Ditemukan 101395 data
74 — 13
1973/PID.B/2015/PN.Plg
PUTUSANNOMOR 1973/PID.B/2015/PN.PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :1. Nama lengkap : wan Uwok Bin Rohim;2. Tempat lahir : Palembang;3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 21 Januari 1973;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.
Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembangtanggal 14 Desember 2015 Nomor 1973/Pid.B/2015/PN.Plgsejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12Januari 2016;5.
Perpanjanga penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan NegeriPalembang tanggal 28 Desember 2015 Nomor 1973/Pid.B/2015/PN.Plg sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12Maret 2016Terdakwa tidak didampingi olen Penasehat HukumPENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas A Khusus Palembangtanggal 14 Desember 2015 Nomor 1973/Pid.B/2015/PN.Plg tentangpenunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 1973/Pid.B/2015/PN.Plg tanggal 14Desember 2015 tentang
64 — 8
1973/Pid.SUS/2016/PN.Plg
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejaktanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;Terdakwa didampingi olen Penasehat Hukum dari LBH Sumsel yang beralamat diPengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan penasehathukum Nomor: 1973/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 Desember 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1973/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 2 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis
Hakim;Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 1973/Pid.Sus/2016/PN.
ANTON (DPO)seharga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwakonsumsi sendiri saat acara orgen tunggal;Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 1973/Pid.Sus/2016/PN. Pig Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti lansung dibawa kePolresta Palembang untuk proses lebih lanjut.
bukan tanaman;Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 1973/Pid.Sus/2016/PN. Pig2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4( empat ) TAHUN, dan 6(enam)bulan, Denda sejumlahRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidakdibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3( tiga ) bulan;3.
,M.Panitera Pengganti,H.M.WIRADARMA,S.HHalaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 1973/Pid.Sus/2016/PN. Pig
159 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
1973 K/Pdt/2022
1508 — 1632
., pada tanggal 27 Agustus2018 yang ditandatangi pula oleh Jus Rumsaury (saksi Septer YustusRumsaury) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 disebutkan bahwaGugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanyaketerangan saksi Septer Yustus Rumsaury yang berbeda dengan buktibuktisurat
dikatogorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formildisebabkan karena kurang pihak (p/urium litis consortium) ;Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dapatdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakah tidak dapatditerima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbulyang besarnya akan disebutdalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565.K/Sip/1973
121 — 24
No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smgditemukan adanya uraian kerugian yang diderita olehPenggugat/Pembanding, dasar gugatan Penggugat tidaksempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyeksengketa tidak jelas oleh sebab itu gugatanPenggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterimasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI NO.195 K /AG/1994Tanggal 20 Oktober 1995, Putusan MA RI NO. 6 K/Sip/1973Tanggal 21 Agustus 1973 dan Putusan MARI NO.565K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 karena tidak memenuhiasas
172 — 57
Halinit sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25Juni 1973 No.84 K/Sip/1973 bahwa catatan dari buku desa(buku C) tidak dapat dipakai sebagai bukti milik jika tidakdisertai dengan bukti bukti lain .
215 — 130
WAHYUDI dan PHANGNJIAT FUNG;Bahwa seharusnya gugatan obyek sengketa SHM No. 1330/Sedau/1999seluruh para pihak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo untukkesempurnaan suatu gugatan karena para pihak tersebut pernahmenguasai dan memiliki obyek sengketa.Bahwa kurangnya para pihak lainnya ditarik sebagai pihak dalam perkaraaquo menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak sempurna, hal tersebutmengacu kepada Yurisprudensi MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 2551977, Putusan MARI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973
dan No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, kaidah hukumnya berbunyi :Istilah Turut tergugat/Tergugat dipergunakan bagi orangorang yang tidakmenguasai tanah barang sengketa atau tidak berkewajiban untukmelakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harusdi ikutsertakan.Bahwa TERGUGAT beranggapan hukum gugatan aquo yang kurangpihak ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) dan adalah hal yang patutmenurut hukum apabila gugatan aquo tidak dapat diterima (NO ).2.
