Ditemukan 3079996 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-10-2012 — Upload : 06-02-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 401/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 18 Oktober 2012 — DIRHAMSYAH TANJUNG Als. BANG ACEH
158 — 61
158 — 61
Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab:3569/NNF/2012 tanggal dua puluh Sembilan Juni tahun Duaribu duabelas, diperoleh kesimpulan bahwa barangbukti milik tersangka DIRHAMSYAH TANJUNG als BANG ACEH tersebut adalah benar mengandungMetafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35
berita acarapersidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakahperbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikutPertama : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; atauKedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf
a UU No.35 tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telah melanggarpasal127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umumadalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaanmana yang paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar
pasal 127ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;Ad.1.
menggunakan narkotika golongan I bukantanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang duhubungkan dengan barang bukti,juga pengakuan terdakwa maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi,maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak PidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2908 K/PID.SUS/2018 Tanggal 16 Januari 2019 — HERZON alias ECONG
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sabu tersebut diperolehTerdakwa dengan cara diberi oleh Paet dan akan digunakan bagidirinya sendiri bersamasama dengan Paet: Bahwa meskipun oknum Penyidik tidak melakukan test ataupemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukanpemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratoriumtidak dilampirkan dalam berkas perkara a quo, demikian pula halnyadengan oknum Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 terhadapTerdakwa, namun
No. 2908 K/PID.SUS/2018yang sedikit, maka berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebutternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanyamemenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorangsebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiriterlebin dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan caramembeli atau diberi oleh orang lain.
Lagi pula tidak ada bukti bahwaTerdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihaklain; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidanadalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 33/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal
18 Juli 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 121/Pid.SUS/ 2018/ PN.Amb tanggal 16Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang
Putus : 23-11-2011 — Upload : 28-05-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 496/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 23 Nopember 2011 — JAMES PURNOMO GEA Als JAMES
37 — 10
37 — 10
JAMES bersalahmelakukan tindak pidana sebagai Penyalah guna Narkotika golongan bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.3.
Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 345/SP.301230/2011 tanggal 16 Agustus 2011. 3 (tiga) bungkus kecil sabhusabhudalam kantong plastik warna hitam berat kotor = 1,2 (satu koma dua) gram.wonnnnnnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukankeberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan
Karenanya Majelisberpendapat unsur ke 3 tersebut, yaitu Menggunakan narkotika jenisshabushabu bagi diri sendiri telah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3 dari pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke1 barang siapa di mukatelah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidanadalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang secara tanpa hak danmelawan hukum
menggunakan narkotika golongan dalam bentuktanaman;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur daripasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, maka Majelis berpendapat dan sependapat denganPenuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umumtersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbuktisecara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya
alasan bagi Majelis untuk memerintahkankepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusanini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAPkepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lainyang bersangkutan terutama pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 18-07-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 18 Juli 2019 — NASRUN BASRI PURBA alias ANAS
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
NegeriTebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1627 K/Pid.Sus/2019ATAUKetiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12/7 Ayat (1) huruf
Menyatakan Terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakanNarkotika Golongan jenis ganja bagi diri sendiri" sebagaimanadalam surat dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;2.
Narkotika Golongan jenis ganja bagi diri sendiri, tidak salah dan telah menerapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadilitelah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan faktaHalaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1627 K/Pid.Sus/2019hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benarsesual fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehinggaperbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsurtindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf
MDN, tanggal 6 Februari 2019,Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1627 K/Pid.Sus/2019yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor286/Pid.Sus/2018/PN.Tbt, tanggal 13 Desember 2018 harus diperbaikimengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhnkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981
Putus : 02-11-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 431/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 2 Nopember 2011 — CHANDRA CANIAGO Als. UCOK
114 — 39
114 — 39
bakaran sisa shabushabu adalah milik terdakwa dan Boby (masih dalam pencarian);;Berdasarkan Berita Acara Analysis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 2771/KNE/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dengan kesimpulan barangbukti yang dianalisis milik tersangka atas noma CHANDRA CANIAGO Als.UCOK, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;nn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf
berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secarayuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan suratdakwaan sebagai berikut :Pertama : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; atauKedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf
a UU No.35 tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umumtelah melanggar pasal127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalamdakwaan Kedua;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari JaksaPenuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memilikikeleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti terhadap perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan keduamelanggar pasal
127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikadalam dakwaan kedua yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;Ad.1.
menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksisaksi yang duhubungkandengan barang bukti, juga pengakuan terdakwa maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidairini telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan perbuatan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I BagiDiri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 30-05-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 140/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 30 Mei 2012 — RIDONI PARUBAAN SIMMAORA
56 — 12
56 — 12
ke a UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yangtelah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undangundang hukumpidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk itu akan dipertimbangkanapakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf
Karenanya Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut, yaitu tanpa hak dan melawanhukum menggunakan Narkotika untuk diri sendiri telah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaanPenuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;Menimbang
alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalamtahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebaniuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yang bersangkutanterutama pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 21-03-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 21 Maret 2019 — LA ODE MUHAMMAD SAWAL FITRA, S.Ip., alias FITRA
142 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; atauDakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMuna tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:1.
Mei; Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang menunggu WaMei untuk bersamasama memakai shabu tersebut; Bahwa meskipun benar Terdakwa telah membali shabu dari La Ake,namun oleh karena maksud dan tujuannya adalah untuk dipergunakansendiri, dengan barang bukti relatif sedikit sekedar cukup untuk satu kallpemakaian, serta tidak terungkap fakta Terdakwa terlibat dalamperedaran Narkotika, maka perbuatan materiil Terdakwa tersebut hanyamemenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf
undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara Nomor 90/PID.SUS/2018/PT KDI tanggal 1 November2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor63/Pid.Sus/2018/PN Rah tanggal 14 Agustus 2018 harus diperbaikimengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — AJIB SHAH
559 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
559 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 208 PK/PID.SUS/2017Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015, yang bertentangan dengankewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RINomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 Ayat (3)UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 Huruf a juncto Pasal 18 UndangUndang
kepada YangMulia Hakim Agung supaya mencermati sedari awal permasalahan yangdisangkakan kepada saya untuk diambil keputusan yang tidak bertolak belakangsatu dengan yang lain ;Dalam pertimbangan Judex Facti di halaman 376 menyebutkan :Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terlinat pula adanya hubungansikap batin antara Terdakwa dengan perbuatannya (dolus) yang tercermin dariperbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telahdipertimbangkan dalam uraian unsurunsur Pasal 12 huruf
Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata ;Dalam pertimbangan Judex Facti di halaman 378 menyebutkan :"Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf b suncto Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto
Nomor 208 PK/PID.SUS/2017Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana angka II huruf a dan b tersebut tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut :1.
a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwaputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana ;Memperhatikan Pasal 12 Huruf a juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang
Putus : 20-04-2012 — Upload : 17-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 110/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 20 April 2012 — BUSMAN SIRINGO-RINGO
26 — 15
26 — 15
PerairanPulau Mansalar pada Posisi Posisi 01 37 777 U 098 36 792 T, berjarak +0,5 mil dari laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah danmerupakan jalur penangkapan ikan IA yang diperuntukkan bagi kapal NelayanTradisionil ;Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa yang telah melanggar jalurpenangkapan ikan, Nelayan tradisionil tidak lagi dapat ikan ;Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas maka unsurmelanggar ketentuan mengenai jalur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7ayat (2) huruf
2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun2004 tentang Perikanan telah terpenuhi;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur yang tersebutdidalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanoa mematuhi ketentuan mengenaijalur penangkapan ikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal7 ayat (2) huruf
berikut :HalHal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur,dan waktu atau musim penangkapan ikan yang ditetapkan oleh undangundang ;HalHal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa belum sempat menikmati hasil tangkapannya ; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf
Putus : 11-03-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 11 Maret 2019 — MOH. MAFRUK BIN MISNAN
96 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
sudan beberapa kali membeli danmenggunakan shabu secara melawan hukum baik sendiri maupunbersamasama Terdakwa menggunakan narkotika sudah berlangsungbeberapa bulan lamanya;PERTANYAAN FAKTA HUKUM : Apakah perbuatan Terdakwa membelikemudian memiliki shabu untuk tujuan digunakan secara melawanhukum atau. melawan hak dan tidak bermaksud dijual dapatdipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf
Majelis berpendapat Judex Facti salah menerapkan hukum dalam halmemeriksa dan memutus menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal faktaterungkap fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwapenyalahguna narkotika jenis shabu seharusnya menerapkan Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
Hal ini penting dipertimbangkan Judex Factimaupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwadinukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan.Artinya kesalahan dan mens rea Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal127 Ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakanpasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 114 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan shabudan tidak
Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki,menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud/mens reanya untukdigunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapbkan ketentuanPasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan diterapkan ketentuan Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagaipenyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka tentuTerdakwa
Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, keberatan Terdakwa dapatdibenarkan, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, seharusnyamenerapkan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika .Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggaTerdakwa tersebut haruslah dinayatkan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang
Putus : 27-03-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/PID.SUS/2018 Tanggal 27 Maret 2018 — FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwaseharusnya dinyatakan terbukti bersalan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 12/7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan, pada tanggal 12 April2017 bertempat di Jalan Raya Jepon Bogorejo depan PuskesmasJepon Kabupaten Blora, Terdakwa ditangkap sedang membawa satupaket Shabu seberat 0,571 gram.
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal71 huruf UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuanHukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaranmateriil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksauntuk diadili di persidangan.Bahwa sikap pihak Kepolisian tersebut yang tidak profesional dalammenjalankan tugas dan kewajaibannya tentu merugiakan kepentinganTerdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yagdidakwakan kepadanya.Bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas
Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka perbuatanTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127ayat (1) huruf a, sehingga Judex Facti telan salah menerapkanketentuan hukum Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009.
Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, maka alasan kasasi PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan dan beralasan untuk ditolak.Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor269/Pid.Sus/2017/PTSMG, tanggal 5 Oktober 2017 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 115/Pid.SUS/2017/PN Bla, tanggal2 Agustus
2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah
Register : 01-04-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 40/PID.SUS/2015/PN.TTN/NARKOTIKA Tanggal 11 Mei 2015 — SAFRIL MAHDI Bin HASAN BASRI, dkk
103 — 38
103 — 38
(1) Ke1 KUHPidana;Membebaskan Terdakwa I Safril Mahdi Bin Hasan Basri, Terdakwa IIMasdeni Bin Samsudin dan Terdakwa III Ihadat Limbong Bin JahidinLimbong oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum diatas;Menyatakan Terdakwa I Safril Mahdi Bin Hasan Basri, Terdakwa IIMasdeni Bin Samsudin dan Terdakwa III Ihadat Limbong Bin JahidinLimbong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umummelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf
terdakwa Masdeni, terdakwa Ihadat Limbong dan Sdr.Suwasdi;Bahwa perbuatan terdakwa Safril Mahdi Bin Hasan Basri, terdakwa MasdeniBin Samsudin dan terdakwa Ihadat Limbong Bin Jahidin Limbong menggunakanNarkotika golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis shabushabu yangmelekat dalam pipa kaca bening dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan puluhdua) gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal127 Ayat (1) huruf
itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ttn.meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaansubsider Penuntut Umum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengandakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf
a Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara pelanggarantersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkotika dankorban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan RehabilitasiSosial, namun berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk menentukan yang bersangkutanmenjalani pengobatan
Putus : 21-11-2011 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 500/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 21 Nopember 2011 — ZULKARNAEN GEA Als. ZUL
30 — 7
30 — 7
ZUL bersalah melakukan tindakapidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 2 (dua) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kecil daun ganja, 1 (satu) batang pipa kaca bakaran shabushabu, 1(satu) buah karet dot, 1 (satu
Zul, adalah benar mengandungCannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa ZULKARNAEN GEA Als.
Zul, adalah benar mengandungCannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi danmemohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;Menimbang
hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat(1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwadakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sahmenurut hukum dan meyakinkan
alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supayatetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 15-09-2011 — Upload : 19-07-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 263/Pid. B/2011/PN-SBG Tanggal 15 September 2011 — AWI SADIKIN Als AWI
31 — 10
31 — 10
Menyatakan terdakwa AWI SADIKIN Als AWI, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika jenis shabu bagi dirisendirisebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika;2.
mempertimbangkan terlebih dahulu halhal memberatkan dan halhal meringankan bagiterdakwa yaitu :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa yang sedang giatgiatnya diberantas Pemerintah karena dapatmerusak banyak generasi bangsa namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;10Halhal yang meringankan :e = Terdakwa berlaku sopan di persidangan;e Terdakwa berterus terang dipersidangan, dan mengakui perbuatannya serta menyesalinyadan berjanji tidak akan mengulanginya;Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 26-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1604 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — DIMAS WIDIANSYAH bin H. MASYKUR ABDULLAH
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Bogor tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa DIMAS WIDIANSYAH bin H.
pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor 297/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 14 Januari 2019 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor556/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2018 harus diperbaikimengenai lamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf
Putus : 19-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1385 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — BENNY HARTONO bin DARWIS ADRIAN
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aru Jajar RT.19/RW.08,Kelurahan Pekan Sabtu, KecamatanSelebar, Kota Bengkulu;Islam;Swasta;alam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan NegeriBengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Pertama: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;AtauDakwaan Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 Ayat (1) huruf
kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwaalasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkankarena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti (in casu Pengadilan Tinggi Bengkulu) yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas keterbuktiandakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf
Sus/2019 Bahwa berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatanTerdakwa in casu terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusanJudex Facti in casu: Bahwa berdasarkan keadaankeadaan tersebut, alasan kasasi pemohonkasasi/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dinyatakanterbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana yang berat kepadaTerdakwa harus dinyatakan
Oleh karenanya, permohonan kasasi tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika,
Putus : 16-11-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 435/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 16 Nopember 2011 — JHON FRINTO SILABAN Als. PATAS
17 — 4
17 — 4
PDM500/SIBOL/09/2011 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal15 Nopember 2011 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntutsupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa JHON FRINTO SILABAN Als PATAS terbukti bersalahmelakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangnarkotika Jo Pasal 53 ayat (1) Jo.
No 35Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Huruf a Jo.
alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supayatetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;16Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama pasal 111 ayat (1) huruf
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan yang Diajukan oleh Orang yang Buta Huruf
Kata Kunci : Gugatan yang diajukan oleh Orang yang Buta huruf
PERDATA UMUM/2.a-c/SEMA 7 2012 1527 — 0
- a) Sesuai dengan Pasal 120 HIR, maka Penggugat tersebut menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk mengemukakan maksudnya akan mengajukan gugatan dengan menyebutkan alasan-alasannya, untuk itu Ketua Pengadilan membuat catatan gugatan. Untuk pekerjaan ... [Selengkapnya]
Register : 25-02-2015 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PA KOLAKA Nomor 82/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 1 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 8
12 — 8
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga,Kabupaten Kolaka oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyataPenggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkanberdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63ayat (1) huruf
(a) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, jo.
Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh tahapanproses mediasi untuk setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilansesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di
indikasi bahwaPenggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;11Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalampenjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat padapetitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'inshugra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian,maka berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang
Register : 13-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 369/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 28 Oktober 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
44 — 11
44 — 11
lagi, sebab ikatan batin antarasuami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, halmana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagalmewujudkan tujuan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum,apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hiduprukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telahmemenuhi alasan Pasal 19 huruf
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan verstek,dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinyatidak diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda UdilagMahkamah