Ditemukan 150467 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
MUHAMAD IDRIS
Tergugat:
1.PT GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
14 — 13
  • Penggugat:
    MUHAMAD IDRIS
    Tergugat:
    1.PT GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 194/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2021 — WITAMAS NIAGARAYA
Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
66 — 26
  • WITAMAS NIAGARAYA
    Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-09-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 50/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 26 Januari 2017 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
100 — 60
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
    Dengan demikian Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten dapat dikwalifikasikan sebagai putusan2.
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia, cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati Kabupaten LahatProvinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
    Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia, c.q Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, c.q Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
    KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
    Bahwa seharusnya selain mengajukan gugatan terhadap Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan, Pengugat juga seharusnya menggugat Presiden Republik Indonesia, CqMenteri Negara tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Gubernur SumateraSelatan, Cq Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Cq.Halaman 58Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
14 — 11
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 09-01-2024 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 18-06-2024
Putusan PN SAMBAS Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sbs
Tanggal 25 Januari 2024 — Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
14 — 0
  • Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 15-02-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN SAMBAS Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs
Tanggal 25 Juni 2024 — Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
24 — 21
  • Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Tanah
Register : 07-06-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.KAG
Tanggal 4 Maret 2013 — ARGO LESTARI VS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir, PT. Wilko Jaya, CV. Erselia Citra Persada,
83 — 15
  • ARGO LESTARI VS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir, PT. Wilko Jaya, CV. Erselia Citra Persada,
    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan llir,beralamat di Jalan Raya Lintas Timur Km 35 Indralaya KabupatenOgan llir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. Bupati Ogan Ilir, Jalan Raya Lintas Timur Km 35 IndralayaKabupaten Ogan llir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT ;3. PT. Wilko Jaya, selaku Kontraktor Pembangunan PenyiapanPemukiman Transmigrasi Lokasi UPT S.
    Fotocopy Berita Acara tertanggal 28 Mei 2009 Nomor 475.1 / 216 /PPT / TEKRA / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Ogan llir, diberi tanda bukti P49 ;50.
    dicadangkan untuk Programa Transmigrasi tidak adadilakukan pembebasan tanah karena keseluruhan lahan ituadalah milik Pemerintah Daerah Oga llir ;Bahwa saksi tidak mengetahui dengan berita acara nomor :475.1 / 216 / PPT / TEKTRA / 2009 ;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang berita acarapenelitian lapangan lokasi kebun milik Bapak Ali Chandra Cstertanggal 12 April 2011 serta Notulen rapat tanggal 14 April2011 ;Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang berita acara yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga
    Turut Tergugat telahmengajukan bukti surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :527 / KPTS / / 2003 (T.T.11) yang mana bukti ini merupakan landasanhukum untuk dilakukannya program transmigrasi akan tetapi didalam buktisurat ini khususnya pada diktum kedua telah menegaskan bahwa apabilatanah yang dicadangkan untuk itu (program transmigrasi) terdapat tanahmilik ataupun adanya hak lain maka agar diselesaikan menurut peraturanperundang undangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Tenaga
    keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor Pertanahansetempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sertadikaitan dengan bukti surat berupa keputusan pejabat Bupati Ogan llir52(bukti T1) ternyata terhadap lahan Program Transmigrasi yang telahdijalankan, pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat belum ada mengajukanpermohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan llirsebagaimana diktum kedua angka 2 (dua) bukti T1 bahkan hal ini lebihditegaskan dalam Perturan Menteri Tenaga
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 48/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT.SINAR ALAM DUTA PERDANA
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
337 — 172
  • PT.SINAR ALAM DUTA PERDANA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
    ,Berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah(Banua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko No.7 Banjarmasin.Selanjutnya disebut See 8 ceree ces eee aomeene cone oes ewePENGGUGAT ;MELAWANDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSIKALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend.
    Telah mempelajari berkas perkara;TENTANG DUDUK PERMOHONANNYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal27 September 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27September 2019 di bawah register perkara Nomor : 48/G/2019/PTUN.BJM;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatanPenggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sahadalah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-03-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penggugat:
PT G4S SECURITY SERVICES diwakili oleh FAISAL MUZAKKI
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
189 — 63
  • Penggugat:
    PT G4S SECURITY SERVICES diwakili oleh FAISAL MUZAKKI
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
27 — 23
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-04-2009 — Putus : 15-10-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 Oktober 2009 — Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2. PT. Jamsostek (Persero)
163 — 96
  • Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2. PT. Jamsostek (Persero)
    maupun moril, PENGGUGATtelah menanggulangi seluruh pembiayaan pengobatandan perawatan Almarhum Hatigoran Simatupang sertatelah membayar santunan sementara tidak mampubekerja (STMB) dan berdasarkan Pasal 10 ayat 3Undang undang No. 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa Pengusahawajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpakecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampaimemperoleh hak haknya, sesuai dengan ketentuanPasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9Tahun 2004
    Hatigoran Simatupang) hanya mendapatkan kompcnsasiberupa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerjaapabila perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjatersebut dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatandi PT. Jamsostek :Sedangkan penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanKabupaten Tanjung Jabung Barat penyakit alm.
    Hatigoran Simatupang seharusnya PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Baratmemperhatikan data pendukung = yang lainnya (butir bf). Akan tetapi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalampenetapan kasus a quo tidak berdasarkan pada hal haltersebut diatas sebagaimana diatur dalam Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Trarsnmigrasi Nomor SE1383/MEN/PPKNK/V/2007 tentang Pedoman PenyelesaianKasus Kecelakaan Kerja dan Pernyakit Akibat Kerja(Bukti T. 3).
    Hal ini terbukti di Perusahaan dan diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjung JabungBarat tidak terdapat beberapa data dimaksud ;Dengan demikian Penetapan Pegawai Pengawas Tenaga KerjaKabupater Tanjung Jabung Barat bertentangan denganrekomendasi dari Dokter Penasehat Wilayah Jambi,sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur. Olehkarena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat harusditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima ;22Dalam Pokok Perkara1.
    Bahwa berdasarkan Pasal 2Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 03-12-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 11-03-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 10 Maret 2022 — SRIWIJAYA ARTHA BOGA DIWAKILI HERMAN AMIR BADARUDDIN
Tergugat:
PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
122 — 65
  • SRIWIJAYA ARTHA BOGA DIWAKILI HERMAN AMIR BADARUDDIN
    Tergugat:
    PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN
Register : 21-02-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 9/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 29 Agustus 2018 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2. SAHIJAN, Dkk.
152 — 51
  • KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2. SAHIJAN, Dkk.
    Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 398/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lemburtanggal 29 November 2017 ; 22> 20+ 22 ono one one2. Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Pembetulan Kekurangan UpahLembur Pekerja AN.
    Bahwa objek Gugatan dalam perkara ini adalah Penetapan PengawasKetenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanBarat Nomor : 398/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan dan Penetapankekurangan upah dan upah lembur, tertanggal 29 November 2017 dan PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan danPenetapan Pembetulan Kekurangan Upah Lembur Pekerja an.
    ;Dalam hal ini Penggugat tidak pernah menggunakan upaya BandingAdministratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004.
    Bila salah satu pihak keberatan kepada Penetapan tersebut, maka dapatmengajukan keberatannya kepada Pengawas Menteri Tenaga Kerja RI,maka output dari pengajuan tersebut adalah penetapan ulang pengawasKetenagakerjaan Menteri Tenaga Kerja RI yang muatannya dapatmerubah ataupun menguatkan penetapan yang sebelumnya telahditetaokan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13Kepmenakertrans Nomor : Kep.102/Men/V1/2004.
    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.102/MEN/V 1/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur;4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor I/MEN/2015 Tentang :Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100X/2012 atas Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang : Ketenagakerjaan ;5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang TataCara Pengawasan Ketenagakerjaan.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 8 Desember 2022 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAIOO
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
6.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
158 — 26
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAIOO
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
    6.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 7 Nopember 2019 — MBA
Termohon:
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
35 — 20
  • MBA
    Termohon:
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2296 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — PRAJA PURl INDAH REAL ESTATE, DK DAN GUBERNUR DKI JAKARTA QQ DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI JAKARTA, DK
87 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRAJA PURl INDAH REAL ESTATE, DKDANGUBERNUR DKI JAKARTA QQ DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI JAKARTA, DK
    Namun karena Penggugat merupakan anggota asuransi kesehatan jaminan sosial tenaga kerja dariperusahaan tempatnya bekerja, maka biaya yang ditanggung oleh ParaPenggugat 50% (lima puluh persen) dari total tagihan rumah sakit tersebut, dan50% (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh asuransi kesehatanjamsostek, sehingga yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat adalahsebesar Rp6.616.309,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratussembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No Keterangan
    Bahwa berdasarkan butir 9 (Tanda Peringatan) Standar NasionalIndonesia (SNI) 0362482000 tentang syaratsyarat umum konstruksieskalator yang dijalankan dengan tenaga listrik, dinyatakan sebagaiberikut :Tanda peringatan harus dipasang pada didinding balustrade masingmasing dekat pada landas bawah dan landas atas yang mudah dibaca olehpemakai yang akan menginjak anak tangga. Kata peringatan antara lain :a. Hatihati atau waspada ;b. harap berpegang pada ban ;c. Hindari berdiri dipinggir ;d.
    No. 2296 K/Pdt/2012.40dijalankan dengan tenaga listrik, kKhususnya butir 5.4.1. dinyatakanbahwa anak tangga yang menunjukkan retak tidak boleh dipakai ;Dengan demikian ditemukannya serpihanserpihan bendabenda berwarnakuning yang berasal dari bagian yellow line bagian dari anak tanggaescalator/tangga berjalan pada betis kaki korban membuktikan bahwa anaktangga berjalan/escalator telah retak dan oleh karenanya tidak memenuhiketentuan di dalam SNI ;C.
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 27-08-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
HARDISON R, SE.M.Si
Tergugat:
LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT
Turut Tergugat:
DIREKTUR AKADEMI REFRAKSI OPTISI PADANG
119 — 20
  • Penggugat:
    HARDISON R, SE.M.Si
    Tergugat:
    LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT
    Turut Tergugat:
    DIREKTUR AKADEMI REFRAKSI OPTISI PADANG
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 04-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 186/B/2015/PT.TUN.MDN
Tanggal 12 Januari 2016 — Pembanding/Penggugat : BENGKEL NEW TOP SPEED
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ARONSIUS PURBA
65 — 28
  • Pembanding/Penggugat : BENGKEL NEW TOP SPEED
    Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ARONSIUS PURBA
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 30-07-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 37/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam hal ini diwakili oleh ALI RUKMIJAH dan SETYO DWITANTO
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
164 — 87
  • Penggugat:
    PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam hal ini diwakili oleh ALI RUKMIJAH dan SETYO DWITANTO
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
    SK019/BSS/KP/LIT/VII/2018,tertanggal 04 Juli 2018;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.PBR.MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARUBerkedudukan di Jalan Samarinda/Kapling ! No. 29,Tangkerang, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: NELWATI, S.HJabatan : Kepala Bidang PHI dan Jamsostek Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru; ASDARIZAR, SEJabatan : Plt.
    Kepala Seksi Pengupahan, Jamsostek danOrganisasi Pekerja Bidang PHI dan Jamsostek DinasTenaga Kerja Kota Pekanbaru;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS diDinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Beralamat Kantor di JalanSamarinda No. 29 Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor:Naker/UMA.1/800/597/VIII/2018, tertanggal 14Agustus 2018;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2018 yangdidaftarkan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 353/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
RISMAN
Tergugat:
1.PT GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
17 — 14
  • Penggugat:
    RISMAN
    Tergugat:
    1.PT GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA