dengan harga Rp.120.000.000, (vide bukti surat tertanda P5), Sertifikat Hak Milik No. 868 DesaSidodadi (vide bukti surat tertanda P6) dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 DesaSidodadi (vide bukti surat tertanda P7) telah dipertimbangkan dalam PutusanPengadilan Negeri Polewali No.26/Pdt.G/2008/PN.Pol. (vide bukti surat tertandaT1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/2009/P.T.Mks.(vide bukti surat tertanda P2) jo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2769K/Pdt/2010 (vide bukti surat tertanda P3) jo. Putusan Pengadilan NegeriPolewali Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pol. (vide bukti Surat tertanda P4) jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor : 166/Pdt/2016/P.T.MKS.

(vide bukti Surat tertanda P5) jo Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt/2017 (vide bukti surat tertanda P6);Menimbang, bahwa adapun amar pada Putusan Pengadilan NegeriPolewali Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pol. (vide bukti Surat tertanda P4) jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor : 166/Pdt/2016/P.T.MKS. (vide bukti surattertanda P5) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt/2017 (videbukti surat tertanda P6) adalah sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

dengan harga Rp. 120.000.000, (vide bukti surat tertanda P5);Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :373/Pdt/2009/P.T.Mks. (vide bukti surat tertanda P2) jo. Putusan MahkamahAgung Nomor : 2769 K/Pdt/2010 (vide bukti surat tertanda P3) pada amarnyayaitu pada halaman 43 dan 44 menyatakan ...3.

(vide bukti Surat tertanda P4) jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor : 166/Pdt/2016/P.T.MKS.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak Januari 2017 yang disebabkan oleh Tergugat malasbekerja, sering berkata kasar, dan tega memukul Penggugat (vide, posita angka4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulanOktober 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersamameninggalkan Penggugat (vide, posita angka

5) meskipun pihak keluarga telahberusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidakberhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarHal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 640/Pdt.G/2019/PA.Ktpmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak tahun 1998 yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerjasehingga tidak dapat memberi nafkah dan sering berkata kasar kepadaPenggugat (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugatberpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang, Penggugatpergi dari rumah bersama pulang ke rumah orang

tua Penggugat (vide, positaangka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maupunUndangUndang

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absoluttermasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide, P.2).

Kr.Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan hingga sekarang belum dikaruniai anak (vide,posita angka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) bulan setelah menikah yangdisebabkan oleh Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan lebihpercaya kepada orang tuanya

daripada kepada Penggugat (vide, positaangka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggalsejak Nopember 2017 hingga sekarang karena Penggugat dan Tergugattinggal di rumah orang tua masingmasing (vide, posita angka 5) meskipunpihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat denganTergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan

bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas,Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suamiisteri yang telahmengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugatwajid saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, salingmembantu lahirbathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalammengasuh dan memelihara anakanak baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (vide

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

ini, selain memohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, makahalhalselengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggaptelah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas; Putusan No. 510/G/2016/PA.LWk Hal. 5 dari 16 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalahakta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telan sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.)

selayaknya suami isteri, hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada poin 5;Menimbang, bahwa keteranganketerangan SaksiSaksi tersebut telahdisampaikan dalam sidang (vide Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian

(videPasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugatpatut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir ataumengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdatakhusus yang mempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat lex generalis)dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalamperkara perceraian sematamata didasarkan adanya pengakuan (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (vide Pasal Putusan No. 236/G/2018/PA.LWk Hal. 8 dari 16 hal.308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yangdiajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatdengan Penggugat dan Tergugat

(vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, jo.

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama tetapi belum dikaruniai anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Tahun 2016 yang disebabkan oleh Tergugat malasbekerja dan sering cemburu buta (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (vide, positaangka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat

dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanaHal. 8 dari 18 halaman Putusan No.0719/Pdt.G/2018/PA.Ktp.diamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 maupun UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009keduaduanya

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir danbatin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 83);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebutdiatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolakbelakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkandiatas karena antara keduanya sering terjadi perselisinan dan pertengkaranbahkan

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugatmempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan hingga saat ini belum dikaruniai anak (vide, positaangka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan oleh Tergugat hanyamemberi nafkah sedikit dan sering marahmarah kepada Penggugat (vide,posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempattinggal sejak awal bulan Desember 2018 hingga sekarang, Penggugatmeninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak kuat

dengansikap Tergugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak keluarga telah berusahauntuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil(vide, posita angka 6);Hal. 8 dari 17 halaman Putusan No.0021/Pdt.G/2019/PA.Ktp.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangansebagaimana diamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo.

