0133/SHR/TB/IX/18 tanggal 05 September 2018 ;Asli Surat Roy Marten tanggal 06 September 2018 perihalPenolakan Mutasi;Photocopy (hasil scan) Surat PT Thamrin Brothers Nomor :143/SHR/TB/IX/18 tanggal 6 September 2018 perihalTanggapan Perusahaan;Asli Surat Roy Marten tanggal 07 September 2018 perihalPenangguhan Mutasi;Photocopy (hasil scan) Surat PT Thamrin Brothers Nomor :0134/SHR/TB/IX/18 tanggal O7 September 2018 tentangTindak Lanjut Panggilan Kerja;Photocopy (Sesuai dengan aslinya) Surat Dinas Tenaga

Yahya Harahap, S.H., hal. 42)Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P11 yakni Putusan PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl Tanggal 13 November 2018yang bersesuaian dengan Bukti T1 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan pertimbangan hukum risalah dananjuran yang dikeluarkan oleh Dinas tenaga Kerja Provinsi Bengkulu adalah cacathukum, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untukmengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas,obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja padaJabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dankemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, danperlindungan hukum.3.

Penempatan tenaga kenya dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengankebutuhan program nasional dan daerah.Merujuk pada pasal 32 UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaandiatas,sudah seyogyanya didalam penempatan tenaga keraja ketempat lain(mutasi) Tergugat harus memperhatikan obyektifitas, berkeadilan tanpadiskriminasi termasuk kondisi keluarga Penggugat;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dan berdasarkanbukti P3 yakni Surat Keputusan

Menyatakan Terdakwa I ANDRIANUS RANGGA MONE dan Terdakwa II AryoMone telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat KUHP;2.

dipersidangan didakwa sebagai berikut : KESATU:Bahwa mereka terdakwa I Andrianus Rangga Mone dan terdakwa IT Aryo Monepada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu pada Agustus 2013 atau setidaktidaknya masih ditahun 2013 bertempatdi Jalan Pantai Serangan Areal PTID Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, KodyaDenpasar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Denpasar, dengan terang terangan dan tenaga

Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama ;3. Menggunakan kekerasan terhadap orang ;Ad.1 Unsur Barang siapaPengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yangdapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dipersidangan telahditeliti identitas para terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam suratdakwaan dan ternyata sesuai.

Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama ;Menimbang, Bahwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksi korban Marselinus Siki, saksi Yohanes F.

ARYOMONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana15dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjaraselama: 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama (satu)tahun dan 6 (enam) bulan i3. Menetapkan bahwa lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

OMEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaktidaknya di tahun 2017bertempat di Kampung Sukamaju RT.0O5 RW.007 Kelurahan Cisereuh KecamatanPurwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta,dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang yaitu

Dan dengan tenaga bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang;4. Mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1. Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan Primair Penuntut Umum inimenunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awalHal. 11 dari 17 hal. Put.

Unsur Dan dengan tenaga bersamasama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang;Menimbang, unsur bersamasama artinya dilakukan oleh dua orang ataulebih dan masingmasing pelaku melakukan perbuatan /mewujudkan unsurunsurtindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalahpelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnyamemukul menendang, menikam dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperolehdipersidangan kejadian pemukulan yang

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamasama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yangdigunakan mengakibatkan luka;Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.225/Pid.B/2019/PN PwkMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamasamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan terangterangan dan dengantenaga bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang initelah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan ternyata telah dapat dibuktikan,oleh karena itu pertimbangan mengenai unsur dengan terangterangan dandengan tenaga bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang pada dakwaan primer oleh majelis Hakim

No. 734 K/Pdt.Sus/2010dianjurkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Sosial DanTenaga Kerja Kota Padang ;. Bahwa Tergugat beralasan, perusahaan mengalami kerugian yang sangatbesar dan untuk membangun kembali gedung rumah sakit Selasihmembutuhkan dana yang cukub besar (lebih kurang 40 miliyar rupiah), tidakbisa para Penggugat terima, sesuai dengan Ketentuan Pasal 164 Undangundang No.13 Tahun 2003 Tergugat wajib melaksanakannya ;.

Penggugat IV : uang pesangonRp 7.073.000, uang penghargaan masa Rp 3.031.500. uang penggantian hak = Rp 3.031.500.Total hak Penggugat = Rp 18.600.525,14.Bahwa Tergugat dan para Penggugat telah memenuhi panggilan danmenghadap Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Padang yang beralamat di Jl.

Di dalam Surat Tergugat kepadaKepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang tersebut, tertulis bahwaTergugat menerima anjuran mediator 8 Januari 2009.

Diharap kepada Tergugat dan Penggugat selambatlambatnya 7 harisetelah menerima anjuran Mediator memberikan jawab, sampai bataswaktu yang ditentukan dalam anjuran tersebut pihak Tergugat tidakmemberikan jawaban, maka Penggugat berkesimpulan Tergugat tidakpunya itikat baik untuk melaksanakan anjuran Mediator HubunganIndustrial ;22.Bahwa Tergugat tidak melaksanakan anjuran Mediator Hubungan IndustrialDinas Sosial Dan Tenaga Kerja Padang yang mengacu kepada ketentuanPasal 164 jo Pasal 152 ayat (2), (

Penggugat IV : uang pesangon = Rp 7.073.000. uang penghargaan masa = Rp 3.031.500, uang penggantian hak = Rp 3.031.500.Total hak Penggugat = Rp 18.600.525,24.Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Januari 2009 telah menerima anjuranMediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota PadangNo. 565/3068/2009 tanggal 31 Desember 2009. Anjuran tersebut Tergugattolak secara tertulis melalui surat No. 198/RSS/ADM/V/2010 tanggal 9Januari 2010.

,APtbarang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yangtidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sedian farmasiHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Gprberupa butirbutir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian di bidang farmasi.

,APtbarang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yangtidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sedian farmasiberupa butirbutir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian di bidang farmasi.Bahwa terdakwa dalam menyimpan peredaran sediaan farmasi berupa piljenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanparesep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karenapekerjaan terdakwa sehariharinya

kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan sesuai dengan peraturan perundangan ;Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah tenagakefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidakada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukanpraktek kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dokter gigi, bidandan perawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ;Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksud Apoteker adalah

sarjana farmasi yangtelah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatanapoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yangmembantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiriatas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenagamenengah farmasi/asisten apoteker ;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi danperedarannya adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope

Indonesiaatau buku standarlainnya dan sudah mendapat ijin pemerintah ;Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti pil warna putih dengan logo LLtersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ;Bahwa apabila Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenagakesehatan tertentu, maka Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam kefarmasian ;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN GprBahwa barang bukti pil LL tersebut tidak memenuhi standar keamanan,kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan

Kep. adalah merupakan kebohongan, karena pada tahun 2009 sampaibulan April 2010 Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak pernah mengusulkanTenaga/Pegawai Honorer untuk diangkat menjadi CPNS, karena tenaga/Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang masukdata base sudah habis terangkat tahun 2009 dan setelah itu sampai dengansekarang tidak ada lagi program tenaga/honorer yang masuk data base bisadiangkat menjadi CPNS;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal378

Kep adalah merupakan kebohongan, karena pada tahun 2009 sampaibulan April 2010 Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak pernah mengusulkantenaga/Pegawai Honorer untuk diangkat menjadi CPNS, karena tenaga/Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang masukdata base sudah habis terangkat tahun 2009 dan setelah itu sampai dengansekarang tidak ada lagi program tenaga/honorer yang masuk data base bisadiangkat menjadi CPNS;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada lagi program tenaga/honorer yang masuk data base bisa diangkat menjadi CPNS;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP jo.

Kepberhasilmendapatkan peserta yang berstatus tenaga honorer/sukwan dan oleh karenaberkeinginan untuk menjadi CPNS para peserta tersebut memenuhipersyaratannya yaitu menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, FotoCopy KTP, Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang, sehinggadari para peserta terkumpul uang sejumlah Rp270.000.000,00.

yang kuat dan waktu ituposisinya korban tergelatak di jalan dan juga menendang punggungnya korban sebanyak2 kali dengan kaki kanannya dengan tenaga yang kuat dan posisinya korban juga masihtergeletak di jalan, saksi PUGGY CELAFITRIANI SANTOSO memukul korban dengantangan kanan sebanyak satu kali dengan tenaga yang kuat mengenai lehernya korbandan posisinya korban waktu itu tergeletak di jalan, MUHAMMAD FAUZI alias UZELmemukuli korban sebanyak 7 kali dengan tangan kanan dan kiri dengan tenaga yangkuat

bin TUKINO HADI MARYANTO juga ikutmemukuli dan menendang korban dengan cara terdakwa WARSITO bin TUKINO HADIMARYANTO memukuli korban dengan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyakkurang lebih 4 kali dengan tenaga yang kuat dan waktu itu posisinya korban tergelatakdi jalan dan juga menendang punggungnya korban sebanyak 2 kali dengan kakikanannya dengan tenaga yang kuat dan posisinya korban juga masih tergeletak di jalan,saksi PUGGY CELAFITRIANI SANTOSO memukul korban dengan tangan kanansebanyak

satu kali dengan tenaga yang kuat mengenai lehernya korban dan posisinyakorban waktu itu tergeletak di jalan, MUHAMMAD FAUZI alias UZEL memukulikorban sebanyak 7 kali dengan tangan kanan dan kiri dengan tenaga yang kuat mengenaiperutnya korban dan korban waktu itu posisinya tergeletak, juga menendang danmenginjak perutnya korban sebanyak kurang lebih 5 kali dengan kaki kanannya dengantenaga yang kuat dan korban posisinya tergeletak di jalan, setelah terdakwa WARSITObin TUKINO HADI MARYANTO bersama

Mei 2008 ; -------------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah buku catatan pajak ; ---------------------------------------- 12 (dua belas) ikat berkas SR tahun 2008 ; ------------------------------ 65 (enam puluh lima) bendel berkas SR tahun 2009 ; ----------------- 60 (Enam puluh) bendel berkas SR tahun 2010 ; ----------------------- 87 (delapan puluh tujuh) bendel berlas SR tahun 2011 ; -------------- 1 (satu) bendel upah tenaga

Saksi SUMARNO, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ;c.

Saksi SUMARNO, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ; c.

Pengajuan Gugatan Dalam Perkara Pokok No.114/Pdt.SusPHI/2014/PN.Mdn tangggal 23 Maret 2015 olehTerlawan Telah Daluarsa.5 Bahwa Terlawan diberhentikan oleh Pelawan pada tanggal 04Oktober 2013 dengan mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja kepada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medansesuai dengan surat No.014PER/OL/X/2013 tanggal 04 Oktober2013.6.

Bahwa Pelawan bukanlah merupakan Pelawan yang baik karenatidak menunjukan itikad baik untuk memperkerjakan kembaliTerlawan sebagaimana Ajuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medansebagai mediator, bahkan selama 12 bulan lamanhya pelawantidak pernah dilayani oleh Pelawan baik terhadap hakhak normatifTerlawan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kesehatan, Servicedan lainlain.3.

Bahwa Pelawan tidak cermat dalam membaca Putusan Hakimkarena menyatakan gugatan Terlawan telah daluarsamelampaui 1 (satu) tahun sejak diputuskan hubungankerjanya, Terlawan dalam gugatannya telah melakukanpenantian yang memasuki 12 (dua belas) bulan lamanya tidakpernah dilayani oleh Pelawan baik terhadap Hakhak Normatif,THR, Tunjangan Kesehatan service dan lainlain adalah sejakdikeluarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.163.

Bahwa Pelawan tidak cermat dalam membaca Putusan hakim karenamenyatakan gugatan Pokok Terlawan telah daluarsa melampui 1 ( Satu )tahun sejak diputuskan hubungan kerjannya , terlawan dalam gugatanyatelah melakukan penantian yang memasuki 12 ( Dua betas ) bulanlamanya tidak pernah di layani oleh Pelawan balk terhadap hak hak21Normatif, THR, Tunjangan Kesehatan Service dan lain lain adalahsejak dikeluarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.3.

Bukti P3 Foto copy surat No. 567/3104/DSTKM/2013, Perihal : anjuranDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, tertanggal 16 Desember 2013;244. Bukti P4 Foto copy surat No. 002/SPMAIHO/I/214, Perihal : Klarifikasisurat anjuran Dinsosnaker Kota Medan, tertanggal 15 Januari 2014;5. Bukti P5 Foto copy surat 002/SPMAIHO/VII/2014, Perihal : Laporandan Pengaduan dari SPM PT. Asean International Hotel Medan kepadaKepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;6.

,APt barang bukti PIL LL tersebutmerupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidakmemiliki ijin edar) dan terhadap sedian farmasi berupa butirbutir Pil LL tersebutpengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidangfarmasi.

Atau disebutjuga tenaga Kefarmasian.Bahwa tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga teknisKefarmasian : Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagaiApoteker dan telah meengucapkan sumapah jabatan Apoteker.

TenagaTeknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalammenjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas : Sarjana Farmasi, AhliMadya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/AsistenApoteker.Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PN Gpr.Bahwa sedian farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaan,penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan pengedaran diperbolehkanadalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau bukustandar lainnya dan tentunya

sudah mendapat ijin dari Pemerintah.Bahwa sedian farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCItersebut pengamananya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan seta sediaan farmasi tersebut meendapat ijin edar, sedanguntuk penggunaanya harus dengan resep dokter.Bahwa sesuai keputusan Kepala BPOM RI No.

tercantum dalam surat perjanjian kontrakyang dalam surat perjanjian tersebut disebut sebagai mitra kerja, yangterdiri dari : Kontrak Nomor 074/924/KUN/2007 Tentang Jasa cleaning serviceKantor/Main Office/Pabrik ; Kontrak Nomor 102/924/KUN/2006, Tentang Jasa Cleaning serviceArea Pemurnian dan Casting; Kontrak Nomor 103/924/KUN/2007 Tentang Jasa Pek Blowing dapurListrik; Kontrak Nomor 123/924/KUN/2006 Tentang Jasa Pemb ladle,Pemotongan scrap, clean area PI; Kontrak Nomor 122/924/KUN/2006 Tentang Jasa tenaga

T; Kontrak Nomor 149/924/NBJ/2007 Tentang Jasa outsourcing operasijembatan timbang; Kontrak Nomor 173/924/NBJ/2008 tentang Jasa tenaga kerja (pekerja)Dengan sisten on call;(Bahwa kontrak tersebut di atas berakhir, 30 November 2011 Bukti P 1)Bahwa KSU Teratai selaku Mitra Turut Tergugat Il PT.

Antam, (Persero)Tbk.UPBN Pomalaa mempekerjakan 266 orang tenaga kerja yangdibutuhkan oleh pemberi Jasa pekerjaan sebagaimana perjanjian kontrakdi atas dan berhak atas fie sebesar 10 % dari nilai kontrak;Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini berawal ketika TurutTergugat dalam kedudukannya selaku Wakil ketua KSU Teratai, menjabatselaku Pelaksana Tugas di KSU Teratai, telah membuat kesepakatan kerjasama dengan Tergugat, yaitu pada bulan November 2010 Turut Tergugat telah mengambil kebijakan

UPBN Pomalaaatas pengadaan tenaga kerja sebagai mana perjanjian kontrak;Bahwa uang sebesar Rp415.634.481,00 (empat ratus lima belas juta enamratus tiga puluh empat, empat ratus delapan puluh satu rupiah) merupakanpenghasilan bersih yang diterima KSU Teratai setelah dipotong utangkepada Tergugat, PPN dan PPH sebagaimana hasil kegiatan pekerjaan darisatuan kerja, pengeluaran dan pemasukan di lingkungan PT.

Putusan Nomor 2548 K/Padt/2014 Kontrak Nomor 103/924/KUN/2007 tentang Jasa Pek Blowing dapurListrik; Kontrak Nomor 123/924/KUN/2006 tentang Jasa Pemb ladle, Pemotonganscrap, clean area PI; Kontrak Nomor 122/924/KUN/2006 tentang Jasa tenaga Checker T.Sel. T; Kontrak Nomor 149/924/NBJ/2007 tentang Jasa outsourcing operasijembatan timbang; Kontrak Nomor 173/924/NBJ/2008 tentang Jasa tenaga kerja (pekerja)dengan sistem on call merupakan perjanjian kerja antara Penggugat (dhi)KSU Teratai dengan PT.

anak Imaldi "nakngape kau di dalam hutan" (mau apa kamu di dalam hutan) lalu dijawab olehanak Imaldi "jerat ayam" sembari anak Imaldi mengambil air disumur untukmencuci tangan dan kakinya karena kotor, tak lama kemudian tibatiba anakImaldi langsung mencekik saksi koroban dari belakang dengan menggunakantangannya, lalu anak Imaldi menyeret tubuh saksi korban ke dalam semakbelukar dan pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan dengancara menggigit jari dan tangan anak Imaldi namun karena tenaga

Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2017/PN Mreterlentang dan tangan anak Imaldi masih mencekik saksi korban denganmenggunakan tangan kiri dan saksi korban sempat memukul anak Imaldidengan menggunakan kayu, sedangkan tangan sebelah kanan anak Imaldimelepaskan celana yang digunakan oleh saksi korban termasuk celana dalamsaksi korban, setelah saksi korban tidak menggunakan celana lagi, anak Imaldilangsung mencekik leher saksi koroban dengan menggunakan kedua tangannyadan saksi korban sudah pasrah dikarenakan tenaga

saksi korban sudah habis,dan untuk mengelabui anak Imaldi agar saksi korban dapat lepas dari cekikananak Imaldi, saksi koroban sempat berkata "payopayo" (ayoayo), lalu dijawabanak Imaldi "iyo yuk" ayuk tu dak usah melwan" (iya yuk, ayuk itu tidak usahmelawan) kemudian anak Imaldi melepaskan tangannya dari leher saksi korbandan sembari hendak membuka celana pada saat itulah saksi korban langsungmenjerit dengan sekuat tenaga sambil berteriak "tolong...tolong....tolong" laluanak Imaldi langsung menekan

anak Imaldilebih kuat sehingga anak Imaldi berhasil membawa saksi korban ke semaksemak dan tangan anak Imaldi masih mencekik saksi korban denganmenggunakan tangan kiri dan saksi korban sempat memukul anak Imaldidengan menggunakan kayu, pada saat itulah saksi korban langsung menjeritdengan sekuat tenaga sambil berteriak "tolong...tolong....tolong" lalu anak Imaldilangsung menekan dada saksi korban menggunakan tangan sebelah kiri dantangan sebelah kanannya memukul saksi koroban menggunakan sepotong

tangan dan kakinya karena kotor; Bahwa selanjutnya tibatiba anak langsung mencekik terdakwa daribelakang dengan menggunakan tangannya lalu anak menyeret tubuh saksike dalam semak belukar; Bahwa saat itu saksi sempat menggigit jari dan tangan anak namun karenatenaga anak lebih kuat sehingga anak berhasil membawa saksi ke semaksemak sambil tangan anak masih mencekik saksi menggunakan tanganKiri; Bahwa kemudian saksi sempat memukul anak menggunakan kayu dansaat itulah saksi langsung menjerit sekuat tenaga

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor2 Tahun 2004 yang menyatakan : Pengajuan Gugatan yang tidak di lampiririsalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka HakimPengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan kepada Penggugat.Bahwa pada Tanggal 25 November 2016 Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor567/2202/437.58/2016.

Dengan demikian, maka Gugatan a quo telah dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi dari pegawai MediatorHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Bahwaoleh karena obyek Gugatan a quo adalah mengenai Perselisihan HubunganIndustrial (usia pensiun) yang telah di lampiri dengan risalah dari PegawaiMediator Hubungan Industrial pada Dinas tenaga kerja kabupaten Gresik.Maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresikberwenang memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara a quo ;ll KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT1.

Namun begitu,karena dalam perusahaan Tergugat tidak ada ketentuan mengenai Pensiunmaka atas Permohonan Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat.Selain itu, Perusahaan Tergugat juga masih membutuhkan tenaga Penggugat;Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Gsk, halaman 8Bahwa, dalam gugatannya Penggugat mendasarkan pada anjuran DinasTenaga Kerja Kab.

Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik tersebut adalah anjuransepihak yang hanya memperhatikan kepentingan Penggugat tanpamemperhatikan kepentingan Tergugat.

Menyatakan Terdakwa KHOIRUL PADLI Bin RUSLI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terangterangan dan Dengan Tenaga bersama Menggunakan kekerasan TerhadapOrang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL PADLI Bin RUSLIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3.

Muara Bulian, Kab.Batanghari atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukaluka,perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.00Wib, saksi Eka Prasetyo Bin Sutarno bersama dengan rekanrekanya yaitusaksi

Dengan tenaga bersama;Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;akon osYang mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa yang maksudnya adalahseseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidanganbaik berdasarkan keterangan SaksiSaksi maupun keterangan Terdakwa sendiritidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek

BersamaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tenaga bersama (metverenigde krachten) menurut doktrin pengertian met verenigde krachten dalamPasal 170 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana itu harus diartikan sebagaiverenigde personen atau beberapa orang dalam satu ikatan dimana dalam hal inipara pelaku itu setidaktidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindakkekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya.

badaniah secara melawan hukumdimana salah satu doktrin menyatakan krachtdadig optreden atau sebagaibertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindaksecara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya yang mana pula kekerasan tersebutdapat berupa penganiayaan atau belum menjadi penganiayaan telah termasuk kedalam pengertian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansetelah

A.2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan DanPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, AlokasiRp 12.707.478.00;8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala BalaiPelayanan Penempatam dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 10 /BP3TKIDPS/TU/V2013tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan BalaiPelayanan Penempata dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013yang

A.2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan DanPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, AlokasiRp 12.707.478.008 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala BalaiPelayanan Penempatam dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 10 /BP3TKIDPS/TU/V2013tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan BalaiPelayanan Penempata dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013yang

Tenaga Kerja IndonesiaNomor: KEP. 115/KA/X1IV/2012, tanggal 17 Desember 2012 TentangPenetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan DaftarIlsian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) dl Lingkungan Badan NasionalPenempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatamdan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yangberisi:Hal. 37 dari 89 hal.

Tenaga Kerja IndonesiaNomor: KEP. 115/KA/XI/2012, tanggal 17 Desember 2012 TentangPenetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan DaftarIlsian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) dl Lingkungan Badan NasionalPenempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;Hal. 67 dari 89 hal.

Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah melakukan pengambilalihan costumer PENGGUGAT dan pemanfaatan tenaga dan keahlian para pekerja PENGGUGAT tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dari PENGGUGAT, pemindahan Molding costumer PENGGUGAT yang tanpa adanya izin atau persetujuan dari PENGGUGAT maupun dari costumer itu sendiri yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun berdasarkan intruksi TERGUGAT I kepada pekerja PENGGUGAT untuk dipindahkan kepada TERGUGAT II dan pemesanan dari costumer

TERGUGAT SEBELUMNYA MERUPAKAN TENAGA KERJA ASING (TKA)YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN PENGGUGAT1.

Barat Nomor:KEP.569/01 788/l/RPTKADPMPTSP/2017 tentang PengesahanHalaman 6 dari 162 Halaman, Putusan Nomor 76/Pat.G/2021/PNCkrPerpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing PT Hong GuangPlastikatama Indonesia tanggal 7 September 2017, dan ditindaklanjuti puladengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi Nomor: 560/IMTA/J/1667/IX/ 2017 tentangPemberian Perpanjangan Kesatu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asingtanggal 19 September 2017, dimana pemberian

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada Halaman 3 (Tiga)sampai dengan 7 (Tujuh), dimana secara jelas dan terang di akui bahwaTergugat adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang di pekerjakan olehPenggugat di perusahaan Penggugat sebagai Mechanical Enginering,sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimanaketentuan tersebut tertuang dalam Undangundang 13 Tahun 2003Tentang Ketenaga Kerjaan Jo Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 TentangTata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;3.

Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;c.

materai dan disesuaikan denganaslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P8;Surat Asli Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.

PRANATAPOLA CIPTA "Kajian pengembangan model informasi yang mudah diaksesoleh warga dalam proses penganggaran partisipatif dengan nilai kontraksebesar Rp. 561.336.000, (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tigapuluh enam ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) seluruh kajian yang dibuatoleh perusahaan pemenang harus dilakukan oleh tenaga ahli dibidangnya,dalam hal ini Abdul Haris Mugni melampirkan tenaga ahli untuk perusahaanmiliknya dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya

Cita Laras Kajian perumusan 135/BA.STP/NF/XIV2008 375.138.500,49/SP3.NF/SETWAN/X/2008 kew enangan 05 Desember 200811 September 2008 Pemerintah KotaAdministrasi/KabupatenAdnministrasi Jumtlanh Rp. 25.568.031.950, Namun demikian 31 perusahaan lainnya inipun tidak melaksanakan pekerjaansebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja dan Tenaga Abhliyang dipergunakannya juga tidak sesuai dengan tenaga ahli yang tercantumdalam Kontrak serta perusahaan yang mengerjakan pekerjaantersebutbukanlah perusahaanyang

Bahwa, ternyata dibelakang hari diketahui dokumen yang dipalsukan(dokumen kwitansi dan tandatangan Tenaga Ahli serta Asisten Tenaga Abhlidipalsukan oleh Abdul Haris Mugni dan stafnya, yaitu Haris Indonesia Putraserta Endang Sujana (dengan tegas diakui dalam persidangan).

No. 2405 K/PID.SUS/201080 Tahun 2003, misalnya bagaimana kemampuan dan pengalamanperusahaan, ketersediaan tenaga ahli yang dimiliki dan menjadi syarat yangharus terpenuhi 65% dsb. Mengenai tenaga ahli atau asisten ahli, PanitiaPengadaan dalam hal ini Terdakwa, hanya meneliti foto copy ijazah dan suratsurat rekomendasi dari perusahaan yang menerangkan keahlian tanaga ahiyang disampaikan dalam dokumen lelang.

pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;Setelah mendengar keterangan Tergugat;Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 58/Pdt.SusPHI/2019/PN SmrSetelah mendengar keterangan Saksi Tergugat;Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 15 Juli2019 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada DinasTransmigrasi dan Tenaga

ini tidakpula ada karyawan yang menempati rumah Penggugat sebagaimanaalasan Tergugat ketika mengusir Penggugat;Bahwa seandainya benar (quod non), Penggugat memakai narkoba,seharusnya Tergugat tidak boleh serta merta melakukan PHK terhadapPenggugat karena Pemerintah Republik Indonesia yaitu Menteri TenagaKerja telah mengatur hal pencegahan dan penanggulanganpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zatadiktif lainnya di tempat kerja, sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Tenaga

