Ditemukan 556011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 12-12-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 2 Januari 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
ARPANI Als PANI Bin Alm ANWAR
16 — 0
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ABDUL RAHMAT GAFOER, SH., MH.
Terdakwa:
ANWAR Dg. TORO Bin LAJA
34 — 21
  • Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penagkapan ikan tidakdilengkapi atau tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)wannnn= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. SUBSIDIAIRwonnn Bahwa terdakwa ANWAR DG TORO Bin LAJA sebagai Nahkodakapal KMN.
    Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penagkapan ikan tidakdilengkapi atau tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar yangdikeluarkan syahbandar di pelabuhan perikanan.wonnnn= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 ayat (1) jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
    HAS Bahwa Sepengetahuan saksi yang dia ketahui mengapa sehingga kapal KMNSUMBER USAHA GT 25 diperiksa oleh Kapal Patroli KP XX 2003 dan KPXX 2004 Dit Polairud Polda Sultra karena kapal KMN SUMBER USAHA GT25 tidak memiliki dokumen izin penangkapan ikan; Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi beradadiatas kapal KMN SUMBER USAHA GT 25 saya berada diatas kapaltersebut sementara berada di bagian depan sedang memperhatikan kapalyang ada di depan .
    , bahwa selanjutnya kan dipertimbangakn dakwaan primair yaitusebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, yang unsureunsurnya sebagai berikut:1.
    Bahwa selanjutnya ahimenerangkan bahwa KMN SUMBER USAHA 04 GT 25 yang dinahkodai olehTerdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa di lengkapi dengan SIPI diataskapal adalah termasuk melanggar UU RI No 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur initerpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) JoPasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 24-07-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan PN TARAKAN Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tar
Tanggal 14 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
HERMAN BIN HASAN
15 — 16
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-08-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 252/PID/2015/PT MKS
Tanggal 10 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yusnita Syarief, SH.
Terbanding/Terdakwa : Bahaking Daeng Sirua
39 — 15
  • keberlanjutan Sumber daya ikan di kapal penangkap ikandi wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yangdiatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRI Nomor 2/PERMENKP/2015 tahun 2015 tentang LaranganPenggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik diWilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 85UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan terdakwa BAHAKING DAENG SIRUA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama telah menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikandi wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    Undangundang Nomor : 2 tahun 1986, tentangPeradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua denganUndangundang Nomor : 49 tahun2009 ; 11 3: Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana ;4.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Lwk
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RHENITA TUNA
Terdakwa:
1.Pardi Angka
2.Tasman Pardi
47 — 17
  • Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananpada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / ataumembahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
    Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan pada Pasal 8 ayat ( 1 ) menyebutkan, Setiap orangdilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaanikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapatmerugikan dan / atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikandan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia;3.
    tentang Perikanan,alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapatdigunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantupenangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber DayaIkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapatatau dilarang digunakan untuk
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang;2.
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PACITAN Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pct
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HERY WAHYUDHI, SH
Terdakwa:
1.KUSNANTO bin SUKATNO
2.HADI SUTRISNO bin KASIRAN
97 — 14
  • dengan benih lobster(benur/nener) adalah anakan lobster yang berukuran kurang lebih 1 cm,sedangkan lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap harus mempunyaipanjang diatas 8 cm dan berat diatas 300 gr sehingga perbuatan terdakwatersebut telah memperjual belikan benih lobster tersebut melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RInomor 31 tahun 2004
    berukuran kurang lebih 1 cm,sedangkan lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap harus mempunyaipanjang diatas 8 cm dan berat diatas 300 gr sehingga perbuatan terdakwatersebut telah memperjual belikan benih lobster tersebut melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku.Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN.Pct.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 100 Jo pasal 7 ayat 2 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RInomor 31 tahun 2004
    Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilihmana yang akan dibuktikan terlebih dahulu, yaitu yang paling mendekati denganperbuatan Para terdakwa dan apabila dakwaan yang dibuktikan terlebih dahulu tersebuttelah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 tahun 2004
    diserahkankepada terdakwa IT HADI SUTRIOSNO Bin KASIRAN yang kemudian akan dijualkembali oleh terdakwa I HADI SUTRISNO Bin KASIRAN ke Pangandaran JawaBarat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaunsur tersebut diatas telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan faktafakta yang terungkap di mukapersidangan dengan masingmasing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 92 Jopasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31tahun 2004
    masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN.Pct.Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan ketentuan UndangUndang yang bersangkutan dalam perkara inikhususnya Pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang PerubahanAtas UU RI nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN MARISA Pidana Umum
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN MARISA Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mar
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.LA ODE KHAIRUL HAKIM
2.SUKARNO, SH.,MH
3.ANDRY RINALDY, S.H
4.ANDI DEDY PRIYANTO, SH
5.DHIKMA HERADIKA, SH
Terdakwa:
1.UNE APUNYE Alias CICI
2.TOMI NANGGO Alias PARHAM
3.RISKAL LAHASAN Alias RISKAL
77 — 0
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 20-07-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pya
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Reta Rusyana Primadani, S.H
2.Arin Pratiwi Quarta, S.H
3.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
4.HERU SANDIKA TRIYANA, S.H.