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetapberdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban member!bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istriserta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya(vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugatsebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepadasuami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengansebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) hurufadan Pasal 11 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patutuntuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimanaPenggugattelah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugattidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datangmenghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, ( Vide Pasal 26 ayat

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) hurufadan Pasal 11 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(Vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung ( VidePasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (Vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi Putusan No. 174/G/2016/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 14 hal.yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (VidePasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

Sehingga oleh karenanya PT MapanJaya Santosa tersebut haruslah juga ditarik sebagai para pihak dalam perkaraini.Begitu juga dengan Kantor Administrator Pelabuhan Palembang yang memberiizin labuh KM Harapan Dua berlabuh di tempat labuh khusus/dermaga PTHutrindo milik Penggugat (vide Surat No.

Sjituasi tempat sandar untuk keperluan olah gerak kapal tidak memenuhi nilaikeselamatan (vide butir 1.a. 2 Berita Acara a quo).

(vide butir 5.1. dan 5.2. dalil jawaban Konvensi).Sedangkan fakta lain membuktikan, kegitan pemuatan di dermaga khusus milikTergugat Rekonvensi a quo adalah merupakan' pelanggaran ataupenyimpangan dan seharusnya kegiatan pemuatan di KM Harapan Dua atasbarangbarang milik Tergugat Rekonvensi ditentukan dan ditunjuk oleh TergugatRekonvensi pada dermaga umum Boom Baru Palembang dan bukan didermaga khusus miliknya (vide butir 1.c dan 1.c.2 Berita Acara aquo)3.

dan rudaknya sebagian alat/perlengkapan KM Harapan Dua karenapenjarahan dan aksi massa (vide buir 2.d.

Kerugian Immateriil;Atas hilang dan berkurangnya kepercayaan para relasi PenggugatRekonvensi, kerugian mana berdasarkan ketentuan hukum disesuaikandengan status dan kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai pengusahaperkapalan (vide Yusrisprudesi MARI tanggal 07101976 No.196K/Sip/1976,yang dinilai dalam bentuk uang adalah Rp 5.000.000.000, (lima milyarrupiah)3.

yang sah dari Tergugat I, namun berdasarkan SuratKeterangan Waris Nomor 474.3/02024/2002Pem., tertanggal 30Oktober 2002 (vide bukti T2) ahli waris dari AR.

rumahmilik PT PLN (Persero) untuk mengembalikan status Rumah Jabatan yangdidasari oleh SK 146.K/452/DIR/2000 agar kembali menjadi Rumah Dinas(vide bukti T14):Bahwa pada tanggal 28 September 2004 berdasarkan Surat KeputusanDireksi Nomor 199.K/020/DIR/2004 tentang Penghapusan Aktiva TetapTidak Bergerak Berupa Rumah Dinas PT PLN (Persero) Distribusi JawaBarat dan Banten (vide bukti T15), timbul suatu kejanggalan dimana salahsatu rumah yang telah ditetapkan menjadi Rumah Jabatan berdasarkan SK146.K/

Mei 2011 melalui Surat Nomor 01860/065/DITSDM/2011, tanggal 23 Mei 2011 (vide bukti T20), Tergugat DalamRekonvensi malah merencanakan untuk menghilangkan biaya pesangonpengosongan terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi;Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Tergugat Dalam Rekonvensi melaluiSurat Nomor 181/442/DJBB/2011 (vide bukti T21) memberikan bataswaktu kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mengambilkesempatan terakhir yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi di tanggal30 Juni 2011, dengan

(vide halaman 3 B. angka 2 dalamkonvensi, dalam eksepsi);Padahal aturannya sangat jelas bila dikaitkan dengan vide halaman 2angka 3 dan halaman 3 angka 4 gugatan a quo, sudah tersirat dantersurat pada angka 1, angka 3 dan angka 4 SIP yang ditandatanganialmarhum R.

Bahwa karena Rumah Jabatan sebagai objek perkara ini, sesuaidengan namanya hanya diberikan sebagai fasilitas kepada almarhumayah Para Tergugat sebagai fasilitas selama menjabat dengan legalitasyang cukup terang pada angka 1, angka 3 dan 4 Surat IzinPenempatan Rumah Dinas/Instansi PLN), (vide bukti P3) dan ParaTergugat juga sangat mengetahui kalau legalitasnya untuk menempatiRumah Jabatan tersebut telah habis (vide bukti P4 dan P5) dan harussegera mengembalikannya kepada perusahaan secara sukarela

padatanggal 15 Mei 2019 (vide Bukti P7), lalu Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 (vide Bukti P8), namun tidakterdapat bukti mengenai adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat,kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada GubernurSulawesi Selatan yang diterima tanggal 05 Agustus 2019 (vide Bukti P10 danBukti P11), juga tidak terdapat bukti adanya jawaban atas banding administratiftersebut, dan Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan

TU Kandep Dibud Kab.Luwu, terhitung tanggal 1 Desember 1994 (vide Bukti P1); bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaUrusan Persuratan Subag. TU Kandep Dikbud Kab. Luwu, terhitungtanggal 1 Desember 1996 (vide Bukti P2);bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat golongan ruang IlI/b, dengan Jabatan PengadministrasiUmum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab.

Luwu,terhitung tanggal 01 April 2018 (vide Bukti P3); bahwa Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan dijatuhi pidanapenjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp.50.000.000.

., tanggal 14 Oktober 2014, diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa (Penggugat in casu) dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11Mei 2015, dan tidak ada upaya hukum Kasasi (vide Bukti P12),sehingga diketahui Putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukumtetap pada tanggal 25 Mei 2015; bahwa Penggugat telah menjalani hukuman pidana penjara/kurungan, mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017(vide Bukti P13);bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/13/BKPSDM/2019

, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Penggugat, tanggal25 April 2019 (vide Bukti P6 = Bukti T.1);bahwa Penggugat menerima objek sengketa a quo melalui Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Luwu, tanggal 15 Mei 2019(vide Bukti P7); Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor: 73/G/2019/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalildalil Gugatan Penggugat, intidalildalil Jawaban Tergugat

;Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa TenggaraTimur / Tergugat terkait terbitnya Surat Keputusan objek sengketa ( vide BuktiP13 ) dan pada tanggal 18 Juli 2019, Penggugat telah mengirimkan bandingadministrasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (vide Bukti P14)dan kepada Ketua Kompolnas Republik Indonesia (vide Bukti P15) ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban ataskeberatan Penggugat terkait terbitnya

Pol. : Skep/388/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 (vide Bukti P6) 2022 bahwa Penggugat (AGUS SUGIARTO) mengajukan permohonan pensiundini dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 7 Juli9008 (vide Bukti Pe?!

Bukti T19) ;Menimbang, bahwa Penggugat telan menerima surat panggilanNomor : Spgl/01/VI/2015/Propam tanggal 9 Juni 2015 untuk menghadiri danmengikuti jalannya siding kode etik Polri (vide Bukti P19.

Tetapi Penggugattidak menghadiri panggilan tersebut (vide alasan gugatan Penggugat poin 10hal 6)Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2015, telah dilakukan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/VII/2015/KKEP (vide Bukti T23) dan hasilnya telah dilaporkan sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang KomisiKode Etik Profesi POLRI Anggota Polres Lembata An.

Nomor : DPO/01/IV/2009/RES Lembata tanggal24 April 2009 (vide Bukti T6) dan telah dimohonkan kepada Kapolres LombokTimur Polda NTB sebagaimana Surat No.

tata usaha negaraincasu Tergugat IX (vide: UUPA No. 5 Tahun 1960 Jo.

(Vide : Surat Gugatan, halaman 5, point 8 dan 9).

(Vide : Surat gugatan halaman 10, Point 22).

(Vide : Petitum Surat Gugatan halaman 3, point 1).

Bahwa Vide Bukti P27a Jo bukti P27b Jo Vide Bukti P28,disebutkan secara jelas dan terang bahwa tanah milik suamiisteri Tn. Lamsiana Hutapea dan Ny. Ratna Tambunan adalahberlokasi di Persil Nomor.20.b dimana berlokasi sama sepertidengan tanah yang dijual oleh Mansjur Saijan kepada Ir. K.Manik yaitu di Persil 20 (vide bukti P11):6.

Lalang dan Isterinya (vide bukti TIIl.1) guna menggambarkan silsilah keturunan MUH. SALEH DG. LALANGdengan isterinya POASI (Tergugat !) serta anakanak mereka, khususnyaBINARTI (Tergugat II) dan guna menguatkan dalil sangkalannya mengenaikepemilikan tanah sengketa telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 47/KETKLT/XII/2013 tertanggal 24Desember 2013 (vide bukti TIII.2), Surat Ketetapan luran PembangunanDaerah No. 126 atas nama wajib bayar M. Saleh Dg.

Saleh Bin Padja (vide bukti TIIl.4) dan SuratPernyataan tertanggal 12 Januari 2014 (vide bukti TIII.5);Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwaSurat Ketetapan luran Pembangunan Daerah dan SPPT PBB (vide bukti TIII.3dan TIIl.4) bukanlah bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah kecualididukung oleh alat bukti lainnya;Menimbang, bahwa adapun mengenai Surat Keterangan PemilikanTanah tertanggal 24 Desember 2013 (vide bukti TIIl.2) merupakan surat yangdibuat atas permintaan Para Tergugat

bukti TIllIV.1) gunamenggambarkan silsilan keturunan/ahli waris SOMPO BIN LAIHI, termasukTergugat Ill dan IV dan sebagai bukti atas kepemilikan tanah sengketa telahpula mengajukan alat bukti surat berupa: Surat Keterangan Pemilikan TanahNomor 001/KETKLT/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 (vide bukti TIIIIV.2),Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar SompoBin Laihi (vide bukti TIIIIV.3), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, 2012, dan 2013

Sompo (vide bukti TIllIV.4, TIllIV.5, TIllIV.6) serta SuratKeterangan Obyek/Subyek Pajak No. 301/WPJ.5/KB/02/1988 (vide buktiTI.ILULTV)Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwaSurat Ketetapan luran Pembangunan Daerah dan SPPT PBB (vide bukti TIIIHalaman 33 dari 41 Putusan Nomor 32/Pat.G/2013/PN.SunggIV.3, THIIV.4, TIHIIV.5, THIIV.6) bukanlah bukti kepemilikan atas suatu bidangtanah kecuali didukung oleh alat bukti lainnya;Menimbang, bahwa di samping itu setelah Majelis mencermati

RAHMAN BIN SOMPO(vide bukti TIIIIV.4, TIIIIV.5, TIIIIV.6) diperuntukkan untuk objek tanah seluas300 m? sedangkan SPPT PBB tahun 2009, 2010, dan 2013 atas nama MUH.SALEH BIN PADJA (vide bukti TIII.4) diperuntukkan untuk objek tanah seluas2400 m2, dimana luas keseluruhan objek pajak tersebut berbeda dengan luastanah sengketa yaitu hanya 14 are atau 1400m?

bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telahmemenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat telahmemenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasaHal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 0410/Padt.G/2019/PA.Ktphukum Penggugat mempunyai hak (persona standi in judicio) untuk mewakillPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (vide

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugatmempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Juni 2011 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mencukupinafkah keluarga seharihari dan sering mengucap cerai (vide, posita angka 4),kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulanJuni 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (vide,posita angka 5) meskipun pihak keluarga

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetapberdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo.Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 0410/Padt.G/2019/PA.KtpKHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban member!bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istriserta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya(vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugatsebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepadasuami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengansebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh Tergugat pelit dalammemberi nafkah dan menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (vide,posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggalsejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat samasama pergi dari rumah kediaman bersama (vide

, posita angka 5) meskipunpihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugattetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maupunHal. 8 dari 17 Halaman Putusan

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanpertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenangPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide, P.2).

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka3 dan 4) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan oleh Tergugat menjalinhubungan khusus dengan perempuan lain (vide, posita angka 5), kKemudiankeretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memuncakpada tahun 2017 karena Tergugat menikah dengan perempuan lain secaradibawah tangan (vide, posita angka 6) meskipun pihak keluarga

telahberusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidakberhasil (vide, posita angka 7);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 maupun UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanyatentang perubahan

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetapberdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberibimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istriserta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya(vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugatsebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepadasuami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengansebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meteral, jo.

Karena itu MajelisHakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formalPengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimanaPenggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datangmenghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, (vide Pasal 26 ayat

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

berikut : Pertama benar awalnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 hinggasekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugatpergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya sekarang (gaib)meskipun SaksiSaksinya dan Penggugat telah berusaha untuk mencari tahukeberadaan Tergugat, hal ini mempertegas gugatan Penggugat pada poin 5;Menimbang, bahwa keteranganketerangan SaksiSaksi tersebut telahdisampaikan dalam sidang (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (videPasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patutuntuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimanaPenggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datangmenghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, (Vide Pasal 26 ayat

Putusan No. 234/G/2016/PA.LWk Hal. 6 dari 15 hal.Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285

R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(Vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (VidePasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (Vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (VidePasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah