Nomor 431 K/Pdt/20193.kembali Instalasi listrik milik Penggugat tanpa syarat;Menangguhkan pembayaran tagihan susulan untuk bulan November2016 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1.BrMenerima gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penagihanpembayaran susulan sesuai dengan Surat Tagihan Nomor1052/155/AMKS/2013 tanggal 22 November 2013 perihal PemakaianKWH Tidak Tetagih juncto Perhitungan Tagihan Susulan Nomor 278BA/155

/P2TLKH/RG.I&II/2013 tanggal 5 Desember 2013 senilaiRp575.898.505,00 dan Surat Tagihan Nomor 722/155/AMKS/2014Tanggal 25 Juli 2014 perihal Penyampaian Tagihan Sususlan P2TL,juncto Perhitungan Tagihan Susulan Nomor 040.BA/155/P2TLWil/RG.11/2014 tanggal 24 Juli 2014 senilai Rp1.587.320.280,00 sertaPembongkaran Rampung Instalasi listrik milik pemberi kuasa pada hariRabu tanggal 12 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua

Menyatakan bahwatindakan Tergugat yang telah melakukan penagihanpembayaran susulan sesuai dengan Surat Perhitungan Tagihan Susulantanggal 2 Januari 2014 juncto Berita Acara Hasil Pemeriksaan PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor 278.BA/155/P2TLKH/RGI/2013tanggal 5 Desember 2013 sejumlah Rp575.898.505,00 (lima ratus tujuhpuluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus limarupiah) dan Surat Penyampaian Tagihan Susulan P2TL Nomor722/155/AMKS/2014 tanggal 25 Juli 2014 juncto

Dalam Pokok Perkara1.2.Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa tindakan Penggugat yang melakukan penagihanpembayaran Susulan sesuai dengan Surat Tagihan Nomor1052/155/AMKS/2013 tanggal 22 November 2013 perihal PemakaianKWH Tidak Tetagih juncto Perhitungan Tagihan Susulan Nomor 278BA/155/P2TLKH/RG.1&1II/2013 tanggal 5 Desember 2013 senilaiRp575.898.505,00 dan Surat Tagihan Nomor 722/155/AMKS/2014Tanggal 25 Juli 2014 perihal Penyampaian Tagihan Sususlan P2TL,juncto Perhitungan Tagihan

Nomor 431 K/Pdt/2019tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sertapembongkaran rampung instalasi listrik milik Penggugat adalah tidaksah/ilegal serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku danmelanggar hak subjektif orang lain (Penggugat); Bahwa oleh karena Penggugat telah terlanjur melakukan pembayarankepada Tergugat atas Surat Perhitungan Tagihan Susulan tanggal 2Januari 2014 juncto Berita Acara Hasil Pemeriksaan PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (PSTL) Nomor

Bahkan calon suamiPemohon telah meminta/melamar kepada ayah Pemohon sebanyak 5 kali,untuk menjadi wali nikah namun ayah Pemohon enggan untuk menjadi walinikah, karena menurut perhitungan jawa antara Pemohon dengan calonsuami Pemohon masih satu desa;.

saling mengenal sejak 9 tahun yanglalu dan selama itu pula ia dengan Pemohon saling mencintai, kKemudianatas kemauan mereka berdua bermaksud meneruskan hubungan ke jenjangperkawinan; Bahwa ia berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan dandi antara mereka tidak ada hubungan mahram, serta Pemohon tidak dalamikatan pertunangan dengan pihak manapun; Bahwa ia sudah pernah melamar Pemohon kepada wali Pemohonsebanyak 7 kali, namun wali Pemohon menolak karena masih satu desadan tidak cocok menurut perhitungan

Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung calonsSuami Pemohon; Bahwa saksi tahu Pemohon datang menghadap ke persidangan ini untukmengajukan permohonan penetapan wali adhol; Bahwa Pemohon mengajukan wali adhol karena ia akan menikahdengan lakilaki bernama XXXXxX, tetapi ayah kandung Pemohon tidakbersedia menjadi wali nikah karena tidak setuju, calon suami Pemohonmasih satu desa dan tidak cocok menurut perhitungan

Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena paman calon suamiPemohon; Bahwa saksi tahu Pemohon datang menghadap ke persidangan ini untukmengajukan permohonan penetapan wali adhol; Bahwa Pemohon mengajukan wali adhol karena ia akan menikahdengan lakilaki bernama XXXXxX, tetapi ayah kandung Pemohon tidakbersedia menjadi wali nikah karena tidak setuju, calon Ssuami Pemohonmasih satu desa dan tidak cocok menurut perhitungan

Penetapan No.295/Pat.P/2020/PA.Jbgalasan lakilaki tersebut masih satu desa dengan Pemohon dan tidak cocokmenurut perhitungan jawa; Bahwa antara Pemohon dengan XXXXX tidak terdapat hal yangmenghalangi sahnya pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa Pemohon berstatus perawan dan XXXXX berstatus jejaka sertaPemohon tidak terikat pertunangan dengan siapapun; Bahwa XXXXX bekerja sebagai pembuat jombong air denganpenghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.500.000

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111627.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerimapermohonan banding ini dan membatalkan KEP 00188, sehingga dengandemikian perhitungan

Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri235.768.061.814,00 a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN14.480.000,00 a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut24.701.838.584,00 a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0,00 a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan272.347.636.174,00 b Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri 0,00b.1 Impor BKP 0,00b.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah 0,00Pabeanb.3 Jumlah 0,00 Perhitungan

Sendiri23.576.806.168,00 b PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2 Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 21.299.552.447,00b.3 STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 b.5 Lainlain8.880.980.759,00 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)30.180.533.206,00 Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (6.603.727.038,00) Bahwa Pemohon Banding dengan Surat Nomor 142/X/TC/TLU/2017 tanggal4 Oktober 2017 melakukan pembetulan perhitungan

Putusan Nomor 579/B/PK/Pjk/2019 a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut24.701.838.584,00 a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0,00 a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan272.347.636.174,00 b Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri 0,00b.1 Impor BKP 0,00b.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah 0,00Pabeanb.3 Jumlah 0,00 Perhitungan PPN Lebih Bayar: la Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri23.576.806.168,00

Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri0,00 Perhitungan PPN Lebih Bayar: la. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri23.576.806.168,00 b.

Abdulrahman Hasan Salipudengan Surat Nomor : 127/AHSAUP/2013 tanggal 07 Oktober 2013 sebagaiberikut :Berdasarkan hasil perhitungan volume sirtu yang terpasang seluruhnyaterdapat kekurangan untuk Afdeling VI PTPN. Il Kebun Sawit Seberangsebagai berikut :e Volume panjang kontrak jalan AFD.

Mulia Perkasa ditemukan kekurangan volume dankerugian keuangan Negara yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Abdulrahman Hasan Salipu dengan Surat Nomor : 127/AHSAUP/2013tanggal 07 Oktober 2013 sebagai berikut :Berdasarkan hasil perhitungan volume sirtu yang terpasang seluruhnyakekurangan perhitungan volume tidak terpasang untuk Afdeling IX PTPN. IIKebun Sawit Seberang sebagai berikut :e Volume panjang kontrak jalan AFD.

Abdulrahman Hasan Salipudengan Surat Nomor : 127/AHSAUP/2013 tanggal 07 Oktober2013 sebagai berikut :26Berdasarkan hasil perhitungan volume sirtu yang terpasang seluruhnyakekurangan perhitungan volume tidak terpasang untuk Afdeling IX PTPN. IIKebun Sawit Seberang sebagai berikut :e Volume panjang kontrak jalan AFD. IX =25.387 me Kelebihan panjang dilapangan =463 me Untuk kelebihan panjang jalan AFD.

(Asli) Perhitungan Pekerjaan Borongan tertanggal 31 Desember 2011 untukAfdeling VI.16.(Asli) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pemborong tertanggal 31Desember 2011 untuk Afdeling VI.17.(Asli) Surat Permintaan Pembayaran Tahap tertanggal 31 Desember 2011dari PTPNII Kebun Sawit Seberang untuk Afdeling VI.18.(Asli) Surat mohon pembayaran Tahap! dari PT.

(Asli) Perhitungan Pekerjaan Borongan tertanggal 31 Desember 2011 untukAfdeling IX.42.(Asli) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pemborong tertanggal 31Desember 2011 untuk Afdeling IX.43.(Asli) Surat Permintaan Pembayaran Tahap tertanggal 31 Desember 2011dari PTPNII Kebun Sawit Seberang untuk Afdeling IX.44.(Asli) Surat Mohon Pembayaran Tahap! dari PT.

Tanggal 20 Juli 2018;Bahwa terhadap pengaduan yang diajukan pihak karyawan tersebut gunamenindaklanjuti permasalahan tersebut, pihak Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan selaku Instansiyang berwenang telah menerbitkan Nota Pemeriksaan 1 Tanggal: 05September 2018, Nomor: 560/3797/Nakertrans/2018, serta menerbitkanPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans ProvinsiSumatera Selatan Nomor: 566/3796/VI/Nakertrans/2018 Tanggal: 05September 2018, tentang Perhitungan

EKAJAYA MULTI PERKASA Kabupaten Lahatselaku Perusahaan untuk membayar kekurangan Upah Lembur bagikaryawan termasuk Sdr.TAMRIN AKIM selaku PENGGUGAT yangseluruhnya berjumlah sebesar Rp5.368.103.915, (Lima milyar tiga ratusenam puluh delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus lima belasRupiah);Bahwa terhadap Penetapan perhitungan dan Nota Pemeriksaan 1 yangditerbitkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans ProvinsiSumatera Selatan tersebut diatas, pihak perusahaan (TERGUGAT)membalas dan

EKAJAYA MULTI PERKASA Tanggal: 28 September2018 Nomor: 047/EJMP/HRD/Jawaban/022018 Tentang Perhitungan PremiLembur;Bahwa menyikapi jawaban dan/atau tanggapan dari pihak perusahaan(TERGUGAT) tersebut, kemudian pihak Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan selaku InstansiHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pdt.SusPHI/2019/PN.

Pig.11.12.yang berwenang menerbitkan Nota Pemeriksaan II Tanggal: 14 November2018, Nomor: 560/ 5108/Nakertrans/2018, serta menerbitkan PenetapanPegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi SumateraSelatan Nomor: 566/5107/ VI/Nakertrans/2018 Tanggal: 14 November 2018,tentang REVISI Perhitungan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakansehubungan dengan tuntutan normatif upah kerja lembur karyawan PT.EKAJAYA MULTI PERKASA Lahat berdasarkan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan, yang pada

uang premi pada setiap bulannya seharusnya kelebihan jam kerjadimaksud dibayar dengan perhitungan upah lembur;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas menurutTergugat di dalam tugas satuan pengamanan (satpam)/Security tidak mengenalkelebihan jam kerja karena tidak ada job sheet atau job description dan karena tidakada surat perintah lembur (SPL) dari Tergugat kepada Penggugat sehingga tidaksesuai dengan Pasal 6 Kep. 102/Men/V1I/2004 tentang Waktu Kerja Lembur danUpah Kerja Lembur

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44390/PP/M.XVI/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon: Pajak Pertambahan Nilai: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (DPP PPN)Rp.785.501.486.380,00;: bahwa koreksi DPP PPN dilakukan oleh Terbanding berdasarkan equalisasi denganperedaran usaha dan pendapatan lainlain pada perhitungan PPh Badan ditambahdengan jumlah pemakaian

sendiri yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, denganrincian perhitungan sebagai berikut : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.469.983.17)Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.922.132Pendapatan lainlain (sewa tanahRp 8.619.662.813dan bangunan)Pendapatan lainlain (sewa) Rp 4.274.400.000Pendapatan lainlain (lainlain) Rp 14.532.944.279Pemakaian sendiri Rp 1.011.532.041Jumlah penyerahan Rp 3.489.082.444.43Penyerahan cfm SPT PPN Rp 2.703.580.958.05Koreksi Rp 785.501.486.380 : bahwa Berdasarkan data

