Ditemukan 555686 data
1.I GDE NGURAH SURYA ADIPUTRA SRIADA
2.ITO AZIS WASITOMO, S.H
3.EKO PURWANTONO, S.H
Terdakwa:
1.SARDIN Bin MUSTAMIN Alm
2.FEBRIANSYAH Bin IWAN
3.TAHANG Bin NAKIN Alm
28 — 21
ERWIN JUMA, SH.MH
Terdakwa:
JUSMAN BIN SUKRI
116 — 39
HARNAWATI, SH
Terdakwa:
MUH.ALI BONE BIN H.BONE
147 — 26
1.Harismand, SH
2.Fany Onne Khairina, S.H.
Terdakwa:
Arbaini Als Aba Bin Usman
65 — 12
HERLINA RAUF, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. SAID Bin ALI MUH. ALI
23 — 8
danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
bagianbagian berupa kantung,badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rantemerupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukar hela(trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN KadiPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINo. 31 Tahun 2004
tangkap ikan jarring trawls yang memiliki bagianbagian berupa kantung,badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rantemerupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukar hela(trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 B jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU RI No. 31 Tahun 2004
(Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019,perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyiSetiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengolaan perikanan Negara RepublikIndonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yangdilarang tersebut
dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
TABAH SANTOSO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
THAN HTIKE
56 — 0
1.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
2.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.WIDARTO
2.LEON MANDAGI SHANKAR SINGH
31 — 20
CITRA PERMATA SARI, SH
Terdakwa:
GUNAWAN YUNANTARA Alias IWAN Bin NANANG SUPRIYANA
28 — 6
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
Sani Bin Alm Basni
41 — 4
Menyatakan terdakwa SANI Bin (Alm) BASNI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenangkap' ikan dengan menggunakan alat' yang dapatmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009dalam Dakwaan Tunggal:;2.
haruan/gabus sebanyak 2 (dua) ekor dan ikan papuyusebanyak 3 (tiga) ekor dengan berat keseluruhan sekitar 4% (Setengah)kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkandengan cara membeli dari seseorang di Batang Alai dengan harga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang olen Pemerintah.nonn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakahperbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsurunsuryang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut langsung mempertimbangkandakwaan tunggal Penuntut umum tersebut yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
FADLY ALAMSYAH SAFAA, S.H., M.H.
Terdakwa:
DARWIS BIN YANDANG
24 — 5
1.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
2.WILSA RIANI, SH,MH
3.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, S.H
Terdakwa:
AHMAD ARIFIN BIN ALM MUHAMMAD DAUD
36 — 23
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
MARJUN TAMBARU
62 — 30
Menyatakan Terdakwa MARJUN TAMBARU, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.ATAUKedua :Bahwa Terdakwa MARJUN TAMBARU pada hari Selasa tanggal 09Februari 2021 sekitar pukul 08.30 Wit. atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaktidaknya pada waktuwaktudalam tahun 2021, bertempat di Perarian Patani, Halmahera Tengah, MalukuUtara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Ternateberwewenang memeriksa dan
Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilihdakwaan alternatif Kesatu yaitu : Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsurunsurnya yaitu :1.
Pasal42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasanpemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh
ANDI SAHRIAWAN.AM, SH., MH
Terdakwa:
ADLI BIN TARAPPE
77 — 29
NANDA HARDIKA,.SH
Terdakwa:
RAMA HANDIKA BIN SAYUTI
14 — 9
Sayuti berhasil melarikan diri dengan berlari.Selanjutnya Terdakwa dinaikan keperahu sekoci saksi Herman Sawiran,saksi Samsul Bahri dan saksi Ahyan dan dibawa ke Polsek Muara Rupit.wn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 ayat(1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan..Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangberdasarkanHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN LigPasal 1 angka 14 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikananadalah orang perseorangan atau korporasi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai terdakwa adalah orang perseorangan, hal mana berdasarkanketerangan saksisaksi dan para terdakwa dalam persidangan, telah
Tentang Perikanansebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semuakegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahansampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system perikanan(Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang,
bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalahkegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 Angka 5 UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalahkapal, perahu
Selanjutnya Terdakwa dinaikan keperahusekoci saksi Herman Sawiran, saksi Samsul Bahri dan saksi Ahyan dan dibawake Polsek Muara RupitMenimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan MajelisHakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD ADIRAN SIHOMBING Als DIRAN
22 — 11
1.IRNA INDIRA RATIH, S.H., M.H
2.NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
3.MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H
4.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HAMDAN BIN SAENI
31 — 18
IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
SUBANDI Bin SALEMAN
8 — 10
Menyatakan Terdakwa SUBANDI Bin SALEMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
1.Andres Syaputra, SH
2.Rizky Chaniago SH
3.Lintang Agustina Roesadi, SH
4.Pethres Mandala, SH
5.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Saharullah
29 — 16
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUHAMMAD
36 — 10
Tentang Perikanan DAN Pasal98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYUKUR MUHAMMADAlias BULE selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, denganperintah agar terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal KMN.
telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana di ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif
di pelabuhanperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwa SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, TentangTata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
Pasal 42ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanadi ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan
tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 19 dari 21 hal.
FARAH SAUFIKA, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAHLI Bin RAFII
11 — 0