Ditemukan 4321509 data
Urut Berdasarkan
Putus : 31-05-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 779 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 31 Mei 2017 — HARDIANTO alias ASENG
162 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
BareskrimPolri cabang Medan Nomor 2728/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016menyimpulkan barang bukti berupa:a. 1 (Satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,5 gram;b. 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan beratbrutto 0,09 gram;Bahwa barang bukti a dan b milik Terdakwa Hardianto alias Aseng adalahpositif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
No. 779 K/Pid.Sus/2017b. 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan beratbrutto 0,09 gram;Bahwa barang bukti a dan b milik Terdakwa Hardianto alias Aseng adalahpositif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junctoPasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika
Hardianto alias Aseng dan Ucok (belum tertangkap) tidakmemiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk meggunakan narkotika Jjeissabusabu;Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labororatorium Barang Bukti urineNomor Lab: 2221/NNF/ 2016 tanggal 26 Februari 2016 menyimpulkan 35 mlurine milki Terdakwa Hardianto alias Aseng positif Metamfetamina terdaftardalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
No. 779 K/Pid.Sus/2017beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman: sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 114 ayat(1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto alias Aseng berupapidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa
alasan kasasi Penunutut Umum yang pada intinya memohonkepada Majelis Hakim Judex Juris untuk menyatakan Terdakwa Hardianto aliasAseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal114 ayat (1) juncto Pasal
Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 K/PID.Sus/2016 Tanggal 8 September 2016 —
323 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 ayat (1)KUHAP, Pasal 155 ayat(1), (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harusdibatalkan;2.
185 ayat (1), (4) KUHAP juncto Pasal 184ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimanadimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP serta didukungpula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janjisebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) juncto Pasal 186 KUHAP makadinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184ayat (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim
Pasal 2 dan Pasal 3 undangundang tersebut;Kemudian, di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 dijelaskan sebagai berikut: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsurunsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindakpidana tersebut.Pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yangmeringankan.Kemudian
143 ayat (1)KUHAP, Pasal 155 ayat (1), (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harusdibatalkan;2.
160 ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (1), (4)KUHAP juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat buktisurat sebagaimana dimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf cKUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksatelah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) junctoPasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai KeteranganAhli sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yangdiajukan oleh Penuntut Umum tersebut
Putus : 07-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 781 K/PID.SUS/2018 Tanggal 7 Juni 2018 — WAHYU SOLIN bin NINJAK
151 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badar;Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / Juli 1983;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal :Desa Lambada Kemukiman Lamteuba,Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar;Agama : Islam;Pekerjaan : Tani;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Janthokarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair :diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1eKUHPidana;Dakwaan Subsidiair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Besar tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:Hal. 1 dari 6 hal.
Putusan Nomor 781 K/PID.SUS/2018Menyatakan Terdakwa WAHYU SOLIN bin NINJAK terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)batang pohon yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam Dakwaan Primair
Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dipidana penjaraseumur hidup; Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karenadi dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak tedapat cukup alasan untukmemperberat pidana penjara bagi Terdakwa; Judex Facti sudah tepat dalam hal menjatuhkan pidana penjara karenasecara adil bijaksana mempertimbangkan keadaan memberatkan danmeringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf FKUHAP juncto Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman
114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 5 dari 6 hal.
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1154 K/PID.SUS/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — Ir. Hi. M. DIZA NOVIANDI, M.Sc. bin NIAZIE GANI
216 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/20181.SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bandar Lampung tanggal 28 November 2017 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa M.
., M.Sc. alias Dinodibebaskan dalam Dakwaan Primair Turut melakukan Tindak PidanaKorupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair
Diza Noviandi, S.T., M.Sc. alias Dino terbuktisecara sah dan bersalah Turut melakukan Tindak Pidana Korupsimenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana
Sus/2018dibandingkan dengan akibat perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Terdakwa terlibat mengendalikan beberapa perusahaan danterlibat aktif dalam proses pengadaan barang sehingga merupakanrekayasa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c, d, f, danPasal 6 huruf a dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir denganberlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa dan Pasal
Sus/2018TPK/2018/PT.TJK. tanggal 9 Februari 2018 mengenai pidana penjara danpidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 29-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775 K/PID/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — BUDI SUSANTO
195 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), denda keterlambatanPPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp12.982.107,00 (dua belas jutasedmbilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), PPh Pasal 25Hal. 3 dari 91 hal.
No.775 K/PID/2016pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;ATAUKeduaBahwa mereka Terdakwa 1. Budi Susanto dan 2.
