Oleh karena dalamkenyataannya in concreto tidak ada perbuatan jual beli transaksi karena jual belitanah hanyalah melalui PPAT, dan yang benar adalah perbuatan pinjam uangdengan jaminan sertifikat tanah in casu SHM No. 1030 Tahun 1988 ;Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 2 alasan gugatan yangmenyatakan bahwa Tergugat I telah menerima harga pembayaran tanahobyektum litis tersebut dari Penggugat sesuai kwitansi tanda terima uang tgI 27Juni 1995 sebesar Rp. 5.000.000, (lima Juta Rupiah) dan Rp

Yang juga terhitung masuk main judi ialahpertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian jugasegala pertaruhan yang lainlain;Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikan pertimbanganberkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto,apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalamDakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan

No.10/Pid.B/2016/PN.Ret Tkpertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian jugasegala pertaruhan yang lainlain;Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikanpertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasusin concreto, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakandalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Faktafakta

pengelolaan keuangan desa yangberwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa danmewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yangdipisahkan (vide Pasal 1 angka 12 jo Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa);Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2021/PN MdnMenimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada terbukti atautidaknya alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwadalam kasus in concreto

mengandung alternatif tujuan dari materi perbuatan melawan hukumHalaman 71 dari 92 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2021/PN MdnTerdakwa in casu memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain ataumemperkaya suatu koorporasi, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur aquo maka terhadap sub unsur lainnya dalam unsur Pasal tersebut tidak perludipertimbangkan dan unsur Pasal ini dinyatakan terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikanpertimbangannya terhadap kasus in concreto

Rp207.691.349, dan telah dicairkan sejumlahRp201.900.000, (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai padaakhir jabatannya dengan posisi Saldo Kas Pemerintahan Desa Gungung Rante,Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara berjumlah Rp11.780.024, (Ssebelasjuta tujuh ratus delapan puluh ribu dua puluh empat rupiah);Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikanpertimbangannya terkait syarat atau mekanisme dalam pencairan Dana Desadan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Terdakwa dalam kasus in concreto

sejumlah uang penggantikepada Terdakwa tidak inherren terhadap bentuk kerugian negara yang timbulkarena perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di depanpersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwamaupun alat bukti lain dalam perkara ini, dimana menurut hemat majelis tidakterdapat cukup bukti yang menunjukkan pada fakta telah terdapatnya penggunaan sejumlah uang ic kerugian Negara yang dipergunakan oleh Terdakwa,sehingga dalam kasus in concreto

Padahal, fakta kongkretin concreto, Pemohon meminjam uang dengan jaminansertifikatPemohon Nomor 1030/1988;. Judex Facti, PT. Palu, salah dan keliru dalam pertimbangannya yangmencerminkan seakanakan telah terjadi kesepakatan jual beli tanahantara Pemohon dengan Termohon, dengan hanya melihat bukti tertulis(P.1) yang bunyinya sudah direkayasa.

Putusan Perkara Perdata No. 23/Pdt.Plw/2014/PN.TbtOleh karena itu, putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalahsah atau tidak tentang ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan sidangadalah keliru;Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelisakan memberikan pertimbangannya terhadap fakta pengajuan perlawanandalam kasus in concreto apakah verzet diajukan dalam tenggang waktuyang dibenarkan undangundang, yaitu sebagai berikut:Bahwa yang menjadi titik tolak dari perkara

Wirjono Prodjodikoro bahwa dibidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada olehseorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Danuntuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat HukumPidana yang mana telah dilanggar;Menimbang bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila pengedardijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UUNarkotika pengedar diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara danpidana denda.

Namunkeadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legalpositivisme) karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto)kepastian hukum bertentangan dengan keadilan yang sebenarnya((substatial justice).

., Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, edisi kedua cet.Ketujuh, 2002), kelalaian/kealpaan (Culpa) ialah kesalahan yang agak berat(kesalahan kasar/grove schuld), meskipun ukuran grove schuld/kesalahan kasarini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/dolus namun untuk Kelalaian/kealpaan (Culpa) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orangdalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi.

