Ditemukan 555696 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 05-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 1828/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
FITRI AISYAH, SH
Terdakwa:
ZAKARIA alias JAKA
59 — 11
  • sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memasukan, mengeluarkan,mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikanmasyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.2.
    dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 wib sewaktusaksi EDY PUTRA KUSUMA, S.Tr.Pi Sedang melakukan pengawasan diarea kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta mendapatkaninformasi dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) CV.
    tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP mempunyai unsurunsurnya pokoksebagai berikut :1.
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturanperaturan danKetentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan :MENGADILI1.
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 25-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tar
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JUNAIDI, SH.MH
Terdakwa:
NANDA BIN HAMZAH
21 — 8
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 21-02-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tte
Tanggal 5 April 2022 — Penuntut Umum:
1.PARDI MUTALIB, SH
2.DANUR SUPRAPTO. SH
Terdakwa:
1.DEDI ANWAR Alias DEDI
2.SAINUDIN D PATILA Alas UDIN
35 — 18
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-07-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 14-08-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 1329/Pid.Sus/2024/PN Sby
Tanggal 14 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.SUPARLAN HADIYANTO SH
2.SUDARSO, SH
Terdakwa:
FEBY TOBIAS CHRISTIAN
17 — 15
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 04-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.RENDI WINATA,SH
2.RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
1.UJANG NANA Bin SOLEHUDIN
2.RYAN HIDAYAT Bin PURWANTO
3.FAJAR SADEWA PRIMA Bin DEDY ARDEN
4.LIZARO ZEGA Anak AROFATI
5.AHMAD ROBETUL WAFA Bin SUPARWOTO
60 — 22
  • terdakwa LIZARO ZEGA Anak AROFATI, terdakwa AHMADROBETUL WAFA Bin SUPARWOTO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengansengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana diaturdalamPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,yang kami dakwakan;Menjatukan pidana kepada masingmasing terdakwa dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dandikurangi selama terdakwa berada didalamtahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;Menjatuhnkan pidana denda kepada kepada masingmasingterdakwasebesarRp. 1.00.000.000, (Sseratus juta rupiah) subsider 1(satu)bulan penjara;Menetapkan barang
    Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan paraterdakwa adalah senilai Rp.25.000.000.000, (Dua puluh lima milyar Rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
    tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN.JmbBahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telahdirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwaIkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya beradadi dalam lingkungan perairan.
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 13-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
H. ABD. WAHID Bin BIBI Dg. BETA
139 — 24
  • terdakwa WAHID BIN BIBIDG TATA DKK yang diberi nomor barang bukti 188/2020/KTF denganhasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung sianida (CN) Bahwa masingmasing terdakwa tidak memiliki jjin untuk melakukanpenangkapan ikan di wilayah perairan kabupaten pangkep denganmenggunakan bahan peledak, dan tidak ditemukan alat penangkap ikanatau alat bantu penangkap ikan lainnya.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004
    Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 tahun 2009sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KMN Nur Aflah telahmelakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Makassar atautepatnya di Taka Palekko Kawasan Konservasi TWP Kapoposang KabPangkep dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakanbahan kimia berbahaya yaitu Potasium, Sesuai ketentuan peraturan yangberlaku sebagaimana dimaksud Pasal 84
    wilayahKawasan Konservasi TWP Kapoposang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan bentuk dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akanmempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo.Pasal 8 Ayat (1)UURI No.31 tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) UURI No.31Tahun 2004 tentang Perikanan jo.Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, sertasegala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa H. Abd. Wahid Bin Bibi Dg Beta terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mencoba melakukanHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum
Register : 24-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Jth
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Al Muhajir SH MH
Terdakwa:
1.M.ruslan Bin Marzuki
2.Afrizal Bin Adnan
3.Faisal Bin A.Wahid
4.Syafaruddin Bin Hamdani
5.Mahfuddiansyah Bin Fazirin
132 — 18
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ABDUL RAHMAT GAFOER, SH., MH.
Terdakwa:
RIDWAN Bin RAKIBE
19 — 10
  • Pasal27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.3. Menetapkan Barang Bukti : 1 (Satu ) unit kapal kayu KMN CINTA HASNI GT 23 1Lembar SKK nahkoda an.
    Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penagkapan ikan tidakdilengkapi atau tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)wn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangperikanan.
    Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdijakarta dan pada tahun 2014 saya mengikuti bimbingan tehnispemeriksa fisik kapal perikanan yang di BPPI (balai besar penangkapanikan) di Semarang kemudian dikota yang sama pada tahun 2018 sayamengikuti bimbingan teknis SKUPP di BBPI (balai besar penangkapanikan);Bahwa berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa yang di maksuddengan Kapal perikanan adalah kapal,perahu,atau alat apung lain yangdi gunakan untuk
    di sebutkan diataskemudian berkas di masukkan ke DPNPTSP kemudian petugaspemproses berkas tersebut memasukan ke dalam aplikasi SIMKADA(sistem informasi izin kapal daerah) untuk d terbitkan SIPI oleh daerah(provinsi) apabila dokumen persyaratan telah dianggap lengkap makaakan diproses dalam penerbitan SIPI oleh DPNPTSP (Dinas penanamanmodal dan pelayanan terpadu satu pintu) tersebut;Bahwa Berdasarkan pasal 93 Ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004
    tentang Perikanan, subsiderMelanggar Pasal 98 ayat (1) jo pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan,Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidaritas makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebin dahulumelanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
TASWAN Bin TANDU
22 — 10
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    bisa merusak ekosistem laut; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    100 B Jopasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas makaterlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkaan dakwaan Primair,dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalam jarring,baik ikan kecil maupun ikan besar.Menimbang, bahwa kapal perikanan yang digunakan terdakwaberkapasitas dibawah 5 GT sehingga dapat dikatakan sebagai nelayan kecilberdasarkan ketentuan Pasal 1 butir Ayat (11) UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yangberbunyi
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 29-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1162/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
SAHABUDDIN BIN DG. ADANG
29 — 10
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
SUGIANTO Bin SANUNGKI ST
20 — 8
Pengadilan PT PADANG Pidana Umum
Register : 04-10-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 185/PID/2013/PT PDG
Tanggal 11 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DESWIARNI, SH
Terbanding/Terdakwa : JONEDI Pgl. JON
16 — 8
  • Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan membawaSurat Izin Penangkapan Ikan yang masa berlakuknya sudah habis maka terhadapterdakwa dapat dikatakan melanggar pasdal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun2004 tentang perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa JONEDI PGL.
    Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan SuratPertsetujuan Berlayar tidak ada maka terhadap terdakwa dapat dikatakanmelanggar pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004tentang perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 Juli 2013 No. Reg.
    Perkara: PDS02/N.3.10/Ft.2/PDANG/06/2013 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa JONEDI Panggilan JON terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKANPENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGOLAHAN PERIKANANNEGERA REPUBLIK INDONESIA TIDAK MEMILIK SIPI sebagaimanadi atur dan diancam pidana dalam pasalm93 ayat (1) UU No.45 tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 2004 tentang
    tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Agustus 2013No.379/Pid.B/2013/PN.PDG haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah,maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amarputusan ;Mengingat ketentuan pasal 93 ayat (1) UndangUndang UU No.45 tahun2009 atas perubahan dari UU No.31 tahun 2004
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 28-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SINJAI Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Snj
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Afriandi Abadi.SH
Terdakwa:
ARMAN BIN SALIM
27 — 17
  • secara sah danmeyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yangmelakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan, dengan sengajamemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiasebagaimanadimaksud pada Dakwaan pertama Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
    menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan ;Bahwa Bahan peledak yang ditemukan polisi pada saat melakukanpemeriksaan dirumah Arman Bin Salim, telah dilakukan pemeriksaan melaluiUji Laboratorium Forensik dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa bahantersebut adalah bom yang berbahaya/peledak jenis ANFO yang berbahaya.Merupakan alat yang dilarang untuk dipergunakan sebagai alat penangkapikan/alat bantu penangkap ikan sebagaiaman ketentuan dalam Pasal 8 UU.No. 31 Tahun 2004
    No.31 Tahun 2004 tenatng Perikanan, karenadapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang RI No. 45 tahun2009 Perubahan Atas UndangUndang RI No 31 tahun 2004 tentangperikanan, yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapanikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan
    No.31 Tahun 2004 tenatng Perikanan, karenadapat merusak kelestarian Sumber daya ikan dan lingkungannya.Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang RI No. 45 tahun 2009Perubahan Atas UndangUndang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan,yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikandan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikan
    terwujudnya perbuatan seperti yangdirumuskan Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.Ad.3.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.TEGUH HARIYANTO, SH BIN BAMBANG WONOSALI
2.SETYA DICKY PERMADI
10 — 3
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-10-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Suharjo Amir
49 — 23
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 10-05-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 26-05-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
2.SUMANTRI AJI SURYA IRAWAN, SH
2.FELISYA RISKA IMAMA SH
Terdakwa:
FIDDIN als UDIN Bin JAMANI
62 — 6
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 01-03-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN SIBOLGA Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg
Tanggal 26 Maret 2021 — Penuntut Umum:
SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
Terdakwa:
CHONGLI MANALU
140 — 18
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
SULTAN Bin DG. MALINTA
34 — 13
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalamjarring,baik ikan kecil maupun ikanbesar.wonnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidanadalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += #tahun~= 2004 tentang perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan
    bisa merusak ekosistem laut; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
    Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 08-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lgs
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
RIESKI FERNANDA, S.H.
Terdakwa:
Maung Min Naing
29 — 17

  • Memperhatikan, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 76A Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
RUSTAM BIN SEMANG Alm
78 — 28
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralihan, pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerahhukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    MenyatakanterdakwaRUSTAM BIN SEMANG(Alm)bersalahmelakukantindakpidana Perikanan sebagaimanadiatur dandiancampidanadalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;2. MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaRUSTAM BIN SEMANG (Alm) denganpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.00.000.000(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.
    Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan atauKedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UndangundangRI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Hal19dari30 Hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN BglMenimbang, bahwa oeh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dan dalam perkara
    ini Ssebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (2)Undangundang RI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
    );Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiahsekitarnya;Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang RI Nomor 45 tahun 2009, menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ ataupembudidayaan ikan meliputi :a.