Bitung Menado Oil (Bimoli);bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp.785.501.486.380,00berdasarkan equalisasi dengan peredaran usaha dan pendapatan lainlain padaperhitungan PPh Badan ditambah dengan jumlah pemakaian sendiri yang dilaporkandalam SPT Masa PPN, dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.469.983.17)Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.922.132Pendapatan lainlain (sewa tanahRp 8.619.662.813dan bangunan)Pendapatan lainlain (sewa) Rp

atas jumlah peredaran usaha menurutTerbanding dengan menurut Pemohon Banding, dan sesuai dengan perkembangannilai sengketa terakhir posisi koreksi yang masih disengketakan sebesarRp.40. 107.431.347,00;bahwa perbedaan cara perhitungan peredaran usaha antara Terbanding denganPemohon Banding tersebut terkait dengan penggabungan usaha perusahaanPemohon Banding dengan 5 perusahaan lainnya dalam hal ini yaitu : PT.

Bahwaterhadap DPP PPN terkait Pengalihan Harta dari perusahaan yang menggabungkandiri, menurut Majelis bukan bagian dari perhitungan DPP PPN perusahaanPemohon Banding oleh Terbanding.

Yamaha Indonesia MotorManufacturing;Bahwa Pemohon Banding tidak pemah menyetujui Hasil Pemeriksaan;Bahwa awalnya Pemohon Banding menggunakan perhitungan manual, untukmemperjelas perhitungan maka dibuat Laporan Keuangan dengan komputerisasi;Bahwa koreksi yang dilakukan berdasarkan data yang ada pada PemohonBanding bahwa penggunaan uang Prive betulbetul sesuai dengan Rekening Koran;Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Pemohon Bandingadalah:Peredaran Usaha Rp7.195.380.127,00Harga

Acc. 7501500170158),dengan penjelasan sebagai berikut:1 Nilai penjualan didasarkan pada transaksi bank sisi credit;2 Dengan penyesuaian adanya arus kas masuk yang bukanmerupakan transaksi penjualan, maka diperoleh Nilai Penjualansebesar Rp 10.539.605.797,00;a Bahwa selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan Peredaran Usaha(Penjualan) dengan pendekatan yang sama, yaitu pengujian arus kas,dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 11 dari 32 halaman.

nilai penjualan, Majelis menyatakan adanyasetoran tunai dari kas (pada rekening Bank BCA) sebesar Rp 2.178.717.564,00yang tidak diperhitungkan sebagai penjualan;Akan tetapi, faktanya dalam perhitungan nilai pembelian (harga pokokpenjualan), Majelis menyebutkan adanya setoran tunai ke BCA hanya sebesarRp2.075.033.654,00;Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Majelis dalam melakukan pengujiannilai penjualan;Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding )berpendapat bahwa

Putusan Nomor 341/B/PK/PJK/201518b Dalam proses keberatan, koreksi/temuan Pemohon Peninjauan Kembalic(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan dilakukan koreksi positif padasaat proses keberatan, dengan perhitungan sebagai berikut:Harga Pokok Penjualan cfm Pemohon PK (saat Rp 9.710.986.060,00pemeriksaan)Koreksi dalam proses keberatan Rp 2.088.444.054,00HPP cfm Pemohon PK (cfm Rp 7.622.542.006,00keputusan keberatan) Atas perhitungan HPP cfm keputusan keberatan tersebut, TermohonPeninjauan Kembali

XXXX 11 Bahwa dari uraian yang disampaikan Majelis dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put34574/PP/M.IV/14/2011 tanggal 25 Oktober 2011 halaman 37,diketahui bahwa perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai Surat PermohonanBanding adalah sebagai berikut:Saldo awal Rp 171.603.307,00Halaman 23 dari 32 halaman.

Lampiran IVKeputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988,tanggal 5 November 1988, Bab IIl Pasal 53 Ayat (1) : Semua pegawaiyang diserahi pekerjaan menerima dan membayar uang, juga merekayang diwajibkan memegang kas bantu atau kas antara ydm, ayat 4 pasalini setiap hari setelah menutup pertanggungan daftardaftar penunjang,ketika akan menutup pekerjaannya membuat perhitungan denganmenggunakan buku perhitungan bernomor folio yang khusus diadakanuntuk keperluan itu.

