Ditemukan 4667471 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Upload : 07-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 34/Pdt.G/2017/PTA JK PEMOHON KONVENSI MELAWAN TERMOHON KONVENSI
28 — 20
28 — 20
DAN REKONPENSIMembebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiayaperkarasejumlah Rp.616.000,00, (enamratus enambelas riburupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 3 November 2016, sebagaimana tercantumdalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Selatan Nomor 0829/Padt.G/2016/PA JS, tanggal 3 November 2017.Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada
tanggal 22 November 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaKarawang;Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telahmengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2016, yang diterima olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal21 Desember 2016;Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbandingtelah mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diuraikan dalamTanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera PengadiianAgama Jakarta Selatan
No. 7/PTA JKdan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepadaPembanding melalui Pengadilan Agama Depok Nomor W9A4/136BHK.05/1/2017,tanggal 31 Januari 2017;Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage),sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Selatan, Nomor 0829/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 20 Februari 2017,sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas banding (inzage), sebagaimanaBerita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat
JKDalam konvensi dan rekonvensiMenetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan;Atau : Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang pertama dan yangkedua sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediator yangditunjuk (Dra. Hj.
Hal inisejalan dengan pemikiran (doktrin) yang berkembang di Mahkamah AgungRepublik Indonesia akhirakhir ini sebagaimana tertuang dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Pemberlakuan Hasil Rapat PlenoKamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 20 Desember2013).
Register : 23-03-2017 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.JK Pemohon:
RUDI SJAM, SE Bin SJAMSUL KAMAL
Termohon:
INA PRATAMI Binti SOEKOTJO PRAJOGO
25 — 14
RUDI SJAM, SE Bin SJAMSUL KAMAL
Termohon:
INA PRATAMI Binti SOEKOTJO PRAJOGO
25 — 14
Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex equo et bono).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan primer yang diajukan olehPembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memberikan pendapatnya sebagai berikut :1.
Menimbang, bahwa Terbanding, selain mempunyai hak berupa menjatuhkantalak satu raji terhadap Pembanding selaku istrinya, sebagaimana diuraikanpada angka 2 tersebut di atas, Terbanding juga mempunyai kewajiban yangharus ditunaikan (dilaksanakan) terhadap Pembanding, jika Terbandingbenarbenar menjatuhkan talak satu raji terhadap Pembanding, yaitukewajibankewajiban sebagai akibat cerai talak sebagaimana diatur dalamPasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Bilamana perkawinanHim. 6 dari 11 hlm
Jugaberdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam Surat AlBaqarah ayat 236 yang berbunyi :Gidall cle Us ij eal elie 8538 tall fe 5 858 ausjall le Gh piesArtinya : Dan hendaklah kamu berikan mut'ah, bagi yang mampu menurutkemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yalitupemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orangorang yang berbuat kebaikan.dan dalam kitab RaudhatutThalibin lmam AnNawawi Juz 6 halaman 474,yang berbunyi :3 gusSl 9 Aaaill
Hal iniberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,khususnya pada bagian C (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);Juga berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalamKitab AlMughni lbnu Qudamah Juz 8 hal. 171, yang berbunyi :Goll ALY) oo 3) Aaah o all cle GI le, pball Jai Gye die Liss Up UK walGHGS) Atle Cg LASS calls Gok phy , tes gladyl dg
Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untukHim. 8 dari 11 hlm. Put.
Register : 02-11-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 132/Pdt.G/2017/PTA JK PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
39 — 20
39 — 20
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasahukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2017,sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 13 September 2017,sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor 1041/Pdt.G/2017/PA JS tanggal 13 September 2017;Bahwa Pembanding telan memeriksa berkas perkara banding (inzage) diPengadilan Agama Jakarta Selatan sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan kehal 2 dari 6 hal. Anonimisasi Put.
No. 132/Pdt.G/2017/PTA.JKPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana Berita Acara PemeriksaanBerkas Perkara (Inzage) Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 15 September2017, sedangkan Terbanding sampai saat berkas hendak dikirim ke Pengadilantingkat banding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding(inzage), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding(Inzage) Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 25 September 2017 yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama
tertuang di bawah ini;Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat dengansuratnya tertanggal 20 Maret 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan pada tanggal itu juga pada register perkara Nomor1041/Pdt.G/2017/PA JS, adalah atas alasan sebagaimana tercantum dalamsurat gugatan angka 5, yaitu keharmonisan rumah tangga sudah tidakdirasakan lagi sejak pertengahan tahun 2013, dikarenakan antara Penggugathal 3 dari 6 hal.
tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JStanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1438 Hijriahharus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalamdiktum putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketaperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
Register : 13-02-2018 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 96/Pdt.G/2018/PTA.JK Penggugat :Ibrahim Muksalamina bin Muksalamina
Tergugat : Dra. Hj. Susyati, M. Farm. Apt. Binti H. Affan Soenarno
65 — 42
65 — 42
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan (seperdua) bagian dari nilai saham sebagaimana pada amar angka 2 di atas, (seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa 1(satu) unit Mobil Proton Saga Tahun 2011 dengan Nomor Polisi (-), tidak dapat diterima;6.
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua sebagaimana pada amar angka 3 di atas masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat ;5.
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nilai saham yang telah dijual sebagaimana pada amar angka 2 Rekonpensi di atas sejumlah Rp.325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta ) kepada Penggugat Rekonpensi dan Rp.325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta ) lainnya untuk Tergugat Rekonpensi ;4.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nilai jual satumobil Proton Saga Tahun 2011 Nomor Polisi B 751 IN yang telah dijualoleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada amar angka 2di atas sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonvensi dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah) lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;Menetapkan nilai saham PT () yang telah dijual oleh TergugatRekonvensi kepada Hj.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nilai saham yangtelah dijual sebagaimana amar angka 3 di atas sejumlahRp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonvensi dan Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluhlima juta rupiah) untuk Tergugat Rekonvensi;Menetapkan nilai hutang Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketigatermasuk kepada pihak keluarga Penggugat Rekonvensi cq.
No.96/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkaraa quo yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganpenilaian alat bukti, sehingga perlu untuk dipertimbangkan kembali denganpertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang
;Menimbang, bahwa alat bukti yang berkaitan erat dengan pokok perkarayaitu P.9, P.25, P.26, P.27 dan P.28, alat bukti ini telah memenuhi syarat formildan materil harus dipertimbangkan satu persatu untuk membuktikan gugatanTerbanding mengenai obyek sengketa barang bergerak maupun barang tidakbergerak sebagaimana telah diuraikan di atas;Him. 9 dari 28 hlm.
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1% (seperdua)bagian dari nilai saham sebagaimana pada amar angka 2 di atas, 1(seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan '% (seperdua)bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa 1(satu) unit Mobil Proton SagaTahun 2011 dengan Nomor Polisi (), tidak dapat diterima;6.
Register : 16-04-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Kdi Tanggal 20 Oktober 2015 — AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (PT. MPM FINANCE) PADA TAHUN 2012 Cq. PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG KENDARI, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCECABANG KENDARI, dkk SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING, SEKARANG SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI
92 — 28
92 — 28
AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (PT. MPM FINANCE) PADA TAHUN 2012 Cq. PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG KENDARI, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCECABANG KENDARI, dkk SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING, SEKARANG SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI
Perusahaan pembiayaan PT Austindo Nusantara Jaya Finance yang berkedudukandi Jakarta Selatan, sebagaimana telah dirubah nama menjadi PT.Mitra PinasthikaMustika Finance (PT.MPM Finance) pada tahun 2012 Cg PT Austindo NusantaraJaya Finance Cabang Kendari, sebagaimana telah dirubah nama menjadi PT MitraPinasthika Mustika Finance cabang Kendari yang berkedudukan di komplek RukoSenopati Land Blok A selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2.
KdiDengan tidak dimintakannya Pembatalan PPK dan Kuasa maka gugatan Penggugattidak memiliki dasar hukum untuk memohonkan Pembatalan Akta Fidusia yang manaPPK dan Kuasa tersebut mengikat dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 danPasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Jo Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 4UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang jJaminan fidusia.6.
