Ditemukan 384226 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Komisi informasi Informasi elektronik Informasi publik Keterbukaan informasi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus ITE
Register : 22-11-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte
Tanggal 5 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.VANTY ROLOBESSY, SH
2.MOKHSIN UMALEKHOA, S.H.MH
3.KADEK AGUS AMBARA WISESA, SH.MH
Terdakwa:
1.NOVIRA M. HI. CHALIK Alias VIRAt
2.ANGGA DERMAWAN ANDI AMIN Alias OUKA
144 — 107
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.LAURA TOMBOKAN, SH
2.JENNY L. DEBETURU, SH
Terdakwa:
OLIVIA MEYLITA MANAMPIRING
532 — 328

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Olivia Meylita Manampiring, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak Mendistribusikan Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektonik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan Denda sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika
    Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasanatau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UUITE).b. Dengan cara apapun melakukan akses Ilegal (Pasal 30 UUITE).c. Intersepsi atau penyadapan Illegal terhadap informasi atau dokumenelektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU 19/2016).Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (Interferensi) yaitu :1. Gangguan terhadap informasi atau Dokumen Elektronik (DataInterference Pasal 32 UU ITE).2.
    Tindak Pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik(Pasal 35 UU ITE)5.
    Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasanatau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UUITE).c. Dengan cara apapun melakukan akses Ilegal (Pasal 30 UUITE).Intersepsi atau penyadapan Illegal terhadap informasi atau dokumenelektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU 19/2016).Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (Interferensi) yaitu :1. Gangguan terhadap informasi atau DokumenElektronik (Data Interference Pasal 32 UU ITE).2.
    Tindak Pidana pemalsuan informasi ataudokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE)5.
    Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdi aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;4.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-01-2023 — Putus : 14-06-2023 — Upload : 20-06-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Smg
Tanggal 14 Juni 2023 — Penuntut Umum:
ADIANA WINDAWATI,SH.MHUM
Terdakwa:
DADANG TRI WAHYUDI MALACCA bin ROOSMARIN
126 — 59
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PID.SUS/2018/PT YYK
Tanggal 25 Oktober 2018 — SAUD RIDUAN SIAHAAN anak dari JINTAR SIAHAAN
342 — 327
  • atausetidaktidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau). membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (3) yaitu Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpahak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi
    Nomor 19 Tahun2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi ElektronikMenimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal, 30 Juli 2018 No. Reg. Perkara : PDM86/SLMN/Euh.2/04/2018,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.
    Menyatakan terdakwa SAUT RIDUAN SIAHAAN anak dari JINTARSIAHAAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menoistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik,2.
    Nomor 19Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2018/PT YYKMENGADILI:1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-05-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.NUR LAILA, SH
2.ANOEK EKAWATI, SH
Terdakwa:
RIZKY RAMADHAN
94 — 47
    1. Menyatakan Terdakwa Rizky Ramadhan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PN SERANG Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN Srg
Tanggal 9 Desember 2021 — Penuntut Umum:
TEUKU SYAHRONI, SE.,SH.,MH.
Terdakwa:
BONG BUN KHIUN ANAK DARI ALM. LIM TJHIN KHO
412 — 293

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Bong Bun Khiun Anak dari (Alm) Lim Tjhin Kho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara berlanjut memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN SITUBONDO Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sit
Tanggal 7 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Budhi Pujo Susanto, S.H.
Terdakwa:
Lutfillah Habibi Alias Lutfi Bin Sahrudi
336 — 438

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Lutfillah Habibi Alias Lutfi Bin Sahrudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindakpidanadengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu berdasarkan atas suku,agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan alternative
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 01-03-2022 — Upload : 28-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 1 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.EDWIN I BESLAR.SH
2.KHAREZA MOKHAMAD THAYZAR, SH., MH.
Terdakwa:
ABDULAH Als ABDUL Bin AJA
89 — 3

  • MENGADILI :

