Ditemukan 601704 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-04-2010 — Putus : 27-05-2010 — Upload : 21-04-2014
Putusan PA TUBAN Nomor 40/Pdt.P/2010/PA.Tbn
Tanggal 27 Mei 2010 — Pemohon melawan Termohon
488
  • merasakeberatan baik dari pihak keluarga Para Pemohon maupun dari keluarga orang tuakandung anak tersebut; Bahwa saksi mengetahui ibu kandung dari kedua anak tersebut juga tidak keberatan dantidak pula merasa terpaksa menyerahkan kedua anaknya tersebut kepada ParaPemohon: Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam yang taat dan bisa berlaku adilbaik kepada anakanak angkatnya dan juga ( nantinya ) kepada anak kandungnyasendiri; Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang baikbaik, dapat berlaku adil
    kandung dari kedua anak tersebut yang bernama XXXtelah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu sedangkan ibu kandung kedua anaktersebut masih hidup dan ibu kandung mereka tersebut juga tidak keberatan serta tidakpula terpaksa menyerahkan kedua anaknya tersebut untuk diasuh dan diangkat anakoleh Para Pemohon; Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama islam yang taat dan bisa berlaku adilbaik kepada anakanak angkatnya; Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang baikbaik, dapat berlaku adil
    anak tersebut tetap dalam keadaan baik,senang dan bahagia sebagaimana layaknya dirawat orang tua kandungnyasendiri;e Bahwa selama dalam perawatan Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan danmempermasalahkan baik dari pihak Para Pemohon, dari pihak orang tua kandungnya sendirimaupun dari kedua anaknya itu sendiri;e Bahwa atas pengangkatan kedua anak tersebut oleh Para Pemohon tidak ada yang merasadirugikan akibat dari pengangkatan anaktersebut;e Bahwa Para Pemohon beragama Islam, dapat berlaku adil
Putus : 23-11-2011 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JEPARA Nomor 305/Pid.B/2011/PN.Jpr
Tanggal 23 Nopember 2011 —
348
  • kepada Terdakwa telah terbukti secara syahdan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secarasyah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU tersebut ;Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan persidangan didalam tahanan,maka sudah sepentasnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang telah dijalani tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa akanbertindak seadiladilnya, adil
    bagi Terdakwa dan adil bagi saksi korban, serta adil bagimasyrakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baikalasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakanbersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlahsematamata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agarkelak dapat menjadi warga negara yang
Upload : 23-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/PDT/2010
RD. SRI BIMO INDRIAWAN SOEJANTO; HANDOKO SINGOPRANOTO
11899 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ini benarbenar amat merugikan saya terus terang sayakaget dan kecewa, mengapa keputusan Pengadilan yang seharusnya adil danbijaksana akan tetapi kenyataannya amat sangat memberatkan saya ;Bahwa, Alm. Ayah Brigjend. Pol. Rd.
    artinya lagi, padahal Pak Hartodengan tegas mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang ingatpada jasa para pahlawannya ;Bahwa, rumah tinggal saya, yang terletak di daerah Darmo setara dengandaerah Menteng kalau di Jakarta, yang pasaran harga rumahnya antaraRp 900 juta ke atas, hanya dibeli dengan harga Rp 57.500.000,00 sungguhsangat tidak masuk akal dan sangat merugikan saya ;Bahwa, saya menyatakan tidak keberatan untuk mengembalikan uangpinjaman tersebut, sepanjang dengan wajar dan adil
    Bahwa, dan oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kehadapanBapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, berkenan untuk membatalkanputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 10 Oktober 2006, Nomor295/Pdt/2006/PT.SBY Jo dan mengadili sendiri sengketa saya lawan HandokoSingopranoto tersebut dengan mengabulkan permohonan saya di atas, dansekaligus menjatuhkan keputusan yang adil dan bijaksana untuk kepentingankedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku;Menimbang, bahwa
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA NUNUKAN Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Nnk
Tanggal 21 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
139
  • Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syaratsebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu lakilaki, muslim,adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa tanah 25 Are dibayartunai..
    berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa paraPemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yangsah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islamsebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yangberbunyi :Jac cwlas de VI clayArtinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya walidan dua orang saksi yang adil"Menimbang
    , bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab lanatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut :Artinya : Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuanharus dapat menyebutkan kesahan dan syaratsyaratnya, seperti adanya walidan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e)
Register : 26-10-2020 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
EDUARD R ENOCH
Tergugat:
1.LAURINA M ENOCH
2.ANNEKE D ENOCH
Turut Tergugat:
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITME (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TOL Manado Bitung I, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Cq. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
3.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
4.Kantor Hukum Tua Desa Maumbi di Maumbi Kabupaten Minahasa Utara
10135
  • Menetapkan Penggugat dan Ahli Waris lainnya termasuk Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang berhak menerima ganti rugi atas pembebasan lahan sebagian dari obyek sengketa dengan Nama Penerima yang Berhak RUDOLF ENOCH, serta membagi secara Adil hak-hak masing-masing Ahli Waris keturunan dari Alm. RUDOLF ENOCH, yaitu membagi secara sama uang ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Turut tergugat I dan Turut Tergugat II kepada 6 (enam) Ahli Waris;

    8.

    terbaik secara kekeluargaan guna membagi secara Adil hakhak masingmasing Ahli waris keturuanan dari Alm.
    ELISABETH MAMENTU harus mengeluarkanBiayabiaya Pengurusan penyelesaian sengketa hak ini melalui Jalurhukum dengan Memakai Pengacara serta Pengadilan, yaitu sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan Negeri Amurang Cq.
    FREDERIKA JEANE ALBERTINAUNSULANGI , untuk dibagi waris secara adil;Bahwa oleh karena gugatan para penggugat beralasan hukum makamohon kepada Majelis Hakim agar dapat melaksanakan putusan secaraserta merta sekalipun Tergugat dan , Tergugat Il, mengajukan upayahukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Penggugat mohondengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq.
    Menetapkan Penggugat dan Ahli waris lainnya termasuk Tergugat danTergugat Il adalah pihak yang berhak menerima ganti rugi ataspembebesan lahan sebahagian dari obyek sengketa yakni seluas 4.700M2. dengan NIB 66, Nama Penerima yang Berhak RUDOLF ENOCH.Nilai Ganti rugi Sebesar Rp 810.445.000 (delapan ratus sepuluh juta empatratus empat puluh lima ribu rupiah) serta membagi secara Adil hakhakmasingmasing Ahli waris Keturunan dari Alm.
    Selain itu, pada dalil poin 11 tersirat kalimat atausejumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan Negeri AmurangCq.
Register : 01-10-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN JANTHO Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Jth
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
1.TEUKU SULAIMAN
2.ABDULLAH AHMAD
3.ISLAHUDDIN
4.ZAKARIA
5.SURIADI
6.RITA ZAHARA,SE
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
6831
  • Bahwa harga ganti kerugian tanah yang ditetapkan TermohonKeberatan sangat tidak layak dan adil, sehingga sangatbertentangan dengan amanat pasal 1 angka 10 PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 danpasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2016 yang menyebutkan GantiHalaman 7 dari 44 Putusan Perdata Permohonan Keberatan No. 31/Padt.G/2018/PN Jthkerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepadapihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah ;10.2
    Sehingga sangat pantasdan adil apabila tanah milik Para Pemohon Keberatan yangakan memberikan keuntungan teruS menerus kepadapengelola dan pemasukan income kepada Negara/Pemerintahtersebut dihargai dengan diberikan ganti kerugian yang layakdan adil ;Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Permohonan Keberatan No. 31/Padt.G/2018/PN Jth11.12.13.Bahwa menurut ketentuan pasal 65 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
    Bahwa yang dimohonkan keberatan oleh Para Pemohon Keberatanadalah harga ganti kerugian tanah yang menurut mereka tidakmemenuhi kriteria layak dan adil. Padahal berdasarkan ResumePenilaian Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Banda AcehSigliKecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswatun dan Rekan atas objek yang tertera dalam DaftarNominatif No.
    Pengertian layakdan adil yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dankewajiban haruslah mencerminkan keadilan yang diterima dandirasakan oleh para pihak, dalam hal ini tidak sematamata hanya bagiPara Pemohon semata akan tetapi juga bagi Termohon II dalam hal inisebagai instansi yang membutuhkan tanah. Bahwa selain penggantianyang adil dan layak, sangat penting pula diperhatikan aspek kepastiandan kemanfaatan/kepentingan bagi masyarakat umum, terutamadalam rangka pembangunan nasional.
    ;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara keduabelah pihak adalah mengenai apakah nilai/besar ganti rugi atas tanah milikPara Pemohon yang terkena pembangunan jalan tol Aceh ruas Sigli Banda Aceh yang sudah ditetapkan oleh Termohon Keberatan adalahmerupakan penggantian yang layak dan adil sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012?
Putus : 30-06-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN CURUP Nomor 79/PID.B/2015/PN.Crp
Tanggal 30 Juni 2015 — ARIF SETYO PURNOMO ALS IPUNG BIN LASIMIN
5218
  • sifatmelawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atasperbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akandijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjaraselama (satu) tahun;14Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untukmeringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalamPutusan ini dianggap sudah layak dan adil
    Hakim harus memilih antara keadilan dankemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antarakemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagaipembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidikagar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggotamasyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil
    merugikan orang lainHalhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannyaMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuanpemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an sich atas perbuatan Terdakwa, melainkanbertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafikesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, makaMajelis hakim memandang adil
    Arif S.P. tanggal 2September 2015e 2 (dua) buah kunci kontak warna hitam dengan mainan bulu warna coklat mudaDikembalikan kepada saksi korban Erlan Jaya als Erlan Bin Khairul6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seriburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Curup pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2015, oleh kami : ADIL HAKIM,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, JIMMY MARULI, SH.MH. dan HENDRISUMARDLSH.
    ADIL HAKIM, SH.MH HENDRI SUMARDLSH..MHPanitera Pengganti,FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH 17
Register : 03-09-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 470/Pdt.P/2018/PA.KAG
Tanggal 25 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
3621
  • Fahri dan Kadir bin Gofar, dengan upaya Pemohon demi untukanak almarhum;Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 0470/Pdt.P/2018/PA.KAG" Bahwa selama ini Pemohon menjalankan kewajiban beribadahdengan baik sebagai pemeluk agama Islam;7 Bahwa Pemohon tidak memiliki prilaku buruk terhadap cucunya,sosok yang berperangai baik, berprilaku adil terhadap kedua cucunya;7 Bahwa selama ini Pemohon bersikap dewasa dalam menguruskedua cucunya, serta menanamkan nilainilai kejujuran;7 Bahwa anakanak Pemohon sudah
    Fahri dan Kadir bin Gofar, dengan upaya Pemohon demi untukanak almarhum;" Bahwa selama ini Pemohon menjalankan kewajiban beribadahdengan baik sebagai pemeluk agama Islam;7 Bahwa Pemohon tidak memiliki prilaku buruk terhadap cucunya,sosok yang berperangai baik, berprilaku adil terhadap kedua cucunya;7 Bahwa selama ini Pemohon bersikap dewasa dalam menguruskedua cucunya, serta menanamkan nilainilai Kejujuran;7 Bahwa anakanak Pemohon sudah berumah tangga semua dansetahu saksi satu diantaranya tinggal
    Dan setelah A.Kadir bin Gofar meninggal dunia kedua anak tersebut berada dalam asuhanPemohon dan selama ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik.Pemohon berkelakuan baik dan tidak memiliki karakter buruk, Pemohonberperangal jujur, dewasa dan selama ini berbuat adil terhadap cucucucunya.Atas keterangan saksisaksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwasyarat materil saksisaksi Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka kesaksiansaksisaksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti yang
    Kadir dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik (videketerangan saksisaksi);7 Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, Pemohon adalahorang yang dewasa, jujur dan senantiasa berbuat adil (vide keterangansaksisaksi Pemohon);7 Bahwa Pemohon berperangai baik dan tidak pernah melakukanperbuatan yang dapat dipidana (vide keterangan saksisaksi Pemohon);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas oleh karenakedua anak almarhum Yanti dan A.
    orang yang dewasa dalam bertindak;Menimbang, bahwa Pemohon sehat jasmani, tidak memiliki penyakitkejiwaan dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai nenek terhadap keduaanaknya tersebut, sehingga Pemohon adalah sosok yang tidak terganggukejiwaannya dan mampu berfikir sehat;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan sosok orang yang yang taatberibadah, berprilaku jujur dan berperangai baik dan tidak memiliki prilakuburuk yang dapat membahayakan orang lain sehingga Majelis Hakim percayaPemohon dapat berbuat adil
Register : 07-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 221/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — 1.Drs. JUSUF LATUCONSINA,2.drg. LILIANE AITONAM;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;1.TUASIKAL ABUA, S.H,.2.MARLATU L. LELEURY, S.E
11162
  • dandusundusun yang berada di wilayah / teretorial administrasi danhukum di Kabupaten Seram Bagian Barat telah dijadikan sebagaiHalaman 7 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUNJKT.pemilih, diberi KTP dan dimasukkan dalam DPT sebagai pemilih diKabupaten Maluku Tengah oleh Pemerintah DaerahKabupaten Maluku Tengah dan Komisi PemilihanUmum Maluku Tengah, persoalan hukum ini menjadi serius karenatelah melanggar prinsip / Asas Penyelenggaraan Pemilu menurutUndangundang, yaitu mandiri, jujur, adil
    Pencatatan Sipil KementerianDalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Maluku dan KomisiPemilinan Umum, masingmasing sebagai Tergugat dan TurutTergugat dalam Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKTPST., diPengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka hal tersebut selainmenimbulkan cacat hukum, moral dan politik, dalampenyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah Tahun2012 yang lalu, juga telah merugikan kepentingan ParaPenggugat, terutama penyelenggaraan Pemilu yangberpegang teguh pada prinsip jujur, adil
    AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggiNorma Kesusilaan, Norma Kepatutan dan Norma Hukum untukmewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebaskorupsi, kolusi dan nepotisme, Pasal 1 ayat (1), Kemudian dalamPasal 3, disebutkan lagi bahwa Asas UmumPenyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum,Asas Tertio Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum danlainlain, terlebihlebin asasasas yang terkait dengan AsasPenyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu Asas Jujur dan Adil
    Pemerintahan yang Baik, serta telahmerugikan kepentingan Para Penggugat, termasuk Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati lainnya ; Bahwa, untuk menjamin terwujudnya Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik, maka diperlukan Penyelenggara Negara yang bersih danbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang antara lainHalaman 21 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUNJKT.2222diperoleh melalui Pemilu yang demokratis, yaitu sebuah PemilihanUmum yang taat asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujurdan adil
    , sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang kitaanut sebagaimana diatur dalam UUD 1954 ;22.Bahwa, penyelenggaraan Pemilikada di Kabupaten Maluku Tengah,dilakukan dengan caracara yang tidak jujur, tidak adil bahkanmelanggar sejumlah peraturan perundangundangan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik, dimana dalam situasi dan kondisiseperti yang diuraikan di atas, maka Tergugat seharusnya tidakmengeluarkan surat keputusan pengesahan pemberhentian danpengesahan pengangkatan terhadap paket Pasangan
Register : 04-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — PT. ELITE PERMAI METAL MORKS VS KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);
209133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang lemahdalam masyarkat dengan tetap memperhatikan kemajuan danperkembangan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) adalahlembaga yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Peraturan PresidenNomor 106 Tahun 2007 yang bertujuan untuk menyelenggarakanpengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan lebih efektif dan efisienserta mengutamakan penerapan prinsipprinsip persaingan usaha yangsehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil
    bagi semua pihak.Adapun dalam rangka melaksanakan fungsinya, LKPP merumuskankebijakan berupa Peraturan untuk mewujudkan terselenggaranya prosespengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah yang adil dantransparan.
    Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, makaPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik danEPurchasing bertentangan dengan prinsipprinsip persaingan usahayang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagisemua pihak sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat, oleh karena itu harus dibatalkan dan tidakmempunyai kekuatan mengikat
    Putusan Nomor 20 P/HUM/2018Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana pertimbanganPresiden pada waktu pembentukan LKPP adalah:pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai denganAPBN/APBD dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisienserta mengutamakan penerapan prinsipprinsip persaingan usahayang sehat, transparan, terbuka, dan perlakukan yang adil bagisemua pihak, diperlukan perencanaan, pengembangan danpenyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturanperundangan pengadaan barang/jasa
    Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan KepalaLKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik danEPurchasing, seluruh pihak wajib mengindahkanprinsipprinsip pengadaan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yaitu: efektif,efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan tidakdiskriminatif, dan akuntabel.b.
Putus : 18-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — SUPARMAN RUSLAN VS PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE cq. PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG SUKABUMI, DKK
3618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hilangnya rasa kepercayaan diri, beban pikiran, waktu dankesulitan yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini, mohondipersamakan dengan uang menurut hukum, senilaiRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau sejumlahtertentu yang menurut hakim yang mulia dianggap pantas dan adil:13.
