• MENETAPKAN:

  1 Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;

  2 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

  3 Menyatakan berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, perubahan nama pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor KUA

• Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agama atau Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

• Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke KPU Provinsi Riau, agar digunakan pada kertas Suara dan materi

• Perk: PDM-08/GOWA/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP;

  2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara tersebut;

  3. Membebankan biaya perkara untuk peradilan tingkat banding kepada Negara;

  2018/PT MKSAd.2.Ad.3.Ad.4menguraikan dengan jelas dan tegas perihal mengenai keterangan mana yangdiformulasi sebagai delik, "apakah keterangan pada tahun 2012 ataukahketerangan pada perkara Pra Peradilan pada Mei 2017, ataukah keduaduanya;Bahwa surat dakwaan yang kami buat sudah jelas menguraikan tempusdelicti yaitu pada bulan Mei 2017 atau setidaktidaknya pada tahun 2017,terhadap tanggapan saudara Penasihat Hukum Terdakwa menganggap itubersifat multitafsir menurut kami hal tersebut sudan masuk ke materi

  Syahrir Aras tahun 2012 mendapat tekanan dari Jaksa NurUtami, S.H. dan juga ada indikasi penggelapan Berita Acara Pemeriksaan atasnama Terdakwa tertanggal 5 Desember 2012 oleh Penyidik Polres Gowa sertadalam dokumen Berkas Perkara atas nama Terdakwa terdapat beberapadokumen yang diduga palsu ;Bahwa terhadap keterangan ini kami tidak akan menanggapinya karena haltersebut bukan merupakan materi dari Eksepsi ;Bahwa atas dasar alasan sebagaimana kami uraikan diatas, kami selakuJaksa Penuntut Umum yang

  No. 194/PID/2018/PT MKSHakim Tingkat Banding hal tersebut sudah merupakan materi perkara yang harusdibuktikan lebih lanjut tentang kebenarannya, sehingga tangkisan/eksepsi yangdemikian seharusnya dikesampingkan dalam persidangan tingkat pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya dapat menilai bahwaalasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap

  putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut dapat diterima dan dikabulkan, sehingga dengan demikian PutusanPengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Maret 2018 Nomor: 60/Pid.B/2018/PNSgm tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnyamemerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memeriksa danmemutus materi pokok perkaranya lebih lanjut;Menimbang, bahwa dengan diperintahkannya untuk memeriksa materi pokokperkara tersebut lebih lanjut pada peradilan tingkat pertama

  Memerintahkan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melanjutkanpemeriksaan materi pokok perkara tersebut;3. Membebankan biaya perkara untuk peradilan tingkat banding kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU, tanggal 11 APRIL 2018 oleh kami:AHMAD SEMMA, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan MAKKASAU, S.H.,M.H. danGEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.

• 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Achmad Rojali bin Risih) terhadap Penggugat (Rinda Ikaeni binti Materi);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan

• MENETAPKAN :

  1. Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
  2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  3. Menyatakan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, perubahan redaksi nama tempat lahir pada paspor dan akta nikah tidak harus

• Namun yang dilampirkan oleh Penggugat hanya salah satu bukti surat saja sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PERMA tentang Gugatan Sederhana menegaskan bahwa Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, sehingga dengan tidak dilampirkannya bukti tersebut maka Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PERMA tentang Gugatan sederhana ditegaskan bahwa Hakim memeriksa materi gugatan

  Ada pun Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA 4 tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

  Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa materi Gugatan sederhana Penggugat,

  dalam uraian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak disebutkan apa yang menjadi kewajiban Tergugat II dan Tergugat III terhadap Surat Perjanjian Kredit (SPK) 12 tanggal 07 Juni 2018 tersebut, selanjutnya tidak diuraikan di dalam materi gugatannya apa yang menjadi perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat III;

  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, setelah Hakim memeriksa materi Gugatan Penggugat maka

• ) lembar bukti transfer, 1(satu) lembar info 5 mutasi terakhir, dan 1(satu) lembar bukti tarik tunai, (satu) buah buku berjudul Hukum-hukum Amar Makruf Nahi Munkar, 1 (satu) buah buku berjudul Khilafah Solusi, 1 (satu) buah buku berjudul Demokrasi system kufur, 1 (satu) buah buku berjudul Menegakan kembali Negara Khilafah, 1 (satu) buah buku berjudul Tegar Diatas Tauhid, 2 (dua) buah buku catatan berisikan tulisan tangan tentang materi-materi

  kajian, 1 (satu) buah buku berjudul Hakekat perang salib modern, 1 (satu) buah buku folio col bus warna biru berisikan catatan uang kas, 2 (dua) bundel fotocopyan materi kajian, 1 (satu) lembar kertas folio berisikan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN PEMAKAIAN RUANGAN yang telah ditanda tangani oleh SAEFUL UYUN, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI berwarna rosegold, 1 (satu) lembar kertas Tarik tunai bank BRI pada tanggal 01/11/2020 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh

• M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi TerdakwaDALAM MATERI POKOK DAKWAAN :1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair tapi perbuatan tersebut belum merupakan perbuatan pidana;2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Mani Yunus alias Mani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pecurian;4.

  Penuntut Umum adalahbahwa mengenai pencurian dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 367 ayat 2 jo pasal 64 ayat 1 KUHpidanasedangkan eksepsi dar Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyameneranglan masalah sudah ada putusan dari Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor :81/K/PDT/2004 tertanggal 22 Mei 2007 dalam perkara perdata tetapi padaprinsipnya pengadilan negeri belum melakukan eksekusi terhadap objek sengketadalam hal ini sudah masuk dalam pokok materi

  waris lainnya, sertaHalaman 15 dari Halaman 20saat Terdakwa memanen padi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HjApipa Liputo, saksi Aisa Yunus, saksi Sartin Yunus, maka menurut Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena sebagian dari hasil panen tersebut ada hak orang lain,maka sudah sepatutnya jika eksepsi/keberatan Terdakwa tersebut untuk ditolak;ano= Menimbang bahwa oleh karena eksepsi/Keberatan Terdakwa sudah dinyatakanditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi

  meringankan : Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;nro Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;Halaman 19 dari Halaman 20MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi TerdakwaDALAM MATERI

• Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa OEI YONGKY EFENDI HANJAYA, terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan yang masuk dalam Ranah Materi Muatan Keperdataan ; 2. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (onslaag van alle recht vervolging) ; 3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara ; 4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 5.

  ZAINAL ADHAR dalamkaitannya dengan materi muatan yang telah disetujui / disepakati olehTerdakwa selaku penjual barang dengan H.

  Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa OEI YONGKYEFENDI HANJAYA, terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidanamelainkan perbuatan yang masuk dalam Ranah Materi Muatan Keperdataan ;2. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (onslaag van alle rechtvervolging) ;3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah TahananNegara ;4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;5.

• MENETAPKAN :

  1. Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
  2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  3. Menyatakan berdasarkan Pasal 70, Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 perubahan/ perbaikan kesalahan tulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran

• Sebuah buku dengan sampul warna merah muda dengan judul MATERI MATERI HALAQAH disusun oleh Ust, Yusuf Helmi Ahmad;
• Buku sampul putih dengan Judul ALURWAH AL WUTSQA penyusun ABU SULAIMAN;
• Buku dengan judul KEAMANAN SPIONASE DAN INTELIJEN artikel dari Thoriquna Thoriqul Huda;
• Buku berjudul SURAT SYAIKH USAMA bin LADIN rahimahullah Kepada Amir Al Qoida In Arabic Peninsula ( AQAP)
• 1 buah HP merk Sony NTT DOCOMO SO-021 warna putih ( No clear ) beserta

