Ditemukan 457982 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 11-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/TUN/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;
428 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 29-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/KI/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
389 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    PUTUSANNomor 436 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROBERT SUDJASMIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Unit 0131A,RT. 001 RW. 010, Menteng Atas, Setia Budi, JakartaSelatan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja
    Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor28/G/KI/2021/PTUNJKT tanggal 26 April 2021 dan menguatkan PutusanKomisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 046/X/KIPPSA/2018tanggal 21 Desember 2020;3. Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia untuk memberikan seluruh informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dariperkara ini;Halaman 2 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/KI/2021tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundangundangan lainyang terkait;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ROBERTSUDJASMIN;2.
    Administrasi kasasi Rp 480.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Simbar Kristianto, S.H.NIP 19620202 198612 1 001Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/KI/2021
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 16-06-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN LARANTUKA Nomor 43/PID.Sus/2015/PN Lrt
Tanggal 1 Juli 2015 — SHUAIFIN BETHAN Alias TATA ;
64 — 12
  • Menyatakan Terdakwa I SHUAIFIN BETHAN Alias TATA, Terdakwa II SHUAIFAN BETHAN Alias ADE FERDI dan Terdakwa III ANDRIYANI AliasANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ; 3.
    SHUAIFIN BETHAN Alias TATA ;
    Nama lengkap : SHUAIFIN BETHAN Alias TATA ;2. Tempat lahir : Larantuka ;3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 26 Februari 1989 ;4. Jenis kelamin : Lakilaki ;5. Kebangsaan : Indonesia ;6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka,Kabupaten Flores Timur ;7. Agama : Islam ;8. Pekerjaan : Sopir ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1. Penyidik berdasarkan surat No.
    Menyatakan Terdakwa SUAFIN BETHAN Alias TATA, Terdakwa IlSHUAIFAN BETHAN Alias ADE FERDI, dan Terdakwa III ANDRIYANI AliasANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170~~~ Ayat (1) KUHP.2.
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUAFIN BETHAN Alias TATA,Terdakwa II SHUAIFAN BETHAN Alias ADE FERDI, dan Terdakwa IllANDRIYANI Alias ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanandengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3.
    memukul saksi MUHAMMAD SALEH ASIS Alias Aul(korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan TerdakwaSHUAIFIN BETHAN Alias TATA dari arah samping kiri korban yang mengenaipipi sebelah kiri.
    Lalu Terdakwa SHUAIFIN BETHAN Alias TATA juga menendangkorban dengan menggunakan kaki kanannya dari arah belakang sebanyak 1(satu) kali sehingga korban terjatuh. Saat korban bangun Terdakwa ANDRIYANIAlias ANDI memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalantangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut korban.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kewenangan Pengadilan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kata Kunci : Hukum acara; Kompetensi absolut; Kewenangan pengadilan; Pengadilan Tipikor; Pengadilan Tata Usaha Negara
PIDANA UMUM/A.2/SEMA 3 2015
1195 — 0
  •  Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha NegaraDi dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada ... [Selengkapnya]

  •  Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha Negara

    "text-align: justify; margin-left: 32.75pt;">Di dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.
    Ketika prosesperkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang adaatau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata UsahaNegara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalansedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk pada PERMANo. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur PenyalahgunaanWewenang.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
165 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 09-05-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PDT/2012/PTK
Tanggal 9 Mei 2012 — FRANS MENA, Cs. vs DEWA MADE TATA, Cs.
81 — 45
  • FRANS MENA, Cs. vs DEWA MADE TATA, Cs.
    Kelurahan Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang d alamhal ini memberi Kuasa kepada IRUFRANSISKUS, SH Advokat/Pengacara beralamatKampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Baratberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei2011 yang dibuat dan ditanda tangani serta telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLabuan Bajo dalam Nomor : 03/ SK.PDT /2011/PN.LBJ tertanggal 04 Mei 2011, semulaTERGUGAT I sekarangPEMBANDING ;MELAWAN:DEWA MADE TATA
    Baru), Desa Labuan Bajo (sekarang Desa Gorontalo),KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai (sekarang kabupaten ManggaraiBarat), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.684, luas 306 m2yang telah dibalik nama a/n.DEWA MADE TATA (in casuPenggugat), dengan batas batas sebagai berikutTimur : berbatasan dengan jalan raya ;Barat : berbatasan dengan tanah milik H.
    Tergugat I /Pembanding pada tanggal 19 Desember 2011, Penggugat / Terbandingpada tanggal 19 Desember 2011, Tergugat II / Turut Terbanding I padatanggal 19 Desember 2011, Tergugat III / Turut Terbanding IIpada tanggal 19 Desember 2011, Turut Tergugat I / Turut TerbandingIll pada tanggal 20 Desember 2011 dan Turut Tergugat II / TurutTerbanding IV pada tanggal 2D Desember Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I /Pembanding,.....Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
257 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 4405/50/XIl, tanggal 7 Desember 2017perihal Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan TolMedanBinjai;3.