Terdakwa:
1.ITRA PRANATA
2.ARIFIN EFENDI
26 — 21
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 01-12-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Llg
Tanggal 21 Desember 2021 — Penuntut Umum:
Akbari Darnawinsyah, S.H.
Terdakwa:
Bambang Widodo bin Sukadi
117 — 0
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 05-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Pbl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ARIEF FATCHUROHMAN SH MH
Terdakwa:
IMAM SYAFI I
77 — 13
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
SEMMANG Alias ARMAN
47 — 29
  • Menyatakan SEMMANG ALIAS ARMAN selaku nakhoda KMNASMARAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN ASMARAENI wajiob memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanHalaman 27 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 24-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbw
Tanggal 7 Februari 2022 — Penuntut Umum:
RIKA EKAYANTI, SH.MH
Terdakwa:
MARDIANTO ALS. ABID AK. MADA
102 — 43
  • Pasal 8 Ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;AtauKeduaBahwa terdakwa MARDIANTO ALS. ABID AK. MADA bersamasamadengan anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN dan ANDRE ALS.
    Pasal 9 UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi IBNU ALIF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa MARDIANTO ALS. ABID AK. MADAdan saksi ILYASA AK. M.
    Pasal 8 Ayat (1) UURI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAU2. Dakwaan kedua: Pasal 85 Jo. Pasal 9 UURI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) UURINo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP yangunsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2.
    DRE (DPO)belum sempat menerima upah dari terdakwa;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai turut sertamelakukan tindak pidana maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 8 Ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 16-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
1.Mustapa Bin Muhayyang
2.Bahri Bin Baba
49 — 4
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
ZAINAL ARIFIN Als IPIN Bin ABDUL RASYID
52 — 8
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 03-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.RISKI HARUNA, S.H.
2.MASDALIANTO, SH
3.ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
MULYADI PUTRA Bin SANUSI
49 — 17
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
1.HORMANAL BAIHAQI Als JERRY
2.DERIS ABDUL LATIP
3.TATANG SUANDA
4.AHMAD RIFAI TANJUNG
5.WAHYU PERMADI
6.M. ANJAS HASANDI
7.ELAN SOMANTRI
94 — 14
  • Atas UU No. 31Tahun 2004 Jo.
    Pasal 7 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.UU RIHalaman 17 dari 48 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN SDANo 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan jo.
    Pasal 21 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004Tentang Perikanan jo. undang undang nomor: 45 tahun 2009 TentangPerubahan atas undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Kedua diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal26 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undang undangnomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
    Pasal 26 ayat (1)undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah dengan undang undang nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atasundang undang nomor: 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangunsur unsurnya sebagai berikut;1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja;3.
    Pasal26 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undangundang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 07-08-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 530/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN
Tanggal 6 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HIRAS A. SILABAN, SH
Terbanding/Terdakwa : BAHRUM PARDAMEAN GEA
86 — 23
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
GANI Bin SANUKING SD
20 — 10
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Brb
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
RATNA SEPTYADIVA, SH.
Terdakwa:
BARAHIM Bin HAMZAH
35 — 6
  • tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    SektorKelautan dan Perikanan Undang Undang No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja.ATAUKEDUA : Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. SektorHalaman 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.
    BrbKelautan dan Perikanan Undang Undang No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja.ATAUKETIGA : Pasal 84 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    Pasal100B Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, olehkarena UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagaimana pada Paragraf 2, maka pemidanaan akan mengacu dan
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUKARDI BIN MANTILI
64 — 9
  • Menyatakan terdakwa SUKARDI BIN MANTILI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadidakwa dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf aUndang Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RepublikHalaman 1 dari 36 Putusan no: 67/Pid.Sus/2021/PN. Tg!
    Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No. 12/MEN/2004 Tentang Peningkatan Status Pangkalan PendaratanIkan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Propinsi Jawa Barat,Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung, Pelabuhan Tasikagung telah ditetapkansebagai pelabuhan perikanan kelas III atau Pelabuhan Perikanan Pantai.
    Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli memahami Undangundangtentang perikanan yaitu UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan atauUU nmor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU 31 tahun 2004 tentangperikanan dan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja paragraf 2sektor kelautan dan perikanan, khususnya mengenai susbtansipengawasan, penyidikan, penuntutan dan hukum acara dalam persidangandalam UU tersebut.
    Bahwa Selain itu terdapat beberapa Peraturan yang berkaitandengan dokumen perikanan / perijinan berusaha antara lain UU No. 31Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja SektorPerikanan, Peraturan Pemerintah No.
    Adapun sanksiapabila melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a tersebut diatur dalampasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur Yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan telah terpenuhi;Ad.3. Wajid mematuhi ketentuan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap;Halaman 31 dari 36 Putusan no: 67/Pid.Sus/2021/PN. Tg!