Ditemukan 105262 data
42 — 20
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : MOHAMMAD NADI NUR IZZUDIN BIN WAKIDI
44 — 13
Frengki Hutasoit, S.H.
Terdakwa:
ROY SANDI Als ROI
49 — 24
UMU LATHIEFAH, SH
Terdakwa:
MUSTOFA SAHRON Bin MISNADIN
56 — 54
1.SEPTIAWAN RIDHO PERMADI, S.H.
2.MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H
Terdakwa:
JUFRI Bin BAKARU
38 — 16
RINA AKHAD RIYANTI, S.H.
Terdakwa:
RANDI PRASETIAWAN Als RANDI Bin ANDI (Alm)
46 — 11
58 — 18
Menyatakan Terdakwa SYAMSUDN ALS UDN BIN MASRAN (ALM)bersalah melakukan tindak pidana Persetuounan Terhadao Anak denganBuuk Rayu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDDAI atasdin terdakwa ;2.
SNGGIH SIDARTA Sp.OG berkesimpulan bahwaseorang perempuan bemama YANI MERLISA BINT ANANG MASTAN umur 14Tahun pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tandatanda kekerasan namunpada selaput dara didapatkan robekan lama puku 03, 09 dan 11 ;Perouatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81Ayat (2) UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002tentang Perlindungan anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalu' PenasihatHukumnya menyatakan tidak
anak tidak teroukti atas din danperouatan terdakwa.
anak ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi semua unsurdidalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2)UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Maijelis Hakim menyatakanterdakwa telah teroukii secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukanalasan pemaaf
maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan ataumenghapus perouatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwaharusiahmempertanggungjawabkan atas perouatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidanayang sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana didalam UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana selain terdakwa dikenakan pidanapenjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda
92 — 15
DONNY PARULIAN NABABAN, S.H
Terdakwa:
JAMIL TIDORE Alias YAPO
53 — 1
1.Fany Onne Khairina, S.H.
2.Thesa Tamara Sanyoto, S.H.
Terdakwa:
Fahriansyah Bin Muhammad Husaini
40 — 9
Terbanding/Terdakwa : LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI
64 — 12
WULAN OCTASARI, SH
Terdakwa:
ANDES Bin KORANI
30 — 10
47 — 17
neny wuri handayani
Terdakwa:
ABDUL HAYYI als HAYYI bin alm ABDULLAH
33 — 15
METTA YULIA KUSUMAWATI,SH
Terdakwa:
SATIMU BIN BUARI ALM
45 — 0
IMMA PURNAMASARI, SH.
Terdakwa:
NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM .Alm
54 — 40
Menyatakan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMINAJAM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan secaraberkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat(3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP sesuai dalam dakwaan Alternatif Kesatu.2.
Anak JoPasal 64 ayat (1) KUHP;AtauKEDUA : Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JoPasal 64 ayat (1) KUHP;AtauKETIGA : Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JoPasal 64 ayat (1) KUHPOleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan kententuanMajelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Faktafakta
Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umumtersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu lebih relevan danbersesuaian dengan Faktafakta Hukum yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu, yaknimelanggar Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
BATU BIN JAPAR BATUBARA (putusan ini masih menggunakanUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU Perlindungan Anak), dalam hal tindak pidanapencabulan/persetubuhan harus memperhatikan Azas Lex SpesialisDerogat Lex Generalis, sehingga dapat memberikan efek jera bagiTerdakwa maupun pelaku tindak pidana lainnya untuk tidakmelakukan perbuatan serupa, apalagi saat ini tindak pidana memaksaanak untuk melakukan perbuatan cabul sudah sering sekali terjadi,apalagi korban yang masih dibawah
Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) #KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIPutusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 53 dari 55 halaman1.
12 — 4
MUANAH, SH
Terdakwa:
DUL ROHMAN bin MATORI
13 — 7
OSCHA ADRYAN S.H
Terdakwa:
JEKLIN KAFOLAMAU alias ELIASAR KAFOLAMAU
55 — 25
Pasal 76 D UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi UndangUndang;2.
Pasal 76D UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo.
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana diubah dengan Undangundang RI.Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undangundang RI.Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Pasal 76D UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang yang menjadi perbuatan pokokTerdakwa telah terpenuhi, maka tidak beralasan untuk membebaskan
Pasal 76D UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan
41 — 0