    Gugatan Penggugat error in objecto;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 51/G/2018/PTUNJKT, tanggal 25 September 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 311/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal2 Februari 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2019, kemudianterhadapnya
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 4405/50/XIl, tanggal 7 Desember 2017 perihalPenyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol MedanBinjai;4.
    suatu Keputusan Tata UsahaNegara, namun dengan mendasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 1 angka 5Juncto angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan DanPenitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka pokokpersengketaannya adalah mengenai ketidaksepakatan dengan besaranganti
    Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas namaPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
415 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
    PUTUSANNomor 410 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kabayoran Baru, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SkuHK.03.02/V1I/2019
    atas areal seluas 4.847,18 Ha sesuai denganRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 04/PPT/B/2016, tanggal 23Agustus 2016;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara tata usaha negara ini;Halaman 2 dari 9 halaman.
    PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Oktober 2019 Nomor126/G/2019/ PTUNJKT;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:Halaman 3 dari 9 halaman.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERIAGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 339/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Februari2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 126/G/2019/PTUNJKT., tanggal 3 Oktober 2019;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/2020MENGADILI SENDIRI:1.
    Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Simbar Kristianto, S.H.NIP 19620202 198612 1 001Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 25-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484K/TUN/2007
Tanggal 5 Maret 2008 — TOTO SUTARSONO ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) JAKARTA TIMUR
82 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 K/TUN/KI/2020
Tanggal 1 Oktober 2020 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
454 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
    PUTUSANNomor 423 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONEISA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2
    Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut, TermohonKeberatan mengajukan eksepsi bahwa gugatan keberatan tidak jelas/kabur(obscure libel) dan tidak beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa Keberatan tersebut ditolak olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor12/G/KI/2020/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi pada tanggal
    Putusan Nomor 423 K/TUN/KI/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 12/G/KI/2020/PTUN.JKT tanggal 4 Mei 2020, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2020;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/KI/2020MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahuluTermohon Informasi;2. Menolak Permohonan Informasi dari Termohon Keberatan/dahuluPemohon Informasi;3.
    Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/KI/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/KI/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
201 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2006 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51K/TUN/2000
Tanggal 24 Mei 2006 — Seuwito ; vs. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah menerapkan hukumkarena putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran baik secaraformil maupun secara materiil ;2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah menerapkan hukumkarena membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yangsudah tepat / benar menurut hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;3.
    Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah dantidak beralasan menurut hukum, sebab terang terangan dan meyakinkan menuruthukum telah terjadi kecurangan saat pelaksanaan Pilkades dan hal ini dapatdibuktikan ;5.
    PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.
    PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 27-01-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2022
Tanggal 22 Maret 2022 — ,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
164 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
624 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
    PUTUSANNomor 61 PK/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.,jabatan Plt.
    Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruangdan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selaku Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 28/Sku100.PN.04/VIII/2019, tanggal 5 Agustus2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanFOREST WATCH INDONESIA (FWI), tempat kedudukan di JalanSempur Kaler Nomor 62 Bogor, Jawa Barat (16129), yang diwakilioleh Soelthon Gussetya Nanggara, jabatan Direktur EksekutifPerkumpulan Forest Watch Indonesia;Termohon Peninjauan
    TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 2/G/KI/2016/PTUNJKTtanggal 14 Desember 2016, kemudian di tingkat kasasi putusan tersebutdikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 121 K/TUN/2017,tanggal 6 Maret 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL SH.NIP. : 195409241984031001 Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
300 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    PUTUSANNomor 565 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT. TAMAN HARAPAN INDAH, tempat kedudukan diIntiland Tower, Penthouse Floor, Jalan Jenderal SudirmanKavling 32, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ir. SuhendroPrabowo, jabatan Direktur Utama dan Archied Noto Pradono,jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Atau Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain,Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Eksepsi Penggugat Tidak Berkualitas;2.
    ., tanggal 21 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusantersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,dengan Putusan Nomor 120/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan padaHalaman 2 dari 6 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 120/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020, untuk seluruhnya;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor159/G/2019/PTUNJKT, tanggal 21 Januari 2020;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-05-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05G/HUM/2000
Tanggal 30 Mei 2007 — DJAYA BUDI SANTOSO, SE ; BUDI PERWIRA ; vs. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TENGAH,
57 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/TUN/TF2023
Tanggal 20 Juni 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
166 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 20-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
127 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-01-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2022
Tanggal 7 April 2022 — MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
573 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-03-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344K/TUN/2005
Tanggal 13 Maret 2007 — WALIKOTA MEDAN ; vs. TJEN TEK YUNG ; LIE HOA ; HERMAN ; Dkk
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap