• 2010 antara DESSY DWIYANTI AYU dengan SUSILOWATI.3. 1 (satu) lembar copy transfer via intemet Banking BCA dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.4. 1 (satu) lembar copy transfer via intemet bangking Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.5. 1 (satu) lembar copy transfer Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.6. 1 (satu) lembar copy transfer Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.7. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana antar

  Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.12. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso teregalisir Bank Mandiri dari AKHMAD NURYONO kepada DESSY DWIYANTI AYU.13. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Rek No.204-003-9085 An.

  DESSY DWIYANTI AYU tanggal 13 Desember 2010.16. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO ke Rek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 16 Desember 2010.17. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.92.500.000,- dari rekening No.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an.

  DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.18. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.92.500.000,- dari rek no.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.19. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an.

  DESSY DWIYANTI AYU tanggal 27 Oktober 2010.20. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an. DESSY DWIYANTI AYU tanggal 28 Oktober 2010.21. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDY SUDASRIL ke Rek 5800155829 an.

  DESSYDWIYANTI AYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesarRp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) dari rek No.204003908An. KOKO SUNARKO ke Rek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTIAYU tanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesarRp.92.500.000, dari rekening No.2040039085 an. KOKO SUNARKO kerek no.5800155829 an.

  DESSY DWITYANTIAYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO keRek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYUtanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rekeningNo.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rekno.5800155829 an.

  DESSY DWIYANTI AYU tanggal 17Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rek no.2040039085 an.KOKO SUNARKO ke rek no.5800155829 an. DESSYDWIYANTI AYU tanggal 17 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah) dari rek 5725057927 an. FREDDYSUDASRIL ke Rek 5800155829 an.

  DESSY DWIYANTIAYU tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) dari rek No.204003908 An. KOKO SUNARKO keRek No.5800155829 An. DESSY DWIYANTI AYUtanggal 16 Desember 2010.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekeningBCA sebesar Rp.92.500.000, dari rekeningNo.2040039085 an. KOKO SUNARKO ke rekno.5800155829 an.

• D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;

• 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117;
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah

  );

• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022

  atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.

• ANTAR MUSTIKA SEGARA3. PT. BANGUN MAYA INDAH4. PT. DUTA SUMBER NABATIMelawan1. PT. BANK MANDIRI (Perseroan) Tbk (dahulu PT. Bank Pembangunan Indonesia)2. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA

  ANTAR MUSTIKA SEGARA (disingkat PT. AMS), NPWP1.453.507.4701, berkedudukan di Kotamadya Pontianak dengan dataPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28 April 1999 yang dibuatoleh Notaris Pontianak Tjoang Keng Liet, SH ;PT. BANGUN MAYA INDAH (disingkat PT. BMI), NPWP1.520.0909.4701, berkedudukan di Kotamadya Pontianak dengan dataPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 26 April 1999 yang dibuatoleh Notaris Pontianak Tjoang Keng Liet, SH ;PT. DUTA SUMBER NABATI (disingkat PT.

  ANTAR MUSTIKA SEGARA/PT.A.M.S;c. PT. BANGUN MAYA INDAH/PT.M.B.I.d. PT.

  Antar Mustika Segara (Penggugat II)Sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 Perjanjian KreditJangka Menengah dan Panjang Nomor : PTK / 13 / PK.JMP /1991 tertanggal 29 April 1991 Akta No.183 beserta addendumadendumnya, lampiran 2 Perjanjian Kredit Jangka Menengahdan Panjang Nomor PTK / 007 / PKJMP / 1996 tertanggal 17September 1996 Akta No. 41 beserta adendumnya danlampiran 3 Perjanjian Kredir Jangka Menengah dan PanjangNomor PTK / 007 / PKJUMP / 1998 tertanggal 21 Januari 1998Akta No.39.c.

• M E N G A D I L I:DALAM PENUNDAAN; Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ; DALAM EKSEPSI; Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA: 1.

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ; 3.

  Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Pengggugat dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagaimana keadaan semula; 5.

  hukum (rechtsgevolgen) dari penerbitanobjek sengketa seperti diterangkan pada poin 1.3 Jawaban ini, makayang memiliki kepentingan hukum dan mempunyai /ega/l standingmengajukan gugatan terhadap objek sengketa sesungguhnya adalahPara CalonPengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Konawe lainnya yang berpeluang ditetapkan oleh Tergugat,tetapi tidak ditetapkan dalam objek sengketa sehingga gagal menimbulkan hak baru baginya;Bahwa Para Penggugat bukanlah Para Calon Pengganti Antar

  Waktu sebagaimana tersebut pada poin 2.7.7menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi PemilihanUmum Kabupaten Konawe Periode 20132018 yang dibuktikandengan Berita Acara Nomor 03/BA/I/2015; Halaman 28 dari62 Hal.

  Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.KdiPengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KonaweSelatan Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 20132018, tanggal 20Januari, maka dalildalil gugatan Para Penggugat akan ditolak oleh Tergugatyang akan diuraikan pada paragrafparagraf selanjutnya dalam Jawaban ini; .

  Bahwa, akibat hukum (rechtsgevolgen) dari penerbitan objek sengketa adalahtimbulnya hak baru bagi Para Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, danbukanlah hilangnya hak Para Penggugat seperti yang didalilkan dalamgugatannya pada posita (3) ; .

  Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan keputusan pemberhentiantetap Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabutaen Konawe, Tergugatmelaukan rapat pleno pengganti antar waktu anggota KPU KabupatenKonawe, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 03/BA/V/2015Tentang Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 20132018 (vide Bukti T9) ;.

• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20183.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20184. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

  OBJEK SENGKETA;Keputusan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku Nomor 147122 Tahun 2018tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto KecamatanSaparua. Kabupaten Maluku Tengah tanggal 01 Februari 2018, khusus Nomorurut 1 (Satu) atas nama Zeth Jacob Tetelepta.ll DASAR DAN ALASAN GUGATAN;1.

  Waktu KeanggotaanSaniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri :1) Pergantian antar waktu anggota/pimpinan saniri negeri ataubadan permuyawaratan negeri, karena :a) Meninggal duniab) Permintaan sendiric) Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkanHalaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN2) Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan sanirinegeri atau badan permusyweratan negeri sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturantata tertio saniri

  waktu, disyaratkan adamusyawarah Soa;Bahwa saksi menyatakanalasan pergantian antar waktu Ketua SaniriNegeri dalam Berita Acara Soa, saya baca tapi sudah lupa;Bahwa saksi menyatakanyang menggantikan berasal dari Soa Teteleptadan ada alasan pemberhentian;Bahwa saksi menyatakanmekanisme pergantian antar waktu saniri negerisetelah diadakan rapat soa adalah Pengusulan disampaikan oleh SaniriNegeri kepada pemerintahan, yaitu dari Raja kemudian ke Camat laludisampaikan kepada Bupati;Bahwa saksi menyatakandalam

  Bahwa memperhatikan Surat Camat Saparua Nomor 410/05tanggal 10 Januari 2018 dan Surat Penjabat KepalaPemerintahan Negeri Porto Nomor 140/07//2018, tanggal 5Januari 2018 Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu SaniriNegeri dan Berita Acara Rapat Soa Keterwakilan dalamrangka Pergantian Antar Waktu Saniri Negei Porto. KecamatanSaparua telah mengalami perubahan komposisinyab.

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah,Nomor: 147122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu AnggotaSaniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,tanggal 01 Februari 20183.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1999/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Komang Wirawan
  3.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1999/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Komang Wirawan
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.500,- (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

  Bahwa selanjutnya tanggal 29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme jugamengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW )terhadap Penggugat yakni SK. Nomor : 0145/KEP.PAW/DPP PNIM /VII/2013. tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Komang Wirawan (Penggugat ) sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Made Puspasebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode9.

  waktuKAI el fect ne ee cee eens212) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf Ccapabila:2 a.

  Surat Bupati Karangasem Nomor: 171.2/2666/T.Pem Tanggal 13Agustus 2013, perihal Pembatalan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali periode20092014 wakil PNI Marhaenisme;g. Berita acara hasil penelitian kelengkapan AdministrasiPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Nomor: 171.1/17918/Bid.II/BKBP Tanggal 2 Oktoberh.

  BuktiP . 3 Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPC PNIMarhaenisme Kabupaten Karangasem tentangPemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatperiode 20092014 yaitu: SK.

  Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) KabupatenKarangasem;; Bahwa saksi mengatakan ada Pengesahan Peresmian PembatalanPergantian Antar Waktu (PAW) dari DPP PNI Marhaenisme sedangkandari DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem tidakBahwa saksi, Surat dari Gubernur Bali mengenai PembatalanPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD atas nama: KomangWirawan Kabupaten Karangasem sudah ditindak lanjuti sesuai denganbukti surat Nomor T . 9;Bahwa saksi, mengatakan semua surat melalui bagian TataPemerintahan

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salim Antar bin Antar) dengan Pemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilaksanakan tanggal 02 Maret 1983 di Kecamatan Momunu;

  3.

  PENETAPANNomor 81/Pdt.P/2019/PA.Buol2 ONseyAial ssDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonanPengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Salim Antar bin Antar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidaktamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di JI.Poros Desa Dusun lI,RT. 003 / RW. 001, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, KabupatenBuol; Sebagai :

  Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( Salim Antar bin Antar ) denganPemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilangsungkan pada tanggal7 Juli 1985 di wilayah hokum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;3.

  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor7205010107640019 tertanggal 20 Mei 2012 atas nama Salim Antar,Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No : 81/Pdt.P/2019/PA.BuolBukti surat tersebut telan diperiksa dan dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, selanjutnyadiberi kode bukti P.1;2.

  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Salim Antar bin Antar)dengan Pemohon II (Dalipa Husain binti Husain) yang dilaksanakantanggal 7 Juli 1985 di Kecamatan Momunu;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah).Demikian ditetapbkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hariSenin, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Nurmaidah,S.HI.

• Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;4.

  Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 TentangPenyelenggaraan Pemilu.Terkait dengan sytem,mekanisme,prosedur pengangkatan danpenggantiaan antar waktu = ini,kKami sampaikan tentangpenggantian antar waktu yang dilakukan terhadap AnggotaKPU Sarmi,sebagai berikut1.

  Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiPapua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian danPengangkatan antar waktu) anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Sarmitertanggal 14 Agustus 2010 ;4.

  tersebut :Bahwa sepengetahuan para Tergugat II Intervensipengumuman ~ tersebut dikeluarkan oleh Tim Seleksipergantian antar waktu) anggota KPU Kabupaten Sarmi yangberanggotakan (1).

  Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi Papua Nomor : 55 ~~ Tahun 2010 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi tert anggal 1428Agustus 2010 ;4.

  P2: Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 28Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Antar WaktuAnggota KPU Kabupaten Sarmi Masa Jabatan 20082013 Tertanggal 1 Juni 2010 (fotocopy darifotocopy) ; ere eHal. 29 dari 56 Hal.

• M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri PENGGUGAT;- Menyatakan bahwa PENGGUGAT, sah menurut hukum sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Penggantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 2014;- Menyatakan oleh karenanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah

  Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 2014 berhak atas Gaji dan Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas setiap bulannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor : 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tanggal 11 April 2013 sampai berakhirnya periode jabatan Anggota DPR Tahun 2009-2014 tanggal 20

  Agustus 2014, - Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi materiil yang berasal dari gaji dan tunjangan dan perjalanan dinas kepada Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 2014 sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);- Menghukum

  09PKS/I/1434tanggal 30 November 2012 perihal Penggantian Antar Waktu SaudaraWitman, S.Sos., DPD Partai Keadilan Sejahtera telah mengusulkan namaPENGGUGAT (in casu ABD.

  Waktu atas nama WITMAN, S.Sos dan PengangkatanPenggantian Antar Waktu ABDUL SALAM NUR, LC sebagai Anggota DPRDKabupaten Luwu Timur kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;Bahwa selanjutnya Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 927/IV/TAHUN 2013 tentang Persemian Pemberhentiandan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 20092014 yangmemutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat WITMAN, S.Sosdari

  Menyatakan oleh karenanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan DaerahKabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 2014 berhak atas Gaji dan Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas setiapbulannya terhitung sejak ditetapbkannya Keputusan Gubernur Nomor :927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPenggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten LuwuTimur Sisa Masa Jabatan Tahun 20092014, tanggal 11 April 2013 sampaiberakhirnya periode jabatan Anggota DPR

  Yang dibuat padatanggal 30 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P4;Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWUTIMUR, tertanggal 28 Januari 2013, tentang Permintaan Nama CalonPergantian Antar Waktu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P5;Surat KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR, tertanggal8 Februari 2013, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD KabuptenLuwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera Hasil Pemilihan Umum Tahun2009, yang selanjutnya diberi tanda P6;Surat

  Waktu(PAW) dari Turut Tergugat ke Penggugat dan disitu ada Pak Kiai Suardidan Pak Sugito bicara masalah proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) dariTurut Tergugat ke Penggugat; Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW),serta ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Partai KeadilanSejatera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) dari Turut Tergugat ke Penggugat alasannya Turut Tergugat sudah tidak pernah koordinasidan sudah tidak pernah menyetor kewajibannya ke

• 
  Terbanding/Terdakwa IV : PANGLIMA PUTRA ANTAR NUSA Bin Alm. YONGKY
  Terbanding/Terdakwa V : CHANDRA SEPTIAN ADI PUTRA Bin Alm. TRISMAN
  Terbanding/Terdakwa VI : PREZI OKSA RAMADHAN Bin REDI PURNAWAN GUNTUR

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013; 3.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.233.000.- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

  G/307/B.II/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013,Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Lampung Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugatterhadap Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;52.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur LampungNo.G/307/B.1I/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut SuratKeputusan Gubernur Lampung No.

  Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalin yang dinyatakan dalameksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satukesatuan dengan pokok perkara 50nnnnnnn nnerKEWENANGAN MENGADILI 5Bahwa perkara a quo adalah proses pergantian antar waktu yangmasuk dalam ruang lingkup politik, yang penyelesaiannya bukanmenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenangmengadili perkara a quo, dengan alas an bahwa bilamana mencermatiSurat

  Gugatan Penggugat (Schrifelijk Voredering) secara teliti danseksama, dapat disimpulkan bahwa materi atau obyek sengketa yangdijadikan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugatadalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sangat berkaitanerat dengan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) ;Karena pokok sengketa adalah proses PAW yang masuk dalam ruanglingkup politik yaitu hasil pelaksanaan kegiatan Pemilu, maka sesuaidengan ketentuan pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor

  BUDI SANTOSO, SE telah dilantik sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Lampung Selatan Pengganti Antar Waktu terhadapPenggugat, oleh karena telah menjabat sebagai Anggota DPRDKabupaten Lampung Selatan, maka Sdr.

• 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Antar Eko Laksono bin Jarot Subiyoko) terhadap Penggugat(Sinta Cynthia binti Junaedi);
  4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurora Naureen binti Antar Eko Laksono lahir pada tanggal 12 Februari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat

• Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.628/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang Karnawan, S.E. ;
  3.

  Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.628/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang Karnawan, S.E. ;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 287.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

  tertanggal 18 Juli 2013tentang peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDPRD Kabupaten Klungkung periode 20092014 ; Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan keputusan Nomor1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentangperesmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Klungkung masa bakti periode 20092014merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan melanggar asasasaSs umumpemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan ; 17.18.Bahwa dalam proses PAW terhadap

  Menyatakan batal / tidak sah keputusan Tata Usaha Negarakeputusan Nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bhakti 20092014 ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusankeputusan Nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bhakti 20092014 ; 4.

  Penggugat menyebutkan obyek gugatan adalah keputusanTergugat nomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktuAnggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenKlungkung masa bakti 20092014, namun alasanalasanyang digunakan sebagai dasar gugatannya tidak mengarahpada substansinya keputusan Tergugat, akan tetapimengarah pada usulan Pemberhentian antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Klungkung yang dikeluarkan oleh KetuaDewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klungkung

  Bahwa ...Bahwa dasar ditetapkannya Keputusan Tergugat Nomor1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung MasaBhakti 20092014, karena adanya usulan Bupati KlungkungNomor 210/173/Pem tanggal 19 Juni 2013 tentang MohonPengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugatmeresmikan Pemberhentian Antar Waktu

  Menyatakan batal Keputusan GubernurBali Nomor: 1.628/04A/HK/2013tertanggal 18 Juli 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Klungkung MasaBakti Tahun 20092014 atas namaKomang Karnawan, S.E. .

• .- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.22.505.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 05 Maret2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.35.875.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 02 Desember 2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.75.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr.

  Andri Octavian tanggal 29 Pebruari 2011.- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.20.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 08 Maret 2012.- 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.75.005.000,- dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octavian tanggal 19 April 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

  Andri Octavian tanggal 22 Pebruari 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.22.505.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 05 Maret2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.35.875.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 02 Desember 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr.

  Andri Octavian tanggal 29 Pebruari 2011.e 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.20.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. Andri Octaviantanggal 08 Maret 2012.e 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr.

  Andri Octavian tanggal 22 Pebruari 2011.1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.22.505.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. AndriOctavian tanggal 05 Maret2011.1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.35.875.000,. dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr. Sdr. AndriOctavian tanggal 02 Desember 2011.471 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlahRp.75.005.000, dari rekening Agis Thantri ke rekening Sdr.

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dari nama ZULION GULO menjadi ANDRI GULO dalam Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi Nomor SKPWNI/1401/26102020/0034 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar MUSLIM, S.Sos.

  ;

• Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan nama Pemohon dari ZULION GULO menjadi ANDRI GULO pada Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi Nomor SKPWNI/1401/26102020/0034 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar MUSLIM, S.Sos.

• DALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
  DALAM POKOK SENGKETA:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2.Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Gubernur Bali Nomor 1276/04-A/HK/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas nama I Made Sugita, S.Sos., Tanggal 11 Mei 2016;
  3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:,br>Keputusan Gubernur

  Bali Nomor 1276/04-A/HK/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas nama I Made Sugita, S.Sos., Tanggal 11 Mei;
  4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

  Tanggal 23 Maret 2016, DPP PDI Perjuangan memberikan persetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Badung atas nama Made.../21 Made Sugita, S.Sos (Penggugat) dan menetapkan Putu Yunita Oktarinisebagai Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Badungperiode 20142019, sebagaimana Surat Nomor: 1364/IN/DPP/III/2016;.

  Tanggal 12 April 2016, DPC Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganKabupaten Badung mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu danPengganti Antar Waktu, yaitu memberhetikan Made Sugita, S.Sos(Penggugat), dan mengusulkan pengganti a.n Putu Yunita Oktarindengan surat Nomor 033/IN/DPC03.09/III/2016 kepada Ketua DPRDKabupaten Badungn 2 nnn nn nn nnn nn nnn n nn nee. Tanggal 20 April 2016, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBadung mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kab.

  Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten BadungNomor 033/IN/DPC03.09/III/2016 tanggal 12 April 2016 perihal usulanPemberhentian Antar Waktu dan Pengganti Antar Waktu, yaitumemberhentikan Made Sugita, S.Sos (Penggugat), dan mengusulkanpengganti a.n Putu Yunita Oktarini;d. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung Nomor :170.2/577/DPRD Tanggal 20 April 2016 perihal usul Pemberhentian danPenggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.

  Calon Penganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenBadung, sebagaimana Berita acara Hasil Penelitian KelengkapanAdministrasi Pemberhentian Antar Waku Anggota DPRD Kabupaten BadungNomor: 171/8104/Bid.II/BKBP tanggal 10 Mei 2016 dan Hasil PenelitianKelengkapan Adminstrasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Badung Tahun 2016 Nomor: 171.1/8107/Bid.II/BKBP tanggal 10Mei 2016, dan dalam penomoran proses Penggantian Antar Waktu diberikannomor terlebin dahulu baru) nomor Peresmian Pemberhentiannya

  Komisi Pemilihan Umum KabupatenBadung Nomor : 98/KPU Kab/016.433789/IV/2016tanggal 19 April 2016, perihal : Pengganti antar waktuAnggota.../14.

• Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos.
  3.

  Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 261.500 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

  / 114 / DPRD, tertanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal :Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKarangasem ; Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) dan Ketua DPRD Kabupaten Karangasemmencabut Surat yang telah dikirimkan kepada Tergugat (Gubernur Bali) Nomor :171.3 /114/ DPRD, tertanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon PengesahanPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem ternyatapada...Putusan

  Tanggal 8 Juli 2013, DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme KabupatenKarangasem mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) diantaranyaatas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos (Pengugat), dengan surat Nomor13/DPC PNIM/Kr.Asem/VII/2013. kepada Ketua DPRD KabupatenKarangasem ; Tanggal 15 Juli 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenKarangasem Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu, diantaranya atasnama I Nengah Pradana Putra S.Sos (Penggugat) kepada Gubernur Bali cq.Bupati Karangasem dengan

  Antar Waktu, diantaranya atas nama I Nengah Pradana PutraS.Sos (Penggugat) kepada Gubernur Bali cq.

  Waktu(PAW) yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telahdisebutkan pada point 5 diatas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersuratkepada Tergugat (Gubernur Bali) melalui Bupati Karangasem dengan SuratnyaNomor: 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 Perihal Mohon PengesahanPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atasnama Penggugat ; ~ 29 nnn nnn nn nen nnn nnn nnn nnn nen nee nnnBahwa yang benar; Ketua DPRD Kabupaten Karangasem menindaklanjutiPemberhentian Antar

  /VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentangPemberitahuan ...Putusan No.22/G/2013/PTUN.DPS21Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dariPNI Marhaenisme Periode 20092014, dan Surat Keputusan tersebut digunakansebagai dasar Usulan Pemberhentian Antar Waktu oleh DPC PNI MarhaenismeKabupaten Karangasem ; Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 384 ayat (1) UndangUndang Nomor27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan daerah dan

• Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 tanggal 8 November 2019;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 7561/UN28/KP/2019 Tentang Pemberhentian Dr.

  Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 tanggal 8 November 2019;

• Mewajibkan Tergugat untuk merehabiltasi Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat, dan martabatnya serta hak-haknya seperti semula sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

  Bahwa sejak tanggal 30 April 2019 Penggugat ditetapkanmenjadi wakil dekan bidang akademik Fakultas IIlmu Sosial dan IImuPolitik pengganti antar waktu masa jabatan 20172021, tidak adapihak yang keberatan terkait diangkatnya Penggugat sebagai wakildekan bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politikpengganti antar waktu Masa Jabatan 2017 2021.15.

  Nisbah, S.Sos., M.Si sebagai WakilDekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 sebagai bentuk koreksi atau menganulir Keputusan RektorUniversitas Tadulako Nomor 3952/UN28/KP/2019 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi TugasTambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas IlmuSosial dan IImu Politik Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 yang menetapkan Penggugat sebagai Wakil Dekan BidangAkademik

  Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosialdan IImu Politik Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20132021 tidakberpegang pada Dasar Fakta yang Teguh (Lihat: Philipus M.

  Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Wakil Dekan BidangAkademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pengganti Antar WaktuMasa Jabatan 20172021 berdasarkan Keputusan Rektor UniversitasTadulako Nomor: 3952/UN28/KP/2019 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai WakilDekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021tertanggal 30 April 2019 (vide: bukti P52);6.

  Nisbah, S.Sos, M.Sisebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 tanggal 8 November 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan RektorUniversitas Tadulako Nomor: 7561/UN28/KP/2019 TentangPemberhentian Dr. Nisbah, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan BidangAkademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TadulakoPengganti Antar Waktu Masa Jabatan 20172021 tanggal 8 November2019;4.

• DALAM PENANGGUHAN;
  - Menolak penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
  DALAM EKSEPSI;
  - Menolak eksepsi Tergugat ;
  DALAM POKOK PERKARA;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.627/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama I Komang Sumajaya;
  - Mewajibkan

  kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.627/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama I Komang Sumajaya;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.249.000,-(dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

  Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah : Keputusan Gubernur Bali,Nomor : 1.627/04A/HK/2013, tanggal 18 Jul 2013, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKlungkung Masa Bhakti Tahun 20092014, yang ditujukan kepada I KomangSumajaya (Penggugat) ; 2.

  KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung mengajukan surat kepadaTergugat (Gubernur Bali) melalui Bupati Klungkung, tanggal 17 Juni 2013, PerihalUsulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Klungkung ; Bahwa atas surat usulan tersebut, kemudian Bupati Klungkung mengajukan suratkepada Tergugat (Gubernur Bali) dengan surat Nomor 210.173/Pem tanggal 19 Juni2013, Perihal Mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat

  Daerah Kabupaten Klungkung ; Bahwa berdasarkan Surat Bupati Klungkung Nomor 210/173/Pem tanggal 19 Juni2013, Perihal Mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, maka Tergugat telahmengeluarkan : 2222 nn nnn nnn oan nnn oe oo Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.627/04A/HK/2013, tanggal 18 Juli2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung masa Bhakti Tahun2009 2014, yang ditujukan

  Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 20092014 atasusulan .....18usulan Bupati Klungkung No. 210/173/Pem. tanggal 19 Juni 2013 tentang MohonPengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu) Anggota DPRD KabupatenKlungkung.

  Kabupaten Klungkung Masa Bakti2009 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; : Foto copy Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan AdministrasiPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD. Kabupaten KlungkungNomor : 171.1/13006/Bid.0/BKBP. tanggal 16 Juli 2013 (foto copysesuai dengan asli) ; : Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/SJ,Perihal : Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD.

• MENGADILI :

  DALAM PENUNDAAN :

  • Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 32/G/PEN/2018/PTUN-PDG tanggal 18 September 2018 ;

  DALAM POKOK PERKARA :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-586-2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.

  Sos, tanggal 15 Agustus 2018 ;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-586-2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S. Sos, tanggal 15 Agustus 2018 ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) ;

Kepentingan masyarakat ini tidak bisa tersalurkan atau disampaikanbaik kepada Legislatif (DPRD) maupun kepada Eksekutif (PemerintahDaerah) karena pemberhentian PENGGUGAT tidak disertai denganpengangkatan pengganti antar waktu dari PENGGUGAT;F. ALASAN PENUNDAAN1.

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 171 586 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentangPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai An. Hendri Nasrani, S.Sos, sebagaimana yang menjadiobjek sengketa dalam perkara aquo, Tergugat mendasarkan diridan berpedoman pada :A.

., mengenai Pemberhentian Antar Waktu sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai; bersifat final : bahwa objeksengketa a quo tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain manapun;e.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanGubernur Sumatera Barat Nomor : 171 586 2018 tentangPEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas namaHENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 586 2018tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIatas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;4.