    • Menyatakan Terdakwa ABDULAH ALS ABDUL BIN AJA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan manipulasi, pencitaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;
    • Menjatuhkan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 07-12-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 21 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ERWIN ISKANDAR, S.H.
2.RIMA EKA PUTRI, SH
3.PRATAMA HADI KARSONO, S.H.
4.HERNANDO ARIAWAN, S.H.
5.JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.
6.OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.
Terdakwa:
DEWI PUSPA
64 — 10
Pengadilan PN SINJAI Pidana Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Snj
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.ROZALINA ABIDIN, SH
2.ST. NUrdaliah. SH
3.ERFAH BASMAR. S. KOM. SH
Terdakwa:
ANDI DARMAWANSYAH ALIAS ANCHA MAYOR ALIAS TTA ANCA BIN SUARDI SALEH
511 — 439
  • Pasal 27 ayat (3)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsurunsurmya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja3. dan tanpa hak4.
    Pada unsur tanpa hak melekat sifat melawan hukumperbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesinformasi elektronik tersebut, selain itu juga menurut Majelis Hakim sekaligusmerupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan, memtransmisikan ataumembuat dapat diakses informasi elektronik menjadi dilarang;Menimbang, bahwa selain itu rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3)UndangUndang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor
    Sehingga Konstitusionalitas Pasal27 ayat (3) UndangUndang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan TransaksiElektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;Menimbang, bahwa UndangUndang No.11 Tahun 2008 tentang InformasiDan Transaksi Elektronik, tidak memberikan keterangan atau penjelasan mengenaidalam hal mana atau dengan syarat apa, orang yang moendistribusikan,mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinyabersifat menghina tersebut berhak melakukan,
    /PN SnjAd.4 Mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/ataumembuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 27 UndangUndang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud denganMendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik
    /PN SnjNo.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus dikaitkandengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 03-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tdn
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MICHAEL YUDHISTIRA LUMBAN GAOL, S.H.
Terdakwa:
Denis Novianto Bin Asnawi
231 — 145
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 24-07-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Gto
Tanggal 24 Juli 2017 — - ADE WIDAGDO
81 — 289
  • pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi bersedia dan akan memberikan keterangan dengansebenarnya; Bahwa saksi di liryc karaoke sebagai Chef, sejak bulan april tahun 2016sampai dengan sekarang ; Bahwa saksi sebagai karyawan dan bertanggungjawab terhadap setiapmasakan/makanan yang keluar ; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang operasi penertiban yang dilakukan,pada saat itu saksi sedang off/libur ; Bahwa saksi tidak mngetahui kejadian itu karena pada saat itu saksi sedanglibur, Sesuai informasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 07-05-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/KI/2018
Tanggal 24 Mei 2018 — CHARLIE BRATA BUDIMAN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERANG;
145 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) Serang) untuk segera memberikanselurun informasi berserta dokumendokumen pendukung yangdimohonkan oleh Pemohon selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejakputusan ini diucapkan, diantaranya: Informasi tentang surat permohonan tertulis PT.
    Informasi tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) yangdipergunakan untuk pengumuman dan pelaksanaan lelang. Informasi tentang penetapan pelaksanaan lelang objek perkaraa quo oleh Kepala KPKNL Serang Informasi tentang dokumen penetapan nilai limit objek perkaraa quo yang diberikan oleh PT. Bank BNI (Persero), Tbk SentraKredit Kecil Serang pada Termohon Informasi tentang kwitansi dan/atau tanda bukti pembayaransejenisnya mengenai uang jaminan penawaran lelang atas namaH. Ahmad Zamroni.
    Informasi tentang Nomor Induk Peserta Lelang (NIPL) atas namaH. Ahmad Zamroni. Informasi tentang tata cara penawaran lelang yangditempuh/dijalani dan yang disampaikan oleh H. Ahmad Zamroniterhadap Objek Perkara pada Termohon.Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/KI/2018 Informasi tentang Pejabat DJKN dan/atau Pejabat Kantor wilayahVI DJKN Banten yang melakukan pengawasanterhadappelaksanaan lelang tanggal 23 Februari 2012.
    Menyatakan Permohonan Pemohon adalah Informasi Publik,Sehingga Secara Hukum Patut Untuk Diberikan Kepada PemohonSelaku Pihak Berkepentingan.3. Memerintahkan Termohon Keberatan (Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang (KPKNL) Serang) untuk segera memberikanseluruh informasi berserta dokumendokumen pendukung yangdimohonkan oleh Pemohon selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejakputusan ini diucapkan, diantaranya :Informasi tentang surat permohonan tertulis PT.
    Putusan Nomor 339 K/TUN/KI/2018 Informasi tentang tata cara penawaran lelang yangditempuh/dijalani dan yang disampaikan oleh H. Anmad Zamroniterhadap Objek Perkara pada Termohon. Informasi tentang Pejabat DJKN dan/atau Pejabat Kantorwilayah VI DJKN Banten yang melakukan pengawasan terhadappelaksanaan lelang tanggal 23 Februari 2012. Informasi tentang kutipan/salinan/grosse yang otentik dariminuta risalah lelang objek perkara a quo.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 15-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/TUN/KI/2018
Tanggal 7 Juni 2018 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA VS NANWANI SARIMONA ROHILI;
136 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal putusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor :014/III/KIPPSMA/2016, tertanggal 03 Februari 2017;4.
    Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor014/III/KIPPSMA/2016, tertanggal 03 Februari 2017;3.
    Bahwa sengketa informasi publik merupakan halhal yang baru,karena keterbukaan informasi merupakan sarana dalammengoptimalkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraannegara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yangberakibat pada kepentingan publik.
    Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa InformasiPublik Di Pengadilan, tidak mengatur lembaga PeninjauanKembali, sehingga upaya upaya hukum luar biasa PeninjauanKembali dalam sengketa informasi publik menjadi tidakdimungkinkan.Halaman 3 dari 6 halaman.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-02-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 17-06-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 8/G/KI/2022/PTUN.PDG
Tanggal 15 Juni 2022 — Pemohon:
1.Drs. YANNOFTA
2.RIDWAN SYAH
3.ZET SYAHADIL
4.Drs. Daniel St Makmur
Termohon:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar
148 — 42

