Ditemukan 374662 data
124 — 43
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROV SUL - SEL, DKK
KEPALA DINAS PERKEBUNANDAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 21, Kabupaten Sinjai, SulawesiSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaBAMBANG, S.Pd., MM., beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 21 Kabupaten Sinjai, berdasarkanSurat Tugas Nomor 090.2/20/01/Disbunhut tanggal 18Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN KABUPATEN SINJAI, berkedudukan di JalanAbd.
Snj.Susunan subyek Tergugat seperti ini menempatkan Kepala DinasPerkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kwalitas PemerintahSulawesi Selatan.Penempatan kwalitas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi SulawesiSelatan pada gugatan ini adalah keliru/tidak layak, oleh karena:a. Tidak ada tindakan/perbuatan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sehubungan dengan penquasaan/pemilikan obyek sengketa oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
obyeksengketa adalah milik/aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,dan yang mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menurutPeraturan Perundangundangan adalah Gubernur Sulawesi Selatandan bukan Kepada SKPD.Penempatan Kepala Dinas Perkebunan sebagai Tergugat padagugatan ini adalah tidak layak sehingga karenanya seharusnyagugatan Penggugat tidak dapat diterima.2.
Snj.Penggugat menganggap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatanikut dilibatkan dalam perkara a quo dikarenakan penguasaan atas objeksengketa oleh Tergugat dimulai sebelum berlakunya otonomi Daerah ataudengan kata lain objek sengketa dikuasai semenjak Dinas Pertanian danPerkebunan Tingkat Provinsi masih bergabung dan atas dasar tersebut tidakmengakibatkan gugatan error in persona.
Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi SelatanNomor : 800/Skep/68/I/2015 tanggal 2422015 telah bermeterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda T.I7;8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi SulawesiSelatan Nomor : 800/Skep/57/IV2016 tanggal 1822016 telah bermeteraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda T.I8;9.
219 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;
334 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA SURABAYA., II. YOYOK WASITO HADI SISWOYO;
163 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA., II. PT. TAPANULI INVESTASI ARGO., III. PONGAT SIMANJUNTAK., DKK;
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATENTAPANULI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Pahae23 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;ll. PT TAPANULI INVESTASI AGRO, beralamat di JalanSiantar Km. 6,5, Silangit, Siborong borong, SumateraUtara, yang diwakili oleh Nelson Sihotang, jabatanPresiden Direktur;Halaman 3 dari 10 halaman.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas KehutananKabupaten Tapanuli Utara Nomor 522.21./1724/Dislat/2003, tanggal 7Oktober 2003, perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa ParikSabungan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Dinas KehutananKabupaten Tapanuli Utara Nomor 522.21./1724/Dislat/2003, tanggal 7Oktober 2003, perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa ParikSabungan;4.
59 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PORKOT LUBIS, DKK VS KOPERASI SAWIT PERKASA TIMUR DAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ROKAN HULU;
bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan: Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeteranganKepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Rokan Hulu Nomor 518/Diskoptransnaker/KUKM/429 tanggal6 November 2017; Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeterangan Kepala
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Rokan Hulu Nomor518/Diskoptransnaker/KUKM/429 tanggal 6 November 2017 hinggamemperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI., 2. DIKY TANUJAYA;;
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA SAMARINDA., 2. LA SINGGA VS PT. SUMBER MAS TIMBER diwakili oleh M. JOS SOETOMO;;
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
53 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG., II. PROF. DR. HEINZ JOACHIM MANFRED OLLHOFF;;
215 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALSYA QUEENNA FAUZIA VS SALLVA ANDRIAN FEBRIANSYAH, DKK DAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT;
124 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
249 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. GEMA KREASI PERDANA;;
231 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT;
242 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA., II. PT. GAMETRACO TUNGGAL;
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTATASIKMALAYA, tempat kedudukan di Jalan LetnanHarun Nomor 1, Kota Tasikmalaya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DwiadiCahyadi, S.H., M.Hum., dan kawan, para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Sekolah Tinggi HukumGalunggung Tasikmalaya, beralamat di KotaTasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor063/LBH STGH/SKK/I/2020, tanggal 02 Januari 2020;ll.
122 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT;
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR., II. EDI PRAWONO, DKK
65 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA;;
138 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO., 2. MERLYN PONTOH;;
204 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO., II. PT. APEN AGUNGRAYA;
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;Yang diterbitkan
Menyatakan batal atau tidak sah:a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;3.
Putusan Nomor 449 K/TUN/2020a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;4.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan :a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor194 Tahun 2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakittanggal 09 April 2019 yang ditujukan kepada PT.
Putusan Nomor 449 K/TUN/2020Yang diterbitkan Tergugat ditangguhkan/ditunda pelaksanaannyasampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah:a)Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;Surat Keputusan Kepala Dinas