  Dengan Nomor Imei : 3589690763908671 buah HP merk REDMI 4X warna Rose Pink, dengan nomor Imei 1866988039743918, dan Imei 2 : 866988039743926.Sebuah buku sampul warna hijau dengan judul PENJELASAN ASHLU DIENILISLAM DAN BAHASA TUNTAS ASHLU DIENIL ISLAM yang diterjemahkan olehAbu Sulaiman Aman Abdurahman.Sebuah buku dengan sampul warna merah muda dengan judul MATERI MATERIHALAQAH disusun oleh Ust, Yusuf Helmi AhmadBuku sampul putin dengan Judul ALVURWAH AL WUTSQA penyusun ABUSULAIMANBuku dengan judul

  Sebuah buku dengan sampul warna merah muda dengan judulMATERI MATERI HALAQAH disusun oleh Ust, Yusuf Helmi Ahmad.9. Buku sampul putih dengan Judul ALVURWAH AL WUTSQApenyusun ABU SULAIMAN.10. Buku dengan judul KEAMANAN SPIONASE DAN INTELIJENartikel dari Thoriquna Thoriqul Huda.11. Buku berjudul SURAT SYAIKH USAMA bin LADIN rahimahullahKepada Amir Al Qoida In Arabic Peninsula ( AQAP).

  Materi materi pemahaman tentang JihadAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi AGUS SUPARNOTO, SE alias AGUS alias SUPAR alias PARNO aliasMUKTI alias KRISNA alias EDO alias DALIMAN bin S NOTO PALGUNO,didbawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:: Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani danbersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

  HERU.Sedangkan Pelatihnya adalah :1.2:3.4.KARSODARMATATANGBENIMateri Latinan yang diajarkan yaitu :A oof @ YP PpBeladiriSamuraiCluritMenghindari senjataMelempar pisauMelempar bintangMelempar sumpitWaktu latinan diadakan selama 1 (Satu ) tahun dimana kegiatan tersebutdilakukan setiap hari mulai dari jam 0816.00 wib dari hari Senin sampaidengan sampai Hari sabtuSedangkan materi tambahan diluar materi latinan pisik juga diadakan :i.2.Bahsa InggrisBahasa Arab3.

  Materi Tastos yang isi mengisi materi TASTOS ini adalah Saksi sendiri Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa Pondok Pesantren milik JamaahIslamiyah yang biasanya anakanak santrinya direkomendasikandirekrut menjadi anggota Jamaah Islamiyah yaitu:i,Ponpes Ulul Aloab Lampung dibawah pimpinan HAMZAH.2. Ponpes Al Muksin Lampung.3.4. Ponpes Nurul Hadid Purbalingga.Ponpes Nurul Hadid Cirebon.untukHalaman 32 Putusan No. 846/Pid.Sus/2020/PN JktTim5. Ponpes Baitussalam Semarang.6. Ponpes Al Iklas Lamongan.7.

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yaitu uang yang telah dipinjam/dipakai selama 5 (lima) tahun dengan keterangan sebagai berikut :
     1. Kerugian materi dalam bentuk uang dengan total nilai sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima abelas juta rupiah).

• Pegadilan Negeri Makassar Nomor 1400/Pid.B/2017/PN.Mks. tanggal 03 Oktober 2018, yang dimintakan Banding Tersebut;--------------------------------------------------------

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LASMARIA ERTAULI GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana, akan tetapi kepada Terdakwa tidak bisa dipidana untuk kedua kali terhadap materi

   26 hal, Put.No.628/PID /2018/PT.MKS.Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di Lembaga PermasyarakatanMakassar;Menimbang, bahwa incasu perkara ini terdakwa LASMARIAERTAULI GULTOM oleh hakim pertama telah dinyatakan terbukti dengansah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menggunakansurat palsu atau yang dipalsukan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPdan dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari sertamencermati materi

   macet;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggiberpendapat meskipun dakwaan atas terdakwa yang dinyatakanterbukti dalam putusan perkara pidana No.1100/Pid.B/2016/PN.Mksyang telah berkekuatan hukum tetap dan dakwaan dalam putusanperkara pidana No.1400/Pid.B/2017/PN.Mks tersebut berbeda yaknipasal 264 ayat (2) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP namunmerupakan perbuatanperbuatan pidana sejenis berada dalam satu Babyaitu kejahatan memalsukan suratsurat;Menimbang, bahwa lebih lanjut materi

   Menyatakan Terdakwa LASMARIA ERTAULI GULTOM telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanseperti yang didakwakan kepadanya melanggar pasal 263ayat (2) KUHPidana, akan tetapi kepada Terdakwa tidak bisadipidana untuk kedua kali terhadap materi perbuatan yangsama;2. Melepaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari segalaTuntutan Hukum;3. Memberikan rehabilitasi sekedar, kemampuan, kedudukanharkat serta Martabatnya;4.

• Menyatakan Terdakwa AMZAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu ;2.

  persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa AMZAR pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaktidaknya dalam bulan Nopember 2013atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depanTPS Ill Dusun Ill Desa Lalombi Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja memberi atau menjanjikanuang atau materi

  Donggala KASMAN LASSA dan mampri di TPS IIIDesa Tersebut untuk menyapa masyarakat yang sedang duduk di TPStersebut;Bahwa tedakwa saat berada di TPS III ikut turun bersama KASMANLASSA namun terdakwa tidak mengetahui adanya pembagian uang/materi lainnya kepada masyarakat saat berada di TPS Ill;Bahwa terdakwa saat berada di Dusun III Batorogo Desa Lalombi Kec.Banawa Selatan Kab. Donggala telah memberikan uang kepada saksiDAHRIN sejumlah Rp. 50.000. dan saksi AZLIA sejumlah Rp. 50.000.

  berkata apaapa danmaksud memberikan uang karena terdakwa adalah Calon Legislatifyang hendak mendekatkan diri dengan warga masyarakat di Desatersebut;Bahwa terdakwa memberikan uang pukul 06.30 seblum melakukanpencoblosan kepada saksi DAHRIN di halaman rumah saksi DAHRINdengan cara menjabat tangan beseta uang Rp. 50.000. sedangkankepada saksi AZLIA terdakwa juga member uang di jalan raya dengancara berjabat tangan;Bahwa terdakwa tidak member uang kepada masyarakat lainnya danjuga tidak memberikan materi

  Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnyakepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, ataumemilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilih nyadengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap Orang ;Menimbang bahwa, unsur Setiap Orang dalam rumusan pasal ini adalahmenunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapasaja,

  Menyatakan Terdakwa AMZAR tersebut diatas, telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamemberi uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilihpasangan calon tertentu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) Bulan dan pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;3.

• Daftar honor narasumber kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA tahun 2015
• Daftar Hadir peserta, materi situasi & kondisi politik daerah, Tgl 29 Desember 2015
• Daftar Hadir peserta, materi Keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pilkada 2015 tgl 30 Desember 2015
• Daftar Hadir peserta, peran TNI dalam Pelaksanaan pengamanan Pilkada 2015 tgl 30 desember 2015
• Daftar Hadir peserta, materi bela Negara dalam

  Petrus Agus Tri Atmodjo

• Daftar hadir peserta materi Budaya dan Etika Politik
• Daftar hadir peserta materi Situasi dan Kondisi Sosial Politik di Daerah
• Daftar hadir peserta materi kesadaran bela Negara dalam rangka wawasan kebangsaan
• Daftar hadir peserta materi Peran FKUB dalam meningkatkan kehidupan umat beragama
• Daftar hadir peserta materi peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

