Ditemukan 186910 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1986/Pdt.G/2016/PA.Plg Tanggal 8 Desember 2016 — Perdata
10 — 0
10 — 0
1986/Pdt.G/2016/PA.Plg
Register : 24-07-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PA PEMALANG Nomor 1986 /Pdt.G/2013/PA.Pml. Tanggal 5 September 2013 — penggugat vs tergugat
11 — 0
11 — 0
1986 /Pdt.G/2013/PA.Pml.
PU TUSANNomor : 1986 /Pdt.G/2013/PA.Pml.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :Pemohon asli umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,pendidikan terakhir SMP, bertempattinggal di Dusun Sijeruk RT.04 RW. 04Desa Tumbal Kecamatan Comal KabupatenPemalang
sekarang bertempat tinggal diDukuh Peron Rt.09 Rw.13 KelurahanPetarukan, Kecamatan Petarukan,kabupaten Pemalang, selanjutnya disebutPemohon ;MELAWANTermohon asli umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, pendidikan terakhir SMP,bertempat tinggal di Dusun SijerukRT.04 RW. 04 Desa Tumbal KecamatanComal Kabupaten Pemalang, selanjutnyadisebut Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Putusan No.1986 /Pdt.G/2013/PA.Pmil.Halaman dari 12 halamanTelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;Telah
Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya; Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telahhadir sendiri menghadap sidang, sedang Termohon tidak hadir menghadap sidangdan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanyaPutusan No.1986 /Pdt.G/2013/PA.Pmil.Halaman 3 dari 12 halamanmeskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dihadapan sidangkepadanya telah dipanggil dengan resmi
tempat kediaman bersama.Bahwa saksi tahu keluarga sudah pernah berupaya merukunkan mereka agarkembali dan jangan cerai namun tidak berhasil.Bahwa hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendirikejadiannya.Menimbang,bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas, Pemohonmenyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.Menimbang, bahwa Pemohon tetap menunjukan sikap menghendakiperceraian, tidak ada tandatanda yang mengisyaratkan untuk hidup rukun kembalibersama Termohon;Putusan No.1986
BAHRUDDINHAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II11Putusan No.1986 /Pdt.G/2013/PA.Pmil.Halaman 11 dari 12 halamanHJ. SRI SULISTYANI ENDANG S, SH. M.SI.PANITERA PENGGANTIDRS. KHABIB SOLEH, SH. MH.TRATNA DEWY SAT, SH, MH.Perincian biaya perkara :121.Aa + &Pendaftaran Rp 30.000,Administrasi Proses Penyelesaian Perkara Rp 50.000;Pemanggilan Redaksi MateraiRp200.000,Rp 5.000;Rp 6.000;Rp291.000,
Register : 10-12-2012 — Putus : 14-12-2012 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 1986/PDT.P/2012/PN.SKY Tanggal 14 Desember 2012 — SUPRIADI
12 — 3
12 — 3
1986/PDT.P/2012/PN.SKY
Register : 27-12-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Pbu Tanggal 24 Mei 2017 — PENGGUGAT : OCTAVIYANTHIE IKAT, Amd. Keb.
MELAWAN :
TERGUGAT : HARNES SERANG, Amd. Kep
722 — 607
722 — 607
Bahkan hal ini bersesuaian pula dengan KaedahHukum antara lain :e Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3180/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang berbunyi :Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan(onheelbaretveespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yangharus dibuktikan,melainkan dari seringnya cekcok yang terus menerusterjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi, e Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1020/K/Pdt/1986
Reg no 1400K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989 dalam perkara Andi Veny Gani Pieyang berbunyi Undang undang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan menganut azas bahwa Perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masing masing agamanya dankepercayaannya dan itu merupakan salah satu perwujudan dariPancasila sebagai Falsafah Negara.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 332 — 273
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang N0.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Perubahan Atas Undang-Undang N0.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
negarahukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untukmewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yangtertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkunganperadilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaankehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan;. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; TambahanLembaran Negara Nomor 3344);. UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; TambahanLembaran Negara Nomor 4358);.
UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan LembaranNegara Nomor 4359);Dengan...PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA2Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkan :danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATAUSAHA NEGARA.Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun
Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaratelah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum,baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi,administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Kebijakantersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki olehUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Perubahan...PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA F .Perubahan penting lainnya atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :1.ai ee ya be6.syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan TataUsaha Negara;batas umur pengangkatan
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2001 428 — 646
- Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
Register : 15-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pbu Tanggal 10 Juli 2017 — PENGGUGAT : EVA SUBIANTI
MELAWAN :
TERGUGAT : DEDDY HAHOUTAN SILALAHI
77 — 7
77 — 7
tentangPerkawinanMenimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YuriprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :Bahwva dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak,Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 564 — 241
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TAHUN 2009TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARAMenimbangMengingatDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang1.merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan sehingga perludiwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih danberwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalammasyarakat;bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986
tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhanhukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (Llembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4380);.
Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) diubahsebagai berikut:1.
Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati KodeEtik dan Pedoman Perilaku Hakim.Perubahan secara umum atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnyauntuk mewujudkan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdekadan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melaluipenataan sistem
Register : 08-04-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pti Tanggal 24 Juni 2019 — penggugat
lawan
tergugat
200 — 101
200 — 101
Terkait surat kuasa yang dibuat/ditanda tangani diluar negeri (Hongkong) harus dilegalisasidi KBRI setempat yaitu di Hongkong, hal inisesuai dengan Putusan MA RI tanggal18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa :*keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebin dahulu oleh KBRI setempat.
Register : 12-07-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 27/Pdt.G/2017/PN PBU Tanggal 28 Agustus 2017 — PENGGUGAT :
YUNNI KARTIKA
TERGUGAT :
DELI PURWADI
119 — 21
119 — 21
tentangPerkawinanMenimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YuriprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :Bahva dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak,Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986
Register : 29-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Pbu Tanggal 14 Juni 2017 — PENGGUGAT : LETUS KILAT MANTIKEI
MELAWAN :
TERGUGAT : PATRICIA
107 — 17
107 — 17
1975;Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YuriprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi :Bahvea dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak,Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986
Register : 07-07-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 26/Pdt.G/2017/PN PBU Tanggal 23 Agustus 2017 — PENGGUGAT :
KAMTO SUHARTO
TERGUGAT :
SURIANI
122 — 21
122 — 21
PbuMenimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YuriprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :Bahwva dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak,Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Pti Tanggal 12 Nopember 2019 — 1.MOH. SOLIKUDIN bin SUHADI
2.IDA RETNO AYUNINGRUM binti SAHONO
71 — 6
71 — 6
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pati, tempat dimanaKutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon diterbitkan, dan kepada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pati, tempat dimana paraPemohon dan anaknya tersebut bertempat tinggal,paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh para Pemohonuntuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318LT070620180025,tanggal 7 Juni 2018, atas nama Azrina Ghaisani Alifya menjadi ArinaTazkiyana;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986
Register : 18-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Pbu Tanggal 20 Juni 2017 — PENGGUGAT : DEWI MANTILI KEMALA SARI
MELAWAN :
TERGUGAT : MATIUS YUSNAWIJAYANDI
145 — 53
145 — 53
Register : 27-02-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pbu Tanggal 24 Mei 2017 — PENGGUGAT : MITA KOROLINA
MELAWAN :
TERGUGAT : AGUS HERMAWAN
133 — 35
133 — 35
tentangPerkawinanMenimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YuriprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :Bahwva dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak,Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986
Register : 19-09-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 150/Pdt.P/2016/PN.BLK Tanggal 28 Oktober 2016 — Irfan Rahkmad;
Tempat /Tanggallahir : Batang, 20 Mei 1986;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiroe,
Kabupaten Bulukumba
Selanjutnya disebut sebagai................................................................. Pemohon
23 — 11
23 — 11
Irfan Rahkmad;Tempat /Tanggallahir : Batang, 20 Mei 1986;Pekerjaan : Wiraswasta;Alamat : Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiroe, Kabupaten BulukumbaSelanjutnya disebut sebagai................................................................. Pemohon
PENETAPANNomor: 150/Pdt.P/2016/PN.BLKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkaraPerdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonandari:Nama : Irfan Rahkmad;Tempat /Tanggallahir : Batang, 20 Mei 1986;Pekerjaan : Wiraswasta;Alamat : Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiroe,Kabupaten BulukumbaSelanjutnya Aisebut SCDagaiinn...cccssseses secs ceecesceesteeseee cesses cisternae Pemohon;Pengadilan Negeri
terhadap buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon di persidangan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba,tanggal 19 September 2016 di bawah Register Nomor: 150/PdtP/2016/PN.BLK,pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa nama Pemohon adalah Irfan Rakhmad, lahir di Batang pada tanggal 20Mei 1986
Pemohontelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian buktibukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalamperkara permohonan ini;Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang jugamerupakan petitum pokok permohonan yang menyatakan, bahwa nama Pemohonyang terkutip pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pontianak Nomor:A.1077593 tertulis atas nama Hasan ditegaskan menjadi Irfan Rakhmad, lahir diBatang pada tanggal 20 Mei 1986
