Bahwa pemohon sebagai Tenaga kerja Indonesia bekerja sebagai perawatOrang tua Jompo di Taiwan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015,pada waktu itu Pemohon bekerja yang oleh penyalur Indonesia yaitu PTVioken Kencana Mandiri di Tangerang sewaktu bekerja di Taiwan umurPemohon dituakan 7 (tujuh) tahun kelahirannya yaitu tanggal 20 Oktober1986 yang tercantum dalam paspor Nomor AP 4060004;.

Saksi SUWARTOe Bahwa saksi adalah ayah dari saksi;e Bahwa keluarga saksi sempat kesulitan ekonomi karena saksi membawabawang ke Solo sampai disana kebanjiran sehingga bawang saya bawa keKebumen;e Bahwa saksi sempat sampai berurusan dengan Polisi karena masalahekonomi sehingga akhirnya ada sponsor tenaga kerja dari PT.Vioken KencanaMandinri;e Bahwa anak saksi lalu menawarkan diri jadi TKW akan tetapi umurnya belumcukup;Bahwa saksi menyetujui umurnya dituakan 7 tahun yaitu tanggal 20 Oktober1986 sebagaimana

Bahwa pemohon sebagai Tenaga kerja Indonesia di Taiwan sejak tahun2008 sampai dengan tahun 2010, pada waktu Pemohon bekerja yangoleh penyalur Indonesia yaitu PT.Vioken Kencana Mandiri;5. Bahwa umur Pemohon dituakan 7 (tujuh) tahun kelahirannya yaitutanggal 20 Oktober 1986 menjadi lahir tanggal 20 Oktober 1993sebagaimana yang tercantum dipaspor Nomor AP 40600047;6.

Bahwa saat itu umur Pemohon dituakan 7 (empat) tahun dari tahun 1993menjadi tahun 1986, dengan tujuan agar Pemohon bisa berangkatbekerja sebagai Tenaga Kerja dan perubahan itu dilakukan olehperusahaan agen Tenaga Kerja saat Pemohon ingin bekerja di luarnegeri;7.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan AnakBrian Agusta Kondjol, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan kesatuPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Brian Agusta Kondjol,oleh karena itudengan pidana penjara selama2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan

Menyatakan Anak BRIAN AGUSTA KONJOL bersalah melakukan tindakpidana "dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BRIAN AGUSTA KONJOL denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selurunnya masapenahanan selama terdakwa dalam tahanan;3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;4.

saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITODORISARA (DPO) langsung menantang saksi korban ATEP SARIPUDINberkelahi, lalu Anak langsung masuk ditengah antara saksi korban ATEPSARIPUDIN dengan saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITO DORISARA(DPO), lalu menyundul wajah saksi korban ATEP SARIPUDIN menggunakanjidat ABH yang mengenai dahi sebelah kanan saksikorban ATEP SARIPUDIN,setelah itu Anakdan saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITO DORISARA(DPO) mengeroyok saksi korban ATEP SARIPUDIN dengan melayangkandengan sekuat tenaga

danmengenai tulang hidung dengan pipi sebelah kiri saksi korban 1;Bahwa Awalnya saksi korban 1 melihat Anak BRIAN KONDJOLdan mengacak dagangan milik Mertua saksi korban1 lalu saksi korban 1menghampiri Anak berhadapan dan mengatakan ADA APA INI kemudian Anak menjawab ah, kau ini orang pendatang , orang jawa,ko saya kasih mampus nanti lalu tibatiba Anak memukul saksi korban1 menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinjudiayunkan sekuat tenaga dan mengenai bagian tulang hidung saksikorban

1 sebanyak 1 (Satu) kali, setelah memukul saksi korban 1 tibatiba datang saudara SORAJI RUMAKAT (DPO) dan memukul saksikorban 1 menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinjudiayunkan sekuat tenaga dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korbansebanyak 1 (Satu) kali;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan kebaeratan;2.