Menanggapi Posita Penggugat angka 12 yang pada intinya menyatakan akibat daritidak melaporkan pembuatan Akta fidusia tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan melanggar hukum, Kembali Tergugat tegaskan sebagaimana dalam EksepsiTergugat dimana Penggugattidak dapat mendalilkan Perbuatan Melanggar hukum apadilakukan oleh Tergugat!
, Apa yang menjadi kerugian dari Penggugatserta hubungansebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang diderita olehPenggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata.DALAM REKONPENSI1. Bahwa dalil dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokokperkara (Konpensi) dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi ini;Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN. Kdi2.
:"Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat 3Undangundang Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum"..
Register : 07-11-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 18 April 2017 — Penggugat dan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Register : 23-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat dan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Register : 11-11-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 181/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 29 Nopember 2019 — Penggugat lawan Tergugat
76 — 36
76 — 36
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebutPembanding), telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal14 Oktober 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Selanjutnya Terbanding telah memberikanjawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2019, yangpada pokoknya menyatakan gugatan cerai diajukan karena sudah tidak ada lagikecocokan dalam berumah tangga;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal18 Oktober 2019, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkasperkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak MemeriksaBerkas (inzage), Nomor 2787/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 28 Oktober
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;Bahwa Terbandingpun telah diberitahu untuk melakukan inzage padatanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksaberkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat KeteranganTidak Memeriksa Berkas (inzage), Nomor 2787/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera PengadilanAgama Jakarta Timur;Him.2 dari 9 him. Put.
A, maupun melalui proses mediasi denganmediator yang ditunjuk majelis untuk memenuhi kehendak para pihak atasnama mediator, sebagai mediator sesuai Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, sebagaimana Surat Penetapan Ketua Majelis perkara a quotanggal 22 Juli 2019, namun ternyata upaya perdamaian dan mediasi yangtelah ditempuh oleh mediator tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporanmediator tanggal 25 Juli 2019.
Dengan demikian patutdinyatakan bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalahsuatu yang siasia dan bahkan dapat menimbulkan mudharat yang berkepanjanganbaik bagi Penggugat/Terbanding maupun bagi Tergugat/Pembanding, sebab ituperlu upaya pencegahan mudharat yang sangat mungkin timbul dalam perkawinanPenggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana kaidahHim.6 dari 9 him. Put.
Register : 26-10-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 116/Pdt.G/2015/PTA.JK Tanggal 25 Nopember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 18
56 — 18
No.116/Pdt.G/2015/PTA.JK.Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; nn anemone nnn nnnSetelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 178/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulgaidah 1436Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.
Register : 22-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 26 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 12
44 — 12
Putusan No. 83/Pdt.G/2019/PTA JK.Kuasa nya, hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur a quo;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melaluiKuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan bandingtersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2019;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingtertanggal
Hijriah, pada saat dibacakanputusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan bandingtersebut diajukan dalam tenggat 6 hari, maka permohonan bandingdiajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata carasebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana
akan diuraian di bawah ini;Menimbang, bahwa seyogyanya kerangka penulisan putusanperkara ini diurai dengan adanya kerangka Dalam Konvensi, DalamRekonvensi dan juga Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi, karenasenyatanya pada halaman 29 BAS, Termohon mengajukan gugatanRekonvensi;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartasependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo yangmengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbandingdengan tambahan pertimbangan sebagaimana
Putusan No. 83/Pdt.G/2019/PTA JK.Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam setiap persidangan, rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembaliPemohon tetap akan menceraikan Termohon; Bahwa, Pembanding/Termohon mengajukan bantahannya terhadapputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara a quo, yangdiurai dalam memori bandingnya, sudah cukup dipertimbangkan olehMajelis Hakim a quo, sebagaimana terurai dalam halaman 21 sd 27putusannya.
