permohonannya dan selanjutnya mohonpenetapan;Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal, in Complexusebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimanaterurai di muka;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,pemohon hadir sendiri di persidangan dan memberikan penjelasan

Bandatjo namun semuanya sudah meninggal dunia dantidak punya keturunan begitupula dengan orang tuanya, sehigga pemohonlah satusatunya keturunan atau kerabat dari Andi Magang bin Pakkasimbar yang masih hidupdan bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Andi Magang bin Pakkasimbarselanjutnya dipergunakan untuk membalik nama suratsurat atas nama Andi Magang;Menimbang, bahwa permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris darialmarhum Andi Magang bin Pakkasimbar, maka berdasarkan pada penjelasan

menjadi ahli waris sebagaimana ketentuanPasal 173 Kompilasi hukum Islam, dengan demikian PEMOHON sebagai cucu dapatditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Magang bin Pakkasimbar;Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untukmemperoleh kepastian hukum berupa bukti autentik bagi pemohon sebagai ahli warisyang sah dari pewaris, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan PengadilanAgama berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,vide. penjelasan

tidak adanya keterbukaan antara Tergugat kepada Penggugat;d Karena Tergugat seorang peminum minuman keras yang sulit untukdisembuhkan;e Karena Tergugat telah selingkuh dan menikah lagi dengan wanitalain yang diakui oleh Tergugat sendiri dan dilihat oleh mata kepalaPenggugat;6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugatterjadi pada tanggal 13 Juli 2013, disebabkan dengan hal yang sama, sejakitu Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di PengadilanAgama;7 Bahwa penjelasan

di persidangan dan tidakdatangnya tanpa alasan yang sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdengan Tergugat, dengan menyarankan Penggugat bersabar dan rukun kembali denganTergugat, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatanPenggugat, dan Penggugat tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasansebagaimana dalam berita acara sidang, di dalam gugatan Penggugat antara Penggugatdengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun menurut penjelasan

tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undangundang Nomor tahun 1974 dan AlQuran surat ArRum ayat 21 tidak tercapai;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila rumah tangga suami isteri telahpecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah;Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhimaksud penjelasan

Akhyar ) yang bernama :Lailatul Mufarrocha;3) Membebankan seluruh biaya yang timbul karena Pemohon;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadirdi persidangan;Bahwa Majelis telah berusaha menasehati akan maksud Pemohonmengajukan permohonan penetapan wali dengan segala resikonya, namunPemohon tetap ingin mengajukan permohonan perwalian anak;Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyatermuat

serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon telahmemohon penetapan;Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halyang selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara inisebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18)penjelasan

Lailatul Mufarrochaperempuan, umur 17 tahun, dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitusebagai lbu Kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 47ayat (1), pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuanpasal 33 ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungananak yang menyatakan bahwa : untuk menjadi wali anak dilakukan melaluipenetapan pengadilan*, dimana didalam penjelasan

tersebut telah memiliki Akta KelahiranNomor : 6372CLT1204201003777, tertanggal 12 April 2006, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;Bahwa saksi mengetahui pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapatkesalahan yaitu nama orang tua (Bapak) yang tertulis PANSYAH seharusnyabernama HAMSAH;Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki aktakelahiran anak tersebut, kKemudian Pemohon mendapat penjelasan

tersebut telah memiliki Akta KelahiranNomor : 6872CLT1204201003777, tertanggal 12 April 2006, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;= Bahwa saksi mengetahui pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapatkesalahan yaitu nama orang tua (Bapak) yang tertulis PANSYAH seharusnyabernama HAMSAH;= Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki aktakelahiran anak tersebut, kKemudian Pemohon mendapat penjelasan

Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor :6372CLT1204201003777, tertanggal 12 April 2006, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahanyaitu nama orang tua (Bapak) yang tertulis PANSYAH seharusnya bernamaHAMSAH;Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut,kemudian Pemohon mendapat penjelasan

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugattersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakantidak hadir;Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihakTermohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, makasesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

Pt.sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor tahun1974 angka (4) huruf (e), Majlis Hakim berpendapat bahwa alasanalasan yang menjadidasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan awal secara seksama dan jugaBukti P.1 ternyata perkara ini adalah kompentensi absulut dan relatif PengadilanAgama Xxx sesuai Pasal 4 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksisaksi

Pasal 3Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang undang Nomor tahun 1974,jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo.

Menghukum pula kepada Termohon dan Turut Termohon = untukmembayar seluruh biaya perkaraini;Dan atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Prinsipaldengan Kuasa Para Pemohon, Kuasa Termohon dan Turut Termohon hadirdi persidangan;Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang pertama tersebut telah memberikannasehat dan penjelasan kepada Pemohon Prinsipal dan Kuasa Para Pemohonserta Kuasa Termohon dan Turut Termohon mengenai syaratsyarat

formilpengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris perkara ini, baik mengenai syaratSurat Kuasa KhusuS maupun mengenai kelengkapan formalitas suratpermohonannya dan atas penjelasan tersebut Kuasa Para Pemohonmenyatakan mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakimuntuk mencabut perkara permohonan waris yang terdaftar dalam registerNomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 03 Januari 2022;Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakimmenunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 7 dari 10 him.Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan pertama berusahamenasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Kuasa ParaPemohon, Kuasa Termohon serta Turut ITermohon mengenai syaratsyaratformil pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris perkara ini, baik mengenaisyarat Surat Kuasa Khusus maupun mengenai kelengkapan formalitas suratpermohonannya;Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut Kuasa ParaPemohon yang hadir di hadapan Majelis Hakim secara lisan telah mengajukanpermohonan

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harusMemiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya; Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasionaldan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,dama BAB

Buku Rekeking Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) UPKKecamatan Kwandang pada Bank Muamalat Cabang Kwandang (nomorrekening: 8150000935):Rekening Koran dari Bulan Maret 2014 sampai dengan Mei 2014;Laporan hasil audit investigasi;Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penjelasan 10;Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;Uang setoran SPKP sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah);Oo NOOO fsHal. 32 dari 66 hal.

Buku Rekeking Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) UPKKecamatan Kwandang pada Bank Muamalat Cabang Kwandang (nomorrekening: 8150000935):Rekening Koran dari Bulan Maret 2014 sampai dengan Mei 2014;Laporan hasil audit investigasi;Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penjelasan 10;Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;Uang setoran SPKP sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah);Oo NOOO9.

Menetapkan barang bukti berupa:1) Buku Kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Tahun 2014;2) Buku Bank Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) manualTahun 2009 sampai dengan 2014;3) Buku Rekeking Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) UPKKecamatan Kwandang pada Bank Muamalat Cabang Kwandang (nomorrekening: 8150000935):4) Rekening Koran dari Bulan Maret 2014 sampai dengan Mei 2014;5) Laporan hasil audit investigasi:6) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penjelasan 10:7) Penjelasan PTO PNPM Mandiri

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015Buku Bank Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) manual tahun2009 sampai dengan 2014:Buku Rekeking Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) UPKKecamatan Kwandang pada Bank Muamalat Cabang Kwandang (nomorrekening: 8150000935):Rekening Koran dari Bulan Maret 2014 sampai dengan Mei 2014;Laporan hasil audit investigasi;Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penjelasan 10;Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang

Pemberian Penjelasan;e. Penyampaian Dokumen Penawaran;f. Evaluasi Dokumen Penawaran;g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; danh.

Bahwa dalildalil Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4halaman. 7 s.d. halaman 8 Gugatan adalah dalildalil yang tidak benar,dengan penjelasan sebagai berikut :a. Berdasarkan angka 3 huruf A.

Bahwa dalildalil Penggugat pada poin 5, poin 6, poin 7, dan poin 8halaman. 8 s.d. halaman 11 Gugatan adalah dalildalil yang tidak benar,dengan penjelasan sebagai berikut :a. Bahwa Objek Sengketa tidak melanggar peraturanperundangundangan.

Pemberian Penjelasan;Halaman 44 dari 75 halaman. Putusan Nomor 65/G/2020/PTUNJKT.Penyampaian Dokumen Penawaran;Evaluasi Dokumen Penawaran;Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dansa * oOSanggah.2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukpelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkantahapan Sanggah Banding.

Penjelasan Pasal 48 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknya menyatakan bahwa upayaadministratif tediri atas dua bentuk.

lima puluh ribuHalaman 12 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjsrupiah), sedangkan menurut penjelasan Terdakwa cukup denganmembayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi sudah bisamendapatkan kontrak kerja Sama dengan PT.

Imza Rizky Jaya, setelan penjelasan tersebut Saksikirimkan persyaratan resmi dari PT. Imza Rizky Jaya kepada SaksiAmiruddin;Bahwa ketika membaca antara syarat yang sempat diberikan oleh SaksiAmiruddin dan syarat berkontak dari PT. Imza Rizky Jaya yang berbedaadalah tentang dana pengondisian sebab di PT.

belas miliar tujuh ratus lima puluh riburupiah), sedangkan menurut penjelasan Terdakwa cukup dengan membayarRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi Amiruddin sudah bisamendapatkan kontrak kerja Sama dengan PT.

