Ditemukan 5797257 data
I Dina
Tergugat:
1.1. La Tallu
2.2. La Maming
3.3. La Maji
37 — 23
dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Tergugat:
P.T. Cemara Semitama
56 — 0
telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 3.083.875.000, 00 (tiga miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membauar bunga sebesar 2,5 % per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 3.083.875.000, 00 (tiga miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini
Sarana Rintas Indah, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Pramudia
Tergugat:
P.T. Cemara Semitama
58 — 18
Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini kepada Penggugat sebesar Rp 222.000, ( dua ratus duapuluh dua ribu rupiah )
Penggugat: YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, dkk.Tergugat: BUPATI MINAHASA UTARA
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUSIN BIN AWAD VS INTAN P AMIR, OLEH KARENA MENINGGAL DUNIA, PERKARA INI DILANJUTKAN OLEH AHLI WARISNYA BERNAMA RAMLI MAKU
AMIR Almarhum, dahulu bertempat tinggal diDesa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo,dilanjutkan oleh ahli warisnya bernama Ramli Maku,bertempat tinggal di Modelomo, Kecamatan Tilamuta;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.
alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal24 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini
Nomor 714 K/Pdt/2019Tinggi Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:a.Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai statuskepemilikan sebidang tanah seluas + 900 m?
Nomor 714 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.
83 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
JULIANUS SOMPOTAN (almarhum), yang dalam hal inidiwakili oleh ahli warisnya yaitu:1.1. ANNA RONDONUWU; dkk vs. FIEN SOMPOTAN
Negeri Bitung melalui MajelisHakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili denganmenjatuhkan putusan sebagai berikut:PRIMAIR1.
, terhitung sejak putusan tersebutdapat dilaksanakan hingga pelaksanaannya selesai secara tuntas;11.Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk tunduk danbertakluk pada isi putusan dalam perkara ini dan apabila merekamenyangkal atau melawan agar mereka dihukum pula untuk bersamasama Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;12.Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu (u/tvoerbaar bij voorraad). meskipun ada upayahukum perlawanan
Menghukum Turut Tergugat dan turut Tergugat II untuk tunduk danbertakluk pada isi putusan dalam perkara ini;10.
Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk tunduk danbertakluk pada putusan dalam perkara ini;10.
AMALIA CHARLOTTEPUNGUS (Almarhumah) dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya JANESILVANA SOMPOTAN. 3.
66 — 24
.;IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI).;
., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanNotaris / PPAT, alamat di Jalan Hangtuah I No. 1, KebayoranBaru, Jakarta Selatan ; Selanjutnya dalam hal ini selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal Ikatan Notaris Indonesia, dan dalam perkara inimemberikan kuasa kepada : 1. DR.H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H; 2. Hj. TUTUT ROCHAYATUN, S.H., M.H ; 3. HORAS SIAGIAN, S.H ; 4.
Hasyim Ashari, Roxy MasBlok E 1 / 32, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AdrianDjuani, S.H., dan Yualita Widyadhari, S.H., dalamkedudukannya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IkatanNotaris Indonesia dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat IkatanNotaris Indonesia, yang dalam perkara ini memberikan kuasa1. ERWAN SURYADI, S.H ; nne ene2. ARIANDY PRASTOWO, S.H; neeeee3. PURNOMO RATMAN, S.H. ; nn nee4. DWIHANDAKA K, S.H 3 nneenen een5. MUJIRAHAYU, S.H ; nnnnnnnn nnn6. HASTO J.
No. 208 / B/ 2014 / PT.TUN.JKTG/2013/PTUNJKT tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalamtingkat banding tersebut haruslah dibatalkan dengan menghilangkan amar nomor 2 :Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini ParaPenggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah makaterhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkatbanding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor
MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 193/G/2013/PTUNJKT tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ; Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah sengketa ini
+Jumlah Rp. 250.000,Terbilang: (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepadapara pihak.Hal 13 dari 11 hal. Put.
71 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Almarhum), yang dalam hal inidiwakili oleh para ahli warisnya: EMALAWATI, dkk
100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARPIN, yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, untuk dan atas nama PT HASWARPIN GROUP vs DEDY NISRIANTO, DKK
150 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
KERETA API INDONESIA (KAI) DAOP 4 SEMARANG, dalam hal ini diwakili RIZAL ARITMAFITROH, SH.;;
PT Kagum Gaya Motor dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Marselinus Suwindi
Tergugat:
CV AUTO BLITZ
40 — 43
MENGADILI
- Menghukum masing-masing pihak untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Penggugat:
PT Kagum Gaya Motor dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Marselinus Suwindi
Tergugat:
CV AUTO BLITZ
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMAS INDAH MAJU, dalam hal ini diwakili oleh URIP TJANDERA,SUMONDANG SIMANGUNSONG, SH.,MH., 2. SRI RATNAWATI, S.,SH,
KEMAS INDAH MAJU, dalam hal ini diwakili olehURIP TJANDERA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT. Kemas Indah Maju,beralamat di Jalan Rawaterate Il No.16 KawasanIndustri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.SUMONDANG SIMANGUNSONG, SH.,MH., 2. SRIRATNAWATI, S.,SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum, berkantor di JI.
PABRIK KAYU INDONESIA,beralamat di Jalan Cibulan Ill No.14 KebayoranBaru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. DIANA THOHA, SH.,2. HELMI N.
melalui iklan PengumumanTergugat Il pada Koran harian Rakyat Merdeka tertanggal 18 April2008, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 55 UndangUndangNo.5 Tahun 1986 dan ditujukan kepada Surat Keputusan a quoyang karenanya menjadi objek dalam gugatan ini ;Bahwa yang menjadi alasanalasan dan dasardasar Penggugatmengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanahSertifikat Hak Guna Bangunan No.595/Jatinegara seluas 3.325 m2yang terletak di Jalan Pulo
,Penggugat (dalam perkara ini) selaku pemegang Sertifikat HakGuna Bangunan No.595/Jatinegara yang sah, tidak pernahmendapat/menerima Surat Pemberitahuan dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta maupun Tergugat atau dari pihak PT.Pabrik Kayu Indonesia tentang adanya gugatan tersebut, olehkarenanya Pemeriksaan Perkara a quo bertentangan denganKetentuan Pasal 83 UndangUndang No.9 Tahun 2004, tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini
dirugikan dapat mengajukangugatan ;Dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pihak yangdirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Rl.
127 — 49
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATI TANGERANG
Kav. 8, Tigaraksa Tangerang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 5599/SK.36.03/X/2015, tanggal 06 Oktober2015;Selanjutnya disebut sebagai Dan TERGUGAT;PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATITANGERANG, bertempat tinggal di Jalan H. Somawinata Nomor 1Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :ai4.#H. Deden Syugron,S.H.,M.H. ;. Amaliyah, S.H.
, dan mohondianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;.
Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerjasama Peremajaan Pasar Dan Terminal Teluknaga Nomor551.22/3867UM/1991 dan Nomor : 037/SPKTI/IX/1991 tanggal 7Nopember 1991, ditentukan apabila PENGGUGAT tidak memenuhiketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini,maka berakibat batalnya Perjanjian Kerjasama ini dan PENGGUGAT tidakberhak menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT Il INTERVENSI;f.
;Bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasanyadan Tergugat melalui Kuasanya, serta Tergugat II Intervensi melalui Kuasanyatelah mengajukan Kesimpulannya masingmasingtertanggal 30 Nopember 2015 ;Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaansengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan BeritaAcara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganPutusan ini;Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak
di dalampersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnyaPengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, denganpertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalahSertipikat
43 — 21
MENGADILI:DALAM KONVENSI :DALAM POKOK PERKARA:- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);DALAM REKONVENSI :- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
Kino Food Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Harris Sanusi selaku Presiden Direktur
Terdakwa:
PT IBARA LIOHO INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh RIKINOSUKE FUJISHIRO
435 — 142
Terdakwa:
PT IBARA LIOHO INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh RIKINOSUKE FUJISHIRO
PT BANK DKI dalam hal ini diwakili oleh ATENG RIVAI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
202 — 98
Penggugat:
PT BANK DKI dalam hal ini diwakili oleh ATENG RIVAI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAKBahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhiunsur kerugian sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN1. Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSiak disebabkan karena objek sengketa ini berada pada wilayah kerjaKantor Pertanahan Kabupaten Siak.2.
Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (ex a quo et bono).Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.PBRDemikianlah gugatan ini di ajukan atas petimbangan dari kebijakan BapakKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.Menimbang
Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokokperkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalilgugatan Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegaskebenarannya;b.
Selanjutnya pada Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan :Dalam rangka member kepastian hukum kepada para pemegang hakatas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasanmengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakansebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA.
, dianggap tidak adarelevansinya dengan amar putusan a quo dan oleh karenanya haruslahdikesampingkan, namun tetap tercantum dalam Berita Acara Persidangandan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara jo.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
BENNY KASID dalam hal ini putranya ANDI P. KASID) tersebut
BENNY KASID dalam hal ini putranya ANDI P. KASID)VSMUCHLIS ABUBAKAR
BENNYKASID dalam hal ini putranya ANDI P. KASID), bertempat tinggaldi Jalan Sawojajar No. 34 (dahulu 20), RT. 001 RW. 006, KecamatanKota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, dalam hal ini memberi kuasakepada ACHMAD HARUNA, S.H., dan PRAPTO D. KUSUMO, S.H.Para Advokat, berkantor di Bogor Country Blok F No.
Dan ini Penggugat lakukanuntuk mencari kebenaran tentang status kepemilikan apa yang dibuktikan oleh Andy P.Kasid/Tergugat I atau oleh Anton Mukijan/Tergugat II, karena selama ini mereka selaluberanggapan bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena setiap pertemuan untukmusyawarah di Kantor Pemda Kota Bogor pihak Andy P.
oleh kuasa Penggugat, yangdalam hal ini mendalilkan kekuasaannya dimaksud berdasarkan surat pernyataandari ahli waris H.M.
O01, Kelurahan Bali Mester,Jakarta Timur;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu Rupiah) per harikepada Penggugat Rekonvensi II atas kelalaiannya melaksanakan isiputusan terhitung sejak keputusan perkara ini memiliki kekuatanhukum yang tetap (in krach van gewijsde);Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biayabiaya yangtimbul atas perkara ini;Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara Perdata ini berpendapat lain,maka mohon
Ahli Waris Almarhum HINTANTOMUKIDJAN dalam hal ini Putranya ANTON MUKIDJAN tersebut;e Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I, IJ untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, (lima ratus ribuRupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.
PT DWIPUTRA JAYA AGUNG
Tergugat:
1.NINOEK PURNOMO SH
2.SOENARJO DHARMANTO
3.MANGKUNEGORO IX PENGAGENG PIMPINAN PURA MANGKUNEGARAN
4.IKATAN NOTARIS SELURUH INDONESIA INI PUSAT
5.KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH IKATAN NOTARIS INDONESIA INI
174 — 41
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1749000.00ujuh( satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah )
Penggugat:
PT DWIPUTRA JAYA AGUNG
Tergugat:
1.NINOEK PURNOMO SH
2.SOENARJO DHARMANTO
3.MANGKUNEGORO IX PENGAGENG PIMPINAN PURA MANGKUNEGARAN
4.IKATAN NOTARIS SELURUH INDONESIA INI PUSAT
5.KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH IKATAN NOTARIS INDONESIA INI
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUSTARTO, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya SOENARSIH VS PT ADHI KARYA Tbk. Cq. Divisi Adhi Realty, Dkk
KUSTARTO, dalam hal ini diwakili oleh ahliwarisnya SOENARSIH, bertempat tinggal di JalanGading Raya Nomor 36, RT 03/RW 18, KelurahanPengasinan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sumarsono, S.H, dan kawan, ParaAdvokat, beralamat di Perumahan Bumi Anggrek Blok K.71, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11November 2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan:PT ADHI KARYA Tbk. Cq.
Divisi Adhi Realty, dalamhal ini diwakili oleh Ipuk Nimpuno selaku Direktur Utama,berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang, Kota Legenda/Jalan Cempaka Setiadarma Tambun, Bekasi, Jawa Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Swasono, S.H,dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan TanahAbang I Nomor 11 D, Harmoni, Jakrata Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2014;PERUM OTORITA JATILUHUR (POJ), berkedudukandi Jalan Lurah Kawi Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat;KEPALA KANTOR
didukung dengan buktibukti yang sangat kuat danagar gugatan ini tidak siasia serta menjaga supaya objek sengketa tidak dialihkanatau dipindahtangankan kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan conservatoirbeslag atas objek sengketa yang terletak di Desa Jatimulya RT 05/03, KelurahanHal. 5 dari 22 hal.
Bahwa segala yang terurai dalam bagian eksepsi dan konvensi, merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian di dalam rekonvensi ini;2. Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi adalah korban dari sebuahrekayasa hukum yang sengaja dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi;3.
tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: A.KUSTARTO, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya SOENARSIH, tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung
70 — 49
MUJITO als MUJITO MULYADI Dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada JOKO SUJARWO,SH Advokat& Konsultan Hukum Melawan H. SOLIKIN
Sumber Pucung Kab.Malang ;Dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada JOKO SUJARWO,SHAdvokat& Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cempaka No. 20 Kel.Kec.Sukomoro Kab. Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni2011, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Melawan:H. SOLIKIN , Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Sudirman No. 36 Rt.04Rw.01 Kec.
Sumber Pucung, Kabupaten Malang ;Dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada SUGENG,SH Advokat,berkantor di Jalan Panglima Sudirman No. 60 Dusun Wates Desa GondanglegiWetan,Kec. Gondanglegi, Kab.
Putusan ini dibacakan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingioleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESVRIYANTI, SH., panitera penggantidan tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat ;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,A.ASGARI MANDALA DEWA,SH.. DASRIWATI SH.
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat inisebesar Rp.425.000,( empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;Setelah pembacaan selesai, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak denganadanya penetapan ini apakah tergugat ada keberatan ?
dan akhirnya Tergugat menerimaputusan terhadap penetapan ini;Kemudian Hakim Ketua menutup sidang ini dengan resmi ;Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh HakimKetua dan PaniteraPengganti ;PaniteraPengganti, Ketua Majelis,LANDJAR DJUARLSH. DASRIWATI,SH
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMIN GINTING dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya SYAMSUL HILAL GINTING, dkk. VS H. ABDUL JALIL, dkk.
Barat, Kecamatan Jaga Karsa,Kota Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberikankuasa kepada H.
Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Posita danPetitum Tidak Saling Mendukung:Bahwa Para Pelawan dalam petitum perlawanannya poin 3 menuntut agarMajelis Hakim dalam perkara ini memutuskan "Memerintahkan PaniteraPengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuaidengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg.
Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya berjudul HukumAcara Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung2000, halaman 210 menyebutkan:Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang/penjualan barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapatdibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan tersebut. JalanHalaman 19 dari 26 hal. Put.
Putusan ini melanggar hukum acara;3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21Februari 1970, yang kaidah hukumnya antara lain menyatakan:Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri telah menyimpang darituntutan/petitum surat gugatan dari Penggugat.
Disamping itu, amarputusannya melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat;Putusan Judex Facti baik Pengadilan Negeri maupun PengadilanTinggi tersebut secara yuridis harus dibatalkan oleh MahkamahAgung, karena bertentangan dengan Pasal 178 HIR;Putusan yang menyimpang dari hukum acara perdata ini telahdibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;4. Putusan Mahkamah Agung R.I.