perkebunan kelapa sawit) dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (pabrik CPO).Terbanding berpendapat bahwa maksud yang atas penyerahannya padaPasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 tersebut adalah yang apabiladiserahkan, sehingga dalam konteks Pasal ini tidak diartikan Pemohon Banding harus melakukan penyerahanyang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain).Hal ini juga sesuai dengan penjelasan

Pada penjelasan tersebut dinyatakan bahwa apabila PKP melakukan penyerahan yang terutang dan tidakterutang pajak yang PM nya tidak diketahui dengan pasti maka penghitungan dilakukan berdasarkan PMKNomor 78/KMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari 2000.

melakukan10.penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain), menurut Majelis tidak benar,karena ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.04/2010, hal tersebut harusdibuktikan telah terjadi *penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009;bahwa berdasarkan penjelasan

Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.bahwa berdasarkan surat perjanjian jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT Astra Agro LestariNomor : FinTax/044 tanggal 03 November 2003 dan Surat Penjelasan Tertulis dari Pemohon Banding Nomor:Tax/B/324/CPN/EXT/VII/2014

Menimbang Urtahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta, buktibukti, penjelasan Pemohon Banding danJerbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas Majelis 4dengan suara terbanyak berdasarkan Pasal 79 Undangundang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajakberkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga Jumlah Pajak yang dapat Tadiperhitungkan PPN Masa Pajak Mei 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :DORp 190.640.332,00Jumlah

LHP No. 21.a/HP/XIX/08/2010 tidak bersifat Individual :Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU PTUN menjelaskan bahwa yang dimaksudbersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan untukumum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Kalau yang ditujulebih dari seorang, tiaptiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.Dari penjelasan tersebut jelas dapat dipahami bahwa KTUN ditujukan kepadaindividu tertentu secara jelas.Uraian dalam isi LHP No. 21.a/HP/XIX/08/2010 sama sekali tidak menyebutindividu tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan penjelasan Pasal 1Hal 21 dari 70 hal. Put.No.41/2010/PTUN.SMDangka 9 UU KTUNdimaksud bersifat final artinya sudah definitif dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenangtersebut5.

Membebankan biaya perkara ini sesui peraturan yang berlaku;Bahwa pada waktu sidang perkara ini Pemohon hadir sendirimenghadap sidang, Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya kepadaPemohon tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, bermateraicukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);Hlm.2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1416/Padt.P/2019/PA.

penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara aquo, sesuai dengan ketentuan Pasal16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanPemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dapat dilakukan diluar gedung Pengadilan;Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Para Pemohon hadirsendiri menghadap sidang, Majelis telah memberikan penjelasan

seperlunyakepada Para Pemohon tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara warisdapat dilakukan dengan cara contensius (contentiose yurisdiktie atau gugatan)atau volunter (voluntaire yurisdiktie atau permohonan);Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara volunteradalah berkenaan dengan penentuan'

dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tuaPenggugat sudah mempunyai orang anak , umur 6 tahun, dalam asuhanPenggugat;e Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak + 1% tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan masalah cemburu, Tergugat sering cemburu terhadap Penggugattanpa alasan dan bukti yang jelas, Penggugat telah berusaha memberi pengertiandan penjelasan

Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat sudah mempunyai orang anak , umur 6 tahun,dalam asuhan Penggugat ;e Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagikarena keduanya telah pisah rumah sejak + tahun hingga sekarang ini sudah + 1tahun dan penyebab percekcokan mereka itu karena masalah cemburu, Tergugatsering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas, Penggugattelah berusaha memberi pengertian dan penjelasan

istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyai 1orang anak, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak + 1 tahunhingga sekarang selama + tahun dan penyebab percekcokan itu karena masalahcemburu, Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan dan buktiyang jelas, Penggugat telah berusaha memberi pengertian dan penjelasan

ini dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukanmediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Gugatan Penggugat adalah karenasejak bulan Januari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan

Pasal 39ayat 2 huruf (f) Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam disebabkan masalah nafkah;Menimbang, bahwa mekipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawabdalildalil Gugatan gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggaptidak membantah dan tidak membela hakhaknya, akan tetapi oleh karena perkara a quoadalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan

umum Undangundang Nomor 1Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugatperlu dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa oleh karena yang diadikan alasan pokok dalam Gugatan iniadalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebutdalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinntah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 hurf (f)KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugattersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakantidak hadir;Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihakTermohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, makasesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihakTermohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, makasesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor tahun1974 angka (4) huruf (e), Majlis Hakim berpendapat bahwa alasanalasan yang menjadidasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan awal secara

Pasal 3Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang undang Nomor tahun 1974,jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo.

Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan ParaPemohon hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangandan penjelasan atas permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai denganpembacaan surat permohonan yang isinya ternyata tetap dipertahankan olehPara Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya

alat buktinya ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulansecara lisan yang tetap pada permohonannya, serta mohon segera diberikanpenetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidanganperkara ini dianggap sebagai bahagian dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan

Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonanPara Pemohon dapat diterima ;Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah menghadapdipersidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan ataspermohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti suratserta saksiSsaksi yang semuanya telah memenuhi syarat formil maupun materiilsehingga sah sebagai alat bukti dan menguatkan dalildalil permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2, P3, danketerangan saksisaksi

didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terdapatkesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana didalam Kutipan AktaKelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Anak Pemohon TABITA INTAN SARIyang seharusnya Nama Anak Pemohon bernama TABITHA INTAN SARI;Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan KotaBandung untuk memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohontersebut agar sesuai dengan nama yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiranbeserta dokumen penting lainnya, namun Pemohon mendapat penjelasan

dengan hukum dan peraturanperaturanyang berlaku;oonsennn= Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan danbatasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan,namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dancatatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan

Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnyaUndangundang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasipenduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yangtidak sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;em Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohonbermaksud mengganti nama anak Pemohon dari TABITA INTAN SARI menjadiTABITHA INTAN SARI yang merupakan nama sebenarnya dan berdasarkan Pasal2 huruf b UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 serta Penjelasan

beragama Islam dantidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda; Bahwa calon suami tersebut telah bekerja dan mempunyaipenghasilan yang cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana telahdikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkanpetitum permohonan para pemohon agar diberikan dispensasi untukmenikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkandi dalam ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan

Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untukdapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memilikikematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapattercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawintersebut adalah demi kemaslahatan suamiisteri yaitu untuk menjagakesehatan suamiisteri dan keturunannya;Menimbang, bahwa batas

psikologi dansosiologi banyak dipengaruhi faktorfaktor lain seperti pendidikan,keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar,budaya setempat dan lainlain;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara inidipersidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai pria meskipunbaru berusia 18 tahun 8 bulan, namun fakta tandatanda kematanganjiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belummencapai 19 tahun, dengan demikian, tujuan adanya kematanganjiwa raga sebagaimana dimaksud dalam penjelasan

Bahwa UndangUndang PPN antara lain mengatur bahwa:Pasal 9 ayat (2):Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PajakKeluaran dalam Masa Pajak yang sama;Pasal 9 ayat (8) huruf b:Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan

Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, maka koreksi Pajak MasukanYang Tidak Berhubungan Langsung Dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp83.094.738 seharusnya dibatalkan;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan penjelasan di atas, maka perhitunganPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 yang seharusnya adalahsebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman.

sekarang Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkanCrude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) serta menyertakanfaktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkan dalildalilTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga PajakMasukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan

persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkanPenuntut Umum untuk menghadirkan para saksi;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkanpara saksi ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan sehingga hakTerdakwa untuk segera di adili oleh Pengadilan dan peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringan tidak dapat terwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3)Undang Undang Nomo2 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana;Menimbang, bahwa dalam penjelasan

Selain itu juga untukmewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut MajelisHakim beralasan untuk menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dalam pemeriksaanperkara ini telah dikenakan penahanan sedangkan Penjelasan Pasal 50 KUHAPdiutamakan bagi Terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berdasar pada hukummemerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan

dari Rumah Tanahan Negara;Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 50 UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1 Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;2 Memerintahkan Terdakwa untuk segara dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;3 Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal

dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMER:1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;2 Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat(Tergugat) putus karena perceraian ;3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDER :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telahmemberikan keterangan dan penjelasan