Imza Rizky Jaya,setelah penjelasan tersebut Saksi Nizal mengirimkan persyaratan resmi dariPT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin;39.Bahwa Saksi Nizal ketika membaca antara syarat yang sempat diberikanoleh Saksi Amiruddin dan syarat berkontak dari PT. Imza Rizky Jaya yangberbeda adalah tentang dana pengondisian sebab di PT.

(delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),sedangkan menurut penjelasan Terdakwa cukup dengan membayarRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi Amiruddin sudah bisamendapatkan kontrak kerja Sama dengan PT.

dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No. 01Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara initidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi, namun demikian MajelisHakim telah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugattetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan olehPenggugat didasarkan atas alasan karena terjadi perselisihan danpertengkaran rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tercantumdi dalam penjelasan

No. 5557/Pdt.G/2019/PA.JTMenimbang, bahwa di samping itu, sesuai dengan Penjelasan Umumbutir 5 Penjelasan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, makaMajelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa buktibukti Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa kutipan akta nikahterbukti Penggugat dan Tergugat

P/2O16/SPAJV oo sssses cesses cssssee see nee ceeces sassmeatstscessnesnneee 4penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yangmerupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 pasal 1huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang (a) perkawinan,kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang :penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya permohonan para Pemohon inidari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan PengadilanAgama dan

1. ssssessesseetssssee stents teneces sassmasets cesses cannes Oharus di bawah perwalian dan dari faktafakta itu pula para Pemohonsebagai orang tuanya tidak terdapat halhal yang memberikan mudlaratkepada anak ketiganya dan mampu bertanggung jawab sebagai wali darianak ketiganya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan olehPemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. dan penjelasan

"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belumdilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebutdapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;bahwa atas jawaban konfirmasi faktur pajak yang dijawab tidak ada, tidakterdapat penjelasan mengenai tidak adanya faktur pajak yang dikonfirmasi,sehingga Majelis berpendapat perlu dilakukan uji arus barang

telah memenuhipersyaratan formal dan material karena telah didukung dengan dokumen arusuang dan arus barang, sehingga dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding.bahwa Majelis telah bersepakat dalam rapat permusyawaratan untukmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan koreksiTerbanding atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesarRp3.365.709,00 tidak dapat dipertahankan.Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, SuratBantahan Pemohon, Penjelasan

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikannasehat / penjelasan terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon di depan sidang menjelaskan bahwa maksud paraPemohon

terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa dari dalil permohonan diketahui bahwa parapemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris tanoa sengketa danberdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yangdikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata para Pemohon berdomisili dalamwilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkanangka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan

Bahwa ahli waris dari Almarhum PEWARIS setelah meninggal duniaadalah Pemohon selaku Ibu dan Pemohon II selaku saudara kandung;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon terkait maksuddiajukannya permohonan ini, maka penetapan ahli waris ini diberikan khususuntuk mengurus pencairan dana tabungan Almarhum PEWARIS pada BankMandiri dan harta peninggalan Almarhum lainnya tanpa sengketa;Hal. 7 dari 9 halaman penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.MksMenimbang, bahwa karena perkara ini diajukan oleh para

;Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, oleh karena itusesuai dengan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam posita permohonannya telahmempunyai kedudukan dan atau kepentingan hukum untuk mengajukanpermohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam penjelasan

Pasal 49huruf (b) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon tetap sebagaimana pada permohonannyadan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalildalil dan penjelasan atas permohonannya dengan mengajukan bukti surat(bukti P1 s/d bukti P7) serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkanmajelis hakim sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi

pengakuan seperti saksisaksi yang jujur danmengetahui silsilah nasab dan hakim percaya, maka itu sah";Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalildalildalam surat permohonannya dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumSuami Pemohon harus dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf(c) dan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, oleh karenanya berdasarkan penjelasan

tidak pula mengutusorang lain sebagai wakilnya yang sah untuk persidangan tersebut, meskipun ia telahdipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 103/Pdt.G/2012/PA.Spn. tanggal 15 Juni 2012 dan tanggal 29 Juni 2012;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar tetapbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidakberhasil;Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat pada intinya Penggugat tetap padagugatannya dengan beberapa penjelasan

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepadaPenggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan buktiP.1 jelas bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syaratsyaratformil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf adan penjelasan

Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patutdiduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinantersebut telah terlepas dari sendisendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapanuntuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Tergugat dinilai telahmemenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan

secara lisanyang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelissegera menjatuhkan penetapan;Bahwa hal inwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telahtercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraianpenetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yangmerupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan

Pasal 49 pasal 1huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang (a) perkawinan,kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang :penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup

Damayanti belummencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan danharus di bawah perwalian dan dari faktafakta itu pula Pemohon sebagai8orang tuanya tidak terdapat halhal yang memberikan mudlarat kepadaanaknya dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknyatersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan olehPemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. dan penjelasan

tidak pula mengutusorang lain sebagai wakilnya yang sah untuk persidangan tersebut, meskipun ia telahdipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 84/Pdt.G/2012/PA.Spn. tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 16 Juli 2012;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar tetapbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidakberhasil;Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat pada intinya Penggugat tetap padagugatannya dengan beberapa penjelasan

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepadaPenggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan buktiP.1 jelas bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syaratsyaratformil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf adan penjelasan

Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patutdiduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinantersebut telah terlepas dari sendisendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapanuntuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Tergugat dinilai telahmemenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan

penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, denganLuas Lahan adalah 2.087,91 Hektar dengan perkiraan produksi sebesar 52.200 ton kelapa sawit;bahwa Pemohon Banding berdasarkan penjelasan

hal tersebut di atas maka menurut Majelis pada tahun 2009 usaha Pemohon Bandingtidak dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) Industri Pengolahan Minyak Sawitkarena tidak mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadi CPO;bahwa pada tanggal 02 Januari 2004 Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBSmenjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (palm Karnel/PK) kepada PT Hari Sawit Jaya sesuaidengan perjanjian tanpa nomor tanggal 02 Januari 2004;bahwa atas penjelasan

yang kemudian dititipolahkan menjadi CPO dan PK ke PT Hari Sawit Jaya dan menjualnyasebagian besar melalui penjualan ekspor;bahwa berdasarkan kelaziman dalam bisnis dengan perjanjian maklon, barang yang prosesnya telahselesai, hasilnya akan dikembalikan pada pihak yang memberikan pekerjaan, namun dalam prosesmaklon antara Pemohon Banding dengan PT Hari Sawit Jaya, hasil olah berupa CPO dan PK tidakdikembalikan kepada Pemohon Banding melainkan tetap berada ditangki PT Hari Sawit Jaya danberdasarkan penjelasan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan PenanamanModal dai) Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor: 503/87/olahtanggal 11 Pebruari 2016, Perihal Penjelasan Izin Gangguan (HO) atasania PT. Samator gas industri ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan perpanjangan Izin GangguanPenggugat (PT. Samator) dengan kategori bidang usaha perdagangansesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku ; 5.

No: 294/B/2016/PT.TUN.JKTMENGADILI SENDIRI : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan sah surat BPMPT Kabupaten Karawang Nomor:503/807/OLAH Tanggal 16 Februari 2016 Perihal Penjelasan IzinGangguan (Hinder Ordonantie);menghukum Penggugat untuk membayar perkara untukSeluruhnya .; = "9+ 222 no nnn enn nnn nn nnn nnn nn oe nn oeBahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kebaca pihakPenggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Wan PenyerahanMemori Banding Nomor:47/G/2016

No: 294/B/2016/PT.TUN.JKTDALAM POKOK SENGKETA j2 22 on one enn cecnnnenn een nee cence neces1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor 503/87/olah,tanggal 11 Pebruari 2016, perihal Penjelasan lzin Ganggung (HO)atas nama PT.

Ptk. tanggal 15 Desember 2011 dengan tambahan penjelasan olehnyasendiri di persidangan mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon bernama H. ISMAIL binH. YUSUF alias LUTJONG bin DUL, di Pontianak pada tanggal 19 Oktober1995 karena sakit;2. Bahwa pada saat H. ISMAIL bin H. YUSUF alias LUTJONG bin DUL,PAGE 9meninggal.....meninggal dunia ayahnya bernama H.

YUSUF alias LUTJONG bin DUL, yang telahmeninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 1995 karena sakit;Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidanganserta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetapdengan permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 pasal49 huruf (b) Pengadilan Agama Pontianak berwenang untuk memeriksa danmenyelesaikan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa sesorang

YUSUF alias LUTJONG bin DUL, patut dikabulkansebagaimana dalam diktum penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, makabiaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 49 serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.