diri Pemohon terjadi dikarenakan, padasaat Pemohon akan bekerja menjadi TKI ke Malaysia Agen PJTKI yang menguruspaspor dikantor Imigrasi Pontianak menggunakan nama lain sesuai yang dibuat olehAgen PJTKI tersebut;Bahwa Pemohon saat ini hendak bermohon untuk membuat paspor denganmenggunakan identitas asli dari Pemohon dikarenakan Pemohon, namun terkendaladikarenakan pada kantor Imigrasi Makassar identitas Pemohon yang terdata dikantor Imigrasi dikenali sebagai Hasan lahir di Makassar tanggal 21 Juli 1986
,anak pertama dari suami istri Syamsul dan Sudarmawati, hal ini mengandungpengertian data kependudukan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah RepublikIndonesia atas identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalamdokumen kependudukan tersebut, yaitu Irfan Rakhmad, lahir di Batang pada tanggal20 Mei 1986, anak pertama dari suami istri Syamsul dan Sudarmawati;Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuatdengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon
Register : 28-02-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1151/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 30 Mei 2023 — Penggugat:
Siti Rohimah Binti Suleman, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 04 April 1986, umur 37 tahun, Agama
Tergugat:
Aswan Dikari Bin Ponidri
33 — 21
Siti Rohimah Binti Suleman, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 04 April 1986, umur 37 tahun, Agama
Tergugat:
Aswan Dikari Bin Ponidri
33 — 21
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Aswan Dikari Bin Ponidri) terhadap Penggugat(Siti Rohimah Binti Suleman, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 04 April 1986, umur 37 tahun, Agama);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316500,00 ( tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);Penggugat:
Siti Rohimah Binti Suleman, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 04 April 1986, umur 37 tahun, Agama
Tergugat:
Aswan Dikari Bin Ponidri
Register : 19-09-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 151/Pdt.P/2016/PN.BLK Tanggal 28 Oktober 2016 — Irfan Rahkmad;
Tempat /Tanggallahir : Batang, 20 Mei 1986;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiroe,
Kabupaten Bulukumba
Selanjutnya disebut sebagai................................................................. Pemohon
21 — 9
21 — 9
Irfan Rahkmad;Tempat /Tanggallahir : Batang, 20 Mei 1986;Pekerjaan : Wiraswasta;Alamat : Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiroe, Kabupaten BulukumbaSelanjutnya disebut sebagai................................................................. Pemohon
PENETAPANNomor : 151/Pdt.P/2016/PN.BLKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkaraPerdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonandari:Nama : Irfan Rahkmad;Tempat /Tanggallahir : Batang, 20 Mei 1986;Pekerjaan : Wiraswasta;Alamat : Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiroe,Kabupaten BulukumbaSelanjutnya Cisebut SC Da gaii...ccssssssses cece cece seeeeesseee cette neste Pemohon;Pengadilan Negeri
Register : 09-06-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 68/Pid.B/2017/PN Mre Tanggal 23 Maret 2017 — KARSITO ALS SITO ALS SONI BIN HOLDEN:
: Sungai Ibul;
: 30 tahun/ 06 Maret 1986;
: Laki-Laki;
: Indonesia;
: Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang
Ubi Kab. Pali;
: Islam;
: Tani;
100 — 31
100 — 31
KARSITO ALS SITO ALS SONI BIN HOLDEN: : Sungai Ibul;: 30 tahun/ 06 Maret 1986;: Laki-Laki;: Indonesia;: Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali;: Islam;: Tani;
PUTUSANNomor : 68/Pid.B/2017/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap KARSITO ALS SITO ALS SONI BIN HOLDEN:: Sungai lbul;Tempat Lahir : 30 tahun/06 Maret 1986;Umur / Tanggal Lahir : LakiLaki;Jenis Kelamin : Indonesia;Kebangsaan : Dusun Desa Sungai lbul Kecamatan TalangTempat Tinggal Ubi Kab.
Register : 30-05-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN TANJUNG Nomor 84/Pdt.P/2013/PN.Tjg Tanggal 25 Maret 2013 — SITI MAISYARAH Tempat lahir di Tanjung, pada tanggal 21 April 1986, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jl.Putri Zaleha No.57, Kabupaten Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
28 — 4
28 — 4
SITI MAISYARAH Tempat lahir di Tanjung, pada tanggal 21 April 1986, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jl.Putri Zaleha No.57, Kabupaten Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
PENETAPANNomor 84/Pdt.P/2013/PN.TjgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara Perdata dalam PeradilanTingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonanyang diajukan oleh :SITI Tempat lahir di Tanjung, pada tanggal 21 April 1986, Jenis KelaminMAISYAR Perempuan, alamat Jl.Putri Zaleha No.57, Kabupaten Tabalong, Agama Islam,AH Pekerjaan Wiraswasta;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas