., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor4/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi Tanggal 2 Juli 2020, Penetapan tersebut pada hariKamis tanggal 23 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terobuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh LA ODE SAMNI,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan tanpa hadirnya Tergugat.Hakimhakim

Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor134/Pdt.G/2008/PN.AB ini dihentikan karena dicabut ;2.Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp.500.000, (tiga ratus ribu rupiah ) 5 Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, TANGGAL 16 JUNID009 sus smes wees eee oRHAKIMHAKIM ADHOC,HAKIM KETUA,LODEWYK KAILOLA.,SH. ARIWIDODO,SH. NICOLAS SAPTENO.SH.PANITERA PENGGANTI,KRISTINAKONDOUWSS.Sos . Perincian Biaya Perkara1. Hak Hak Kepaniteraan Rp. 30.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000, 3.

Kapuastersebut lalu menindaklanjuti dengan menugaskan saksi REDY sebagaipersonil tim adhoc dan GUNARTO dari DISHUBKOMINFO;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RADEN LEDIKARSAPATI R.

Kapuas tersebut lalu menindaklanjutidengan menugaskan saksi REDY sebagai personil tim adhoc dan GUNARTOdari DISHUBKOMINFO ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RADENLEDI KARSAPATI R.

Pemeriksa Kapal HIU MACAN 005 langsungmalakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal dan ditemukan 1 (satu) unit alatPancing Rawai dan ikan campuran dengan jumlah kurang lebih 800 (delapanratus) kilogram.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap tersebut, bahwadi atas kapal KM (BV 95472 TS) yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui tidakmemiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).e Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM (BV 95472 TS) dan barang bukti lainnyadibawa/di Adhoc

Pemeriksa Kapal HIU MACAN 005 langsungmalakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal dan ditemukan 1 (satu) unit alatPancing Rawai dan ikan campuran dengan jumlah kurang lebih 800 (delapanratus) kilogram.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap tersebut, bahwadi atas kapal KM (BV 95472 TS) yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui tidakmemiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).e Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM (BV 95472 TS) dan barang bukti lainnyadibawa/di Adhoc

3 ;Kemudian dalam putusan Hakim Banding pada halaman 37 dipertimbangkanPengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, dan pertimbangan Hakim AdHoc

Esha Utara (lampiran 7) ;Kemudian, dalam halaman 13 lampiran 5 dinyatakan Jumlah kerugian keuanganNegara tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian pekerjaan danseterusnya ;Terhadap faktafakta hukum sesuai dengan alat bukti pada lampiran 5, 6 dan7 tersebut di atas itulah yang dipertimbangkan secara jelas oleh Hakim AdHoc Andi Bahtiar, SH, sehingga alasan kasasi Pemohon untuk itu adalah :Dalam lampiran 5, oleh BPKP Makassar dengan mempergunakan metode yanglengkap dalam melakukan audit investigatif

putusan berbedanya yang juga menjadi alasan kasasiPemohon Kasasi ;2 Yang paling parah adalah, ahli telah menghilangkan data penyelesaianpembangunan Green House untuk nilai uang Rp21.597.420.02 (dua puluhsatu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluhrupiah dua sen) sebagaimana yang ada dalam laporan hasil auditinvestigatif dalam lampiran 5 ke dalam lamporan hasil perhitungankerugian keuangan Negara dalam lampiran 9 ;Sehingga terjadilah perdebatan sengit antara ahli dengan Hakim AdHoc

Sehingga oleh karenanya,sesuai dengan putusan Hakim Ad Hoc Andi Bahtiar, S.H., kepada aparathukum termasuk Hakim Banding dan Hakim Pertama kecuali Hakim AdHoc Andi Bahtiar, S.H., dapat diproses pidana menurut ketentuan Pasal 9Ayat (2) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman ;Jikalau Hakim Banding dan Hakim Pertama mau bekerja denganmaksimal dalam memeriksa perkara ini sesuai dengan kehendak Pasal 28UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, maka seharusnya

,M.H., HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul,S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa ;Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkanpada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh FONY ULOLI, S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,I. BAYU LESMANA TARUNA, S.H.1.,M.H. NGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.II.

