Ditemukan 2675953 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-07-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 31 Januari 2019 —
Tergugat:
1.HARYADI
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
182 — 89

  • Tergugat:
    1.HARYADI
    2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualcq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jl.H.R. Rasuna Said Kav. 89 Kuningan, Jakarta Selatan 12940,dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hakim, SH., MHum., NovaSusanti, SH., Dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merekdan Indikasi Geografis, Direkorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Hal. 1 dari 81 Hal.
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN ENDE Nomor 5/Pdt.G/2021/PN End
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penggugat:
Mujafar
Tergugat:
Siti Saudah
Turut Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan RI, Cq. Kepala BPN Wil. NTT, Cq. Kepala BPN Kab. Ende
121 — 0
  • Penggugat:
    Mujafar
    Tergugat:
    Siti Saudah
    Turut Tergugat:
    Pemerintah RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan RI, Cq. Kepala BPN Wil. NTT, Cq. Kepala BPN Kab. Ende
Pengadilan PN SORONG
Register : 26-01-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 27 Februari 2019 —
510 — 487
  • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi kepada Penggugat atas penguasaan atau penggunaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah kabupaten Sorong, yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) ;6.
    Perdata : SULAEMAN SUU melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong di Km. 24 Aimas Sorong
    Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di JakartaCq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq BupatiKabupaten Sorong di Km. 24 Aimas Sorong. SebagaiTergugat ;2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI di Jakarta Cq Kanwil Tenaga Kerja danTransmigrasi di Manokwari Cq Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sorong di Km. 24 AimasSorong.
    ESAU KLAWENBahwa saksi dihadirkan dalam persidangan iniuntuk memberikan keterangansehubungan dengan masalah sengketatanah transmigrasi karena tanah milikPenggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah;halaman 43 dari 81 hal.
    Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PNBahwa batas tanah dari lokasi tanah transmigrasi adalah dari Km.17 sampaiKm.20 dan tanah saksi juga ada yang dipakai oleh pemerintah untuktransmigrasi, tettapi tidak ada penggantian dari pemerintah;Bahwa di Km.17 sampai dengan Km.20 masih berlaku hukum adat dan margayang punya tanah di Km.17 sampai dengan Km.20 adalah marga Osok,sedangkan marga Suu memiliki tanah adatdi Km.20 ke atas;Bahwa saksi tidak tahu di Km. 20 keatas ada lokasi transmigrasi atau tidak ;Bahwa batas
    SIMSON SUUBahwa saksi dihadirkan dalam persidangan iniuntuk memberikan keterangansehubungan dengan masalah tanah adat milik Penggugat yang digunakansebagai lokasi transmigrasi olen Pemerintah Daerah, namun hakhak adanyatidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan belum ada pelepasan secara adatdan tidak ada pemberian ganti rugi dari Pemerintah Daerah;Bahwa program transmigrasi diadakan di Aimasmulai tahun 1977 sampai tahun1979;Bahwa luas dari tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkarakurang
    Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bahwakalau pemerintah telah mengambil hak tanah melewati dari batas tanahyang ditentukan,pemerintah harus membayar ganti rugi pada marga/orangyang tanahnyadiambil ; Bahwa SIPAl APNER BISULU masih menjabat sebagai ketua Dewan AdatMalamoi dan pendeta SAPISA juga menjabat sebagai Ketua Dewan AdatMalamoi ; Bahwatugas dari SIPAl APNER BISULUadalah menjalankan tugastugas yangberkaitan dengan masalah adat sedangkanpendeta SAPISA menjalankantugastugas yang berkaitan dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-08-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 13 Desember 2022 — MANGGALA PUTRA PERKASA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUMHAM R.I Cq DITJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
106 — 0
  • MANGGALA PUTRA PERKASA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUMHAM R.I Cq DITJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 15-05-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 17 Januari 2018 — MUNAWAR YUNUS Lawan: 1.DRa CUT LAILAWATI 2.Cq Gubernur Aceh Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
138 — 65
  • MUNAWAR YUNUSLawan:1.DRa CUT LAILAWATI2.Cq Gubernur Aceh Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2011 — Putus : 18-07-2011 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Juli 2011 — VIVIANA LESTARI >< Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) Jakarta III,Cs
99 — 26
  • VIVIANA LESTARI >< Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) Jakarta III,Cs
    Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cqDirektur Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara ( KP2LN ) Jakarta Ill, alamat JI. Prapatan No.10, Jakarta Pusat(10410) dahulu disebut JI.Kwitang, untuk selanjutnya disebut disebut sebagaiTergugat I.2. IRWAN CHANDRA NEGARA, alamat JI. Prof. Dr Hamka No. 08, RT / RW 001,Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Il.3.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lsm
Tanggal 18 Juli 2019 — U FINANCE INDONESIA
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam Cq Kejaksaan Negeri Lhoksumawe Cq Jaksa Penuntut Umum
87 — 48
  • U FINANCE INDONESIA
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam Cq Kejaksaan Negeri Lhoksumawe Cq Jaksa Penuntut Umum
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 11-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PT PADANG Nomor 121/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 11 September 2017 — ,CS LAWAN Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi , cq.Direktorat Kelembagaan, cq.Kopertis Wilayah X, cq. Kuasa Pengguna anggaran Kopertis Wilayah X Sumbar, CS
83 — 33
  • ,CS LAWAN Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi , cq.Direktorat Kelembagaan, cq.Kopertis Wilayah X, cq. Kuasa Pengguna anggaran Kopertis Wilayah X Sumbar, CS
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi , cq.Direktorat Kelembagaan, cq.Kopertis Wilayah X, cq. KuasaPengguna anggaran Kopertis Wilayah X Sumbar, bertempat tinggal di Jln.Khatib Sulaiman di Padang. , sebagai Tergugat I/Terbanding I.;. PT. Asuransi Bangun Askrida cq. Ka. Cabang Padang PT. Asuransi BangunAskrida Jl. Pemuda NO. 29 C Padang, sebagai Tergugat 2/Terbanding 2.;Direktur Utama PT.
    Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT meminta, agar Jaminan Uang mukatersebut harus dari Bank Umum dan diperkuat pula oleh SMS dari Sadr.Ganefri Ketua Kopertis Wilayah X pada jam13;55;19 tanggal 19 November2015 yang berbunyi bahwa sesuai pengarahan KPKN, Jaminan UangMuka harus menggunakan Bank Pemerintah sehingga PENGGUGATterpaksa harus membuat Permohonan baru kepada Bank Umum untukmeminta Jaminan Uang Muka sebagai pengganti Jaminan Uang mukaUnconditional yang berasal dari Assuransi Bangun Askrida CabangPadang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/Pdt/2017
Tanggal 6 September 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic) vs FAISAL TIRO, dalam Jabatannnya selaku Direktur Cabang PT. HANDARU ADHIPUTRA,
165 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNURACEH, CQ. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic) vs FAISAL TIRO, dalam Jabatannnya selaku Direktur CabangPT. HANDARU ADHIPUTRA,
    pemerintah yang memberlakukan moratorium Material Galian C,sesuai dengan Berita yang dilansirkan pada Harian Serambi Indonesia edisiterbitan tanggal 9 November 2014 dan pada RRI News Portal serta SuratNomor 011/SPTMJ/IX/2014 tanggal 12 November 2014 yang akandibuktikan dengan Bukti kode P14, P15 dan P16, maka Penggugat telahberkalikali mengajukan permintaan kepada Tergugat Il untuk melakukanadendum perpanjangan jangka waktu kontrak dan optimalisasi (Rescoupingcontract) yang akan Pengugat buktikan
    Dengan demikiantindakan pemutusan kontrak secara diamdiam dan sepihak yang dilakukanTergugat Il dan/atau Tergugat Ill ternadap Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah;29.Bahwa tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan 4 (empat) Unit KamarOperasi pada RSUD ZA Banda Aceh tersebut adalah bukan disebabkan olehfaktor Penggugat, melainkan disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri dankebijakan Pemerintah serta disebabkan oleh beberapa faktor yang dilakukanoleh Tergugat
    Nomor 585 K/Pdt/2017Tergugat II dan Ill terlambat menyerahkan gambar final yang dibuat olehperusahaan Jasa Konsultan Perencana kepada Penggugat;Penggugat baru dapat melaksanakan pekerjaan itu setelah 1 bulanKonstruksi Sarang Labalaba (KSLL) diselesaikan lebih dahulu oleh PT.Katama Surya Bumi yang memiliki hak paten;Adanya pemberlakukan Kebijakan Pemerintah (moratorium) tentanglarangan pengambilan bahan material galian (moratorium) dalam masakontrak;Adanya aksi mogok aktifitas pembangunan material
    Nomor 585 K/Pdt/2017delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus duapuluh dua rupiah) secara otomatis kembali kepada kas negara.Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama (amarNomor 5) Judex Facti pada pokoknya menyatakan tidak selesainyapekerjaan tersebut adalah sematamata disebabkan oleh sifatpekerjaan itu sendiri, faktor kebijakan pemerintah dan beberapafaktor yang dilakukan oleh Tergugat I, Il dan Ill.
