PUTUSANNOMOR 309/PDT/2021/PT SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara:PT PERKEBUNAN NUSANTARA X Cq TIM TASK FORCEPELAKSANA PENGADAAN JASA INKLARING, HANDLING,PENGEMASAN, KEPABEANAN, PERIJINAN, DANPENGANGKUTAN RAW SUGAR,yang beralamat di Jalan Jembatan Merah 3 11Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : Pembandingsemula Tergugat,

Sesuai dengan petunjuk padabutir 2 di atas, maka:1) Apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut jugamemberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling oleh kontraktorkepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang PajakPertambahan Nilai;2) Sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaanpenerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasa ground handlingdimaksud

, terutang Pajak Pertambahan Nilai;Walaupun UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkanjasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan dan penyimpananpesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasionalyang diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkenaPajak Pertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut di atasdinyatakan jasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaikarena

Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti Jasa Ground Handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.

tarif 10%sejak 1 April 2010;bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkan bahwajasa perdangan yang dilakukannya memenuhi seluruh kriteria jasa perdagangan sebagaimanadiatur dalam SE08/PJ.52/1996 sehingga atas jasa perdagangan yang dilaksanakan olehPemohon Banding tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dalam persidangan diperoleh fakta, data dan keterangan sebagai berikut:bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi yang disengketakanadalah handling

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkanpengecekan dokumen kembali secara detail bahwa koroeksi positif sebesar Rp.27.396.829.606,00 meliputi koreksi atas pendapatan/peredaran usaha yang semestinyasesuai peraturan perpajakan tidak terutang PPN tetapi oleh Terbanding dianggap dandikoreksi menjadi terutang PPN, yaitu : Transportation/trucking revenue Rp. 12.860.515.540,00 Accrued income Rp. 1.103.876.089,00 Documentation dan clearance administration Rp. 12.497.768.924,00 Agency dan handling

Desember 2005 ;Bahwa bukti pendukung dokumendokumen tersebut diatas telah diserahkankepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung ;Bahwa berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yangberlaku maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat dan karenanyasewajamya ditinjau kembali menjadi tidak terdapat koreksi ;6Sanggahan atas koreksi Agency and handling chargesBahwa sanggahan Pemohon Banding sesuai dengan fakta dan bukti yangdiberikan yaitu sama dengan

dan Tata Cara Perpajakan.bahwa selanjutnya Majelis memeriksa materi pengajuan sengketa gugatan ini:bahwa dari sisi materi menurut Majelis, Tergugat telah keliru menyatakanbahwa kegiatan usaha penggugat adalah Perdagangan Besar Lainnya(KLU51900) hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan menunjukkanMemperhatikanMengingatdata pendukung yang diberikan pula kepada Majelis ; yang menyatakan KLUPenggugat yang benar adalah 63590 yaitu Jasa Pengiriman dan PengepakanLainnya atau lebih tepatnya jasa handling

Kemudian pihak PT.Pam Lyonaise Jaya memerintahkan Saksi AmosHarianja (selaku Illegal Handling Section Head of UPP Pusat di PT. PamLyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi ke beberapa titikkonsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Kemudiandiketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran air bersih dan diketahuidari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambung denganmenggunakan pipa milik Terdakwa.

Kemudian pihak PT.Pam Lyonaise Jaya memerintahkan SaksiAmos Harianja (selaku illegal Handling Section Head of UPP Pusat di PT.Pam Lyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi ke beberapatitik Konsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.Kemudian diketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran air bersin dandiketahui dari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambung denganmenggunakan pipa milik Terdakwa.

syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak teruolonoorang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpatdan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.Menimbanp, hahwa dnri kenkciiari, r.ara Qpkci femehiif, rnmeli hakim hempnHnnalbahwa, karena para saksi telah melihat sendiri pemohon I dengan Pemohon II hidup rukursampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah ataisesusuan dengan wali nikah ayah handling

HD oO Ss Os1olaerb>AaoMn Bok Ar KMOsSicabB oh Beban Overburden OB Stripping $ 22,66213.956 213.956VAT 10% (OB $ 2,27Stripping) 21.396Land Compensation $ 5,33 50.326Reclamation $ 1,00: 9.442Infill Drilling $ 2,00 18.884VAT 10% (Infill $ 0,20Drilling) 1.888Labour $ 1,00 9.442Camp/Meals $ 0,70 6.609Beban Coal MiningA Coal Clean & $ 0,85Excavate 8.026 8.026b Coal Hauling $ 8,3378.652 78.652C Hauling Supervision$ 0,999.348 9.348D Road Maintenance $ 0,09850 850E Crush/Screen $ 2,40 22.661F Stockpile Handling

Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemikahan Pemohon I dan Pemohon IIadalah ayah handling Pemohon IT yang bemama Rente;3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desasetempat bemama Mekka dan yang menjadi saksi nikahnya masingmasing bemamaBeddu dan Kiraman dengan mas kawin 44 real;4. Bahwa Pemohon I pada waktu pemikahan tersebut berstatus jejaka sedangkanPemohon II beTstatus perawan; 5.

HASAN (aim) (dalam berkas perkara terpisah) menghampirinya setelah merekabaru saja menghandle pesawat tujuan Semarang, lalu saksi RAHMAT membisikiterdakwa dengan mengatakan "Jek, ke WC, gue dapet duit nih", kemudianterdakwa bersamasama dengan saksi DEDI GUNAWAN, saksi RAHMAT dan saksiJUNIAR pergi ke WC khusus karyawan ground handling di Area F3 Terminal IlBandara Intemasional Soekamo Hatta.

KAI Rejosari, Lahat, Sumatera Selatan dengandata tagihan biaya (invoice) sebagai berikut: 4April 2011 No. 1V110501SLKA port handling, customs clearance,documentation, penumpukan, PO, THC, repair container, lift onlift off,clearing, pergerakan, handling gudang di PT. KAI, trucking dari Jakarta kegudang PT.

dinilai terlalu mahal padahal Penggugat telah menyelesaikan kewajibannyamengangkut barang hingga ke port Tanjung Priok Jakarta;Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas akhirnya Penggugat dan Tergugatmelakukan peninjauan ulang dan memperoleh kesepakatan sebagai berikut: Biaya angkutan laut adalah sebesar US$ 3,750 (tiga ribu tujuh ratus limapuluh dolar amerika) per container;Hal. 3 dari 45 hal.13:14.IS:Biaya angkutan laut adalah sebesar US$ 245 (dua ratus empat puluh limadolar amerika) per ton;Biaya handling

and trucking adalah sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluhlima juta ruptah) per container untuk pengiriman tahap pertama;Biaya handling and trucking adalah sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enamratus ribu rupiah) per ton untuk pengiriman tahap kedua;Biaya handling custom clearance di Tanjung Priok Jakarta adalah sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per container sesuai keinginan dariTergugat;Pengiriman barang dart Tanjung Priok Jakarta ke gudang PT.KAI Rejosari,lahat, Sumatera Selatan dibatatkan

;Fee keterlambatan bayar dikenakan terhadap Tergugat sebesar 7,5 (tujuhkoma lima persen) atas pinjaman pembiayaan perjalanan luar negeri danpinjaman pribadi Tergugat, 5 (lima persen) atas biaya via taut, dan5 %(lima persen) atas biaya handling and trucking;Bahwa pada tanggat 6 Agustus 2011 dengan diprakarsai dan atas jaminan dariTurut Tergugat dibuatlah sebuah Nota Kesepahaman antara Penggugat danTergugat dengan redaksi nilai tagihan terhadap Tergugat yaitu sebesar US$166,341 (Seratus enam putuh

Pam Lyonaise Jaya memerintahkan saksiAMOS HARIANJA (selaku illegal Handling Section Head of UPP Pusat diPT. Pam Lyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi kebeberapa titik konsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan JakartaUtara. Kemudian diketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran airbersih dan diketahui dari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambungdengan menggunakan pipa milik Terdakwa.

Pam Lyonaise Jaya memerintahkan saksiAMOS HARIANJA (selaku illegal Handling Section Head of UPP Pusat diPT. Pam Lyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi kebeberapa titik konsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan JakartaUtara. Kemudian diketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran airbersih dan diketahui dari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambungdengan menggunakan pipa milik terdakwa.

Pengadilan Pajak dalam membuat kesimpulan hanyamendasarkan karena pemohon banding menerbitkan faktur atas namaPemohon Banding sendiri, maka tagihnan atas biaya yang sudahdikeluarkan Pemohon Banding sebelumnya (/nward & outward) yangditagihkan pada customer Pemohon Banding adalah merupakan objekPajak Pertambahan Nilai, Majelis Hakim tidak mempertimbangkansubtansinya bahwa faktur yang dimaksud hanya tagihan kami ke customeratas biaya yang kami bayar terlebin dahulu dan disertai perjanjian(quotation for handling

Bahwa Pemohon peninjauan kembali telah menyerahkan QuatitaionFor Handling Charge yang telah disetujui oleh pihak supplier;7.