thalak tersebut, haruslah ditetapbkan dan menghukumTergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk melaksanakannya sesaat sebelumikrar dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, putusanPengadilan Agama Jakarta Timur harus dikuatkan dengan perbaikan amar;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketadalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
Register : 08-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 22 Januari 2020 — SUMARNI
55 — 10
55 — 10
pertimbangan hukum yang teruraidiatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati beroendapat bahwa cukupberalasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 18-04-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 30 Mei 2022 — RUSWATI Binti Alm. WARSAN
108 — 46
108 — 46
Warsan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana
Register : 13-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.JK Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 22
49 — 22
Konvensi1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( Tergugat ) terhadapPenggugat (Penggugat).Dalam Rekonpensi.Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.Dalam Konpensi dan Rekonpensi.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp341. 000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12November 2019 sebagaimana
tercantum dalam Akta PermohonanBanding tanggal 12 November 2019;Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 November2019.Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori bandingtanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana telah diterima oleh Panitera MudaHukum sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2418/Pdt.G/2019/PA.JTtanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya Pembanding mohon kepadaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
No. 10/Pdt.G/2020/PTA JKdinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud oleh pasal 174 HIR, sehingga dalilbantahan Pembanding pada posita angka 3 harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti lainnya sebagaimana dimuatdalam Berita Acara Sidang, meskipun tidak dipertimbangkan secara detaildalam putusan ini, dianggap sudah termasuk yang dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama.
Nomor 1 Tahun 1974tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga yangdemikian tersebut merupakan hal yang siasia karena lebih banyakmenimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan bagi pasangan suami istri.Karena itu sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI NomorHim. 6 dari 8 him.
Oleh karenanya pula putusan Pengadilan Agama Jakarta TimurNomor 2418/Pdt.G/2019/PA JT tanggal 30 Oktober 2019 dapat dipertahankandan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding
Register : 03-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2404/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 21 Nopember 2017 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Register : 10-05-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 17 Mei 2022 — 1.M. Fatkhun Na'im
2.Nur Hamimah
94 — 29
94 — 29
Register : 04-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2966/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 30 Januari 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
12 — 0
12 — 0
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
828 — 650 — Berkekuatan Hukum Tetap
828 — 650 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
Bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaantanah untuk kepentingan umum pembangunan Jalan MERR IIC diKelurahan Gununganyar sebagaimana terlampir dalam KeputusanPanitia Pengadaaan;2.
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atassangat jelas telah didapatkan cukup alat bukti bagi Hakim untuk memperolehkeyakinan menjatuhkan hukuman yang setlmpal dengan perbuatan Terdakwa(vide Pasal 183 KUHAP);3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atasterlihat adanya penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa selamapersidangan.
1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001).
Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke1 KUHPidana jo. Pasal 64Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majels Hakim Agung berkeyakinanbahwa Terdakwa Sumargo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Pasal 15 jo.
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, selain Terdakwaakan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, Terdakwa juga akandijatuhi pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi untuk membayaruang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak
Register : 07-03-2017 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA.JK PENGGUGAT VS TERGUGAT
19 — 13
19 — 13
., (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusanPengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 5 Januari 2017;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017,sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat danditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat
No. 35/Pdt.G/2017/PTA JKBahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal13 Februari 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 14 Februari 2017, yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan memoribanding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Februari 2017;Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingberdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yangdibuat
dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur,Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 1 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage melaluiPengadilan Agama Depok, dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2017, akantetapi Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalamSurat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (inzage), Nomor0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur
boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Pembanding,begitu pula Pembanding selaku bapaknya, tetap mempunyai hak untukberkunjung/menjenguk, dan membantu, mendidik, serta mencurahkan kasihsayangnya, mengajak jalanjalan, serta sekalisekali bermalam, apabiladikehendaki, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yangdianut dalam Pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002,Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan terhadap anak tersebutditetapkan sebagaimana
No. 35/Pdt.G/2017/PTA JKdipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkandengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alin MazjelisHakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dalam putusan a quo;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 140/PDT.P/2019/PN Pti Tanggal 10 Desember 2019 — Lilis Yuliyana
46 — 11
46 — 11
pertimbangan hukum yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapatbahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruhpermohonan Pemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 07-12-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2896/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 6 Juni 2017 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
10 — 0