Sinar Jaya Wijaya (vide Bukti T33), sehingga telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT dan Pasal 111 ayat (7)UUPT,Kemudian Para Pemohon Kasasi tidak lagi menjabatsebagai pemegang saham PT.
, kasasi ataupeninjauan kembali;Penjelasan Pasal 60 UndangUndang Arbitrase disampaikanjuga oleh ahli Dr.
Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1)UUPT.
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
1501 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
1501 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
Kasih Karunia Kekal sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat(2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Bahwa Penyusunan HPS sebagaimanadimaksud dalam pasal 13 Keppres 80 tahun 2003 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu bahwa pengguna barang/jasamemiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.Bahwa drg.
Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum.3.
2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diuabah dan ditambah denganUndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 tahun 1999 Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke KUHP serta Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No 31 tahun 1999,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 tahun201 tentang perubahan atas UndangUndang No 31 tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 yangdidakwakan
3 jo Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 tahun 2001;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan terhadap Pasal2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklan didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian Negara yang terjadi beralasan kerugianNegara pada suatu ketentuan dan signifikan memperkaya diri sendiri makaditerapkan Pasal 2 ayat (1) sedangkan bilamana kerugian Negara kurang dariRp100.000.000,00 (seratus juta maka
Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatJudex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berpendapat tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana,keberatan kasasi Penuntut Umum dapat beralasan sebagai berikut :2.
Putus : 14-03-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID.SUS/2018 Tanggal 14 Maret 2018 — RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL
834 — 689 — Berkekuatan Hukum Tetap
834 — 689 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal lahir >: 29 Tahun/ 11 November 1986;Jenis kelamin > Lakilaki:Kebangsaan > Lakilaki;Tempat tinggal : Kelurahan Leok Kecamatan BiauKabupaten Buol;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan 14 November2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMIAR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal
Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Buol tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RONAWAN SB.
SIHIRA, SE Alias RONALbersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanadalam
Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti dan status penahananTerdakwa:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor
Putus : 14-06-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 14 Juni 2018 — IMOP SUTOPO, S.E. bin SUDARMAN
324 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
V RT. 004, KelurahanPringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu Barat,Kabupaten Pringsewu;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindakpidana yang diatur dan diancam pidana dalam:KesatuPrimairSubsidair: Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun
2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;: Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus
/2018AtauKedua : Pasal 9 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaAgung tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin
Sudarman terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarmandengan pidana penjara selama 4 (empat
263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak danputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (83) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004
Register : 04-06-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 14-K/PM I-06/AD/Vi/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 — Pratu Kuat Supriyadi
725 — 525
725 — 525
BPKB, kemudian saksi IV menjelaskan bahwamobil tersebut adalah milik orang tua saksi (saksi 1)yang minta bantuan kepada terdakwa untuk menjualmobil tersebut namun sampai dengan saat ini uanghasil penjualan mobil tidak pernah diserahkan olehterdakwa kepada saksi , kemudian saksi IV langsungmelaporkan kejadian tersebut ke kantor SubdenpomVi/2 2 Banjarbaru.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttelah memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanapertama pasal
378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang9Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkanbahwa benar benar mengerti atas Surat dakwaan yangdidakwakan kepadanya.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidakmengajukan eksepsi atau Keberatan.Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwamenerangkan mengakui dan membenarkan telah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditurmiliter atas dirinya dengan memberikan keteranganyang disertai dengan uraian yang cukup
5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana diIndonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatannya secara hukum.Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua WargaNegara Indonesia termasuk yang berstatus INI, dalamhal subyeknya adalah seorang prajurit INI maka padawaktu). melakukan tindak pidana tersebut harus masihMenimbang34berstatus TNI aktifBerdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwadan alat bukti' lainnya dipersidangan
378 KUHP Pasal 190 ayat (1),(4) UU No 31tahun 1997.
Pasal 26 KUHPM . Serta ketentuan perundanganundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenyatakan : 1. Terdakwa .Kuat Supriyadi Pratu,Nrp21030242080783 telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: .Penipuan2. Memidana Terdakwa oleh karenaitu. dengan: Pidana Pokok : penjaraselama 9 (sembilan) bulan.menetapkan selama waktuterdakwa = menjalani penahanandikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.
Putus : 02-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805 K/Pid/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 — YOKI ARLANDO MANALU
132 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agustus 1975;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kavling DKI, Jalan Cengkir IC Blok F.5Nomor 10, RT. 007/011, Kelurahan PondokKelapa, Kecamatan Duren Sawit, JakartaTimur;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 27November 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Alternatif:KESATU : Pasal
374 KUHP;ATAUKEDUA : Pasal 378 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 1 Maret 2018 sebagai berikut:Hal. 1 dari 8 hal.
No. 805 K/Pid/2018Menyatakan Terdakwa YOKI ARLANDO MANALU terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidanaPenipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan Kedua);Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa:Disita dari saksi ARIF SAPUTRA YUSUP:1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Net Nomor : 268/SPH/HMII/IV/13 tertanggal 04 April 2013 tentang penjualan alat
Dengan demikian, permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan denganCara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1427/Pid.B/2017/PN. Jkt.
Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak diterapbkannya suatu peraturan hukum atau peraturanhukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex
Putus : 19-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4363/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Nopember 2020 — PT SUMBER SUBUR SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
266 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
266 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — PT BINTANG TIMUR STEEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterimakarena telah memenuhi ketentuan formal dan mengabulkan seluruhnyapermohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP03177/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan, berdasarkan Pasal
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 27 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000681.99/2018/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP03177/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 22Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, berdasarkan Pasal
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor KEP03177/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karenaPermohonan Wajib Pajak, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan
yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu gugatanPenggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 26-01-2021 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 26 Januari 2021 — Drs. JOHAN ANUAR, S.H., M.M., bin H. NANG AGUS
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-06-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/PID.SUS/2018 Tanggal 4 Juni 2018 — GUSTI M. NORRIS CHANDRA KIRANA bin GUSTI AHMAD
233 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 Ayat(1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun2009.
Hal inididukung fakta persidangan ketika Para Terdakwa ditangkap telahmenggunakan shabu;Dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagimereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelapnarkotika.
Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki,menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakansecara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat(1) atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009,Hal. 6 dari 13 hal.
Hal ini dilakukan dengan maksud dantujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1)atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.
hukuman pasal yangdidakwakan; (3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidakdidakwakan sematamata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilanserta kemanfaatan hukum.
Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 83 /PID.B/2013/PN-SBG Tanggal 27 Juni 2013 — SABRINA Br. PASARIBU.
755 — 483
755 — 483
PASARIBU terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan pasal 378 KUHPidana;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SABRINA Br. PASARIBU selama2 (DUA) TAHUN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap photo copy Surat Ganti Rugi Tanah dari Notaris Sarmin GMunthe an.
(tiga puluh lima juta rupiah), atau setidaktidaknyaseharga lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378KUHPidana ;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa SABRINA Br.
(tiga puluh lima juta rupiah), atau setidaktidaknyaseharga lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah) .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372KUHPidana ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksisaksi yang sebelummemberi keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaan masingmasingyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 Saksi Marihot Simanungkalit, pada
378 KUHP atauKedua : melanggar Pasal 372 KUHP sehingga majelis hakim akan langsungmempertimbangkan seluruh unsurunsur dari dakwaan penuntut umum yang menurutmajelis hakim lebih tepat dan memenuhi unsurunsur yang sesuai dengan faktafaktahukum dipersidangan atas perbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsursebagaimana dalam dakwaan Kesatu dari penuntut umum tersebut yaitu sebagai berikut1.
MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halhal memberatkan dan halhalmeringankan bagi terdakwa yaitu :Halhal yang memberatkan :31e Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Marihot Simanungkalit;Halhal yang meringankan :Terdakwa berlaku sopan di persidangan;Terdakwa berterus terang dipersidangan, dan mengakui perbuatannya sertamenyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Terdakwa merupakan seorang ibu dari 11 (sebelas) orang anaknya yang masihmembutuhkannya ;Mengingat, ketentuan pasal
Register : 25-05-2010 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 9-K/PM I-06/AD/V/2010 Tanggal 17 Juni 2010 — Prada Syafi'i
337 — 333
337 — 333
LatifJumantara mengalami cedera kepala berat danpendarahan sub archonoid berdasarkan visum etrepertum No : VER/106/IX/IGD/RSUU/2009 tanggal 9September 2009 yang dikeuarkan oleh RSUD UlinBanjarmasin dan ditandatangani oleh dr ArdikLahdimawan, Sp.BS.Berpendapat, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam Pasal 359 KUHP atau pasal 360Ayat (1) KUHPBahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkanbahwa
2sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 MKUHPadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana diIndonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatannya secara hukum.Subyek Hukum tersebut adalah meliputisemua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatusTNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNImaka pada waktu) melakukan tindak pidana tersebutharus masih berstatus TNI aktif.Berdasarkan keteranganpara Saksi dan Terdakwa serta alat bukti' lainnyadipersidangan
Olehkarenanyalah berdasarkan ajaran ilmu pengetahuanhukum pidana sebagaimana pasal 2, 3 dan 4 KUHP denganistilah een ieder dengan terjemahan = (barangsiapa/setiap orang) pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukumtindak pidana yaitu~ tidak lain adalah Terdakwatersebut.Dengan demikian berdasarkan uraiantersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsurkesatu).
Oleh karena itu pasal 359 KUHP masihrelevan digunakan dalam penjatuhan pidananya (S.R.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya,Hal 513514)Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur KeduaKarena Kealpaanya menyebabkan matinya orang laintelah terpenuhiBahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta fakta yang diperoleh dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapatcukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwabersalah melakukan tindak pidanaKarena kealpaannya
SIM, sehingga demi kemanfaatannya danuntuk melengkapi surat surat kendaraan makadikembalikan kepada Terdakwa, dan perlu. ditentukanstatusnya.Bahwa oleh karena bukti suratsurat tersebut berkaitan erat dan bersesuaian dengantindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan jugamerupakan kelengkapan berkas perkara ini untuk STNKasli dan Sim C asli maka dikembalikan kepada yangpaling berhak, dan untuk bukti surat surat selebihnyatetap dilekatkan dalam berkas perkara ini, dan perluditentukan statusnya.: Pasal
Putus : 30-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 30 Nopember 2022 — EKO HARTANTO RIMBA anak dari LIM KOK YONG
265 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
265 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 109/PID.B/2014/PN.SBG Tanggal 16 Juni 2014 — HENNY GRESIA Br. MARBUN
386 — 141
386 — 141
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHP.ATAUKEDUA : Bahwa Ia terdakwa HENNY GRESIA BR MARBUN pada hari Senin tanggal 02 Desember2013 sekira pukul 12.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013,bertempat di Jalan SM Raja No 61 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, KotaSibolga tepatnya di Toho Motor, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalamwilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja dengan melawan
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP.
rupiah).e Bahwa suami terdakwa yang bernama PINTONIA MANALU mengetahui jika terdakwatelah melakukan penggelapan uang milik PT TIAM dan PINTONIA MANALU juga ikutmenikmati uang hasil penggelapan tersebut.Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini halhal yang sudah termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan alternatifsebagai berikut :1 Kesatu : Melanggar pasal
374 KUHP ; atau2 Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP ;Yang selanjutnya oleh Penuntut Umum, terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidanamelanggar pasal 374 KUHP dalam dakwaan kesatu ;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan mana dariPenuntut umum yang paling memenuhi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yangpembuktiannya adalah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan ;1 Barang Siapa;2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang
TIAM kepada terdakwa selaku staf administrasi untuk diberikan kepada Debt Collector namunditagih sendiri oleh terdakwa dan uangnya tidak disetorkan kepada kasir ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ketiga Yangdilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja ataukarena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsurunsur dari pasal 362 KUHPidana tersebut diatas,
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1287/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GUNUNG MELAYU
176 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1287/B/PK/Pjk/2019KEP352/WPJ.26/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00007/204/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013,atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79998/PP/M.XIVA/13/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum
tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP352/WPJ.26/2014tanggal 4 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli2011 Nomor 00007/204/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PTGunung Melayu, NPWP 01.200.619.3.115000, beralamat di Bandar Pulau,Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, sehingga perhitungan pajakmenjadi
sebagai berikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 1.216.145.580,002 PPh Pasal 26 Yang Terutang 99.668.333,003 Kredit Pajak 99.668.333,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar NIHIL Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 28 April 2017
Revenue & Customs Financial SectorLondon pada tanggal 13 Januari 2010 dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 26 dan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan juncto P3BIndonesia Inggris juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 27 ViennaConvention juncto
Pasal 38 International Court of Justice;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil)
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1622/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
257 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00632/KEB/WPJ.19/2016tanggal 28 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Juli2012 Nomor 00019/541/12/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama:PT Pindo Deli Pulp and Papermills, NPWP 01.001.855.4092.000,beralamat di: Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan M.
H.Thamrin Kav. 22 No. 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.348.762.426,00Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang Rp 100.316.904,00Kredit Pajak Rp 100.316.904,00PPh kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00632/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 September 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Juli 2012Nomor 00019/541/12/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atasnama PT Pindo Deli Pulp And Papermills, NPWP01.001.855.4092.000, beralamat di Sinar Mas Land PlazaMenara 2 Lantai 9, Jalan M.H.
29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 15 UndangUndangPajak Penghasilan.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatHalaman 5 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1622/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.348.762.426,00Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang Rp 100.316.904,00Kredit