Lampiran IVKeputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988,tanggal 5 November 1988, Bab Ill Pasal 53 Ayat (1) : Semua pegawaiyang diserahi pekerjaan menerima dan membayar uang, juga merekayang diwajibkan memegang kas bantu atau kas antara ydm, ayat 4 pasalini setiap hari setelah menutup pertanggungan daftardaftar penunjang,ketika akan menutup pekerjaannya membuat perhitungan denganmenggunakan buku perhitungan bernomor folio yang khusus diadakanuntuk keperluan itu.

Lampiran IVKeputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988,tanggal 5 November 1988, Bab Ill Pasal 53 Ayat (1) : Semua pegawaiyang diserahi pekerjaan menerima dan membayar uang, juga merekayang diwajibkan memegang kas bantu atau kas antara ydm, ayat 4 pasalini setiap hari setelah menutup pertanggungan daftardaftar penunjang,ketika akan menutup pekerjaannya membuat perhitungan denganmenggunakan buku perhitungan bernomor folio yang khusus diadakanHal. 21 dari 42 hal.

Di dalam buku perhitungan ini tidak bolehada kikisan, tempelan, tulis tindin dan penggunaan correction fluid;Hal. 25 dari 42 hal. Put.

RizalLama Masa Kerja : 12 tahunGaji/Upah terakhir per bulan : Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus duaribu rupiah)Perhitungan yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja karena perubahan status perusahaan yangtidak mau mempekerjakan Penggugat sebagai berikut:1. Uang Pesangon:9 bulan upah x Rp1.450.000,00 x 2 = Rp26.100.000,002. Uang Penghargaan:5 bulan upah x Rp1.450.000,00 = Rp 7.250.000,003.

Zainal Abdu, M.Si.Lama Masa Kerja : 7 tahunGaji/Upah terakhir per bulan : Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratusridu rupiah)Perhitungan yang harus diterima klien kami sehubungan denganpemutusan hubungan kerja sebagai berikut: Uang Penggantian Hak (Uang Pengobatan/Perumahan)15% x Rp86.900.000,00 = Rp13.035.000,00Jumlah = Rp13.035.000,00b.

Perhitungan yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja karena perubahan status perusahaan yangtidak mau mempekerjakan Penggugat sebagai berikut:1. Uang Pesangon:5 bulan upah x Rp1.500.000,00 x 2 = Rp15.000.000,002. Uang Penghargaan:3bulan upah x Rp1.500.000,00 = Rp 4.500.000,003. Uang Penggantian Hak (Perumahan/Pengobatan):Total uang pesangon + Total Uang Penghargaan x 15 %=Rp 2.925.000,004.

Perhitungan yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja karena perubahan status perusahaan yangtidak mau mempekerjakan Penggugat sebagai berikut:1. Uang Pesangon:3 bulan upah x Rp1.450.000,00 x 2 = Rp 8.700.000,002. Uang Penggantian Hak (Perumahan/Pengobatan):Rp8.700.000,00 x 15 % =Rp 1.305.000,003.

Perhitungan yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja karena perubahan status perusahaan yangtidak mau mempekerjakan Penggugat sebagai berikut:1.Uang Pesangon:7 bulan upah x Rp1.450.000,00 x 2 = Rp11.600.000,00. Uang Penghargaan:2 bulan upah x Rp1.450.000,00 = Rp 2.900.000,00. Uang Penggantian Hak (Perumahan/Pengobatan):Total uang pesangon + Total Uang Penghargaan x 15 %=Rp 2.175.000,00.

C 905608 (19 Septemberh Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu Mutiara SBF Kontrak No. C 905608 (19 September201 1);i Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu Mutiara SBF Kontrak No.

Keenam Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK(14 MaretBerita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah ProsesSiklus Keenam Mutiara SBF Kontark No. 6841 OK (3April 2011);3 Berita Acara TahunBerita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS UntukPengukuran TPH Awal Siklus Kelima Pematang SBFKontrak No. 6841 OK (160Fevruari 2010); Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(16 Februari 2010);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir ProsesSiklus Kelima Pematang SBF

COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Libo SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 10052010);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Libo SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 04112010);Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah DiprosesSiklus Kelima Libo SBF (tanggal 05122010); Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS UntukPengukuran TPH Awal Siklus Keempat Libo SBFKontrak No. 6841 OK (tanggal 06102009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No.