144 — 21
hubungannya dengan gugatan konpensi yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dengan demikian karena gugatan konpensitidak dapat diterima maka sandaran pada hukum yang diuraikan dandipakai sebagai dasar dalam posita gugatan tidak dapat dibenaranadanya tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding, makagugatan rekonpensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkandan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan YurisprudensiMahamah Agung RI Nomor 495 K / Sip / 1973
274 — 142
menyatakan bahwa objekyang ditunjuk adalah benar objek perkara a quo namun dari bukti suratsurat danketerangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat 2, Tergugat 3 dipersidangan maka Majelis berpendapat bahwa terhadap objek perkara a quo terdapat 2(dua) pendapat yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3,dimana perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan ketidakjelasan mengenai objekperkara aquo, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974, No.565 K/Sip/1973
137 — 32
98 — 23
Dan dapat dilihat pula YurisprudensiMahkamah Agung RI, Nomor 3135 K/Pdt/1983 tanggal 28 Nopember 1983 danNomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 ;Menimbang, bahwa Pembanding principal tidak melibatkan KuasaHukum lagi, hal tersebut dapat dilihat pada Akte Permohonan Banding tertanggal24 September 2013, memori banding ditandatangani Pembanding tanggal 03Oktober 2013 dan pemberitahuan inzage kepada Pembanding tertanggal 16Oktober 2013, sama sekali tidak melibatkan Kuasa Hukum; DALAM KONPENSL ; Menimbang
108 — 25
56 — 12
UU No. 5 tahun 1960 tentang Undangundang Pokok Agrariabahwa jual beli haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di mana tanah tersebut berada;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agungtertanggal 2 71974 No. 480/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperan hakatas tanah menurut pasal 26 UUPA jo PP No. 10 tahun 1961 harus dibuat dihadapan PPAT dan Putusan MA tertanggal 28 Mei 1973 No. 72/K/Sip/1973bahwa Jual beli tanah yang dilakukan setelah PP No. 10/1961 hanya dapatdibuktikan
417 — 119
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 4April 1975 dinyatakan bahwa Berdasarkan Yurisprudensimengenai perwalian anak, Patokannya ialah ibu kandung yangdiutamakan, khususnya bagi anakanak yang masih kecil,karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecualiterbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas jelas bahwa bilaterjadi perceraian hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umurjatuh kepada ibunya.Bahwa Poin
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis,yang dimaksud dengan pemisahan antara lain pemisahan akibat perceraiandan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan keduaOrang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untukbekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara;Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973
505 — 232
Disamping itu perubahan gugatan juga tidakmenimbulkan kerugian bagi Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RINomor 823K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan, Karenaperubahan gugatan tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat dalampembelaan maupun pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acaradan demi peradilan yang cepat dan murah;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya keberatanterhadap gugatan tersebut karena Tergugat menghendaki agar obyek sengketa
92 — 70
meninggal tahun 1943 s/dtahun 2015) ataupun selama 51 tahun (sejak isteri pewasiat meninggal tahun1964 s/d tahun 2015) atau juga selama 33 tahun (sejak pengukuran tanah tahun1982 s/d tahun 2015), selama itu Para Penggugat berdiam diri, maka hakmenuntut berakhir karena kedaluwarsa (vide Pasal 1967 KUHPerdata) danPutusan MA No. 707 K/Sip/1972 atau menurut hukum adat/hukum Islam dikenaldengan Rechtsverwerking atau pelepasan hak/hilangnya hak menuntut kembali(bandingkan dengan Putusan MA 408 K/Sip/1973
berpendapat petitum Para Penggugatpada butir 8 (delapan) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada butir 9 (sembilan) yangpada pokoknya memohon agar menghukum Para Tergugat untuk secara tanggungrentengmembayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) setiap harinya, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/SIP/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973
65 — 8
172 — 157
259 — 74
. : 36/Pdt.G/2015/PN.Pbu yangtelah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan a quotidak dapat untuk diajukan lagi sebagaimana ketentuan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970. Oleh karenaitu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;B.
Bahwa tidak jelas rincian besaran ganti rugi yang diajukan olehPenggugat, karena Penggugat meminta ganti rugi sebesarRp. 1.850.000.000, (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah),tanopa memberikan rincian dalil kKerugian Penggugat, oleh karena itugugatan seperti ini terkualifikasi gugatan yang tidak memiliki dasarHalaman 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Pbuhukum (perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616K/Sip/1973, tanggal 5 Juli 1975 jo.
Putusan Mahkamah Agung RINomor 1186K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975);E. Tuntutan Pembayaran Uang Paksa (DWANGSOM) Tidak BerdasarkanHukum Untuk Dikabulkan;Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan untuk membayar uangpaksa (dvangsom) tidak diperkenankan hal ini sejalan dengan beberapaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 28September 1965 jo.
Bahwa tidak jelas rincian besaran ganti rugi yang diajukan olehPenggugat, karena Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.1.850.000.000, (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah),tanoa memberikan rincian dalil kerugian Penggugat, oleh karena itugugatan seperti ini terkualifikasi gugatan yang tidak memiliki dasarhukum (Perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616kK/Sip/1973, tanggal 5 Juli 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975);ll.
No. 574K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, berbunyi:Ada atau tidak adanya asas ne bis in idem, tidak sematamata ditentukanoleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa diberistatus tertentu oleh putusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya adalah sama ;dengan demikian, eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sudahsepatutnya ditolak;ad.2.
238 — 147