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pdt.SusPHI/2020/PNDps, Penetapan tersebutpada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu olehAmbrosius Gara, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan tanpa hadirnya TergugatI, Tergugat Il dan Tergugat

,BKPmasingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu Nomor 36/Pdt.SusPHI/2019/PN Pal tanggal 4September 2019, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAHJUNAIDI,S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa para Penggugatdan tanpa dihadiri Tergugat.Hakimhakim

Kapuas tersebut lalu menindaklanjuti denganmenugaskan saksi REDY sebagai personil tim adhoc dan GUNARTO dariDISHUBKOMINFO;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RIANOVA, YANMARTO,serta keterangan Terdakwa , Tim adhoc yang dibentuk saksi RIANOVAdiakui saksi baru yang pertama dilakukan selama bertugas, biasanya yangada rutin pemeriksaan tahunan dan kalaupun ada pemeriksaan khusus bilaada laporan hasil pekerjaan yang 100% di salah satu SKPD terhadap proyekyang dikerjakan yang bersumber dari dana

Kapuas tersebut lalu menindaklanjutidengan menugaskan saksi REDY sebagai personil tim adhoc dan GUNARTOdari DISHUBKOMINFO;Halaman 191 dari 293 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN PlkMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RIANOVA,YANMARTO, serta keterangan Terdakwa , Tim adhoc yang dibentuk saksiRIANOVA diakui saksi baru yang pertama dilakukan selama bertugas, biasanyayang ada rutin pemeriksaan tahunan dan kalaupun ada pemeriksaan khusus bilaada laporan hasil pekerjaan yang 100%

Kapuas tersebut lalu menindaklanjutidengan menugaskan saksi REDY sebagai personil tim adhoc dan GUNARTOdari DISHUBKOMINFO;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RIANOVA,YANMARTO, serta keterangan Terdakwa , Tim adhoc yang dibentuk saksiRIANOVA diakui saksi baru yang pertama dilakukan selama bertugas, biasanyayang ada rutin pemeriksaan tahunan dan kalaupun ada pemeriksaan khusus bilaada laporan hasil pekerjaan yang 100% di salah satu SKPD terhadap proyekyang dikerjakan yang bersumber

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikatputusan Majelis Hakim Arbritase Adhoc dalam perkara antara PT. ProtonLifttndo Perkasa melawan PT. Asuransi Purna Arthanugraha yang telahterdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 2 Oktober 2013 di bawah Nomor 11/WASIT/AD HOC/ 2013/PN.JKT.PST;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.

Nomor 661 B/Pdt.Sus Arbt/201411.12.13.14.15.Penanggung/Pemohon Banding/Termohon/Penggugat, sebagaimanadapat dilinat pada bukti putusan pemeriksaan Majelis HakimArbitrase Adhoc tanggal 10 September 2013 (vide Bukti P2);Ditambah dengan hasil pemeriksaan dilapangan didapat fakta yang nyataadanya perbedaan antara obyek yang mengalami kecelakaan denganidentitas berupa Kato Fully Hydraulic Rough Terraine Crane, Model KR50V, 50 Ton, Tahun 2008, Nomor Serial 3810303 berbeda dengan materiyang ada dalam polis

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkanpada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh KetutSukadana, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Bayu Lesmana Taruna, SHi.,M.H.

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara ;Demikianlah ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada hariKamis, tanggal 6 Juli 2017 oleh kami GEDE PURNADITA, SH selaku HakimKetua, BAYU LESMANA TARUNA, SHI.MH, dan KUSMAYADI SUMBA, SE,masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial tanggal23 Maret 2017, Penetapan tersebut

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 32/Padt.SusPHI/2017/PN PdgDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 24 Juli2017 oleh kami, SURATNI, SH. sebagai Hakim Ketua, MASDALENA LUBIS, S.H, danHASNULDI MIAZ, S.H, MH masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimHakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri

CHANDRAYANA, S.H danDARMAWATI, S.H. masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusantersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan dihadiri olen para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehABDULLAH, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilaan Negeri tersebut dengandihadiri Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Tid. Tid.R. CHANDRAYANA, S.H.

JAMARIS, S.H, masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.SusPHV/2017/PN Pdg tanggal 9Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh M. ARI SULTONI, S.H.

Jamaris, S.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg tanggal 26 Juli2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Majelis Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh Yulizar, S.H.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehTaufik Tulen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Tergugat ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdI. Bayu Lesmana Taruna, S.H.1., M.H. Muhammad Hambali, S.H.TtdII.

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 69/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn tanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut dibacakan pada hariini Kamis, tanggal 25 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketuadengan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut sertadibantu olehNikson Hutasoit, S.H,.M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh KuasaTergugat tanpa

,M.H. masingHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Palmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Pal tanggal 12 Juni 2019,penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIDTY.S.TAMBOTO,S.H., selakuPanitera Pengganti, dihadiri

,masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri olehPenggugat dan Kuasa Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,. Guntur Ahmad, S.Sos., SH., M.H. Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H.ll.