TPH Awal Siklus Keempat Mutiara SBFKontrak No. 6841 OK (tanggal 29 November 2009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 29 November 2009); w Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 21 Mei2010);x Berita Acara Houling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli4 Berita Acara Tahuna Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusKetiga Pematang SBF

Kontrak No. 6841 OK(tanggal13052009); b Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal2182009); c Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal892009); d Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal13012009); e Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal20032009); f Berita Acara Pengambilan

Perhitungan PPN Lebih BayarNIL) yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.d.7 atau 71.535.484.047b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 179.458.257.297b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 779.458.257.297c. Diperhitungkanc.1. SKPLB 0c.2. SKPPKP 0c.3. Jumlah (c.1+c.2) 0d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)d.1.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 179.458.257.297f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 7.922.773.2503. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena pembetulan) 0c. Jumlah (atb) 04. Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f3.c) 7.922.773.250 Halaman 2 dari 9 halaman.

Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01491/KEB/WPJ.07/2016tanggal 10 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Oktober 2013 Nomor 00014/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015, atasnama PT Toyota Tsusho Indonesia, NPWP 01.069.247.3056.000,beralamat di Mid Plaza II Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1011, KaretTengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat10220, sehingga perhitungan

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 71.535.484.047 b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 179.458.257.297e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau 79 .458.257.297(d.4)) ae f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak7.922.773.250terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 4.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 71.535.484.047Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3124/B/PK/Pjk/2018(tarifx1.a.2 ata 1.d.7 atau NIHIL)b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat Rpdiverhitangkan 179.458.257.297e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp((b.6c.3) atau (d.4)) 179.458.257.297f. jumlah perhitungan PPN lebih Rpbayar/seharusnya tidak terutang (ea) 7.922.773.2503. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 04.

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112136.16/2014/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk dapat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, danmenetapkan jumlah pajak sesuai dengan perhitungan

Putusan Nomor 3394/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah: MenurutKeterangan Pemohon Banding Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 54.602.010.517Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 18.971.653.635Penyerahan yang PPNnya yang dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 111.707.639.118Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 22.092.229.500Jumlah DPP Penyerahan Terutang PPN 207.373.532.770Penyerahan

yang tidak terutang PPN Jumlah seluruh penyerahan 207.373.532.770PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.897.165.364Dikurangi:PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.686.629.9974 STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri Lainlain Jumlah pengurangan 2.686.629.974Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.686.629.974Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar 789.464.610 Kelebihan Pajak yang sudah:a.

tidak dipungut Rp 111.707.639.118Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 22.092.229.500Jumlah DPP Penyerahan Terutang PPN Rp 207.373.532.770Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah seluruh penyerahan Rp 207.373.532.770 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.897.165.364Dikurangi:PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.686.629.974Jumlah pengurangan Rp 2.686.629.974 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.686.629.974Jumlah perhitungan

Putusan Nomor 3394/B/PK/Pjk/2019sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.686.629.974 Jumlah pengurangan Rp 2.686.629.974Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.686.629.974Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 789.464.610Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 789.464.610Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Jumlah pajak yang lebih bayar menurut perhitungan Penggugat sebesarRp5.128.185.276,00;c.

Dasar perhitungan persentase yang dipakai oleh Termohon PeninjauanKembali (d/h pemeriksa) untuk mengkoreksi pajak masukan PemohonPeninjaun Kembali (Wajib Pajak) adalah tidak tepat dikarenakanpemeriksa menggunakan perbandingan luas bangunan, padahal dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 yang dipakaisebagai dasar hukum pemeriksaan disebutkan secara jelas bahwa dasarpersentase yang dipakai adaiah Z yaitu persentase yang sebandingdengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahanseluruhnya

Maka didapati bahwa perhitungan persentaseomzet mall dengan omzet parkir adaiah 95% untuk omzet mall dan 5%untuk omzet parkir, Sehingga menurut Pemohon Gugatan (Wajib Pajak)berdasarkan rumus P = PM x Z sebagaimana tertuang dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 pajak masukan yang dapatHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3250/B/PK/Pjk/2019dikoreksi oleh pemeriksa adaiah 5% dari pajak masukan yang telahdikreditkan oleh WP terkait dengan PPN pemborong, PT Sarana BangunPerkasa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perhitungan kembalipajak masukan yang dapat dikreditkan P = (PM/T)x 24.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:e Jumlah pajak kurang bayar termasuk sanksi administrasi kenaikanmenurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp993.820.000,e Jumlah pajak yang lebih bayar menurut perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (Wajib Pajak) sebesar Rp 5.128.185.276,e Jumlah pajak yang lebih bayar yang disetujui dalam pembahasanakhir hasil pemeriksaan yang sudah dikompensasi ke masa pajakberikutnya sebesar Rp. 5.128.185.276, dan jumlah kurang bayaryang disetujui berdasarkan pembahasan

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) NomorSPKPBK000002/WBC0.12/2017 tanggal 10 April 2017 sehinggaseluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4148/B/PK/Pjk/20192.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000002/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil;5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

SPKPBK000002/WBC.12/2017 tanggal 10April 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.573.0091.000,dan menetapkan atas barang yang diekspor dan diberitahukan dengan PEBNomor 000029 tanggal 9 Juni 2016 adalah Konsentrat Tembaga dengankadar 28.58% dengan HPE FOB USD1,679.11/WMT sehingga terdapatkekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp232.112.000,00, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Penetapan kembali perhitungan beakeluar oleh Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan secaratertulis dengan SPKPBK000002 yang disebabkan perbedaan jumlahHalaman 5 dari 8 halaman.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar (sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP64/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012),2.1.

Perhitungan Bea Keluar : Rp2.361.583.500,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp681.136.000,00.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

Tergugat Vdan Tergugat VI adalah per tanggal 25 September 2008 yaitu Rp170.046.776,dengan dalih ketika transaksi telah beda hari yaitu tanggal 26 September 2008,sehingga Penggugat dibebani tambahan denda dan bunga;Bahwa kemudian Tergugat VII menyodorkan perhitungan LoanAmortization (bukti P 8), Penggugat menanyakan dengan dengan rumus dandasar hukum apa perhitungan yang dimaksud?

Tergugat Rekonvensi tanpa didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum,telah menuduh Penggugat Rekonvensi telah memaksa Tergugat Rekonvensimembayar kewajiban hutang berdasarkan perhitungan sepihak dariPenggugat Rekonvensi;3.

tersebut melawan hukum:Bahwa perhitungan sepihak yang diberikan oleh Termohon Kasasi V danTermohon Kasasi VI adalah jauh berbeda dan menyalahi apa yang telahtertuang dalam perjanjian kredit Nomor 034/PK/908/1/6/2007, tertanggal 18Juni 2007 (vide Bukti P2), dimana disepakati pada awalnya, pinjamanPemohon Kasasi adalah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluhlima juta rupah) dengan bunga 8,25% per tahun, fixed untuk 3 Tahun sertasystem perhitungan bunga add on in Advance atau ditambahkan/diperhitungkan

didepan dengan dibayar dimuka sehingga cicilan per bulannyasebesar Rp8.853.785,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuhratus delapan puluh lima rupiah) selama 36 Bulan atau 36 kali cicilan;Bahwa merasa keberatan dengan perhitungan sepihak yang diberikanTermohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI, maka Pemohon Kasasimenyerahkan perhitungan sebagaimana yang telah disepakati pada awalmenggunakan fasilitas pinjaman P.T.

sebesar Rp155.431.295,00 sedangkan menurut Tergugat Konvensisebesar Rp170.046.766,00 akan tetapi karena kenyataannya Penggugat telahmelunasi hutangnya sesuai dengan perhitungan Tergugat Konvensi, makadianggap bahwa Penggugat Konvensi telah mengakui perhitungan dariTergugat Konvensi.

Jumlah pajak terutang menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah Rp0,00;3. Jumlah pajak yang terutang dan disetujui dalam pembahasanakhir pemeriksaan sebesar Rp0,00;4. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp621.808.259,00 padatanggal 19 Februari 2010 dari tanggal 19 Maret 2010;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding sebagai berikut: Ria Jumlah MenurutPKP Fiskus1 Dasar pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang danJasa yang terutang PPNa. 1. Ekspora.2.

Bahwa dalam surat keberatannnya, Pemohon Banding menyatakanbahwa Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PPh Pasal 26dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PajakPertambahan Nilai tidak sama.

DPP PPh Pasal 26 yang dilaporkanpada SPT Masa PPh Pasal 26 sudah termasuk pajak yangditanggung oleh Pemohon Banding berdasarkan perhitungan grossup dimana di dalam DPP tersebut sudah termasuk unsur tunjanganpajak (dasar hukum yang dipakai oleh Pemohon Banding adalahPeraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentangPenghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PajakPenghasilan dalam Tahun Berjalan;Bahwa sementara untuk perhitungan DPP Pajak Pertambahan Nilaiatas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah

Putusan Nomor 29/B/PK/Pjk/2019Maret 2017 sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2012 adalahsebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/Dikurangi Menjadi (Rp)(Rp) (Rp)PPN Kurang/(lebih) Bayar (820.864.094,00) 0,00 (820.864.094,00)Sanksi Bunga 0,00 0,00 0,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) 0,00 0,00 0,00KUPJumlah Pajak ymbhj/(lebih) (820.864.094,00) 0,00 (820.864.094,00)dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar

Thamrin Kavling 2830, RT 009, RW 005 Menteng, Jakarta Pusat10350, sehingga perhitungan PPN menjadi sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan Pajak: (Rp)a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.619.065.917,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 39.083.622.954,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 543.213.532,00a.6. Jumlah 49.245.902.403,002.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 961.906.591,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak 0,00yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.782.770.685,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. lainlain 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/PK/Pjk/2019 c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.782.770.685,00d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar (820.864.094,00)3. Kelebihnan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 0,00Pajak berikutnya4. PPN yang kurang (lebih) bayar (820.864.094,00)5. Sanksi Administrasi:b.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,006.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsamab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. dibayar dengan NPWP sendirib.5. lainlainc. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkand. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya4. PPN yang kurang (lebih) bayar5. Sanksi Administrasi:a.

Perhitungan biaya RoyaltiBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pernyataan Terbanding yangmenyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan atasselisih dasar perhitungan Royalti yang dilakukan oleh Terbanding.

Adapunalasan mengapa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan tentangselisin dasar perhitungan Royalti seperti yang diutarakan oleh Terbandingadalah karena selama proses keberatan Terbanding tidak pernahmenunjukkan hasil analisa dasar perhitungan biaya Royalti yang dilakukansehingga Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa berdasarkan analisatersebut terdapat selisin perhitungan antara dasar biaya Royalti yang adapada audit report dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding;Bahwa Pemohon

Putusan Nomor 1344/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka tidak terdapatperbedaan antara nilai Royalti yang Pemohon Banding bebankan denganhasil perhitungan yang seharusnya berdasarkan perjanjian yang berlaku;.

Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapatdijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.

Jenderal Sudirman Kav. 25, JakartaSelatan,. sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 14 dari 29 halaman.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugatadalah dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebagai berikut:Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2021Hasil penjualan dikurangi pembayaran dari Penggugat yang telah diberikankepada Tergugat dengan ditambah bunga wajar sebesar 7 % (tujun prosen)pertahun;4. Menyatakan bunga wajar sebesar 7 % (tujuh prosen) pertahun sebagai bungawajar dan diperhitungkan berdasarkan sisa kekurangan yang belumdiserahkan;5.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Penggugat kepada Tergugatadalah perhitungan dari hasil kKesepakatan bersama yang telah disertujuldengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampaisekarang (rincian perhitungan terlampirkan) sebesar Rp1.346.683.883,00(satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tigaribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan dibayarkan dalam tempo 2bulan dari sekarang;3.