Ditemukan 533672 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2012 2022 2020 2004 2009
Penelusuran terkait : Uu no 23 tahun 2002 Surat keputusan bapek nomor : 082/kpts/bapek/2002 tanggal 2 agustus 2002 Perlindungan anak (uu 23/2002) Surat keputusan no. 821.21/110/09/2002 tanggal 30 april 2002 Surat no. 829/pd4/d/pd/2002 Tanggal 15 mei 2002 Keputusan (menteri kehutanan) dengan nomor : 9983/kpts-ii/2002 tanggat 31 oktober 2002 Surat keputusan ijin pemakaian tanah no.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 desember 2002 Penetapan tertulis nomor 131.433/10823/012/2002
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Anak
Register : 27-09-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan PN PATI Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Pti
Tanggal 13 Desember 2017 — Sigit Raharjo alias Brutu bin Sujadi
151 — 37
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 22-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 22 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUWARTO bin SUKRAT
43 — 11
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 21/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 6 Februari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
SUTONO Bin SUKARWI
83 — 11
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 07-10-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 28-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 8 Maret 2022 — Penggugat:
1.SUKINAH
2.KUNZAENAH
3.MUGIYONO
4.HARYONO
5.SUKARWI
6.YUSWANTO
Tergugat:
1.KASDANA
2.SYAEFUDIN
3.SUNOTO
4.Kepala Desa Bermi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati
32 — 6
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 30-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Yyk
Tanggal 3 Maret 2020 — PIDANA : MUHAMMAD NAUFAL DIEN ASJAD Bin PAMI DWI ANGGORO
436 — 0
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 18-07-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 23/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 18 Juli 2019 — JUMARI Bin MOH ANWAR
38 — 3
  • Pasal 9 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, olehkarena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan No. 23/Pid.C
    Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahDaerah Kabupaten Pati No. 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras danUndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa JUMARI Bin MOH ANWAR telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenjualMinuman Keras Tanpa Ijin ;2.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 107/PID.SUS/2018/PT PTK
Tanggal 25 Oktober 2018 — AINUL YAQIIN bin AHMAD MATHORI
39 — 21
  • Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa lukatersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2)Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RINo.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa AINUL YAQIIN BIN AHMAD MATHORI, pada hariSelasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Mesjid AlFurgon di Dusun Sumber Rezeki Desa Bukit Mulya Kec
    Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2018/PT PTKPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RINo.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Reg.
    Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang RI.Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 ayat (1)KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum padadakwaan primar ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacasecara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmiPutusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, tanggal31 Agustus 2018 tersebut, maka diketemukan faktafakta hukum sebagaiberikut : Bahwa Saksi
    Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkaraini pada tingkat banding ;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dariPenasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 September 2018 pada pokoknyasama dengan Pembelaannya secara tertulis di persidangan Pengadilan Negeri Halaman 11 dari 15 halaman Putusan
    Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 ayat (1) KUHP danpasalpasal dari Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, tanggal 31 Agustus 2018 yang dimohonkanbanding tersebut sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyisebagai
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 8/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 1 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
KARDIAH Binti KARSANI
73 — 14
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pti
Tanggal 23 Juli 2020 — WARSO bin PADIMAN
309 — 87
  • Menyatakan terdakwa WARSO bin PADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK sebagaimana diatur Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;2.
    Menyatakan Terdakwa Warso bin Padiman bersalah melakukantindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RIHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid Sus/2020/PN PtiNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor1 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI nomor
    Henny Kusuma A yang dalam kesimpulannyamenyatakan bahwa luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid Sus/2020/PN Ptisebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2016tentang Perubahan
    kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak menjadi Undang UndangMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut PenuntutUmum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yangmemberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:1. saksi ROBY ANWAR MAULANA bin SUKARMAN (tidak disumpah) ;Bahwa, benar saksi lahirdi Tangerang pada tanggal 10 Mei 2006 jadisekarang masih berumur 14 tahun, duduk di klas 2 SMP ;Bahwa, benar saksi mengerti diperiksa
    Nomor 35 tahun 2014 tentangPerubahan atas UU.Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , sertapasalpasal lain yang bersangkutan dalam UndangUndang No. 8 tahun 1981tentang KUHAP ;MENGADILI:1.
    Menyatakan terdakwa WARSO bin PADIMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKANKEKERASAN TERHADAP ANAK sebagaimana diatur Pasal 76 C JoPasal 80 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2014 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas UU.RI Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan anak ;2.
