Ditemukan 1477018 data
60 — 18
MASNUN,FATIMAH,MAIMUNAH, L a w a nMANAP DASAR MULYA, JIMAD SUMADI,
Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Februari 2015 atasnama Manap Dasar Mulya (T.1I11). Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat tanggal 20 Februari2015 atas nama Manap Dasar Mulya (T.1,II12).Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2016/PN.Kla Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2015 atas nama ManapDasar Mulya (T.LII13).
Bahwa atas pertanyaan para Penggugat Dalam Konvensi apakahTergugat Dalam Konvensi anaknya PAKU BUMI atau anaknyaTEMENGGUNG DASAR MULYA?
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan TuaTua Kampungtanggal 20 Februari 2015 atas nama Manap Dasar Mulya (T.LII10). Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Februari 2015 atas namaManap Dasar Mulya (T.,II11). Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat tanggal 20 Februari 2015atas nama Manap Dasar Mulya (T.LII12). Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2015 atas nama Manap DasarMulya (T.LII13).
20Pebruari 2015 atas nama Manap Dasar Mulya, yang berupa fotokopi yangtelah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, yangselanjutnya diberi tanda Bukti T.I.Il 10.Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Pebruari 2015 atas namaManap Dasar Mulya, yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan denganaslinya dan telah bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda "BuktiT.LIM 11.Surat Pernyataan Tanah belum bersertifikat tanggal 20 Pebruari 2015 atasnama Manap Dasar Mulya, yang berupa
Bahwa sepengetahuan saksi, Tumenggung Raden mewariskan tanahkepada Manap Dasar Mulya sekira 5 (lima) hektar.
17 — 9
- Menyatakan Terdakwa SUNGEP Bin (alm) DASAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
DASAR
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DASAR USAHA
DASAR USAHA,berkedudukan di Jalan A. Yani Km 67 RT 004 RW001, Desa Cabi, Kecamatan Simpang Empat,Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasakepada Drs.
Terbanding/Terdakwa : DASAR Bin KIRMAN
222 — 33
Pembanding/Penuntut Umum : AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, SH
Terbanding/Terdakwa : DASAR Bin KIRMANPUTUSANNomor 1243/PID.SUSLH/2020/PT SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Dasar Bin Kirman ;Tempat lahir : Ngawi ;Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 April 1979 ;Jenis Kelamin > Lakitlaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Pojok RT.03 RW.01 Desa Banjarbanggi,Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi
Perkara : PDM32/M.5.34/Eku.1/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut : KesatuBahwa, ia Terdakwa Dasar Bin Kirman pada hari Minggu tanggal17 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Mei tahun 2020, bertempat di Petak 69 RPH Ngasem BKPH Sondetanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu KabupatenNgawi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukwilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksadan mengadili perkara
Pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan ;ATAUKeduaBahwa, ia Terdakwa Dasar Bin Kirman pada hari Minggu tanggal17 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau Setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di petak 69 RPH Ngasem BKPH SondeHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUSLH/2020/PT SBYtanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu KabupatenNgawi atau setidaktidaknya pada suatu
Pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan ;ATAUKetigaBahwa, ia Terdakwa Dasar Bin Kirman pada hari Minggu tanggal17 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Mei tahun 2020, bertempat di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sondetanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu KabupatenNgawi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukwilayah hukum Pengadilan Negeri
Perkara : PDM32/M.5.34/Eku.1/08/2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Dasar Bin Kirman bersalah melakukan tindak pidanakarena kelalaiannya mengangkut, menguasal, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo.
Terdakwa:
Paidin Bin Dasar
18 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa PAIDIN Bin DASAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuang sampai diluar tempat-tempat yang telah ditentukan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebani
SAP
Terdakwa:
Paidin Bin Dasar
AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, SH
Terdakwa:
DASAR Bin KIRMAN
242 — 17
- Menyatakan Terdakwa DASAR BIN KIRMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DASAR BIN KIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000
Penuntut Umum:
AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, SH
Terdakwa:
DASAR Bin KIRMANMenjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DASAR BIN KIRMAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan masapenangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dandenda sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) subsidari 4 (empat)bulan kurungan;3.
Ngawi;Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa DASAR BIN KIRMANadalah pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 03.15 Wib dijalan desa Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi;Bahwa benar Terdakwa DASAR BIN KIRMAN ditangkap karenamengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan, yang terjadi pada hari Senin tanggal18 Mei 2020 sekira pukul 03.15 Wib di jalan desa Bangunrejo Lor Kec.Pitu Kab.
Ngawi;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN NgwBahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa DASAR BIN KIRMANadalah pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 03.15 Wib dijalan desa Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi;Bahwa Terdakwa DASAR BIN KIRMAN ditangkap karena mengangkut,menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu jati tanpa di lengkapi suratsahnya hasil hutan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020sekira pukul 03.15 Wib di jalan desa Bangunrejo Lor Kec.
Ngawi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) batangkayu jati bentuk gelondong ukuran 450x44; 1 (satu) buah glendeng, 1(satu) buah gergaji gorok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprawarna hitam;Bahwa Terdakwa DASAR BIN KIRMAN dalam melakukan perbuatanmengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan tersebut tidak mendapat jjin dariPerhutani;Bahwa Terdakwa DASAR BIN KIRMAN melakukan perbuatanmengangkut, menguasai, memiliki kayu jati hasil
Menyatakan Terdakwa Dasar Bin Kirman terbukti Ssecara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakHalaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN Ngwdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;2.
3669 — 1547 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan sebelumnya Pengadilan Negeri Makassar. Baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi ... [Selengkapnya]
111 — 155
MA'MUN, Dk X KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GOROWONG 04 PARUNG PANJANG, Dkk
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GOROWONG 04PARUNGPANJANG, beralamat di Kp. CilakeutanRT. 001 RW. 001 Desa Gorowong Kec.Parungpanjang Kab. Bogor, untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;2. KEPALA KOORDINATOR PENGAWAS d/h. UPT PENDIDIKANPARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR,beralamat di Jalan Moh Toha No. 1 ParungpanjangKab. Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;3.
Menurut HMamun bangunan Sekolah Dasar Negeri Gorowong 04 dibangun sejak tahun1982, tanaman di sekitar tanah itu sudah ada sebelumnya, lebih dahulu sekolahdibangun kemudian penggilingan. Penggilingan dibangun sekitar tahun 1990an.Luas tanah untuk sekolah dasar yang menjadi objek perkara sekitar 1500 m2.Waktu renovasi sekolah diserahkan kepada H.
Dasar atau dalil gugatan/ posita /lundamentum petendi berisi tentangperistiwa dan hubungan hukum3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutansubsider/tambahanIdentitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihakpihakyang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan.
Kalaumungkin juga agama, umur, dan status kawin, Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanyahubungan hukum antara pihakpihak yang berpekara (penggugat dantergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian kejadian atau peristiwaperistiwa (feittelijke gronden) adalah merupakanpenjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya(rechtsgronden) adalah uraian tentang adanya hak atau hubunganhukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan, Petitum
Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebutdengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidakdapat diterima ; Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Gugatan Penggugat,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikanperistiwa atau kejadian Hukum yang dikemukakan dalam gugatan denganjelas yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan,dan selanjutnyamengenai dasar dan terjadinya hubungan hukum akan dipertimbangkanbersamasama dengan pokok perkara
5511 — 3713 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]
161 — 105
- Amiruddin (PENGGUGAT)- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Majelis Dikdasmen) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sunggal (TERGUGAT)
., Advokat danParalegal, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KeadilanRakyat Sumatera Utara (LBHKERASU), berdomisili di JalanBhayangkara No.478 Medan20221, E.mail : lbhkerasu@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23Desember 2016 yang telah didaftarkan di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal13 Januari 2017 dengan registrasi nomor : 22/penk/2017/PHI.Mdn, selanjutnya disebut................000 PENGGUGAT;LawanMajelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Majelis Dikdasmen
disamping itu pula Penggugatselama bekerja tidak ada menerima BPJS Ketenagakerjaan dan BPJSKesehatan atau pun program lainnya, sehingga hal ini menyebabkan kesulitanbagi Penggugat dan keluarganya apabila sakit harus berobat dengan memakaibiaya sendiri ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2016 terjadilah peristiwakesalahpahaman antara Penggugat dengan salah satu siswi (Nabila) kelas VIII5SMP 47 Muhammadiyah, yang peristiwa tersebut akhirnya menjadi fitnahterhadap Penggugat dan hal ini juga menjadi dasar
: Fotocopy Surat Kesepakatan Perdamaian tertangal 4Februari 2016 antara Bapak John Henry Ritonga, BSc, S.Pd(selaku Kepala Sekolah) dengan Hendrik Sihombing (selakuHalaman 18Putusan Nomor : 10/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Mdn Bukti T8 : Bukti T9 : Bukti T10: Bukti T11: Bukti T12:orang tua siswi yang mendapat perlakuan asusila yangdiduga dilakukan oleh Penggugat,;Fotocopy Surat Nomor : 001/KEP/IV.4F/IV/2016 tertanggal29 Januari 2016 perihal : Penonaktifan dari Tugas yangdikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Dasar
Penggugat),;Fotocopy Hasil Rapat PCM dan Dikdasmen tanggal 14Februari 2016,;Fotocopy Surat Nomor : 002/KEP/IV.4/F/IV/2016 tertanggal15 Februari 2016 perihal : Pemberhentian yang dikeluarkanoleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PimpinanCabang Muhammadiyah Sunggal (ic.
Tergugat) ditujukankepada Penggugat,;Fotocopy Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar danMenengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah SunggalNomor : 003/KEP/IV.4/F.IV/2016 tentang Tenaga Pendidikdan Kependidikan Perguruan Muhammadiyah Sunggal,tertanggal 15 Februari 2016,;Fotocopy Pedoman dan Peraturan Amal Usaha PendidikanMuhammadiyah Cabang Sunggal Kota Medan, Peraturanmajelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor01/PRN/IV.4/B/2014 tentang Tenaga Pendidik danKependidikan Perguruan Muhammadiyah Sunggal;Menimbang
119 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (MAJELIS DIKDASMEN) PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUNGGAL tersebut;
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (MAJELIS DIKDASMEN) PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUNGGAL VS AMIRUDDIN
PUTUSANNomor 1125 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (MAJELISDIKDASMEN) PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAHSUNGGAL, berkedudukan di Jalan Sei Mencirim Nomor 60Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli SerdangProvinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh 1.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2016 terjadilah peristiwakesalahpahaman antara Penggugat dengan salah satu siswi (Nabila) kelasVIII5 SMP 47 Muhammadiyah, yang peristiwa tersebut akhirnya menjadifitnah terhadap Penggugat dan hal ini juga menjadi dasar bagi Tergugatmengeluarkan surat Penonaktifan Dari Tugas dengan Nomor 001/KEP/IV.4/F/IV/2016, tertanggal 29 Januari 2016, dan surat Pemberhentian denganNomor: 002/KEP/IV.4/F/IV/2016, tertanggal 15 Februari 2016, adapunkronologis kejadian Penggugat
terhadap peristiwa hukum di atas maka patut dan adil hubungankerja diputus dengan memberi 1 (satu) bulan uang pisah dan uangpenggantian hak dengan rincian sebagai berikut: Uang Pisah Rp.2.246.725, Uang Penggantian hak Rp 3.370.087, Jumlah Rp.5.616.812,(lima juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus dua belas rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Majelis Pendidikan Dasar
Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAJELISPENDIDIKAN DASAR
Terdakwa:
DASAR Bin SURI
19 — 7
Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa Dasar bin Suri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang
H
Terdakwa:
DASAR Bin SURI
I KETUT SUKA
Terdakwa:
Made Dasar
64 — 15
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Made Dasar yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (setengah) jirigen arak bali disimpan di dalam jiregen warna putih ukuran 30 liter tanpa ada ijin;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari
Penyidik Atas Kuasa PU:
I KETUT SUKA
Terdakwa:
Made DasarModel : 51/Pid/PNCatatan putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalam daftar catatanperkara.Pasal 209 ayat (2) KUHAPNomor: 4/Pid.C/2018/PN SgrCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singarajayang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,dalam perkara Terdawa :Nama Lengkap : Made Dasar;Tempat lahir : Sembiran;Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1972;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Banjar Dinas
Terdakwa mengakui perbuatannya;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Made Dasar;Membaca Surat Resume Singkat besarta suratsurat bukti keteranganlainnya;Mendengar keterangan Terdakwa dan saksiSaksi;Memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi :
Menyatakan Terdakwa Made Dasar yang identitasnya tersebut diatas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana 4% (Ssetengah) jirigen arak bali disimpan di dalam jiregen warnaputih ukuran 30 liter tanpa ada ijin;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) hari;3.
Terdakwa:
PANJI PRATAMA BIN DASAR
33 — 12
1.Menyatakan bahwa terdakwa PANJI PRATAMA Bin DASAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kareana Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3.
Terdakwa:
PANJI PRATAMA BIN DASAR
455 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.ASGAR BASIR, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanahIndonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebuttidak dapat dibenarkan, oleh karena judex juris telah menjatuhkan putusandengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telahHalaman 4 dari 7 hal. Put.
30 — 16
BESKINURPengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia ( PPLP Dikdasmen PGRI )
Beskinur, dkk, Pekerjaan PNS Dosen, tempat tinggal di Perum Politeknik No.30 Merjosari Malang ;Sebagai PARA PEMOHON KASASI ;Melawan:Pengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan GuruRepublik Indonesia (PPLP DIKDASMEN PGRI), dkk, berkantor di Jalan A.
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN
480 — 766
Dalam Pokok Sengketa:
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051 Tanggal 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal surat pemberhentian peserta didik masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat
, Kelas II;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051 Tanggal 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal surat pemberhentian peserta didik masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II;
- Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak memperoleh pendidikan kepada ketiga anak
Penggugat:
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKANPasal 31 UUD 1945 menyatakan:Halaman 11 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD13.14.15.16.Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajid membiayainya.
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarwajid menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu dan memenuhi Standar NasionalPendidikan;(2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarmenerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungansekitarnya tanpa diskriminasi Sesuai daya tampung satuanpendidikan yang bersangkutan;18.
Bahwa PENGGUGAT menyatakan objek sengketa tidak memuatalasan atau dasar hukum apapun yang jelas sebagai landasandari keputusan pemberhentian ketiga anak PENGGUGAT adalahtidak benar.
Itu yang saya katakan tadi UndangUndang Dasar kitamemberikan hak dari poin A sampai poin tapi jangan lupa UndangUndang Dasar kita juga membatasi hak itu dengan poin J, itu yangsaya maksud tadi UndangUndang melindungi hak asasi tapi disisi lainjuga ada pembatasan yang diberikan UndangUndang terkait denganhak asasi itu;Bahwa yang ahli maksud dengan asasi yang dapat dibatasi, contohkalau ada undangundang melarang orang berdoa, bahkan melarangHalaman 67 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMDmenjalankan keyakinannya
Pasal 36 UndangUndang Dasar kita menyebutkan Lagu Kebangsaan ialah IndonesiaRaya. Bendera juga diatur disana.
65 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN CABANGMUHAMMADIYAH MEDAN KOTA, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., tanggal 19 Juni 2017
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MEDAN KOTA vs Dra. ZULHILMAR, M.Pd.
PUTUSANNomor 42 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MEDAN KOTA, yangdiwakili oleh Ketua dan Sekretaris, Drs.
Menyatakan surat Penghargaan Nomor 27/IV.4/D/2016, tanggal8 Syawal 1437H bertepatan 13 Juli 2016, perihal Penghargaanyang ditandatangani Majelis Pendidikan Dasar dan MenengahHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt. SusPHI/2019Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Kota bukanpemutusan hubungan kerja;3. Menyatakan yang berwenang memutuskan hubungan kerja dilingkungan sekolah yang dikelola Tergugat adalah PimpinanDaerah Muhammadiyah Kota Medan melalui Majelis PendidikanDasar dan Menengah;4.
puluhtujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) = Rp73.134.411,00 (tujuh puluh tigajuta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Nomor 93/Pdt.SusPHI/2017/PN Mdn., tanggal 19 Juni 2017dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: MAJELIS PENDIDIKAN DASAR
SusPHI/2019dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN CABANGMUHAMMADIYAH MEDAN KOTA, tersebut:Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pdt.SusPHI/2017/PN Mdn., tanggal19 Juni 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi
STEPHEN DIAN P, SH
Terdakwa:
DIDIK SUBIANTO Bin DASAR GUTOYO.
21 — 3
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa DIDIK SUBIANTO BIN DASAR GUTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI sebagaimana dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
Penuntut Umum:
STEPHEN DIAN P, SH
Terdakwa:
DIDIK SUBIANTO Bin DASAR GUTOYO.
75 — 10
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Dasariyanto Als Dasar Bin Parno (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;<
DASAR Bin PARNO Alm