  Pandaiya

• Daftar hadir peserta materi Budaya dan Etika Politik
• Daftar hadir peserta materi Situasi dan Kondisi Sosial Politik di Daerah
• Daftar hadir peserta materi kesadaran bela Negara dalam rangka wawasan kebangsaan
• Daftar hadir peserta materi Peran FKUB dalam meningkatkan kehidupan umat beragama
• Daftar hadir peserta materi peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat<

  sosialisasi peningkatan rasa solideritas di Distrik Fakfak Timur 2015

• Daftar hadir peserta materi sosisalisasi PKPU nomor 2 tahun 2015
• Daftar hadir peserta materi sosisalisasi Undang-undang nomor 9 tahun 2015
• Daftar hadir peserta materi sosisalisasi Undang-undang nomor 8 tahun 2015
• Foto dokumentasi kegiatan di Distrik Fakfak Timur tahun 2015
• Daftar honor panitia kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan

  Fakfak tahun 2015

• Daftar uang saku peserta kegiatan sosialisasi peningkatan rasa solideritas di Distrik Fakfak Barat 2015
• Daftar uang transpotasi peserta kegiatan sosialisasi peningkatan rasa solideritas di Distrik Fakfak Barat 2015
• Daftar hadir peserta materi sosisalisasi Undang-undang nomor 9 tahun 2015
• Daftar hadir peserta materi sosisalisasi Undang-undang nomor 8 tahun 2015
• Daftar hadir peserta materi sosisalisasi

  rapatpembahasan bersama seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah langsungmenyanggupi permintaan tambahan anggaran kepada DPRD denganmenyampaikan surat kepada Sekretaris DPRD nomor: 903/1377/Set, tanggal 12Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011sebesar Rp.5.068.200.000, dengan tembusan dan desposisi kepada saksi EdiSusanto selaku kepala DP2KA bahwa Untuk penambahan dan pergeseran dana keDPRD dapat dilakukan dan dimasukkan kedalam KUA PPAS dan dlinput untukpersiapan materi

  UA PPA Perubahan Anggarantahun 2011.26) Bukti RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kab Jayapura tahun2011.27) Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.28) Bukti materi Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah kabupaten Jayapura tahun 2011.29) Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD KabupatenJayapura tahun 2011.30) Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD KabupatenJayapura tahun 2011.31) Bukti

  UA PPA Perubahan Anggarantahun 2011.26) Bukti RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kab Jayapura tahun 2011.27) Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.28) Bukti materi Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah kabupaten Jayapura tahun 2011.29) Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD KabupatenJayapura tahun 2011.30) Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD KabupatenJayapura tahun 2011.31) Bukti

  Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan13).14.)17).19).20).21).Belanja Daerah (RAPBD) TA Tahun 2011 ;Materi Pembahasan RAPBD Tahun 2015 ;. Bukti DPA Induk Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;15). Bukti Anggaran Pos DPRD untuk upah/Gaji dan tunjangan dan uangrepresentasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun2011 ;16).

  Bukti materi pbembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan danbelanja daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;29). Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten JayapuraTahun 2011 ;30). Bukti DPA Induk/Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun2011 ;31). Bukti pencairan dan Pembayaran kegiatan reses kepada anggota DPRDKabupaten Jayapura bulan April Tahun 2011 ;Halaman 104 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid.

• Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan pada pokoknya Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

  Tentang Materi Gugatan;

  Bahwa dalam posita angka 9 gugatan Penggugat, mendalilkan pada pokoknya dimana uang pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat berasal dari pinjaman Bank BRI, pinjaman mana membebani Penggugat dengan kewajiban berupa bunga, hal tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian sampai Rp31.500.000,00 (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

  Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

  Ad.1 Tentang

  Domisili Tergugat

  Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat a quo, dapat diketahui dimana Tergugat saat ini telah berdomisili di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, bukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro;

  Ad.2 Tentang Materi Gugatan

  Menimbang, bahwa sebagaimana posita Penggugat tentang dalil ganti rugi yang mendasarkan adanya beban pinjaman dari pihak ketiga yakni Bank BRI dimana dibutuhkan pembuktian antara lain sejauh

• Menyatakan Terdakwa Bayu Alexander Montang, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaksana, Peserta Kampanye dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye dan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;

  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Bayu Alexander Montang, SH, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

  3.

