acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggildengan sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh KetuaMajelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supayahidup rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, pihak Termohon tidak pernah datang dipersidangan sehinggaupaya mediasi sebagaimana ditentukan PERMA

ia telah dipanggil dengan sah danpatut, serta ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan suatualasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara inidilangsungkan tanpa hadirnya Termohon hal ini sesuai dengan ketentuan pasal125 dan 126 HIR yaitu diputus dengan verstek ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon supaya hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;Menimbang, karena Termohon tidak pernah hadir sehingga upayamediasi sebagaimana ketentuan PERMA

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui badanperadilan yang berada di lingkungan peradilan umumdan karenanya putusan BPSKKota Singkawang Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 14 Maret 2014 tersebut harusdikuatkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah keberatan dari Pemohon beralasan hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan keberatan dariPemohon berdasarkan kepada pasal 6 PERMA

Putusan diambil dari hasil tipnu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (5) PERMA No.01 Tahun 2006bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendirisengketa konsumen yang bersangkutan;15Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) PERMA No.01 Tahun 2006tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, pemeriksaankeberatan

SUPIRMAN adalah Pengadilan Negeri di wilayah KREDITURberkantor, bukan wewenang BPSK Singkawang, karena sengketa sudah memasukiranah Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnyaPermohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya;Memimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatandinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Termohon harus dihukum untuk membayarbiaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 dan PERMA

terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sahdan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan akan tetapi pada hari yang telahditentukan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah,maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mempertahankankepentingannya dan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) PERMA

Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanasebagaimana diubah dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 putusan yangdijatunkan dalam perkara ini diputus Secara Verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpahadirnya Tergugat (Verstek), namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283RBg/Pasal 1865 KUHPerdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwauntuk menguatkan hak tersebut, kKepadanya tetap dibebankan kewajiban untukmembuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat

perbuatan yang harusdilakukan oleh Tergugat akan tetapi berupa pembayaran sejumlah uang, makatuntutan ini harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan satu persatu petitumgugatan dari Penggugat maka terhadap petitum gugatan angka 1 (satu), Hakimakan menyatakan gugatan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selaindan selebinnya karena terhadap beberapa poin petitum gugatan Penggugattelah dipertimbangkan untuk tidak dikabulkan;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam PERMA

Nomor 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimanadiubah dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan segala ketentuan hukum yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

pemeriksaan perkara ini Hakim telahmemanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksudoleh Pasal 55 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadirdi persidangan secara in person;Menimbang bahwa, karena perkara ini adalah volunter, maka Hakimberpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) angka 8 Perma

No.I Tahun 2016,maka perkara ini termasuk perkara dikecualikan dari dimediasi;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai denganketentuan Pasal 6 dan 9 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yangmenjadi pokok permohonan ini pada intinya Pemohon mohon PengadilanAgama Pekanbaru agar memberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohonnama Abdullah yang belum berusia

19 (Sembilan belas) tahun dengan seorangperempuan yang bernama Dhea Ananda karena anak Pemohon tersebut tidaksekolah lagi dan Pemohon khawatir dengan hubungan keduanya yang telahterjalin (pacaran) sejak satu tahun yang lalu;Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangankepada Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dan keluargacalon isteri anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengancalon isterinya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Perma Nomor 5Tahun

2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anakPemohon, calon ister anak Pemohon, wali (keluarga) calon isteri anakPemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yangpada pokoknya menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya, tidakada paksaan baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan bersediauntuk membimbing keduanya.

Brt.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016Jo.

Bahkan penerapanteknologi komunikasi visual untuk melakukan mediasi jarak jauh pundianggap sebagai kehadiran langsung.Bahwa dalam Pasal 6 Perma No.1 Tahun 2016 terbaru ini, terdapatpengecualian yang cukup ketat bagi Pemberi Kuasa (Principal) yang berperkarasecara perdata untuk tidak hadir dalam proses mediasi, yaitu:1. Jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan (Sesuai keterangan dokter);2. Di bawah pengampuan;3.

Kerena menjalankan tugas Negera, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidakdapat ditinggalkan;Selanjutnya dalam Pasal 7 Perma No. 1 tahun 2016 dimaksud, bahwa Para Pihakdan ataukuasanya dapat dinyatakan tidak beritikadbaik oleh Mediator dalamhal:1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak dua kali tanpa alasan yangsah;2. Hanya menghadiri pertemuan mediasi yang pertama (selanjutnya tidak pernahhadir);3.

Bahwa atas pernyataan kuasa hukum tersebut Mediator menyatakanbahwa Penggugat tidak beritikad baik, dan apabila Penggugat dinyatakan tidakberitikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), maka berdasarkan Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016 dimaksud, Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa selanjutnya Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagaiberikut: DALAM EKSEPSI1.

Kerena menjalankan tugas Negera, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidakdapat ditinggalkan;Kemudian diatur pula didalam Pasal 7 Perma Mediasi tersebut bahwa Para Pihakdan atau kuasanya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mdiator dalam hal:1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak dua kali tanpa alasan yangsah;2. Hanya menghadiri pertemuan mediasi yang pertama (selanjutnya tidak pernahhadir);3.

PUTUSANNOMOR : 9/Pdt.G.S/2016/PN.Cijr DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Mengingat PERMA No.02 Tahun 2008 serta ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1. Menghukum Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut diatas untuk mentaati isipersetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;2.

Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad) (PERMA No. 2), yang ditetapbkan pada tanggal 9Agustus 2019, yang secara tegas dalam konsideran Menimbang huruf bmengatur terkait Gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atasdasar Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlampir;5.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2, menyatakan:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha Negara.Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2, juga secara tegasmenyatakan:Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengaadili;6.

Hukum, yang memiliki makna yang sama;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) olehPejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan pemerintahan yangwajid diperiksa dan diputus berdasarkan prosedur AdministrasiPemerintahan;Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)(PERMA

Terlampir;Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2, menyatakan:Perkara perobuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha Negara.Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT BNABahwa dalam ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2, juga secara tegasmenyatakan:Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa olehPengadilan Negeri, Pengadilan

Pertimbangan hukum dalam provisi, Para Penggugat/Para Pembandingmenilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue keliru dalam memberipertimbangan hukum hingga menolak tuntutan provisi Para Penggugat/ParaPembanding;Majelis Hakim mempertimbangkan PERMA No. 4 Tahun 2001 tanggal 20Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) putusanyang dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun Tergugat mengajukanbanding atau kasasi.

putusan tersebut.Pasal 5 (1) Perma No. 1 Tahun 2006:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerimapemberitahuan putusan BPSK.Bahwa oleh karena Penggugat Dalam Keberatan mengajukan suratgugatan keberatan terhadap Putusan BPSK ini pada tanggal 25 April2019 (Surat Gugatan Keberatan), maka Penggugat DalamKeberatan mengajukan Surat Gugatan Keberatan ini masih dalamHalaman 4 dari 45 Putusam Nomor 155/Pat.G/2019/PN Bdgjangka waktu yang diberikan

Perma No. 1 Tahun 2006, yaitu sampai tanggal 2 Mei2019. Maka seyogyanya Ketua Pengadilan Negeri Bandungmenerima Surat Gugatan Keberatan yang diajukan oleh PenggugatDalam Keberatan ini.2.

Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (Perma No. 1 Tahun 2006), para pihak dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan PutusanBPSK;2.

Perma No. 1 Tahun 2006, yaitu sampai tanggal 2 Mei2019.

Perma No. 1 Tahun 2006, yaitu sampai tanggal 30April 2019.

mohon diputus yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipunPengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan tanggal 29 Februari 2016 dan 29 Maret 2016, sedangkan ketidakhadiranTergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapatmelaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, makaTergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi Sesuaidengan PERMA

perundangundangan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di putus yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan.Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Pengadilantelah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiranTergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapatmelaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR Tergugatyang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakantidak hadir.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadirdipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasisesuai dengan PERMA

perundangundangan yangberlaku.Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpasuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosesmediasi sesuai dengan PERMA

memiliki dasar hukum yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal125 Ayat (1) HIR Termohonyang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut harusdinyatakan tidak hadirMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, makaMajelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi Sesuai dengan PERMA

perundangundangan yangberlaku.Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon diputus yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan,Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Pengadilantelah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiranTergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapatmelaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

datangmenghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR Tergugatyang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakantidak hadirMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadirdipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasisesuai dengan PERMA

mohon diputus yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipunPengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan tanggal 27 Januari 2017 dan 13 Februari 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidakdapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, makaTergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuaidengan PERMA

mohon diputus yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipunPengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan tanggal 19 September 2017 dan 02 Oktober 2017, sedangkanketidakhadiran Tergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakimtidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil Secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, makaTergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuaidengan PERMA

mohon diputus yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipunPengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan tanggal 12 September 2017 dan 02 Oktober 2017, sedangkanketidakhadiran Tergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakimtidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, makaTergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuaidengan PERMA

berpendapat lain mohon diputus yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipunPengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan tanggal 09 Mei 2017 dan 22 Mei 2017, sedangkan ketidakhadiranTergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapatmelaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, makaTergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadirdipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasisesuai dengan PERMA

maka mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadapsendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmidan patut sebagaiman surat panggilan Jurusita pengadilan agama pinrang tertanggal 23April 2015 dan tanggal 27 April 2015 dan tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah.Bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma

lebih dan sudah tidak saling memepedulikan lagiBahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi danmohon putusan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalamberita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidakdapat dillaksanakan sebagamana PERMA

telahditetapkan Pemohon secara pribadi datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggildengan patut berdasarkan berita acara panggilan Nomor1154/Pdt.G/2011/PA.Mjl tanggal 20 April 2011 dan tanggal27 April 2011 tidak datang dan tidak menyuruh orang lainsebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yangMenimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakimtidak melakukan pedamaian melalui prosedur mediasisebagaimana yang ditentukan dalam PERMA

iberita acarapemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannyamerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusanIni; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah seperti telah diuraikan diataS; 22 eee Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ~ berusahamendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk membinarumah tangga dengan Termohon, tetapi tidakberhasil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara initidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana yangditentukan dalam PERMA

mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainsebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Penggantiyang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangtidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upayamediasi sebagaimana maksud Perma

mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian,maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan tahap kedua atas UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama dan pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasisebagaimana maksud Perma

putusan yang seadiladilnya .Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainsebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Penggantiyang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangtidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upayamediasi sebagaimana maksud Perma

mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian,maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan tahap kedua atas UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama dan pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasisebagaimana maksud Perma