1 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untukumum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa ada perubahan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan

kejadian di atas, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuanperkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmahsebagaimana dikehendaki oleh AlQuran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukanperceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan

mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMER :1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;2 Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat(Tergugat) putus karena perceraian ;3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDER :Apabila Pengadilan Parigi berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya ;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telahmemberikan keterangan dan penjelasan

Nomor 1 Tahun2008 ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untukumum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa ada perubahan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan

kejadian di atas, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuanperkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmahsebagaimana dikehendaki oleh AlQuran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukanperceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan

Saat mana kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempattinggal sampai sekarang tidak menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimanalayaknya suami istri;7 Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat benarbenar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi.Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadapTergugat pada Pengadilan Agama Jambi;8 Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat buktitertulis

Nomor xxx tanggal 11 September2013, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 dan telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990, maka gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat, tetapi usahadamai tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugattetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepadasuaminya maka hakim (boleh) menceraikan suamiisteri itu dengantalak satu;Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang Nomor tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.

Suyatno ( anak Pemohon) telahbekerja sebagai karyawan Kargo dan berpenghasilan tetap Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana telahdikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikandispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usiakawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan

Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untukdapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memilikikematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapattercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawintersebut adalah demi kemaslahatan suamiisteri yaitu untuk menjagakesehatan suamiistri dan keturunannya;Menimbang, bahwa batas

Dengandemikian, tujuan adanya kematangan jiwa raga sebagaimanadimaksud dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 di atas dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwatersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utamapembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri,khususnya untuk menjaga kesehatan suamiisteri dan keturunannya;Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatuketentuan atau norma dalam peraturan perundangundangan

mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMER :1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;2 Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat(Tergugat) putus karena perceraian ;3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDER :Apabila Pengadilan Parigi berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya ;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telahmemberikan keterangan dan penjelasan

Nomor 1 Tahun2008 ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untukumum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa ada perubahan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan

kejadian di atas, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuanperkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmahsebagaimana dikehendaki oleh AlQuran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukanperceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan

;Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa PHK terhadap ParaTergugat dengan alasan efisiensi merupakan upaya yang bertujuan untukmempertahankan kelangsungan usaha Penggugat.

PHK yang dilakukan dengan alasan disharmonisasi adalah berdasar hukumkarena sesuai dengan Paragraf 3 (tiga) Penjelasan Umum UU Nomor02/2004, sebagai berikut:Hal ini disebabkan karena hubungan antara pekerja/buruh danpengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan parapihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja.

Dalam halsalah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungankerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankanhubungan yang harmonis;Yurisprudensi tetap Pengadilan di Indonesia secara konsisten mengakuibahwa pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan disharmonisasiadalah benar dan berdasar hukum karena sesuai dengan Penjelasan UmumUU Nomor 02/2004.

;Bahwa terhadap PHK dengan alasan disharmonis dapat dikabulkankarena telah sesuai dengan Penjelasan Umum Alinea Ill UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004...; Putusan MA Nomor 461 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 3 Agustus 2012 (BuktiP14B) pada halaman 31 yang menyatakan:Bahwa karena Pengusaha/Pemohon Kasasi telah menjatuhkanskorsing dalam rangka proses pemutusan hubungan kerja (PHk)...,Hal. 10 dari 48 hal. Put.

hubungan kerja disharmonis adalahsebagai berikut:o Paragraf IV Penjelasan Umum UU Nomor 13/2003:"Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunanketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan."