Hal ini sesuai dengan Putusan MahkamahKonstitusi RI Nomor : 012/ PUUI/ 2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas HakUji Materil UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanterhadap UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : SE.13/ MEN/ SJHK/ 1/2005 tangal 7 Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi RI atasHak Uji Materil UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945,yang

Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dikarenakanPenggugat telah melakukan pelanggaran tentang tata tertib dan syaratsyarat kerja dan telah diberikan Surat Peringatan Pertama dan SuratPeringatan Ketiga sebagaimana diatur pada Peraturan PerusahaanTergugat yang berlaku dan telah disahkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;5.

Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Utara untuk melakukan upaya mediasi guna penyelesaianpermasalahan tersebut, namun PT Oleochem & Soap Industri tidakmenghadiri persidangan mediasi hingga mediasi ke II;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Nomor B050/HRD/VI/2015,PT Oleochem & Soap Industri mengirim surat ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa MediatorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tidakmemiliki kKewenangan untuk

melakukan penyelesaian perselisihan ataslaporan Suhandoko dan kawankawan karena tidak berdasarkan jurisdiksi;Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Nomor 789/6EDTKTR/2015Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utaramelimpahkan tugas pemutusan hubungan kerja sdr.

Kerja Kota Medan;Bahwa fakta hukum Para Penggugat juga mengakui bahwa kedudukanTergugat berada di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dalil ParaPenggugat pada angka 24 dan 25 yang mengakui adanya surat dariTergugat tanggal 19 Juni 2015 Nomor B/050/HRD/VI/2015 yangditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Utara dan dibalas dengan Surat Nomor 789/DTKTR/2015tanggal 23 Juli 2015 yang menyatakan perselisinan hubungan industrialtersebut merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga

Nomor L.198/HRD/EXT/III/2013 tanggal 20Februari 2013, dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 28 Februari2014 dan dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, oleh Kabid. Pembinaan Hubungan Industrial,sdr. Rahmad Syafran, S.H;e Surat Perjanjian Ref. Nomor 184/HRD/EXT/II/2014 tanggal 21 Februari2014, dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 dandicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang, oleh Kabid.

Nomor L.249/HRD/EXT/III/2013 tanggal 20Februari 2013, dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 28 Februari2014 dan dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, oleh Kabid. Pembinaan Hubungan Industrial,sdr. Rahmad Syafran, S.H;e Surat Perjanjian Ref. Nomor 042/HRD/EXT/II/2014 tanggal 21 Februari2014, dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 dandicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang, oleh Kabid.

Yang dapat digolongkan sebagai Tenaga Kerja adalahHalaman 24 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btmpria dan wanita yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun keatas danbukan merupakan anak.

Bahwa, dalam Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja RumahTangga (SIULPPRT) hanya dapat digunakan di dalam Provinsi saja.Namun jika ada permintaan dari pihak perusahaan untuk melakukanHalaman 25 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btmperekrutan diluar Provinsi, maka perusahaan tersebut mengajukanpermohonan ke Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dengandasar rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.Sehingga, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja menerbitkanSurat

Tugas Mulia memiliki SuratPengantar Perekrutan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SPPLPPRT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan dan Penempatan TenagaKerja karena surat pengantar tersebut tidak ditembuskan oleh DirjenPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Kepri. Bahwa, sesuai dengan Pasal 68 Undang Undang RI Nomor 13 tahun2003 sitentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha dilarangmempekerjakan anak.

TugasMulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerja pembantu rumah tanggaNon Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riau meminta kepada saksiPAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET untuk dicarikan orangmau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk bekerja di PT.

Tugas Mulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerjapembantu rumah tangga Non Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riaumeminta kepada saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOETuntuk dicarikan orang mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untukbekerja di PT.