Ditemukan 430256 data
92 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU tersebut tidak dapat diterima
KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU VS PT. BINTANG BORNEO PERMAI, DKK
162 — 186
Jabatan : TNI AD Kesatuan : TNI AD
145 — 37
Jabatan: Pamen SecapaadKesatuan : Secapaad
74 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN KPH TELAWA VS IGNATIUS GOGOT CAHYANTO DKK
127 — 44
Kesatuan: Akmil
148 — 28
Kesatuan : TNI AD
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, DK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, DK
PUTUSANNomor 194 K/TUN/LH/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA,beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 33 Menteng,Jakarta, yang diwakili oleh badan pengurus yakni salahsatunya Muhammad Riza Adha Damanik, jabatan KetuaUmum Perkumpulan Kesatuan Nelayan TradisionalIndonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa AlghiffariAqsa
87 — 45
Jabatan : TNI AD Kesatuan : TNI AD
Jadi Saksimemikirkan masa depan anak dan ststus Saksi, namun Terdakwa tidak mau.Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut,kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser4/BS Jalan Salak Bandung. Maksud Saksi adalah meminta pertanggung jawabanTerdakwa, agar menikahi Saksi.
Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BSJalan Salak Bandung untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan Saksi diterimaoleh Staf Intel kikavser 4/BS Sertu Elifson Siahaan, kemudian Saksi dipertemukandengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahianak Saksi.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut:1. Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi di JIn. Laswi.2.
Bahwa benar karena permintaan Saksi2 agar dinikahi oleh Terdakwa ditolak, makapada tanggal 4 Januari 2016 Saksi2 dengan diantar oleh Bapak Bambang Jumarsonomendatangi kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS untuk meminta pertanggung jawaban.Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi2, karena Terdakwa juga memiliki perempuan lain.Saksi2 sebenarnya hanya minta status, Saksi2 rela setelah Saksi2 dinikah secara sahkemudian dicerai lagi, yang penting Saksi2 punya status sah sebagai janda.
Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannyatersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi2 datang ke kesatuan TerdakwaKikavser 4/BS Jalan Salak Bandung. Maksud Saksi2 adalah meminta pertanggung jawabanTerdakwa, agar menikahi Saksi2.
41 — 23
PT.BINA PERINDO NUSANTARA >< KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA CS
,para Advokat/Pengacara, saat ini berkantor di Law OfficesFadjar Marpaung & Partners, berkantor di GedungGamalama, Jalan Bangka Raya Nomor 3A lantai 2, Kemang,Jakarta Selatan 12100, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 009/SKFM&P/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014,selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;LawanKEPALA KESATUAN POLIS!
Monalisa
Termohon:
1.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLDA METRO JAYA
2.NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
3.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA R.I Cq KETUA KOMISI HAK ASASI MANUSIA
434 — 249
Pemohon:
Monalisa
Termohon:
1.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLDA METRO JAYA
2.NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
3.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA R.I Cq KETUA KOMISI HAK ASASI MANUSIANegara Kesatuan Republik Indonesia cq. PemerintahNegara RI cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya,beralamat di JalanJendral Sudirman Kav.55, Jakarta Selatan, Daerah Khususlbukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I;2. Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. PemerintahNegara RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq.
KepalaBadan ReserseKriminal Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di JalanTrunojoyo 3, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, untukselanjutnya disebut sebagai Termohon II;3: Negara Kesatuan Republik Indonesia cq PemerintahNegara RI cq Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)yang beralamat diHalaman 1 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKIJakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;Pengadilan Negeri tersebut
Andre Yosua, S.H., M.H., M.A., Ph.D. memaknai segeradiserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat dalam Pasal 18 ayat(2) KUHAP dalam dua versi, pertama: bila penangkapnya masyarakat maka harusdiserahkan kepada penyidik tempat dimana transportasinya lebin dekat denganmasyarakat yang menangkap tersebut, kedua: bila yang menangkap petugas/polisimaka dia harus melaporkan pelaku tindak pidana tersebut kepada pimpinannyaatau ke kesatuan kerjanya;Bahwa lebih lanjut Ahli DR.
110 — 113
SYOFYAN, OS, b/dDepartemen Kehutanan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Propinsi Sumatera Barat c/q Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, Dkk
., tempat lahir Pagar Alam, tanggal lahir 10 Agustus 1943, sukuCaniago, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan AbdulMuis,, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IVJurai;Dalam perkara ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum,yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan1 Departemen Kehutanan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan PropinsiSumatera Barat c/q Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (DinasKehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, di Painan, yang selanjutnya disebut sebagai
sengketatersebut semasa hidup Dumunar (alm)/angku mamak kaumPenggugat, saat itu dengan tanpa kesepakatan kaumnya telah dijualkepada Adang Durakman/Kepala Daerah Hutan Sumbar di Bukittinggidengan surat jual beli tanggal 31 Desember 1956;Bahwa tanah tersebut kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahansetempat/Tergugat II dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai no.01/1981, dengan gambar sebagaimana dalam surat ukur no. 768/1981tanggal 02 Oktober 1981, tercatat atas nama Departemen Kehutanan c/q Kepala Bahagian Kesatuan
tergugat untuk membayar ongkos perkara.Bila pengadilan berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 18 November 2015, Penggugatmengajukan perubahan/perbaikan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Identitas Penggugat, setelah nama Sofyan Os, BA., ditambah dengan sukuCaniago;2 Pihak Tergugat I, antara Departemen Kehutanan dengan Kepala BahagianKesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan,ditambah dengan c/q Kepala Kesatuan
P15tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan serta sesuaidengan aslinya, kecuali bukti P2, P3, P7 dan P14 hanya merupakan fotokopi darifotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, Tergugat I telahmengajukan bukti Surat berupa:1 Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 01, dengan Gambar Situasi Nomor 768 tahun1981, Kelurahan Painan Utara, dengan Pemegang Hak atas nama DepartemenKehutanan/Bahagian Kesatuan
Bahagian Kesatuan Pemangku Hutan(Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, yang juga telah ditetapkansebagai tanah yang dipergunakan untuk tanah perumahan Dinas KehutananKabupaten Pesisir Selatan, oleh karenanya yang ditarik sebagai subjekgugatan dalam perkara ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten PesisirSelatan;3 Bahwa, penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 01/1981 atas tanah objekperkara diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, menggunakan sistem publikasi negatif sehingga
60 — 56
Nama lengkap : RAPangkat/NRP : Kopda/31990499451079Jabatan : Tamudi Kabidjianbang Terjemen Kesatuan : Seskoad
Purworejo secara sah seijin komandan kesatuan dan telahdikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afifah Meisa Ashadi berumur6 (enam) tahun.4$/2$ ! S$25 !"S' SIN#S"S"@ & ),&,),S"(& .$SS $2S +)'S8"C&S =!1!+ $28" )S"*$ SS25 "HE S S"EE $SS'S/ Sut*SUH# ,) SSF SS25 1"S" ,1Hl7) MES MS YM (1 *S(S +)$"S/25 ,'(l*Sf +1 1"5S" , I ISRCeS 1"#5) +1: S & S5 7S$&S"(& ! EM(S " , 1 $S25 S!"#S" " 4 pi(l's/& () 5 &"(& IMI TLIMSS25 "S )(&SS! S$25 S"#S( S !"S ,!%S'SSS &, E88, S" /S &*S ,!
Bahwa benar Terdakwa telah merubah identitas di KTA yang dibuatnya sendiridengan membuat nama, dan identitas kesatuan secara tidak benar untukmengelabui Saksi2 beserta keluarganya agar percaya dan mau menerima lamaranTerdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi2 mau dicumbui bahkansampai melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dan nama baikkesatuan khususnya Rindam III/Slw telah dibuat malu nama baiknya olehTerdakwa.18.
Ernawati Panjaitan
Termohon:
Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Asahan
30 — 10
Pemohon:
Ernawati Panjaitan
Termohon:
Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Asahan
68 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOKO WIDODO, sebagai KEPALA PEMERINTAHAN/PRESIDEN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
118 — 30
Jabatan : TNI AD Kesatuan : TNI AD
137 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, DK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, DK
PUTUSANNomor 193 K/TUN/LH/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 33 Menteng,Jakarta, yang diwakili oleh Muhammad Riza Adha Damanik,jabatan Ketua Umum Perkumpulan Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNT1);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alghiffari Aqsa,S.H., dan kawankawan
Penggugat (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) tidak punyakapasitas untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi in person) karenabukan Badan Hukum Perdata;2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (verjaring);3. Objek sengketa tidak dapat dikegorikan sebagai suatu KeputusanTata Usaha Negara yang dapat digugat melalui gugatan administratifberdasarkan UndangUndang Lingkungan Hidup;4. Para Penggugat tidak punya kepentingan atas terbitnya objek gugatan;5.
Monalisa
Termohon:
NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
26 — 3
Pemohon:
Monalisa
Termohon:
NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Drs, NAFIRI IMAM WAHYUDI, AK ; KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG
71 — 16
PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957);MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;PERKUMPULAN KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (KOSGORO 1957);
Aziz Syamsuddin, Warga Negara ner dalamaes kedudukannya sebagai Ketua Up Perkumpulanorae Kesatuan Organisasi Serbagung Gotong Royong 1957&a (KOSGORO 1957). a&Se 2. Bowo Sidik Pengags War Negara Indonesia, dalamA AayY kedudukannya s agai Sekretaris Jenderal Perkumpulan ye > " *eo Kesatuan oroarias Serbaguna Gotong Royong 1957 or 8 Keossono 1957). 83.
Rita Widvasar, Warga Negara Indonesia, datamMecuduiemnya sebagai Bendahara Umum Peninpulancad gyge Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong..Royong 1957& LZKOSGORO 1957 / Ss ( ). =Ss Dalam hal ini berdasarkan Surat KuSSa Khusus tertanggalKY KyA 11 Agustus 2016 memberi yas kepada : Dendy DerianCOs Aziz, S.H., LL.M., Deky Rosdiana, S.H., Rusdiyanto, S.H.,< = Yuda Rangga, S.H.
100 — 24
BINA PERINDO NUSANATARA >< KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA,Cs