Menjadi (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 152.320.816 (119.479.717) 32.841 .099Sanksi Bunga70.815.511 (57.350.263) 13.465.248Sanksi Kenaikan 4.788.500 4.788.500Jumlah PPN yhm (lebih) dibayar 227.924.827 (176.829.980) 51.094.847 bahwa berdasarkan Surat Nomor: S5587/WPJ.07/2011 perihal Penjelasan atasKeputusan Terbanding Nomor: KEP2168/WPJ.07/2011 tertanggal 25 Agustus2011, alasan terbanding mempertahankan koreksi atas Pajak Keluaran yangharus dipungut/dibayar sendiri adalah sebagai berikut:bahwa koreksi

Berikut adalah elaborasi penjelasan Pihak Terbanding atasmasingmasing pokok sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: S5587/WPJ.07/201 1;Alasan Terbanding & Alasan BandingKoreksi atas Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesarRp.22.785.001 ,00Alasan Terbandingbahwa pada dasarnya Pihak Terbanding mempermasalahkan mengenaipenerbitan Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Barang Kena Pajak olehPihak Pemohon Banding kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (BondedZone) Daerah Industri

lawan transaksi belum menjawab danmenjawab tidak ada;bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan, koreksiTerbanding tidak sesuai dengan Pasal 33 Undangundang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan:Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1984 danperubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak,sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";bahwa memori Penjelasan

Berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali(semulaPemohonBanding)danbuktibuktiyangdisampaikan berupa faktur, invoice dan Purchace Order(PO)diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berpendapat atas penyerahan MasaPajak April 2008 sebesar Rp.227.850.010,00 merupakanpenyerahan ke Kawasan Berikat Pulau Batam dan ataspenyerahan tersebut merupakan penyerahan yang terutangPPN tidak dipungut.Halaman 22 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 1182/B/PK/PJK/2015Perusahaan kami Jasajasa tersebut sudahbenarbenar dilaksanakan (Services havebeen rendered).(4) Berdasarkan penelitian terhadap dokumenyang disampaikan Wajib Pajak terkait pokoksengketa diatas diketahui:(a) Bahwa terdapat dokumen /T ServicesAgreement for Services rendered bySika Informations System AG,Switzerland to PT Sika Indonesiadengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Sika Group adalahkelompok multinasional yangmenyediakan IT Services untukperusahaan dari Grup

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebihbeserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dandigerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yangberfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjaditenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalatberat dan alatalat besar yang bergerak;Pasal 2 ayat:(1) Objek pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/ atauPenguasaaan Kendaraan Bermotor;Selanjutnya dalam penjelasan

tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yangberfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenagagerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat danalatalat besar yang bergerak;Bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PerdaNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan

;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa UndangUndang PajakPertambahan Nilai dan UndangUndang Pajak Penghasilan mengatur bahwabagi wajib pajak di bidang pertambangan yang beroperasi berdasarkan KontrakKarya, maka perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan Kontrak Karyatersebut, jadi dapat disimpulkan disini bahwa sifat "Lex Specialis" dari KontrakKarya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaitu UndangUndang PajakPertambahan Nilai dan UndangUndang Pajak Penghasilan, oleh karena itu

Sedangkan Fatwaatau SuratSurat Mahkamah Agung adalah hanya mengikatpihak/pihak yang meminta fatwa atau penjelasan/perlindungan hukum tersebut. Para hakim di Indonesiasebagai hakim yang merdeka dalam melaksanakankekuasaannya sesuai UndangUndang Dasar 1945 dapatberbeda pendapat dan tidak terikat dengan fatwa/suratMahkamah Agung dalam memberikan putusannya, sesuaidengan situasi dan kondisi kasus/sengketa hukum yangsedang ditanganinya..

Dalam hal ini, maka semuanya mobilyang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dandengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan daripengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwapajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalanraya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggung jawab pemerintah.

Putusan Nomor 1957/B/PK/PJK/201 72 2sMemori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebutdengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 9 ayat (5):Apabila dalam suatu Masa Pajak,

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuankhusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanHalaman 12 dari 48 halaman.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN jelasdisebutkan "adanya perlakuan khusus berupa pembebasanHalaman 18 dari 48 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapatdengan pendapat dan putusan Majelis yang tidak dapatmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atasPajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Juli2009 sebesar Rp540.775.720,00 dengan penjelasan sebagaiberikut:a.

Putusan Nomor 1957/B/PK/PJK/201 710)belum memberikan kejelasan bunyi pasalnya makadapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16Bayat (3) UU PPN maka harus dilihat dahulu Pasal 16Bayat (1) UU PPN dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakanPajak terutang tidak dipungut sebagian atauseluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak,baik untuk sementara waktu maupunselamanya,untuk:a.