    Immaterial: Terhalangnya hak subjektif dari Penggugat dalam menikmatiterkait 3 (tiga) unit kKendaraan bermotor tersebut akibat perbuatanTergugat; Hilangnya rasa kepercayaan diri, beban pikiran, waktu, dankesulitan yang sulit diukur, Namun dalam kesempatan ini, mohondipersamakan dengan uang menurut hukum, senilaiRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau sejumlahtertentu yang menurut hakim yang mulia dianggap pantas dan adil.7.
    ini tidak siasia ( ///usoir),karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi menghindari tanggung Jawabnyaserta mengalinkan harta kekayaannya, maka adil dan patut jika Pengadilanmeletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekon vensi,baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarangmaupun yang akan ada dikemudian hari dan diketemukan, yang untuk saatini berupa: Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dan turutannya yangterletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan
    Bahwa, Hakim Tingkat Banding telah bersikap tidak adil, hal mana seolaholah membenarkan gugatan tidak melanggar hukum formil, namunsenyatanya dalam putusan bandingnya telah menyatakan gugatan tidakdapat diterima searah dengan permohonan memori banding yang diajukanoleh pihak Pembanding /Tergugat d alam Konvensi/Penggugat d alamRekonvensi pada halaman 15 dari 17 memori bandingnya yang pokoknyamemohon agar "menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I", ha inipatut dipersangkakan antara hakim pada
    tingkat banding bersikap tidak adil,Hakim Tingkat Banding cenderung memihak kepada Pihnak Pembanding /Tergugat 1d alam Konvensi semata (bukan memihak pada hukum yangbenar dan adil), selaku demikian dalam kesempatan ini kami memohonkepada Hakim Agung yang kami muliakan untuk berkenan memeriksakembali seluruh berkas perkara termasuk memori banding dan kontramemori banding dari para pihak, serta berkenan memutuskan membatalkanputusan Hakim Tingkat Banding a quo;8.
Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 06/Pdt.G/2013/PN-PSP
Tanggal 20 Agustus 2014 — EMI KASMITA (Penggugat), ISMAIL SILITONGA (Tergugat)
7316
  • Budiman Harahap;e Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Bagian Ruslim Efendi Harahap;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut adalah adil kiranya terlebihdahulu Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan Tergugattersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yangdidalilkan oleh Penggugat dengan mengacu pada faktafakta hukum yangditemukan selama proses persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatanmelawan hukum, terlebih
    Petitum 4 Penggugat telah dikabulkan,maka terhadap Petitum 2, Petitum 3, dan Petitum 5 Penggugat adalah adilpula untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang bersifat deklaratoirsemata dan demi menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat yang berdasarkanhukum adalah adil dan patut apabila Tergugat dan pihakpihak yangmenyandarkan hak padanya dihukum untuk mematuhi dan mentaati putusan inidengan menyerahkan objek perkara tersebut dalam keadaan baik dan kosongkepada Penggugat, oleh
    karenanya adalah adil pula terhadap Petitum 6Penggugat untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap Petitum 7 Penggugat mengenai pembayaranganti kerugian materil maupun kerugigan moril yang diderta oleh Penggugat, makaMajelis Hakim akan menganalisisnya lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian materil berupa ganti rugiterhadap harga permeter tanah tersebut adalah Rp. 250.000, (Dua ratus riburupiah), maka harga tanah seluas + 231 M2 (Dua ratus tiga puluh satu meterpersegi), adalah 231 X
    yang apabila disewakan Penggugat dapat memperoleh hasil Rp.3.000.000, /tahun, sedangkan Tergugat telah menguasai tanah perkara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan maka kerugian Penggugat adalah Rp. 3.000.00025)ditambah Rp. 1.500.000, adalah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) dan ditambah Rp. 3.000.000,/tahun sejak putusan dibacakan sampaiTergugat menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat menurutpendapat Majelis Hakim adalah adil untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai
    kerugian moril menurut pendapat MajelisHakim tidaklah dapat dikalkulasikan oleh karenanya adalah adil pula apabilakerugian moril atau immateril yang dialami Penggugat patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa dapatlah disimpulkan terhadap Petitum 7 Penggugatini patutiah dikabulkan untuk sebahagian;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan, menurut MajelisHakim permohonan Sita Jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan dari SitaJaminan itu sendiri seperti yang diatur dalam perundangundangan dan
Register : 21-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PA PALOPO Nomor 062/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp
Tanggal 19 April 2016 —
176
  • Abduh dengan wali nikah adalahsaudara kandung Pemohon Il bernama Idris karena ayah kandungPemohon Il ketika itu telah meninggal dunia dengan mahar berupasebuah Cincin Eamas seberat 5(lima) Gram dibayar tunai yangdisaksikan oleh dua orang saksi yang adil masingmasing bernamaH.Tamrin dan Abdul Azis.Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tersebut telah hidupukun rkunmembina rmah tangganya selama kurang lebih 13 (tiga belas ) tahundengan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak pernah berceraihingga sekarang.Bahwa
    Abduh dengan wali nikah adalahsaudara kandung Pemohon Il bernama Idris karena ayah kandungPemohon Il ketika itu telah meninggal dunia dengan mahar berupasebuah Cincin Eamas seberat 5(lima) Gram dibayar tunai yangdisaksikan oleh dua orang saksi yang adil masingmasing bernamaH.Tamrin dan Abdul Azis.
    Abduh dan yangmenjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Idris,oleh karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggaldunia, dengan mahar berupa uang sebuah Cincin Emas seberat 5 Gramdibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masingbernama H. Tamein dan Abdul Azis.3.
Register : 24-09-2014 — Putus : 14-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0944/Pdt.P/2014/PA.Krs
Tanggal 14 Nopember 2014 — PEMOHON I dan PEMOHON II
80
  • Penetapan No : 0944/Pdt.P/2014/PA.KrsPemohon dan Pemohon Il dibawah sumpahnya, yang keterangannya satusama lain saling menguatkan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada 15 Januari1997 di Desa Kareng Kidul Kecamatan Wonomerto KabupatenProbolinggo; Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il telah memenuhi syaratdan rukun nikah, dengan adanya mempelai lakilaki dan mempelaiperempuan, adanya wali nilah, adanya 2 orang saksi yang adil, adanya
    Yang berbunyi :JHE staloy dy Yl cI 9Artinya : Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (nikah) dan dua orangsaksi yang adil.
    Serta pendapat Ulama Figih dalam Kitab Panatuth Thalibin Juz NM halaman 254sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalin sebagaipendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkaraini, yaitu :Lalo yg Sghe pbalirg Ly gh ye aby pdy are 53 dial cle 1S opel GgArtinya : Pengakuan perkawinan seorang lakilaki dengan seorang perempuanharus dapat menyebutkan syarat syarat dan sahnya suatuperkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
Register : 18-02-2013 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Kra
Tanggal 9 April 2013 — PEMOHON melawan TERMOHON
130
  • pekerjaan dagang tempattinggal di Mundu RT.001, RW.009 Kelurahan Gedong Kabupaten Karanganyar,Kabupaten Karanganyar;Bahwa alasan Pemohon ingin menikag lagi/ poligami ini karena Pemohon mempunyainafsu sek yang besar sehingga isteri pertama ('Termohon ) tidak bisa melayani Pemohondengan baik dengan alasan terlalu letihBahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagidengan calon isteri Pemohon yang ke dua tersebut serta Termohon juga bersedia dimaduPemohon sanggup berlaku adil
    Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon (bukti P.4) ;5. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Termohon tanggal 15 Februari 2013 (bukti P.5) ;6. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon tanggal 15 Februari 2013 (bukti.P.6) ;7. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon berlaku sampai tanggal 15 102017 (bukti.P.7) ;8. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon berlaku sampai tanggal 05 072017 (bukti.P.8) ;9.
    (0 pS Ulb Le IgnSilsBrzl59 IgJasi VI piasArtinya : " Maka kawinilah wanitawanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empatkemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja ".Menimbang, bahwa oleh karena perkara poligami termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 ( 1 ) UU No. 3 tahun 2008 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989maka semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini di bebankan kepada Pemohon;Mengingat dalildalil syar'i serta pasalpasal dalam
Register : 01-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 719/Pdt.P/2015/PA.Wtp
Tanggal 5 Agustus 2015 — PEMOHON
7017
  • tidak beralamat lagi diKabupaten Bone,e Bahwa almarhum telah dikarunia tiga orang anak masingmasing bernamaNurcahyadi Sofyan Bin Sofyan berumur 14 tahun, Desi Utami Putri Binti Sofyanberumur 12 tahun dan Dian Ratu Elfiana Binti Sofyan berumur 9 tahun ketigketigaanya masih hidup;e Bahwa saudara kandung almarhum Sofyan dan istri almarum telahmenyepakati keinginan Pemohon sebagai wali terhadap ketiga anaktersebut;e Bahwa Pemohon selama ini hidup bersama dengan anak almarhumdan orangnya mampu, jujur adil
    Sofyan berumur 12tahun dan Dian Ratu Elfiana Binti Sofyanberumur 9 tahun;Bahwa Sofyan telah meninggal dunia, almarhum semasa hidupnyaadalah anggota Polri, Isri dan anakanak almarhum sebagai penerimapensiunan:Bahwa Lili Suryani (ibu kandung) telah pisah tempat tinggal dengananak anaknya, anak tersebut sekarang dipelihara oleh neneknya(Pemohon);Bahwa Lili Suryani dan keluarga almarhum Sofyan telah menyepakati,Pemohon sebagai wali dari anakanak almarhum;Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu, jujur, adil
    Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa walisedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain sudah dewasa,perpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang bahwa karena mengurusi diri dan harta kekayaannya orang yangberada di bawah perwaliannya dengan sebaik, maka selain memliki kewajibanmemberikan bimbingan dan bertanggung jawaban terhadap segala hal, juga tidak bolehmelakukan larangan tertentu. seperti diantaranya mengikatkan, membebani danmengansingkan harta
Register : 19-08-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 253/Pid.B/2019/PN Cjr. (Narkotika)
Tanggal 10 Oktober 2019 — DEDE RIZAL Alias AMBON Bin LILIS
437
  • , adil menuruthukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalamdakwaan subsidair, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diriHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 253Pid.B/2019/PN Cjr.
    Edi Junaedi yang dititipkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimanapenahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum,maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untukmengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yangdijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan danpenahanan terhadap
    diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan,maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahananTerdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas)paket/oungkus kertas berisi netto seluruhnya 14,6726 gram, 3 (tiga) buahbungkus rokok merk Magnum Mild warna biru, 1 (satu) buah tas selendang dan1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 37 warna
    beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidanakepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapatmenjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan,bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudibaik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum(mencegah terjadinya tindak pidana serupa
    yang dilakukan oleh anggotamasyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, dan dihubungkandengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan,insitusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan Formal Justice (PossitivistLegalistik) semata, tanpamemperdulikan Substansial Justic;Mengingat akan pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang
Register : 02-01-2012 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 13-10-2014
Putusan PA BUNGKU Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Buk
Tanggal 6 Februari 2012 — PEMOHON I VS PEMOHON II
179
  • SETIA ADIL dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masingmasing sebagai HakimAnggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh AHMAD MALETO, SH., sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon Idan Pemohon II ;Hal 5 dari 6 hal : Penetapan No.01/Pdt.P/2012/PA.BukKetua MajelisTtdDrs. M. TAMANHakim Anggota Hakim AnggotaTtd TtdDrs.
    SETIA ADIL SAMSUDIN DJAKI, SH.PaniteraTtdAHMAD MALETO, SH.Perincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 630.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 721.000,(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) Hal 7 dari 6 hal : Penetapan No.01/Pdt.P/2012/PA.Buk
Register : 11-02-2022 — Putus : 18-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PA AMURANG Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Amg.
Tanggal 18 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
4520
  • ., sebagai HakimHakim Anggota, penetapantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantuoleh Muhammad Adil, S.Ag., M.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh Penggugat dan Tergugat.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Masyrifah Abasi, S.Ag. Nur Afni Saimima, S.H.Hakim Anggota,Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.Panitera Pengganti,Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.Perincian biaya :Hal. 5 dari 6 Hal. Pen.
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.TL
Tanggal 8 Februari 2017 — PEMOHON
80
  • anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa pasal 184 Kompilasi Hukum slammenyebutkan :Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampumelaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat waliberdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga;Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 51 ayat (2) Undangundang.Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan wali sedapatdapatnya diambil darikeluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiransehat, adil
    Dansempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kamitidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedarkesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklahkamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), danpenuhilah janji Allah.