adalah suatu alasan keberatan Banding yang tidak dapat dibenarkan dantidak berdasar oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusandalam tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan aturan yang ditetapkandimana Majelis Hakim dalam Putusannya telah benar dan tepat dalammemutus perkara a qua sebagaimana telah dipertimbangkan dalamPertimbanagan Hukumnya atau tidak salah menerapkan Hukumsebagaimana halnya dalam perkara ini telah diputus dan dipertimbangkanberdasarkan Faktafakta Hukum in concreto

mengadakan pendugadugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;2 Tidak mengadakan penghatihatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan (Culpa) dalam Pasalpasal KUHP ialahkesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/grove schuld), meskipun ukuran grove schuld/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/dolus namun untuk Kelalaian/kealpaan (Culpa) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalammasyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto

ketidaklaikanKendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan (Pasal 229Ayat 5) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasanbatasantersebut di atas, maka dalam kasus in casSu yang harus dapatdibuktikan menurut hukum adalah fakta bahwa Terdakwa dalamperbuatannya telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas,sedangkan pada diri Terdakwa telah terdapat suatu bentuk kelalaiandan bukan suatu bentuk kesengajaan ; Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikanpertimbangannya dalam kasus in concreto

., hanyaapabila dalam keadaan in concreto ada keseimbanganHal. 10 dari 24 Hal. Pen. No.3585/Pdt.G/2018/PA.JSdan keserasian maka tercapailah kesepakatan/konsensus yang sah antara para pihak.

dan hal tersebut jugasesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Rl Nomor.1072 K/Sip/1982yang menegaskan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secaraFeitelijk (in concreto) menguasai barang barang yang disengketakan;Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Put G/201S/PN wotScanned by CamScannerMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menentukan siapasiapa yangdigugat adalah pihak Penggugat, dan oleh karenanya eksepsi

Dalamdimensi lain penyebutan Hukum Islam dihubungkan dengan legalitas formaldalam suatu negara bukan lagi hukum yang abstracto, tapi sudah menjadihukum yang concreto, sudah membumi di suatu negara, karena secara formalsudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif (aturan yang mengikat) dalamsuatu negara;Menimbang, bahwa sebagai contoh penerapan hukum Islam di Indonesiadapatlah kita merujuk pada penerapan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan atau adanya KHI.

Namun dikala ia secara yuridisformal diberlakukan sebagai undangundang atau perangkat hokum lainnyamaka ketentuan figh (fiqh munakahat) tersebut meningkat menjadi hukum Islamin concreto, yaitu sebagai hukum yang berlaku (mengikat) bagi orang Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya anak perempuan menghalangi(menghijab) saudara kandung pewaris, dalam hal ini Mahkamah Agungsebagai suatu lembaga resmi telah memilih jalan untuk menyelesaikanpersoalan di atas melalui Yurisprudensinya (judge

Mandar Maju,Bandung, 1990, hal.352), katakata "turut serta" atau "deelneming jangandiartikan sebagai "keikutsertaan" atau "deelneming" seperti yangdimaksudkan didalam ketentuanketentuan pidana yang diatur dalam pasalpasal 55 dan 66 KUHP, melainkan harus diartikan dalam pengertiannyaumum menurut bahasa seharihari, hingga orang yang in concreto berjudi itujuga dapat disebut sebagai telah turut serta berjudi ;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN IdmMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan

Namun in concreto situasi dan kondisi rumah tanggaPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian rupa, sejak bulanMaret 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisinan danpertengkaran, bahkan saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telahpisah rumah, dan Termohon Konvensi sendiri tidak keberatan bercerai denganPemohon, sehingga tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga yangsudah seperti itu.

barangsiapatelah terpenuhi;Ad.2. turut main judi di jalan umum atau di pingir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau pembesar yangberkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian turut main judidalam Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP bukan diartikan sebagai keturutsertaansebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, tetapi harusdiartikan dalam pengertian umum menurut bahasa seharihari, sehingga orangyang in concreto

Kesimpulan Judex Facti/Judex Juris ini jelas sangat khilaf/keliru, knususnya dalam hal menilai sifatdan kedudukan hukum kedua alat bukti surat tersebut (APJB dan AJB a quo)dikaitkan dengan cara menerapkan hukum pembuktian atas concreto,dengan alasan sebagai berikut :e Bahwa bentuk, sifat dan kedudukan Surat/Akta Pengikatan Jual Beli(APJB) dengan Akita Jual Beli (AJB) adalah berbeda dalam halpembuktian terjadinya suatu hubungan hukum jualbeli tanah.

Lamintang, SH dalam bukunya : DelikDelik Khusus Tindak Pidana Tindak PidanaMelanggarNormaNormakesusilaandanNormaNormaKepatutan, Mandar Maju, Bandung, 1990,hal.352; katakata turut serta atau dee/lnemen jangan diartikan sebagaikeikutsertaan atau deelneming seperti yang dimaksudkan didalamketentuanketentuan pidana yang diatur dalam pasalpasal 55 dan 66 KUHP,melainkan harus diartikan dalam pengertiannya umum menurut bahasaseharihari, hingga orang yang in concreto berjudi itu juga dapat disebutsebagai