sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutPutusan Nomor 96/Pat.G/2021/PA.Sgt Hal. 3 dari 14 hal.serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

PA.Sgqt Hal. 3 dari 13 hal.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Putusan Nomor 468/Padt.G/2021/PA.Sqt Hal. 3 dari 13 hal.Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Putusan Nomor 468/Pdt.G/2021/PA.Sgqt Hal. 6 dari 13 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

Sgt Hal. 3 dari 13 hal.Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agarbersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan;Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaanperkara ini dilanjutkan dengan membacakan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

Sgt Hal. 7 dari 13 hal.Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangnomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo.

Sgt Hal. 10 dari 13 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

).Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondiwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilatau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannyadisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

Islam memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

PA.Sgt Hal. 3 dari 13 hal.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agarbersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat akan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Sat Hal. 7 dari 13 hal.Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 10 dari 13 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

putusanyang seadiladilnya).Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

tersebut;Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

menurut agama Islam di wilayah hukumPengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidakterdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkanpara pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai buktiperkawinan serta keperluan hukum lainnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, sertadua orang saksi, masingmasing bernama Suta bin Enjen dan Akip binSaban;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan

melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 06 Mei 1968di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungkaler, KabupatenTangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijabdan qabul, wali nikah, saksisaksi dan tidak terdapat larangan secarasyar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebutbelum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;Menimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan

Penjelasan yang sama jugaHal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Padt.P/2018/PA. Tgrsditegaskan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

Dari beberapa ketentuantersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwaitsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, padaasasnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelahberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan,namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam(KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebihlebar terhadap

sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadirdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Ktl Hal. 3 dari 13 hal.Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiPutusan Nomor 341/Padt.G/2020/PA.Ktl Hal. 10 dari 13 hal.ketentuan penjelasan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER :Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telahdatang menghadap di persidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yangselengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telahmengajukan

No.0003 /Pdt.P/2016 /PA.Tbnan.kepentingan mengurus akta kelahiran anak;Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Para Pemohon terjadi setelahkeluarnya Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namunkarena pengesahan pernikahan atau itsbat nikah ini sangat berguna bagi ParaPemohon untuk mengurus akta kelahiran anak, maka pengajuan itsbat nikahsetelah keluarnya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinantetap perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir

Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonanPengesahan atau Isbat Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidakterkecuali pada Pengadilan Agama Tabanan;Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta yang berkembang, makasesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikutidan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melihat penjelasan umumUndangundang

Dari penjelasan tersebut dapatdipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan,karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yangdiakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai Sumber hukumtidak tertulis yang berkembang di Indonesia;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (

putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

Oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat peru memerintahkan para Pemohon supaya mencatatkanpemikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bandar Baru,Kabupaten Pidie Jaya;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuaidengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam bidang perkawinan.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir, dan Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon supayamemperbaiki permohonannya karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka Istsbat nikahPenetapan Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Plg.

Halaman 3 dari 6 Halamandiajukan secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya/ anaknya sebagai pihakTermohon, penjelasan mana dapat diterima oleh Pemohon dan Pemohon menyatakanmencabut perkaranya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yangdicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertitersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara

Sgt Hal. 1 dari 4 hal.Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agarbersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat dan atas upaya tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembalidengan Tergugat, dan selanjutnya akan mencabut gugatannya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Sgt Hal. 2 dari 4 hal.sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agarbersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat dan atas upaya tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kemballdengan Tergugat, dan akan mencabut gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PD NTB Nomor 5/1985mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan di jalanan umum.

Sedangkan Fatwa atau SuratSurat Mahkamah Agung adalah hanyamengikat pihak/pihak yang meminta fatwa atau penjelasan/ perlindunganhukum tersebut.

Salah saturujukan menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 8 tahun 1959 tentang Perubahan Tarip PajakKendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibawaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Padadasarnya hasil Pemeriksaan dan Penelitian Keberatan dimaksud tidak sesuaidengan dokumen pajak yang dimiliki Pemohon Banding;Bahwa sehubungan dengan penjelasan diatas maka permasalahan pajaktersebut, sejak dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian Keberatan tetapmerupakan permasalahan perpajakan yang tidak dapat diselesaikan sehinggamemenuhi Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak, dan Banding yang PemohonBanding ajukan juga memenuhi Pasal 1 angka 6 UU Pengadilan Pajakdimaksud;Bahwa dari uraian tersebut

Kewenangan Terbanding untuk mengenyampingkan Perintah Atasan.Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana telah Pemohon Bandingjabarkan di atas, Terbanding tetap menerbitkan Surat Ketetapan Pajakdengan tidak menghiraukan Surat dari Menteri Keuangan. Terdapat asasyang menerangkan bahwa suatu hukum yang kedudukannya lebihtinggi, mengenyampingkan hukum yang kedudukannya lebih rendah. Asastersebut dikenal sebagai asas "Lex Superiori Derograt legi Inferiori".

/2016Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwadalam pelaksanaan PSC Blok Ogan Komering, biayabiaya yang terjadidan dikeluarkan di kantor pusat (Talisman Ltd Canada) yang digunakanuntuk menunjang pelaksanaan operasional kontraktor di Indonesia, dapatdialokasikan sebagai bagian dari biaya operasional (operating costsrecoverable) yang besarnya maksimal sebesar 2 % dari total expenditure;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasanpara pihak dalam persidangan, penjelasan

dengan asas yang dianut dalam UndangUndang Perpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dansahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbataspada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;Memori penjelasan

from AbroadHome Office sebesar Rp298.086.416,00 terbukti secara formalmaupun material merupakan Objek Pajak PPN Jasa Luar Negerisebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf e UndangUndang PPN;Bahwa UndangUndang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak antaralain mengatur bahwa:Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1).Memori penjelasan