Menyatakan Anak Brian Agusta Kondjol, tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadaporang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Brian Agusta Kondjol, oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehAnak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sesuai denganPasal 1 ayat (4) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajid memiliki surat izin sesuai

tempat tenaga kefarmasianbekerja :Bahwa untuk sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan secara bebasapalagi dijual dirumahrumah penduduk, obat/obahan sediaan farmasihanya boleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (apotek,toko obat berizin, rumah sakit atau fasilitas distribusi/penyalur) ;Bahwa dimaksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam Pasal 197UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai dengan Pasal 106 ayat (

farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana tercantumdalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai denganPasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dankewenangan' dilarang = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahaya.Dalam hal ini yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian adalah apoteker dan tenaga

Nining Khushardiningsih, Apt, yang berwenangmelakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkantenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa menurut ahli Dra. Nining Khushardiningsih, Apt, setiap tenagakefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Bahwa menurut ahli Dra.

NiningKhushardiningsih, Apt, pada pokoknya bahwa yang berwenang melakukanpekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenagakefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, bahwa setiap tenagakefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganterdakwa menjual obat Dexstrometrofan dan obat

Berkas Tenaga Honorer Kategori 2yang ditandangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir ; Bahwa pada tahun 2013, Penggugat kemudian mengikuti tes seleksi CPNS melaluijalur Kategori II sebagaimana tercantum dalam Kartu Peserta Ujian CPNS 2013Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 dengan Nomor peserta 561013003183 atasnama Ahmad Dardak (Penggugat) dan Penggugat dinyatakan lulus seleksi CPNSHalaman 9 dari 67 halaman, Putusan Perkara Nomor 01/G/2017/PTUNPLGtahun 2013 sebagaimana termuat dalam

Daftar Tenaga Honorer Kategori Il yangdinyatakan lulus seleksi CPNS 2013, dengan No.

Pasal 6A 00 nn nnn nnn nen enn nnn nnn nnn nen nn en ene cee ene ee en ee eee ee nee nee eee1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksiujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenagahonoret; === == 22+ $= 22+ 222 == 2 2 22) Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dengan materi TesKompetensi Dasar

HonorerYang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, pada poin 2 huruf b menjelaskanbahwa tenaga honorer yang dimaksud dari ; b.

Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebaaimana dimaksud pada atau (8)tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan admunistratif tidak dapatdiangkat atau dibatalkan menjadi CPNS ; c.

GUNADI, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terangterangandan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan luka sebagaimana diancam pidana dalam pasal 170 ayat(2) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARKO Bin. GUNADI, denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa beradadalam ditahanan3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan4.

Magetan atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukaluka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawalketika korban AGUNG BUDI PURNOMO bersama saksi ALIFKURNIAWAN sedang menonton acara Dangdut

Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan ;A.d. 1. UNSUR BARANG SIAPA 1222oonenene necesMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalahsubyek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mempunyai kemampuan untukmempertanggung jawabankan perbuatanya ; Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum subyekHukum dimaksud adalah terdakwa SUNARKO Bin.

DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa serta terungkap hasil Pro Yustitia pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2012,terungkap fakta bahwa terdakwa telah bersamasama dengan Sdr.

Dwi Setiyawan,beserta temantemannya telah melakukan kekerasan terhadap Agung Budi Purnomosaksi korban yaitu memukul, menendang, mengenai bagian kepala mata sebelahkiri, menendang bagian pinggang, yang mana akibat pukulan tersebut saksi korbanmengalami luka memar pada wajah, dan pinggang merasa sakit (nyeri), dengan10demikian unsur * Dengan tenaga bersamasama melakukan kekerasan jugatelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaankesatu.

DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: 28/15/TI/2009,tertanggal 19 Februari 2009;Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaisuamiistri dengan bertempat tinggal dan hidup rukun di rumah orang tuapenggugat selama + 3 (tiga) bulan;Bahwa sejak penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuapenggugat, tergugat sering keluar rumah, minumminuman keras dan jugasering main judi;Bahwa pada tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sudah tidak adakecocokan lagi, maka penggugat berangkat Tenaga

Kerja Indonesia (TKI)di Arab Saudi dan keberangkatan penggugat atas persetujuan tergugatyang menandatangani semua berkas tergugat;Bahwa setelah penggugat kembali dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI)tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat, sehingga penggugatmengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Polewaali.Bahwa berdasarkan dengan dalildalil di atas, penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, berkenan memutuskan sebagai

ketika penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, saksisering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat seringminumminuman keras dan main judi;Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering bersama dengan tergugat minumminuman keras dan hanya 2 kali melihat tergugat main judi berupa sabung ayamdengan taruhan uang;Bahwa setelah 3 bulan perkawinan penggugat dan tergugat , penggugat pergi keArab Saudi untuk menjadi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI);Bahwa penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi tenaga kerja Indonesia(TKD) atas persetujuan tergugat;Bahwa setelah penggugat berangkat ke Arab Saudi, tergugat tidak perah lagidatang ke rumah mertuanya (orang tua penggugat);Bahwa sejak kedatangan penggugat dari Arab Saudi pada bulan November 2011,penggugat dan tergugat tidak pernah lagi bertemu;.

mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun selama3 bulan dan belum dikaruniai anak;e Bahwa selama penggugat dan tergugat bersama sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan karena tergugat sering minumminuman keras dan mainjudi;e Bahwa tergugat sering dinasehati untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, namuntidak dihiraukan;e Bahwa setelah penggugat dan tergugat bersama, penggugat pergi ke Arab Saudiuntuk menjadi Tenaga

Menyatakan Terdakwa YUSUF bin SENIMAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang yang mengakibatkan lukaluka, sebagaimana diatur dalampasal 170 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF bin SENIMAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;3.

perkara terpisah) padahari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaktidaknyapada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015atau setidaktidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalarn tahun2015 di jalan raya Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, KabupatenLumajang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa danmengadili, dimuka umum, dengan terangterangan, dan tenaga

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama;3. Melakukan kekerasan terhadap orangorang atau barangyang mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Ad. 1.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terangterangan dapat jugadiartikan dengan secara terbuka (openlijk) yang berarti kekerasan tersebutharus dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh umum, akan tetapi haltersebut tidak ada keharusan dilakukan ditempat umum sehingga dapat jugadilakukan didalam ruangan atau rumah akan tetapi perbuatan tersebut harusdapat dilihat oleh orang lain/dilinat oleh umum;Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama/secara

Unsur melakukan kekerasan terhadap orangorang atau barangyang mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa pengertian menggunakan/melakukan kekerasan(geweld plegen) sendiri tidak secara jelas diatur dalam undangundang, akantetapi dalam pasal 89 KUHP menggunakan kekerasan disamakan denganperbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terhadapsesuatu (orang), dapat juga dikatakan bahwa melakukan kekerasan adalahbertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindaksecara wajar

Yakni dengandikeluarkannya nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang Nomor : 567/8561/HIS tertanggal28 Oktober 2015 yang berisi:MENGANJURKAN1. Agar pihak perusahaan PT. Inti Poly Metal dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Sdr.

Bahwasetelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang tersebut di atasPENGGUGAT telah menerima anjuran yang dimaksud dan juga telahmenyampaikan jawabannya secara resmi tertanggal 10 Nopember2015;Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai point 2 tersebutdi atas TERGUGAT menolak anjuran yang dimaksud dan selanjutnyapihak Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahKabupaten

Apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak Anjuran,maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan IndistrialBahwa PENGGUGAT menyatakan MENERIMA Anjuran yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi(Sudinakertrans) Karawang, melalui Jawaban tertulis pada tanggal 10November 2015 yang ditujukan kepada Sudinakertrans Karawang.Bahwa pada prinsipnya Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukanoleh pekerja maupun oleh perusahan dan undangundang tidakmenyatakan

untukmenanda tangani laporan Kehadiran karena tergugat tidak masukkerja.11.Alasan tergugat melakukan Mangkir dalam bekerja yang diuraikanbutir 4 s/d 10 dikarenakan tergugat tidak betah kerja di bagianproduksi, seharusnya pihak Pengugat membrikan solusi ataspengajuan tergugat.12.Bahwa atas dasar penggugat melakukan pemutusan hubungankerja dengan tergugat melanggar undangundang Ketenagakerjaaan.13.Bahwa atas pelanggaran yang di lakukan penggugat pada poin12,maka kasus ini di perselisinkan ke dinas tenaga

Penggugat), telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P8;15.Fotokopi Surat Jawaban atas Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerjadan Trnasmigrasi (sudinakertrans tertanggal 10 November 2015),telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P9;16.Fotokopi Risalah perundingan biprtit tertanggal 2 September 2015,telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P10;Suratsurat bukti mana diperiksa dan diteliti Majelis Hakim dan ternyatabermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali P5b, P6, P9 danP10 yang diajukan

Terangterangan dengan tenaga bersamasama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsurterangterangan dengan tenaga bersamasamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksuddengan secara terangterangan (openlijk) berarti tidak secara bersembunyi,tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup apabila adakemungkinan orang lain melihat, dengan demikian yang dimaksud "secaraterangterangan (openlijk) adalah peristiwa tersebut dapat dilihat oleh oranglain mengenai perisitiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan

Wirjono Prodjodikoro, SH, TindakTindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cet ke III, 1980, hal 171);Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwaunsur tenaga bersamasama (met vereenigde krachten) memerlukanadanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalammelakukan kekerasan, selanjutnya menurut S.R Sianturi unsur tenagabersamasama adalah setidaktidaknya ada saling pengertian mengenaiyang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian ituterjadi jaun

Soesiloyang dilarang dalam Pasal ini adalah : "melakukan kekerasan yang artinyamempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidaksyah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macamsenjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya (R. Soesilo, S.H.

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur terangterangan dengan tenaga bersamasamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1)KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana

dilaksanakan oleh Tergugat dengan membayar upahPenggugat bulan Oktober 2017 sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus riburupiah) dan bulan Nopember 2017 sejumlah Rp. 2.200.000 yang seharusnyasejumlah Rp. 4.160.000 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) perbulannya dan menjadi berkurang sejumlah Rp. 1.960.000 x 2 bulan = Rp.3.920.000 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;17.Bahwa atas perlakuan sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat, pada bulanAgustus 2017 melaporkan Tergugat ke Dinas Tenaga

Kerja KabupatenTabanan, tetapi laporan Penggugat digugurkan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Tabanan dan pada bulan Oktober 2017 Penggugat melaporkankembali ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan ;18.Bahwa akibat dari laporan tersebut akhirnya pada bulan Desember 2017Tergugat dan Il memanggil Penggugat untuk berhenti bekerja dengan tawaranuang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang pisah danucapan terima kasih, serta surat keterangan terakhir bekerja, akan tetapiPenggugat

sebagai Petugas kebersihan, dengan Surat Tugas dari Tergugat Nomor :02/CPM/SP/III/O6 tertanggal 5 Maret 2016 dan sebagai Supervisor proyekdengan surat berita acara terima pekerjaan (BAST) tertanggal 15 Mei 2017kemudian surat dari Tergugat II tertanggal 30 Mei 2017 dan 5 Juli 2017 yangmengintruksikan Penggugat melakukan pembagian kerja maintenance dankebersihan lahan ;25.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit tidak menghasilkankesepakatan bersama, maka dilakukanlah upaya mediasi di Dinas Tenaga

KerjaKabupaten Tabanan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir memenuhipanggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, oleh karenanyaMediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabananmengeluarkan Surat Nomor : 560/987/Disnaker tertanggal 22 Desember 2017Perihal Anjuran, yang menyebutkan :Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor : 4/Pdt.SusPHI/2018/PNDPs.1.

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambat lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelahmenerima Surat anjuran ini.26.Bahwa setelah dikeluarkannya Anjuran oleh Mediator pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Tabanan Tergugat tidak menjawab anjuran yang dikeluarkan olehMediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Pasal13 ayat (2) poin c UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan HubunganIndustrial yang berbunyi para pihak harus sudah memberikan jawaban

Sedang sesuai pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berhak atau boleh mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasiyang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan. Atau disebut juga tenaga Kefarmasian.Bahwa tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga teknis Kefarmasian: Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telahmeengucapkan sumapah jabatan Apoteker.

