Ditemukan 4676045 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal 1. salah menerapkan hukum; 2. tidak mengadili sebagaimana mestinya; Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwaan kedua Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwa kesatu Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 88 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
107 — 18
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 12-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 214/Pdt.G/2019/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
80 — 32
  • Semula sebagai Penggugat sekarangsebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara tersebut;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamsalinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA. JPtanggal 7 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal1441 Hijrah, yang amarnya berbunyi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 93 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
97 — 20
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
    C / 2014 / PN.Kds* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri KudusMengingat Undangundang yang bersangkutanMENGADILIMenyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringansebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).Diputuskan pada hari ini Selasa
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 94 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
99 — 13
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
    C / 2014 / PN.Kds* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri KudusMengingat Undangundang yang bersangkutanMENGADILIMenyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringansebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).Diputuskan pada hari ini Selasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
5439 — 3789 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nama : PATRIALIS AKBAR;Tempat Lahir : Padang;Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/31 Oktober 1958;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Cakra Wijaya V Blok P Nomor 3Komplek Diskum Cipinang Muara,Jakarta Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa denganDakwaan Alternatif sebagai berikut:Pertama :Atau;KeduaPerbuatan Terpidana sebagaimana
    diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 11 juncto Pasal 18
    UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi /unctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penunitut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi
    Menyatakan Terdakwa Paitrialis Akbar telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c junctoPasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Lagi pula bukti ini sudah masuk bagiandalam dokumen berkas perkara;Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana pada a.d.2. mengenai adanya pertentangan antarasatu putusan dengan putusan yang lain, juga tidak dapat dibenarkankarena alasan perbedaan atau pertentangan yang didalilkan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum dan tidakmemenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2)Huruf b Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;Bahwa
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 02-12-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Pti
Tanggal 16 Desember 2019 — HADI SUKOCO
46 — 12
  • pertimbangan hukum yang teruraidiatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa cukupberalasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
1291 — 1036 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa:Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;b.
    Jumlah Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp2.152.328.435,00Bahwa Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang RIHal. 15 dari 53 hal. Put.
    AHMAD ISAterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaanPrimair Jaksa/Penuntut Umum;
    Nomor 1987 K/PID.SUS/2016UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakimtidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalamPasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya
    AHMADISA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 05-04-2018 — Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA.JK
PENGGUGAT melawan TERGUGAT
58 — 9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — YAFET YIKWA;
447 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • Penggunaan danaPNPM yang dipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebutdi atas adalah tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasanPNPM Mandiri Tahun 2012.
    mengadili sebagaimanamestinya atau dengan kata lain cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan UndangUndang sebagaimana dimaksud dalam pasai 253 ayat (1)huruf b KUHAP:Hal. 139 dari 180 hal.
    dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur melawan hukumdinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat.
    Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yangtidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.750.000.000,00 (satumiliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa, memperhatikan modus operandi yang dilakukan
    hukumanyang dijatuhkan dalam amar Judex Juris sebagaimana tersebut di bawah ini:Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapatyang berbeda (concuring opinion) dari Prof.
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 27-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PATI Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 18 Agustus 2020 — 1. SUYADI 2. SUGIHARNI sebagai Para Pemohon
664 — 443
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
428 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • Bahwa suatu surat Putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat beberapa syaratsyarat yangharus dipenuhi diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan, Pertimbanganyang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadidasar penentuan kesalahan Terdakwa selain itu juga harus memuatpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
    Atas haltersebut Pengadilan Tingkat Pertama tidak melaksanakan caramengadili sebagaimana mestinya atau dengan kata lain cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang sebagaimanadimaksud dalam pasai 253 ayat (1) huruf b KUHAP;.
    No. 2788 K/Pid.Sus/2016Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur melawan hukumdinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat.
    Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yangtidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar tersebut di atas;Bahwa, memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa,maka penerapan dakwaan Subsidair
    Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan yangbenar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama) pertimbangan melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 21-02-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.JK
Tanggal 27 April 2017 — Verny Risanella Binti Sjaifuddin VS drg. Darnus Sp. KGA Bin Turki
58 — 34
  • Selengkapnya sebagaimana memori banding Pembanding;Menimbang bahwa berdasarkan = memori bandingnya tersebut,Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi sekarang Pembanding;.Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding uang mut'ahsebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah);3.
    Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkaraini;ATAU;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding juga telahmenyampaikan Kontra Memori bandingnya sebagaimana tertuang dalamKontra Memori Banding tertanggal 03 Februari 2017 yang pada intinya tetappada permohonannya semula serta menyetujui sebagian putusan PengadilanAgama Jakarta Timur
    2016/PA.JT tanggal 07 Februari 2017;Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Banding Nomor 28/ Pdt.G /2017/PTA.JK pada tanggal 21 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepadaPembanding dan Terbanding dengan surat Nomor WAA969/Hk.05/2/2017tanggal 22 Februari 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu 13 hari setelah perkara aquo diputus dandengan caracara sebagaimana
    No.28 /Pdt.G/2017/PTAJKMenimbang bahwa tempat tinggal Pembanding / Termohon setelahpersidangan ketiga yaitu pada tanggal 04 Agustus 2016 sebagaimana telahdiuarikan tersebut di atas yaitu berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaJakarta Pusat, namun Pembanding / Termohon tidak mengajukan eksepsi ataukeberatan perkaranya diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk ituPengadilan Tinggi Agama berpendapat untuk terlaksananyaperadilansederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Tinggi Agama
    No.28 /Pdt.G/2017/PTAJKRp. 14.275.000.000, agar dibagi dua sama besar masingmasing memperolehsetengahnya yaitu sebesar Rp. 7.137.500.000, (tujuh milyar seratus tiga puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa tuntutan Pembanding agar hartaharta yang telahdisebutkan Pembanding dapat dibagi dua sama besar serta dinilai dengan sejumlahuang (dihargai) sebagaimana kehendak Pembanding tersebut di atas, menurutPengadilan Tinggi Agama tuntutan Pembanding dalam masalah ini tidak jelas aliaskabur
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 09-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 9 April 2015 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
591 — 547
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2009 sebagaimana tersebut dalam dictum poin 3 dalam putusan ini; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
    Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan AgamaPematangsiantar sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : 23/AC/2015/PA.Pst. tertanggal 10 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan AgamaPematangsiantar;4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanatersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;5.
    Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Penggugatagar mengurungkan niatnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap2 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat samasama mengasuhanak tersebut supaya perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak mempengaruhiperkembangan hidup anak tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugattetap dengan keinginannya untuk ditetapkan sebagai pengasuh terhadap 2 orang anakPenggugat dan Tergugat;Bahwa mediasi sebagaimana
    keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, olehkarena itu ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. telah terpenuhi, dan ketidakhadiranTergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadirdi persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebutMajelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengantanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat R.Bg;Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
338 — 179
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 04-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 4 Juli 2019 — Pemohon:
Irsan Bratadjaya bin Abbas Adhar
Termohon:
RR. Dwi Indah Karmijanti binti R.S.H. Moeljono
71 — 29
  • yang sah dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan yang sudah remaja; Bahwa rumah tangga keduanya semula rukunrukun saja, akan tetapi sejakJanuari 2018 terjadi percekcokan dan semenjak itu Pembanding tidakberada di rumah bersama dengan Terbanding; Bahwa Saksi mengetahui penyebab percekcokan tersebut karenaPembanding telah memiliki wanita lain dan telah dinikah sirri; Bahwa Saksi masih berharap keduanya bisa rukun kembali dan mintawaktu untuk merukunkan keduanya;Menimbang bahwa selain Saksisaksi sebagaimana
    JK.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidaksependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan tidak menerima permohonan ijin ikrar talak yang diajukan olehPemohon/Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikandi bawah ini:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telahmembaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkasperkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Cerai Talak pada tanggal 5Juli 2018, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi
    pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan denganHukum bagi hakhak perempuan pasca perceraian, maka pembayarankewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah serta nafkahmadhiyah dapat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak (vide RumusanHukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 angka (1);Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-08-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA JK
PENGGUGAT melawan TERGUGAT
67 — 51
  • Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.3795/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 18 April 2017;Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat asal untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini serta dalam perkara Banding;Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding padatanggal 9 Juli 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana
    No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK28 Juni 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage namunTerbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan dariPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2018;Permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JKpada tanggal 1 Agustus 2018 dan pendaftaran perkara banding tersebut telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9A/296
    maksud Pasal 35 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, gugatan hartabersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi ceraithalak dalam perkara Nomor 3880/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 3 Agustus 2016dengan Akta Cerai Nomor 2303/AC/2016/PA.JT tanggal 14 September 2016sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
    No.80/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warnasilver metalik yang didalilkan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkanMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mana yang masukkategori harta bersama dan mana yang tidak masuk atau ditolak, oleh karenaitu menjadi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hartaharta yangditemukan di lapangan pada saat ini adalah berupa harta bersama Terbandingdengan Pembanding yang diperoleh selama perkawinan
    diatur dalam Pasal 29UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya mengenaiharta benda yang didapat dalam perkawinan oleh karena itu Pembanding sebagaimantan suami dan Terbanding sebagai mantan istri masingmasing mendapatbagian sebagaimana dalam Alquran Surat An Nisa ayat 32: glial y CjaaiiSI Los Capea eLailly cis) Low Cua la ll aes gle pSazany 4p ail iced Le I gh YsLagle coud USs GIS ail G) Aled Go alDan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadasebahagian
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 25-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 176/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
201 — 387
  • Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat bagian sama besar dari harta-harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas;6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan (seperdua) bagian kepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Keungan Negara dan Pelelangan setempat;7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00 (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

    1. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat dari Harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas.
    2. Menolak selainnya.

    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.4.121.000,00 (Empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

    Menetapkan Pemohon dan Termohon masingmasing mendapat 2 bagiandari Hartaharta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas;6. Menolak selainnya;7.
    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00(empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2019dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (yang selanjutnya disebutsebagai Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 4September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor2811/Pdt.G/2018/PA JT., Permohonan banding tersebut diberitahukan kepadaPemohon
    yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa danMadura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiridari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulanpara pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinanresmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur
    Nomor 2811/Pdt.G/2018/PA.JTtanggal 28 Agustus 2019, memori banding dan kontra memori banding sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya MajelisHakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusahauntuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itusendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi denganMediator bersertifikat yaitu Drs.
    Menetapkan Pemohon dan Termohon masingmasing mendapat '%bagian sama besar dari hartaharta sebagaimana tersebut pada diktumangka 4 di atas;6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan 2 (seperdua) bagiankepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agardilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan KeunganNegara dan Pelelangan setempat;7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00(empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).Ill.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5921 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 6 Oktober 2022 — JIMMY SUTOPO
251 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 10-10-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.JK
PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
91 — 126
  • No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JKkepada Penggugat/Pembanding Il/Terbanding , melalui Pengadilan AgamaTigaraksa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;Bahwa Pembanding /Terbanding II telah mengajukan memori bandingtanggal 6 September 2019, sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 yangdibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan AgamaJakarta Timur dan memori banding a quo telah diberitahukan kepadaPembanding II/Terbanding
    Menyatakan perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Rekonvensi)dengan Terbanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) yang dilangsungkan padatanggal 09 Juli 2005, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanTanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana denganKutipan Akta Nikah Nomor xxx/47/VII/xxxx, telah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya;4. Menetapkan dan menyatakan (hadhonah) anakanak yang bernama:a.
    Anak ke I, lakilaki (umur 13 Tahun), sebagaimana Kutipan AktaKelahiran Nomor xxxxx/UJT/xxxx, tertanggal 24 April xxxx, yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ProvinsiDKI Jakarta;b. Anak ke Il, perempuan (umur 7 Tahun), yang lahir pada tanggal 22Desember xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomorhal 3 dari 25 hal. Anonimisasi Put.
    diuraikan dalam surat keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 9 September 2019;Bahwa Pembanding Il/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, telahdiberitahukan untuk melakukan inzage melalui Pengadilan Agama TigaraksaNomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, danPembanding II/Terbanding melalui Kuasa Huumnya telah melakukan inzage,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama
    sehinggasubstansi perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu /katan lahir batin dengan tujuanmembentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta tujuan perkawinansebagaimana di kehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah(bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 22-06-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 29 Juni 2022 — 1.MOH ARIF FAHRUDIN 2.SHOLIHATUN NIMAH
53 — 18