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pti
Tanggal 4 Nopember 2019 — ENDANG SULASTRI binti JAMIN
118 — 39
  • saksi AZZALIA tersebut di pinggir sungai yang berada di dukuh SeringDesa Sumbersari Rt.07/04 Kec.Kayen Kab.Pati karena terdakwa panik , takutdan malu atas kelahiran anak dari saksi AZZALIA serta disamping itu jugaterdakwa malu jika orang lain mengetahui bayi yang dilahirkan anaknyaterdakwa yang bernama saksi AZZLIA adalah bayi diluar pernikahan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UURI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UURl nomor 23 tahun 2002
    Sumbersari Rt. 07 Rw. 04 Kec.Kayen Kab.Pati ; Bahwa benar Ahli menempuh pendidikan kedokteran danmengambil jurusan Kedokteran Umum di Universitas Islam SultanAgung Semarang dan lulus tahun 2002, setelah lulus Ahlilangsung bekerja sebagai dokter umum di B4 Pati tahun 2005 2008, kemudian tahun 2008 sampai dengan sekarang bekerjasebagai PNS (dokter umum di RSUD KAYEN Pati) ; Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Ahli seharihari sebagaidokter umum di RSUD KAYEN Pati adalah sebagai dokter jagaIGD ( instalasi
    berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 cUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
    meringankan :O lbu kandung korban yaitu Saksi Azzalia Rifa Hirawati telah membuatSurat Pernyataan, telah memaafkan perbuatan terdakwa dengandiketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumbersari (SuratPernyataan terlampir) ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 08-06-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 41/Pid C/2020/PN Pti
Tanggal 8 Juni 2020 — AGUNG PRASETYA bin FITMAN
30 — 3
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Anak
Register : 24-03-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN PATI Nomor 100/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pti
Tanggal 28 Mei 2020 — SUTAMAH alias TAMAH binti SAMAD
784 — 662
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 04-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk
Tanggal 21 September 2020 — Muhammad Lukman Hakim alias Luki Bin Mawan Eko Warsito
602 — 338
  • KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana Anakdengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Anak:1.on *F &fi8.Nama lengkap : Muhammad Lukman Hakim Alias Luki BinMawan Eko Warsito;Tempat lahir : Yogyakarta;Umur/Tanggallahir : 18 Tahun/30 April 2002;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Ngasem 34 YK RT. 032 RW. 009 Kel.Kadipaten, Kecamatan Kraton, KotaYogyakarta
    Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 988/l/DSP/2002tanggal 21 Mei 2002, Anak Korban Egi Hermawan lahir pada tanggal 27Februari 2002 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumursekitar 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidaktidakn ya belum18 (delapan belas) tahun.Perbuatan Anak MUHAMMAD LUKMAN HAKIM alias LUKI binMAWAN EKO WARSITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UndangUndang
    Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yangpada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut:1.
    Menyatakan Anak MUHAMMAD LUKMAN HAKIM alias LUKI bin MAWANEKO WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana telah membiarkan atau turut serta melakukanHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUSAnak/2020/PT YYK.kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak mati sebagaimana di maksuddalam Dakwaan Pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak;2.
    Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak ;Membebaskan Anak MUHAMMAD LUKMAN HAKIM Alias LUKI BinMARWAN EKO WARSITO dari semua dakwaan dan tuntutan jaksaPenuntut Umum ;Mengeluarkan anak MUHAMMAD LUKMAN HAKIM Alias LUKI BinMARWAN EKO WARSITO dari segala bentuk penahanan ;Memulihkan Harkat dan Martabat anak MUHAMMAD LUKMAN HAKIMAlias LUKI Bin MARWAN EKO WARSITO dari semua kedudukannya ;Menetapkan Barang Bukti berupa
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1281 — 607
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
    (http://www.bbc.com/indonesia/beritaindonesia/2015/05/150509papuagrasijokowl) (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/05/09/no3c3yinilimatahananpolitikpapuayangdiberikangrasijokowl) (http:/Awww.cnnindonesia.com/nasional/201506041 731021257759/jokowipertimbangkanberigrasi36tapolpapua/)Bahwa perbandingan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentangGrasi dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah sebagaiberikut: Perbandingan
    UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 22 Tahun 2002 tentang GrasiNo.
    UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi yangselanjutnya diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.4. Bahwa terbentuknya UndangUndang tentang Grasi yang bare tersebut,ketentuan tentang prinsipprinsip umum tentang tata cara pengajuan danpenyelesaian permohonan grasi diatur.
    Terhadap perubahan ketentuan a quo dimaksudkan bahwa berdasarkanUndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
    Untuk menghindari kekosongan hukum bagipenyelesaian pemberian grasi yang diajukan berdasarkan UndangUndangNomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 perlu diperpanjang sampai dengantanggal 22 Oktober 2012.Bahwa selain berdasarkan ketentuan di atas, UndangUndang Nomor 22Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuanpermohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannnyamenyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 23-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Pti
Tanggal 5 September 2019 — SUPRIYONO
75 — 25
  • Memberikan ijin/dispensasi kepada STANLEY YUNICO PETRA anak laki-laki lahir di Pati tanggal 02 Juni 2001, anak pasangan suami isteri Supriyono dan Harsumi (almarhum) untuk melangsungkan pernikahan dengan PUTRI ALIFIA IKHSANIAWATI lahir di Pati tanggal 13 Nopember 2002;3.
    Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan antara STANLEY YUNICO PETRA lahir di Pati tanggal 02 Juni 2001 dengan PUTRI ALIFIA IKHSANIAWATI lahir di Pati tanggal 13 Nopember 2002 dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perkawinannya;4.
    Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah salinan penetapan yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanyauntuk mencatat perkawinan antara STANLEY YUNICO PETRA lahirdi Pati tanggal 02 Juni 2001 dengan PUTRI ALIFIA IKHSANIAWATIlahir di Pati tanggal 13 Nopember 2002 dalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perkawinannya;4.
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Anak
Register : 18-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN PATI Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Pti
Tanggal 2 Mei 2019 — Terdakwa
484 — 328
  • keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1) Menyatakan terdakwa DUL ROHMAN bin SELAMET bersalah melakukantindak pidana telah melakukan beberapa kejahatan, membujuk Anak untukmembiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar pasal 76 E Jo Pasal 82ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23tahun 2002
    PATI Nomor : 445/3568 tanggal 28 September 2018 yangditanda tangani oleh psikologi Pemeriksa SIT FATKHURROHMAH,S.Spsi, Psikolog dengan rekomendasi subyek mengalami trauma beratyang berdampak pada perilaku dan mentalnya akibat dari perbuatanyang dilakukan oleh tersangka sehingga dibutuhkan terapi lanjutanuntuk memulihkan stabilitas emosinyaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002
    untukmemulihkan stabilitas emosinyaMenimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum tersebutdikaitkan dengan pengertian perbuatan cabul diatas maka terbukti Terdakwatelah melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban karena Terdakwamenjilat kemaluan anak korban FEBRIANA dan menggesekgesekkantangannya dikemaluan anak koroban NAJWA dan anak korban FATIHA;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002
    Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggarPasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002
    berpendapat pidana yang dijatunkan sebagaimana dalam amar putusanini adalah cukup adil dan setimpal atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;Halaman 41 dari 43 Putusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN PtiMengingat ketentuan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang UndangNomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 11-10-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 12/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 11 Oktober 2021 — DWI ARDHI SETYAWA bin YARJI
79 — 0
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 14-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti
Tanggal 12 Juli 2022 — SUPARMI binti alm SARWI
51 — 18
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Anak
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pti
Tanggal 14 September 2020 — TERDAKWA
538 — 268
  • olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertamamelanggar Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002
    XXXXXXXXXXXXXXXXtanggal XXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Pati, anak korban Anak Korban lahirpada tanggal XXXXXXXXXX sehingga pada saat terdakwa menyetubuhianak korban Anak Korban masih berumur + 5 tahun 10 bulan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan
    No.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXtanggal XXXXXXXXXXXXXXXyangditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati, anakkorban Anak Korban binti Sukarno lahir pada tanggalXXXXXXXXXXXxXsehingga pada saat terdakwa menyetubuhi anakkorban Anak Korban masih berumur + 5 tahun 10 bulan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) JoPasal 76 E UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
    melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin untuk langsungmempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalamPasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
    memberatkan danmeringankan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim pidana yang akandijatunkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan inidipandang telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;Memperhatikan segala ketentuan Perundangundangan yang berkenaandengan perkara ini, knususnya Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
1328 — 406
  • Tentang : Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
  • Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
    UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURANPEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
    MENJADIUNDANGUNDANG.Pasal 1Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5661) ditetapkan menjadiUndangUndang, dan melampirkannya sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari UndangUndang ini.Pasal 2UndangUndang ini mulai berlaku' pada tanggaldiundangkan.Agar...
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2015TENTANGPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANGNOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANGUNDANGUMUMKomisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yangmempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi.
    Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, perlu ditetapkan menjadi UndangUndang.Il.
    ;Pasal 22 ayat (1) UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250);MEMUTUSKAN:PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.PasallI...anikyirkes anteSe LEPRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Pasal IKetentuan