Tenaga Teknis Kefarmasianadalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas : Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi danTenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.Bahwa sedian farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaan,penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan pengedaran diperbolehkanadalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standarlainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah.Bahwa sedian farmasi berupa

obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCtersebut pengamananya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan seta sediaan farmasi tersebut meendapat ijin edar, sedang untukpenggunaanya harus dengan resep dokter.Bahwa sesuai keputusan Kepala BPOM RI No.

mempunyai efek sebagaianti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalamdaftar Obat Keras.Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakuiperbuatannya;Menimbang, bahwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasiberupa obat berbentuk pil wama putih dengan logo LL tersebut terdakwatidakmempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan pekerjaan terdakwa yangsehariharinya adalah kuli bangunan yang tidak ada sangkut paut dengan pekerjaankefarmasian dan juga bukan tenaga

FEN1 YOSEP SIMATUPANG Bin AP.SIMATUPANG teiah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana secaraterangterangan dengan tenaga bersamasama melakukan kekerasan terbadaporang sehingga mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (2) Ke1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa . ERLISTONSIMATUPANG Bin A. SIMATUPANG bersama dengan terdakwa II. FENI YOSEPSIMATUPANG Bin AP.

para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumtelah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa terdakwa Erliston Simatupang dan terdakwa Feni Yosep Simatupang padahari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatuwaktu dalam tahun 2015, bertempat di Simpang Tiga Sebanga Kelurahan TitianAntui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, secara terangterangandengan tenaga

melakukan aktifitas bekerja.Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 170 ayat (2) Ke1 Subsidair Bahwa terdakwa Erliston Simatupang dan terdakwa Feni Yosep Simatupangpada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau padasuatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Simpang tiga sebanga kelurahantitian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau disuatu ttempat yangmasih tcrmasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, secara terangterangan dengan tenaga

Unsur Secara terangterangan dengan tenaga bersamasama melakukankekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatuunsurunsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yangdilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :Ad.1 Unsur Barang siapa : Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akanmengemukakan pengertian dan faktafakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:Menimbang,

SIMATUPANG telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara terangterangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasanterhadap orang sehingga mengakibatkan luka.2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karenanya masingmasingdengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh paraterdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.5.

Bahwa awal perselisinan dimulai dengan adanya Penggugat mengajukanpermohonan Pemutusan Hubungan Kerja karena telah memasuki usia pensiunnamun Tergugat Menolaknya;Bahwa sampai saat ini pensiun Penggugatbelum dilaksanakan oleh TergugatBahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Penggugat mengajukan Suratpermohonan pencatatan perkara Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.5.

Bahwa atas permohonan Mediasi sebagaimana dimaksud poin 3 (tiga),Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran Nomor :66/PHI/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018, sebagai berikut :MenganjurkanAgar Pekerja Saudara Achmad dan Saudara Sudjono Yakup menghadapkepada pimpinan perusahaan PT. Warugunung Industry untuk mengajukanpermohonan pensiun secara tertulis6.

Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota SurabayaPenggugat melaksanakan Anjuran dengan mengirimkan surat pada tanggal .23Juli 2018, namun Tergugat tidakbersedia membayar Pensiun Penggugatsesuai ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003.7.

Awal mula permohonan bipartite adalah perselisihanhak, pada waktu mediasi di Disnaker kota Surabaya muncul anjuranDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 66/PHI/V1/2018 tertanggal8 Juni 2018 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan saat iniadanya pengajuan gugatan Pemutusan HKerja; Tidak jelasnya obyek sengketa;Adanya fakta dalil perselisihan kepentingan perselisinan hak danperselisihan pemutusan hungan kerja; menyebabkan tidak jelasnyaobyek dari gugatan ini; Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut

Achmad dan Sudjono Yakup masihberkeinginan bekerja di tempat Tergugat sesuai dengan suratpernyataannya masingmasing (bukti T1 dan T2);Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya Nomor :66/PHI/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentangperselisinan hubungan industrial (BGukti T3), Tergugat dalam hal inimenyatakan bahwa perusahaan siap menjalankan anjuran;Bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor66/PHI/V1/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentang perselisihan hubunganindustrial

Bahwa berdasarkan anjuran tersebut Penggugat memberikanjawaban tertulis kepada SUDIN NAKERTRANS JAKSEL dan tembusankepada Tergugat tertanggal 31 mei 2013 yang intinya adalah bahwaPenggugat menerima sepenuhnya anjuran yang dikeluarkan olehKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan;Halaman 5 dari 35 halaman Putusan perkara PHINo.111/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.16.

Bahwa hal pada poin 17 diatas jelas jelas membuat Penggugattercengang dan benar benar merasa di permainkan dan di dzolimioleh Tergugat dikarenakan surat penolakan atas adanya anjuran dariSuku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan , di tolak oleh Mr.PeterOliver atas nama Tergugat (PT. Baker HughesIndoensia) ;19.

Bahwa adanya penilaian yang baik dari Tergugat dan menurutPenggugat dirinya mendapat penghargaan hal tersebutmenunjukkan dan/atau) membuktikan bahwa Penggugatberdedikasi tinggi sehingga tenaga Penggugat hingga saat inimasih tetap dibutuhkan Tergugat, oleh karenanyabertentangan sekali dengan keinginan Penggugat apabilamengajukan permohonan pensiun dini;6.

Bahwa dalam perundingan bipartite tanggal 27 Desember2012 perlu) Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat telahHalaman 14 dari 35 halaman Putusan perkara PHINo.111/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.menyampaikan sikap dan pendirian perusahaan yaitu tidakdapat menyetujui atau menolak permohonan Penggugat ataspensiun dini dikarenakan tenaga Penggugat masihdibutuhkan;25.

Mengingatpernyataan Tergugat di dalam jawabannya menyatakan masihmembutuhkan tenaga Penggugat maka penolakan Tergugat tersebutterbukti berdasar pada fakta dan hukum.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia Jalan Pengampon No. 31 Kota Cirebon, dihadapan Pdt Haniel Handojo, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Catatan Sipil, Tenaga

Bahwa pada tanggal 07 September 2003, Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia JalanPengampon No. 31 Kota Cirebon, dihadapan Pdt Haniel Handojo, danperkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 115/2003pada tanggal 08 September 2003;2.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatdilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia Jalan Pengampon No. 31Kota Cirebon, dihadapan Pdt Haniel Handojo, dan perkawinan tersebuttelah tercatat pada Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 115/2003 pada tanggal 08September 2003, dinyatakan putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;3.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/2003 antara SURYATAKARTOLO dengan MARTHA ANGWAR, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon tertanggal8 September 2003, diberi tanda bukti P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/2004 atas nama GIDEONCRIZANTO SURYA KARTOLO, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon tanggal 28Desember 2004, diberi tanda bukti P4 ;5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 118/2007 atas nama RACHELCALLISTA SURYA KARTOLO, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon tanggal 29Mei 2007, diberi tanda bukti P5 ;6. Fotokopi print out dari HP sejak tanggal 28 Desember 2017 sampaidengan tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda bukti P 6 ;7. Fotokopi print out dari HP sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengantanggal 29 May 2018, diberi tanda bukti P7;Hal. 5 dari 27 hal.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkandi Gereja Kristen Indonesia Jalan Pengampon No. 31 Kota Cirebon,dihadapan Pdt Haniel Handojo, dan perkawinan tersebut telah tercatatpada Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebondengan Akta Perkawinan Nomor 115/2003 pada tanggal 08 September2003 antara SURJATA KARTOLO dan MARTHA ANGWAR, dinyatakanputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

tindakan balasan yangdilakukan pengusaha dengan akan diadakannya mogok kerja;Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 pihak Penggugat melaksanakan aksimogok kerja dengan tuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan(bukti P7);Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 pihak Tergugat mengganti pekerja/buruhyang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari perusahaan (bukti fotofoto P8);Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 pihak Penggugat dan Tergugatmelakukan perundingan mengenai tuntutan Penggugat yang difasilitasi olehDinas Tenaga

Kerja Kabupaten Karawang, adapun hasil dari perundingantersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan (bukti P9);Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007 kembali dilakukan perundingan antarapihak Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Karawang, adapun hasil dari perundingan tersebut adalahsebagaimana disebutkan dalam surat gugatan (bukti P10);Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 pihak Tergugat telah mengingkari hasilkesepakatan tanggal 12 Juni 2007, antara lain sebagaimana

Kerja Kabupaten Karawangyang alhamdulillah pihnak Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang mediasitersebut walau telah dipanggil secara patut olen Dinas Tenaga Kerja KabupatenKawarang;Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 pihak Penggugat menerima Anjuranmediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang yang isinyasebagaimana diuraikan dalam surat gugatan (bukti P20);Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007 pihak Penggugat menjawab Anjurandari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang dan menyatakan menerimaisinya

Kerja Kabupaten Karawang;Bahwa mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang telahmengeluarkan anjurannya pada tanggal 21 Agustus 2007 dengan surat No.567/2680/HISyaker Perihal Anjuran;Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugatdalam Konvensi dengan tegas menolak anjuran mediator karena mediator tidakkonsisten terhadap Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahandari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang yang merupakan hukumotonomi/Lex Specialist yang berlaku di perusahaan

Bahwa pemanggilan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerjaoleh Termohon Kasasi dengan cara diumumkan adalah melanggarketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1)dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 232/MEN/2003 pasal 6ayat (2) jo Peraturan Perusahaan PT. Mitra Metal Perkasa periodetahun 20072009 pasal 14 huruf m.Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.124 PK/Pdt.Sus/20102.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi jelas telah keliru dalam membuatsurat Anjuran tersebut. Sehingga demi hukum, Anjuran yang dibuat oleh Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi No. 567/388/HISyaker/H/2011 demi hukum harus ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;8.

Sukanda Djaya masaberlaku tanggal 1 Maret 2008 s/d tanggal 28 Februari 2010 yang telahdiperpanjang sesuai keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja No.

Kep. 103/PHIJSKPKKAD/PKB/VII/2010masa berlakunya sejak 1 Maret 2010 s/d 28 Februari 2011 dan telah terdaftarpada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi C.q Dirjen Pembinaan14.15.16.7.18. 14 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No. 103/Pdf.6/PKB/VI 1/2010.Bahwa Penggugat telah menerima mutasinya dan masuk kerja selama 10(sepuluh) hari kerja sampai dengan tanggal 20 Desember 2010.Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Penggugat melalui kuasa hukumnyajustru mengirimkan somasi kepada

Sukanda Djaya masa berlaku tanggal 1 Maret 2008 s/d tanggal 28 Februari23%24.20 16 2010 yang telah diperpanjang sesuai keputusan Dirjen Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.

Kep. 103/PHIJSKPKKAD/PKB/VII/2010 masa berlakunya sejak 1 Maret 2010 s/d 28 Februari 2011 dantelah terdaftar pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi C.q DirjenPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No.103/Pdf.6/PKB/VI 1/2010.Bahwa gaji/upah Penggugat bulan Desember tetap dibayar utuh oleh TurutTergugat walaupun sejak tanggal 21 Desember 2010 Penggugat sudah tidakmasuk kerja.Bahwa Tergugat dan atau Turut Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratskorsing kepada Penggugat

Bahwa perselisihnan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya malas bekerja dan kurang memberi nafkah belanja sehariharikepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihariPenggugat bekerja sendiri menjadi Tenaga Kerja Wanita di NegaraMalaysia sebagai Pembantu rumah tangga. hal ini yang menjadikanPenggugat kecewa dan tidak cinta lagi;5.

tahun Juni 2019, Tergugat pergimeninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KecamatanSumber wringin Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernahkemball ; Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengarPenggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnyamalas bekerja dan kurang memberi nafkah belanja seharihari kepadaPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari Penggugatbekerja sendiri menjadi Tenaga

bersama di rumah orang tua Penggugat di KecamatanSumber wringin Kabupaten Bondowoso, dan belu dikaruniai keturunan ; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugatsekarang sudah tidak harmonis, sejak tahun 2017 sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnyamalas bekerja dan kurang memberi nafkah belanja seharihari kepadaPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari Penggugatbekerja sendiri menjadi Tenaga

Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohonagar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Februari 2017 antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya malas bekerja dan kurang memberi nafkah belanjaseharihari kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari Penggugat bekerja sendiri menjadi Tenaga

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya malas bekerja dan kurang memberi nafkah belanja sehariharikepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihariPenggugat bekerja sendiri menjadi Tenaga Kerja Wanita di NegaraMalaysia sebagai Pembantu rumah tangga4.

BukitBarisan Indah Prima dan telah terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Muaro Jambi No. 08/PKB/VII/2006 ;. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT.

Bukit Barisan Indah Prima dan telahmengajukan surat permohonan pensiun secara tertulis kepada Tergugatpada tanggal 29 September 2009, dan surat permohonan tersebut telahditerima oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2009 dan kemudianditembuskan kepada bapak Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Muaro Jambi ;.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 perselisinan antara Penggugat denganTergugat telah dilaksanakan sidang mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi. Dan mediator telah menerbitkananjuran No. 560.6/1687 Sosnakertrans yang menganjurkan "Agar Tergugat/PT.

Bahwa anjuran mediator No. 560.6/168/Sosnakertrans tersebut telahditanggapi oleh Penggugat dengan suratnya Nomor :157/PC F.SPPPSPSI/Ma.Jambi/IV/2010 pada tanggal 19 April 2010 yang menyatakan bahwa"MENERIMA ANJURAN" dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Muaro Jambi tersebut ;9.

Bahwa anjuranDepartemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah dilaksanakan dan Penggugatmenerima, akan tetapi Tergugat melalaikan anjuran tersebut ;Bahwa namun demikian amar putusan Judex Facti pada angka 3tentang hasil perkalian jumlah uang pesangon yang tertulis sebesarRp 19.990.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh riburupiah) harus diperbaiki sebagaimana hasil perkalian yang semestinya yaituHal. 7 dari 9 hal. Put.

Dan oleh karenanyasesuai Pasal 81 Undang Undang Nomor 2/2004, PengadilanHubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aguo, karena pengadilan hubungan industrial yang berwenangadalah Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja, yaknipengadilan hubungan industrial yang relevan di wilayah Papua;Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Kota Administrasi, JakartaSelatan mengembalikan

berkas perkara perselisihnan ini kepadaPenggugat dengan pertimbangan lokasi bekerja Penggugat adalah di wilayah Mimika, Papua;Adanya preseden yang serupa dengan perkara a quo dimanaPengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta dan MahkamahAgung menyatakan bahwa pengadilan hubungan industrial yangberwenang adalah pengadilan hubungan industrial padapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerjabekerja; Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonesia cacat

hukum;Pemeriksaan berkas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrialdi Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta;Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta telahmemberikan informasi yang menyesatkan dengan menyatakanbahwa Perselisihnan Hubungan Industrial yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat terdapat di dua wilayah provinsi.

Padahalperselisihan antara pengusaha dan pekerja hanya terjadi di 1 (satu)wilayah provinsi, yaitu provinsi Papua Barat;Sesuai Pasal 100 Undang Undang Nomor 2/2004, majelis hakimtidak berhak untuk mengikuti surat anjuran oleh karena suratanjuran yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalamperkara ini cacat hukum;Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt.

Menyatakan bahwa Surat Nomor B.124/PHIJSKPPHI/VI/2017tertanggal 22 Juni 2017 perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh TimMediator Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia adalah cacathukum.5. Menghukum Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).B. Dalam Jawaban Pokok Perkara1. Dalam KonvensiDalam Eksepsi1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Pemohon Kasasi tepat danberalasan.2.