  • M E N G A D I L I

    1. Menolak permohonan keberatan dari para Pemohon Keberatan a quo;
    2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 17/VII/KISB-PS-M-A/2021, tanggal 14 Januari 2022;
    3. Menghukum para Pemohon Keberatan a quo (dahulu para Pemohon Informasi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.500,- ( tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 13-10-2023 — Upload : 23-02-2024
Putusan PN RANAI Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn
Tanggal 13 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H.
2.JOSRON SARMULIA MALAU, S.H.
Terdakwa:
SUSI ULANDARI ALIAS ULAN ALIAS IDOI
31 — 11
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK
Tanggal 30 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
291 — 310
  • Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik tersebut dianggap seolaholah data yang otentik.Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat tersebut di atas, SAKSI WAHYU WARDHANASEMBIRING selaku Koordinator Kepala Tata Usaha PT Jalin Vaneomelakukan pengecekan data karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) dari dataATT dan MSGP, setelah itu SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRINGmenemukan bahwa terdapat karyawan yang diduga
    dariKTP/KK untuk menciptakan profil karyawan baru yang sifatnya fiktif sertamelakukan aktivitas manipulasi informasi dan dokumen, sehingga karyawanfiktif tersebut memiliki absen harian sehingga seolaholah benar bekerja.
    Kemudian,Terdakwa menggunakan informasi dari KTP/KK untuk menciptakan profilkaryawan baru yang sifatnya fiktif serta melakukan aktivitas manipulasiinformasi dan dokumen, sehingga karyawan fiktif tersebut memiliki absenharian sehingga seolaholah benar bekerja.
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Khusus
Register : 08-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-02-2024
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Bdw
Tanggal 7 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.DANNI ARTHANA S, H.
2.ERNA TRISNANINGSIH, SH.,MH.
Terdakwa:
ROEDY HARTONO Bin NASIUDIN (Alm)
31 — 10
    1. Menyatakan Terdakwa Roedy Hartono Bin Nasiudin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 06-11-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm
Tanggal 10 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Afrimayanti, S.H.
2.RENY WIDAYANTI, S.H.
3.MUHAMAD DONI SIDIK
Terdakwa:
BUDI RAHMAD BIN SYAMSUDDIN YUSRI
61 — 8
    1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 131/PID/2021/PT KPG
Tanggal 27 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : ZULKARNAEN, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AHMAD IBRAHIM MASSA
307 — 315
  • KASAT RESKRIM POLRES ALOR di KalabahiPerihal : PENJELASAN INFORMASI DAN LAPORANAcuan1.Surat dari AHMAD IBRAHIM MASSA tertgl.03 September 2019 No.OO1/II/NUR/IX/2019 Perihal Permohonan Pengambilan Sertipikat Tanah.Ditujukan Kepada Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor di KalabahiSurat dari Kepala Kantor Pertanahan Kab Alor, tertanggal, 17 Sep. 2016Nomor : 825/600.1353.05/IX/2019, Perihal : Informasi/Penjelasan. DitujukanKepada Yth.
    Anmad Ibrahim Massa di Kalabahi.Dengan HormatSesuai perihal surat terbuka ini saya AHMAD IBRAHIM MASSA dalam hal inisebagai Penerima Kuasa sekaligus sebagai Ahli waris Almarhum Bapak IBRAHIMMASSA menyampaikan PENJELASAN, INFORMASI DAN LAPORAN sebagaiberikut :1.Bahwa pada tgl. 07 September 2019 sebagai Penerima Kuasa dari keenamsaudara sesama ahli waris Alm.
    Menyatakan terdakwa Ahmad Ibrahim Massa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baiksebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan;3.
    Bahwa terdakwa AHMAD IBRAHIM MASSA terbukti secara sah danmenyakinkan bersama melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan / atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / ataupencemaran nama baik sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum adalahtidak sah dan tidak meyakinkan karena tidak mengacu pada Pasal 310 danpasal 311 KUHP2.
    Pasal 27 ayat (83) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 14 aKUHP, Pasal 28E, 28F, 28G dan Pasal 28J UUD 1945, dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut ;2.