  Bayu Alexander Montang, SH sedang berkampanye dan memberikan barang serta menjanjikan uang dan materi lainnya kepada jemaat gereja musafir Owini.

• 1 (satu) paket bingkisan Natal yang terdapat citra diri sdra. Bayu Alexander Montang, SH yang berisikan 2 (dua) bungkus teh celup merek Sari Wangi dan 1 (satu) bungkus gula pasir bertuliskan Alfa Midi dan Gula Putih Local Sugar.

• Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini tanpa materi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna di daftarkan pengusahan seorang anak tersebut diatas ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.
• Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 196.000,- (serratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmengirimkan salinan resmi penetapan ini tanpa materi kepada Kantor DinasKependudukan dan catatan Sipil Provinsi DK! Jakarta guna di daftarkanpengusahan seorang anak tersebut diatas ke dalam daftar kelahiran yangkini sedang berjalan.4.

• Menyatakan materi Permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;3. Menyatakan berdasarkan pasal 49 UU Nomer 23 Tahun 2006 jo Pasal 91 Perpres No 25 tahun 2008 tentang Permohonan Pengakuan Anak tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;4.

  Pengajuan Permohonan ini ke PengadilanNegeri Sidoarjo di pandang sudah tepat;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuatdalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akandipertimbangkan apakah materi

  permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yangmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa materi Permohonan ini adalah tentang Pengakuan Anakyang dalam Permohonannya Para Pemohon mengacu pada Pasal 281 dan 272KUHperdata yang mengatur tentang Pengesahan dan Pengakuan AnakMenimbang bahwa tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak saat ini sudah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU No 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sehingga berdasarkan Azas Lex Posteriori Derogat Lex PrioriTentang

  Permohonan mengenai Pengakuan dan Pengesahan anakbukan merupakan yurisdiksi voluntair sehingga bukan merupakan kewenanganPengadilan untuk menerima dan mengabulkannya .dengan demikian PencatatanTentang Pengakuan dan Pengesahan Anak cukup di lakukan oleh Pejabat Pencatatpada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Menimbang bahwa oleh karena Tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tidakharus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan materi

  permohonan ini tentangPengakuan dan Pengesahan Anak, dengan demikian materi Permohonan ini bukanmerupakan yurisdiksi voluntair dan Permohonan yang demikian haruslah dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam Permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima,seyogyanya amar Penetapan hanya menyatakan tentang Permohonan tidak dapatditerima dan biaya perkara, namun dalam rangka penyebar luasan informasi danpelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan ketentuan dan kewenangantentang

  Penetapan, sehingga alat bukti lain yang tidak adarelevansinya tidak perlu dipertimbangkan ;Mengingat Pasal 49,50 UU No. 23 tahun 2006, pasal 91 dan 92 PerpresNo. 25 tahun 2008, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN 1 Menyatakan materi Permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;2 Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;3 Menyatakan berdasarkan pasal 49 UU Nomer 23 Tahun 2006 jo Pasal 91Perpres No 25 tahun 2008 tentang Permohonan Pengakuan Anak

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Hamsir, BE, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

  Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;

• 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
• 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor : 0291

  /K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;

• 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

(Pemilu)himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnyadalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampakbencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di ProvinsiSulawesi Tengah.> 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak

Kayu Maboko Rt 002/011Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selaku setiappelaksana, selaku peserta, petugas dan atau selaku tim kampanye pemiluyang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikanimbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupuntidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2

Kemudianbertepatan dengan adanya bencana alam gempabumimaka ada himbauanlarangan untuk pembagian materi lainnya kepada warga masyarakatterdampak bencana karena telah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam yang ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah, namun terdakwaHalaman 10 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal.

Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uangatau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu pasal ini terdapat kata setiapyang menunjuk pada orang, yaitu siapa orangnya yang diduga melakukan tindakpidana.

himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah; 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umumtahun 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.