    Sengketa yangtimbul dari suatu kontrak konstruksi antara pemerintah yangdiwakili oleh PPK dan pihak penyedia merupakan sengketakeperdataan oleh karena ketika pemerintah melakukan suatutindakan dalam lapangan keperdataan dan tunduk padaketentuan hukum perdata. Pemutusan kontrak secara sepihaktentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telahditentukan dalam syaratsyarat umum kontrak.
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 13 / Pdt.G / 2013 / PN.BEKASI
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemerintah Rl cq. KAPOLRI cq KAPOLDA METRO JAVA cq. KAPOLRES BEKASI sebagai Turut Tergugat
104 — 28
  • Pemerintah Rl cq. KAPOLRI cq KAPOLDA METRO JAVA cq. KAPOLRES BEKASI sebagai Turut Tergugat
    Pemerintah RI cq. KAPOLRI cq KAPOLDA METRO JAVA cq.KAPOLRES BEKASI ;Selanjutnya disebut .............
    permohonan renovasi yangdiajukan oleh TERGUGAT karena bangunan dapur tersebut melanggar garissepadan bangunan, dan juga bangunan itu tidak dipersiapkan dandirencanakan untuk dibangun dengan bangunan baru secara bergandeng(ditempel langsung) sehingga PENGGUGAT hanya mengijinkanTERGUGAT melaksanakan pekerjaan pagar setinggi 180 cm yang diajukandalam permohonan tersebut (BuktiP.4) lagipula renovasi denganpenambahan bangunan baru yang mengakibatkan bangunan awal berubahbentuk diharuskan memiliki izin dari Pemerintah
    Hal tersebut telah sama dan sesuai dengan gambar kerja (bestek)yang dibuat oleh konsultan independen sebagaimana telah dijelaskan kepadapihak pemerintah (Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat)dan induk organisasi pengembang (RED);Bahwa walaupun PENGGUGAT telah menanggapi complain TERGUGATtersebut dengan baik dan proporsional, namun TERGUGAT tetap menuduhdan melaporkan PENGGUGAT seolaholah PENGGUGAT telah melakukan13.14.15.penipuan kepada khalayak ramai, yaitu: DPRD Bekasi, Komisi V DPR
    Demikian juga adanya kerugian immaterial dari harga diriPENGGUGAT dan karyawankaryawannya yang terganggu akibat tuduhanyang tanpa bukti dilaporkan oleh TERGUGAT dalam pertemuanpertemuanresmi maupun tidak resmi dari lembagalembaga formal baik pemerintahmaupun non pemerintah sehingga PENGGUGAT mengalami tekanan mental(stress), kerugian fmansial, waktu dan tenaga.Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, perbuatan TERGUGAT yangtelah merenovasi bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripengembang
    (PENGGUGAT) dan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dari pemerintah setempat dengan membangun diatas struktur awal sehinggamenambah berat beban konstruksi yang berakibat pada keretakankeretakanpada bangunan lama adalah kesalahan dan kecerobohan TERGUGAT yangsudah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga seharusnyamenjadi tanggung jawab TERGUGAT pribadi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/Pdt/2008
Tanggal 17 September 2008 — WAKILAH binti SOETOREDJO,, dkk : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TENGAH yang sekarang menjadi DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH, dk
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WAKILAH binti SOETOREDJO,, dkk : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TENGAH yang sekarang menjadi DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH, dk
    PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq.DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWATENGAH yang sekarang menjadi DINAS PENGELOLAANHal 1 dari 13 hal. Putusan No. 384 K/Pdt//2008SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH. beralamatdi Jalan Madukoro Blok AABB, Semarang,2. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWATENGAH, beralamat di Jalan Pahlawan No. 9, Semarang,para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan Il / paraTerbanding ;dan1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA cq.
    PEMERINTAH KABUPATEN PATI cq.
    KILANG SAWOENG;Bahwa tanpa didahului adanya perbuatan hukum berupa pembebasanhak atas tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 15Tahun 1975, Tergugat sebagai Instansi Pemerintah secara melawan telahmengajukan permohonan hak pakai atas tanah sengketa kepada GubernurJawa Tengah (Tergugat Il), dan selanjutnya Gubernur Jawa Tengah (Tergugatll) tanpa melakukan penelitian dengan saksama atas status kepemilikan tanahsengketa pada tanggal 20 September 1985 telah menerbitkan Surat KeputusanHal
    Pemerintah WilayahKecamatan Pati cq. Pemerintah Kelurahan Pati Kidul dan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Tengah cq.
    DAIVHP/506/V1123/85 tanggal 20 September 1985, objek gugatan tersebutmerupakan objek gugatan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusantersebut diterbitkan oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Tengah atasnama Gubernur dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yangsedang menjalankan tugas urusan Pemerintah berdasarkan PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu melaksanakan Peraturan MenteriHal 8 dari 13 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-06-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1788 K/PDT/2005
Tanggal 13 Juni 2008 — MARIE TAYLOR ; JACOEB SOEPYAN ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (BPULN) cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KANWIL III JAKARTA, dkk.
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARIE TAYLOR ; JACOEB SOEPYAN ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (BPULN) cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KANWIL III JAKARTA, dkk.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA (BPULN) cq. KANTOR PELAYANANPENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KANWIL IllJAKARTA Il, berkedudukan di Jalan Dr.
    Tahun 1960 maka Bank Pemerintah wajib menyerahkanpenyelesaian penagihannya kepada BUPLN/KP3N. Berdasarkan surat No.20/1586/Kredit tanggal 2 September 1988 maka TERGUGAT IV telahmenyerahkan penyelesaian penagihannya kepada TERGUGAT V. Dengan telahdiserahkannya pengurusan piutang macet tersebut kepada TERGUGAT V makasesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Surat Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. KEP271/MK/74/1971 tanggal 26 April 1971 jo.
    No. 1788 K/Pdt/2005selama 20 tahun, sehingga perbuatan Tergugat perbuatan melawan hukum.Dan tuntutan kerugian tidak dikabulkan terhadap Penggugat karena tidakmerinci kerugian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : MARIE TAYLOR dan kawan, Pemohon Kasasi Il :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cg.
    JOCOEB SOEPYAN, Pemohon Kasasi ll: PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (BPULN) cq.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 08-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sit
Tanggal 21 September 2023 — Penggugat:
Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Dalam Hal ini Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo
2.Dra. Hj. Umi Maslahah
50 — 16
  • Penggugat:
    Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo
    Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia Dalam Hal ini Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo
    2.Dra. Hj. Umi Maslahah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 675/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Maret 2020 — KK
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJATI DKI JAKARTA Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
32 — 14
  • KK
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJATI DKI JAKARTA Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 15-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 16 Juni 2021 — Chapter 4 Corp >< HUSEIN THAMRIN ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
1043 — 537
  • Chapter 4 Corp >< HUSEIN THAMRIN ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 31-07-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pdt.Plw/2013/PN Bna
Tanggal 5 Februari 2014 — OTO MULTIARTHA MELAWAN 1.JANNES H.SILITONGA, S.H, DKK 2.PEMERINTAH RI CQ.KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BANDA ACEH CQ. KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM
113 — 20
  • OTO MULTIARTHAMELAWAN1.JANNES H.SILITONGA, S.H, DKK2.PEMERINTAH RI CQ.KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BANDA ACEH CQ. KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 17-03-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN AMBON Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Amb
Tanggal 2 Nopember 2023 — Said Assagaff
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
2.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Selaku Pengelola Barang Milik Daerah)
3.YAYASAN PENDIDIKAN POI TEK AMBON
Turut Tergugat:
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU di Ambon cq.
84 — 62
  • provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

  • Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan rekomendasi administrasi dari TURUT TERGUGAT 3 sebagaimana tersebut dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :

    1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 287 Tahun 2017 tentang Tukar-Menukar Tanah dan Ganti Rugi Bangunan Antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Yayasan Pendidikan Poi Tek Ambon, tanggal 27 November 2017;
    2. Perjanjian Tukar-Menukar Tanah dan Ganti Rugi Bangunan antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Yayasan Pendidikan Poi Tek Ambon, tanggal 2 Desember 2017; dan
    3. Berita Acara Serah Terima Nomor 640-68 Tahun 2017 tentang Serah Terima
    Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Maluku dengan Yayasan Pendidikan Poi Tek Ambon, tanggal 2 Desember 2017.
    Memerintahkan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk melaksanakan isi rekomendasi Administrasi dari TURUT TERGUGAT 3 sebagaimana dimaksud dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU TAHUN ANGGARAN 2017 dan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN NOMOR 01.C/HP/XIX.AMB/05/2018 yang dalam angka 2 tentang TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN YAYASAN PT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
    Memerintahkan kepada TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk mengembalikan status hukum mengenai Hak dan Kewajiban antara TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 terkait dengan Tukar-Menukar Tanah dan Ganti Rugi Bangunan antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Yayasan Pendidikan Poi Tek Ambon ke keadaan semula apabila terhadap evaluasi pelaksanaan rekomendasi dari TURUT TERGUGAT 3 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.

    6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

    7.

    Said Assagaff
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
    2.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Selaku Pengelola Barang Milik Daerah)
    3.YAYASAN PENDIDIKAN POI TEK AMBON
    Turut Tergugat:
    3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
    4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU di Ambon cq.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 488/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 18 Maret 2020 — Pemohon:
1.WIE LIANG
2.INGE SILVINA CHAN
24 — 10
  • permohonan para Pemohon ;
  • Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan seorang anak bernama PRINCE LOUIS TEBIANTORO, lahir di Surabaya pada tanggal 12 September 2000, Jam 11.58 Wib anak laki-laki dari seorang ibu bernama INGE SILVINA CHAN sebagai anak yang diakui dan disahkan dalam perkawinan WIE LIANG dan INGE SILVINA CHAN sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah
    Kota Surabaya Nomor 3578-KW-08012020-0003 tertanggal DELAPAN JANUARI DUA RIBU DUA PULUH ;
  • Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk mencatatkan pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut diatas sebagaimana ketentuan yang berlaku serta memperbaiki status anak para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil ( Warga Negara Indonesia ) Pemerintah Kota Surabaya No
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 12-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 100
  • Matius Pare, Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Maret 2011 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kediri pada tanggal 7 Maret 2011, sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, Nomor 52/III/2011, dikeluarkan pada tanggal 4 November 2011, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, putus karena perceraian;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan
    salinan putusan ini, bilamana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam tahun yang sedang berjalan dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kediri agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
  • Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1.
    Perkawinan, yangmenyatakan: Suami Isteri wajib mencintal, hormat menghormati, setia danmember bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana adalah rnewujudkankebahagiaan lahir batin di antara suami istri, dan anak, namun mengingatkeadaan yang dialami Penggugat, Tergugat, dan anak mereka sudah tidakdapat dipertahankan maka hal tersebut bukanlah keadaan idealsebagaimana menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
    Sby.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makatuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putuskarena perceraian, telah memenuhi syarat menurut hukum, sebagaimanaketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PPNo. 9 Th. 1975), sehingga tuntutan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Th.1975 jo.
    25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjukberkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, makaMajelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabayaatau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan putusan ini, bilamana telahmempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Pemerintah
    Kota Surabaya dan kepada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Pemerintah Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa adapun pencatatan perceraian ke DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dilakukan sendiri olehpihakpihak/ suami istri yang bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat(1), (2), (3) dan (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar hak asuhanakanak
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atauwakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan putusan ini, bilamana telahmempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Pemerintah Kota Surabaya agar dicatat pada Register Akta Perceraiandalam tahun yang sedang berjalan dan kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kediri agar dicatat pada bagian pinggir daridaftar catatan perkawinan;5.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 06-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 760/Pdt.P/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — Diah Ajeng Wardhani
27 — 2
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya nomor : 22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubah menjadi Maria Veronica Diah Ajeng Wardhani ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya (yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya) untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;4. Membebankan biaya permohonan Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
    Bahwa untuk perubahan nama, diperlukan Catatan Pinggir dalam Daftar Kelahiran Tahunyang sedang berjalan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya(yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya) harus terlebihdahulu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;7.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya nomor :22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapan puluhdelapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubah menjadi MariaVeronica Diah Ajeng Wardhani ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KotamadyaSurabaya (yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya)untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut diatasdalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;4.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya nomor :22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubahmenjadi Maria Veronica Diah Ajeng Wardhani ;3.