerjaan pembongkaran gedung lama menggunakan satuanmeter persegi seharusnya meter kubik dan data acuan perhitungan kuantitastidak jelas.

2200020 0 Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.755.843.815,72,; Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 1.476.256.616,99.; Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 279.587.198,73,;Disamping melakukan perhitungan volime fisik atas pekerjaan terlaksana Timtenaga Ahli Independen juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Sloofdan Kolom Poor Plat diperoleh Kekuatan tekan beton karaktersitik, f., = 169,83 kg/cm?

, adalah sebagai berikut: Harga keseluruhan real COSt: 2200020 202222020" Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.755.843.815,72,; Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 1.476.256.616.99.: Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 279.587.198,73,;Disamping melakukan perhitungan volime fisik atas pekerjaan terlaksana Timtenaga Ahli Independen juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Sloofdan Kolom Poor Plat diperoleh Kekuatan tekan beton karaktersitik, f.

PRIYAMBODO, MM ( selaku pembeli ) dengan luas tanah +29.25 M2 (perhitugan) dari as ke as) dan + 33.80 M2 (perhitungan dari luas semi gross), tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO, MM., ditulis juga Drs. AJ PRIYAMBODO, MM, yang terletak di Kalibata Regency, Kelurahan Duren Tiga. Kecamatan Mampang Prapatan, Wilayah Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ;3.

(perhitugan) darias ke as) dan +33.80 M (perhitungan dari luas semi gross), tertulisatas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luassemi gross), tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARIPRYAMBODO, MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletakdi Kalibata Regency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luas semi gross),tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luas semi gross), tertulis atas nama PemegangHak. Drs. AHMAD JAMHARI PRYAMBODO, MM., ditulis juga Drs.

(perhitungan) dari as ke as) dan +33.80 M? (perhitungan dari luas semi gross),tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sesuaidengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untuk Masa Pajak September 2007 adalah sebagai berikut : URAIAN Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 39.231.350.034 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 537.015.508.066 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 10.975.534.651Jumlah 587.222.392.751Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 53.701.550.806Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 64.749.951.416Jumlah perhitungan

JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahanatas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan )c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)587.222.393.7512 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 53.701.550.806b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 64.749.951.416c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 64.749.951.416e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (11.048.400.610)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (11.092.631.879)b.

kepada Penggugat dan berpesan agar setibanya di kantorTergugat , tidak boleh diserahkan tetapi disimpan saja, perhitungan manaadalah sama dengan perhitungan Tergugat yaitu kali upah pokok yangberjumlah Rp88.557.700,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus lima pulutujuh ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Penggugat tanya mengapa harusdikalikan dengan upah pokok pak ?

hakhak Penggugat lebih berpihak kepada Tergugat yang sama dengan perhitungan Tergugat tanggal November 2017,padahal Tergugat Il sudah tahu dasar perhitungan pesangon yang merujukpada ketentuan Pasal 157 ayat (1) huruf a, b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan, bagian ketujuh tentang upah untuk pembayaran pesangon,Pasal 34 ayat (2) seolaholah purapura tidak tahu, bahkan anjuran

atas permohonan Penggugat dalam perhitungan hak pesangon Penggugatpada tanggal 16 dan 23 Januari 2018, bahwa Tergugat Il dalammenerbitkan anjuran merujuk pada dasar hukum UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b : Komponen upah yangdigunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yangtertunda, terdiri atas :a.

Sangatlah cukup jelasHalaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 2/Pat.SusPHI/2018/PN.Japsebagaimana penjelasan dari kedua pasal dan ayatnya dari peraturanperundangundangan tersebut, oleh karena dasar perhitungan hakpesangon Penggugat adalah upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetapharus tidak diikutsertakan sebagai dasar upah perhitungan hak pesangonPenggugat.

Dalam hal ini Penggugat telah keliru dan salah menafsirkankedua peraturan perundangundangan tersebut di atas sehingga Penggugatmendasari upah perhitungan haknya sebesar Rp5.275.804,00 (lima juta duaratus tujun puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah), seharusnyaPenggugat mendasari perhitungan hak pesangonya adalah upah pokok dantunjangan yang bersifat tetap yaitu sebesar Rp2.915.735,00 (dua jutasembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

JKT.PST (lima persen)Perhitungan dendaPasal 55 huruf b: Rp.150.000 + (50% Rp. 1.650.000x Rp.3.000.000 =Perhitungan Pasal 55) Rp.1.500.000)huruf a + ditambah 1% (satu. persen) untuksetiap hariketerlambatan denganketentuan 1 (satu)bulan maksimum 50%(lima puluh persen) dariupah yang seharusnya dibayarkan.Perhitungan dendaPasal 55 huruf a+b xRp.150.000 + Rp.

Putusan No .33/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTGaji bulan Januari 2017 yang dikirim : Rp. 2.000.000Gaji bulan Januari 2017 yang belum dibayar : Rp. 3.000.000Perhitungan denda keterlambatan: Perhitungan Perhitungan Denda Keterlambatanberdasarkan PP DendaPengupahan KeterlambatanPerhitungan dendaPasal 55 huruf a: Rp. 3.000.000 x 5% Rp.150.000Keterlambatan HariKe4. sampai Ke8:upah yang harusdibayar x denda 5%(lima persen)Perhitungan dendaPasal 55 huruf b: Rp.150.000 + (50% Rp. 1.650.000Perhitungan Pasal 55

Perhitunganberdasarkan PPPengupahanPerhitunganDendaKeterlambatanDenda Keterlambatan Perhitungan dendaPasal 55 huruf a:HariKe8:harusKeterlambatanKe4upahsampaiyangdibayar x denda 5%(lima persen)Rp. 5.000.000 x 5%Rp.250.000 Perhitungan dendaPasal 55 huruf b:Perhitungan Pasal 55huruf a + ditambah 1%untuk(satu. persen)setiap hariketerlambatan denganketentuan 1 (satu)bulan maksimum 50%(lima puluh persen) dariupah yang seharusnyadibayarkan.Rp.250.000 + (50%x Rp.5.000.000 =Rp.2.750.000)Rp. 2.750.000 Perhitungan

Perhitungan denda Rp.250.000 + Rp.

DendaPengupahan KeterlambatanPerhitungan dendaPasal 55 huruf a: Rp. 5.000.000 x 5% Rp.250.000Keterlambatan Hari Ke4 sampai Ke8: upahyang harus dibayar xdenda 5% (limapersen)Perhitungan dendaPasal 55 huruf b: Rp.250.000 + (50% Rp. 2.750.000x Rp.5.000.000 =Perhitungan Pasal 55 Rp.2.750.000)huruf a + ditambah 1% (satu. persen) untuksetiap hariketerlambatan denganketentuan 1 (satu) bulan maksimum 50% Halaman 17 dari 53 hal.