Pembanding Il ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerakdalam bidang usaha jasa pelayanan kegiatan penerbangan di Bandar Udaradan bertindak selaku Handling

Company termasuk Freight Forwarder /Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Perdagangan Umumyang memiliki Kemampuan, keahlian dan pengalaman dalam jasa bidangGround Handling dan telah mendapat ijin beroperasi di Bandar Udara PoloniaMedan ;Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut Penggugatmemerlukan peralatan tambahan dan untuk itu Penggugat telah mengadakanperikatan hukum dengan Tergugat dalam hal pengadaan peralatan berupaHal. 1 dari 17 hal.

perusahaan freight forwarder yangkomponen jasanya termasuk bidang pengurusan jasa angkutan umum di laut/pelayaran dan angkutan udara luar negeri yang sesuai dengan peraturan di atasmerupakan kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN;Bahwa berikut adalah perincian pendapatan Pemohon Banding : SUMMARY OF REVENUEFOR THE YEAR ENDED MAY 31, 2004DESCRIPTION SALES VAT(USD) (USD)REVENUE FROM INTERNATIONAL TRAFFIC 8,899.72 ADMINISTRATION 18,383.89 DOCUMENTATION 6,116,480.03 INTERNATIONAL FREIGHT 96,336.06 HANDLING

No. 149/B/PK/PJK/2009.pengerjaannya di tahun 2002, namun baru di"closed" ditahun 2003 (per laporan audit)Selisih 3,689.61Total pendapatan per laporan audit 6,741,054.23 Bahwa menurut Pemohon Banding, penyerahan Jasa Kena PajakPemohon Banding adalah sebesar Rp. 2.001.934.320,00 (atau USD235.671,80) yang merupakan penyerahan jasa dalam Daerah Pabean sebagaiberikut: Jasa Administrasi; Jasa Dokumentasi; Jasa Transportasi/Trucking; Jasa Handling; Jasa Gudang.Bahwa atas objek Jasa Kena Pajak sebagairnana

No. 149/B/PK/PJK/2009.1414terdiri dari jasa freight, jasa gudang, jasa pengangkutan, jasadokumen impor/ekspor dan jasa handling kepada customernya,karenanya Majelis berpendapat Pemohon Banding bukan merupakanperusahaan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sehingga tidaktermasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai ;bahwa Pasal 1 butir 19 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Kemudian pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat jugasudah sangat maksimal sehingga bisa dikatakan ALL IN pada seluruhkegiatan Flight Ticket mulai dari biaya Basic fare, Airport Tax, City Tax,dan Issued Fee serta proses CheckIn, Handling, bahkan saat tiba diParis yang notabenenya semua serba dikerjakan secara mandiri (selfservice).

Proses handling di Bandara Soekarno Hatta pada saatkeberangkatan sudah dipenuhi oleh Tergugat. Bahkan Tergugatsendirilan yang langsung mengangkat dan memindahkan koper pesertayang jumlahnya lebih kurang 200 koper besar dengan ukuran diatas 24inchi.

Padahal sebelumnya pada Group Whatsapp antara Penggugatdan Tergugat, Wakil Direktur Penggugat (dalam hal ini Istri Penggugat)yang menyatakan bahwa proses handling juga akan dibantu dan dibiayaioleh Penggugat untuk memudahkan Tergugat mengingat informasi akhirbahwasannya koper yang dibawa peserta sangat banyak.Dapat dikatakan handling sudah dilakukan dengan sangat maksimalbahkan sampai terjadi lukaluka pada diri Tergugat dan kucuran keringatyang luar biasa.

Hal tersebut terbuktidengan tidak adanya tenaga handling pada saat tiba di bandara Parissehingga para peserta sendiri yang dengan terpaksa menghandlebarang bawaannya masingmasing.d. Bahwa terbukti fasilitas hotel yang disediakan sejak hari pertamakedatangan para peserta di Paris adalah hotel di bawah standartbintang 4, yaitu hanya berbintang 2 dan bintang 3.

Hal tersebut tentu berakibat padalambatnya proses handling barang di bandara maupun proseskeberangkatan ke lokasi Penginapan dan juga setiap harinya padaagenda ke beberapa lokasi tujuan wisata yang berakibat mengalamiOver Time Bus pada beberapa kesempatan. Oleh karena kurangnyafasilitas handling yang tidak memadai tersebut tentunya sangatberpengaruh pada kejadian Overtime Bus pada setiap tour ke lokasiwisata.

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknyabahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidakakan mengulangi kembali ;Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwatersebut,selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada Tuntutannya semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa W I Y A DI oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa WIYADI sebagai Ar Handling

Astra SedayaFinance Cabang Mataram yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pembiayaan PembelianMobil dengan alamat Kantor berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah Nomor. 87ECakranegara Kota Mataram dengan jabatan sebagai Ar Handling Officer (ARHO)menangani penagihan terhadap customer yang terlambat membayar angsuran kredit antara8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan ;Bahwa mekanisme operasional kerja terdakwa selaku karyawan

Terdakwa WIYADI adalah Ar Handling Officer (ARHO)yang bertugas melakukan penagihan angsuran kredit kepada Para Debitur yangmengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d. 30 hari dariJadwal yang telah ditetapkan.

Ar Handling Officer (ARHO) dijabat oleh Saksi IWAN, Sdr WAHYU,Sdr SUMIADA, Sdr ADIAKSA, Sdr GUNAWAN dan Sdr ARISNURMAN. AR ARHO diyabat oleh Sdri RULLIA.(2) Under Writing : Admin UnderWriting dijabat oleh Sdr ULFA KARTINI dan SdriJUWITA. Surveyor dijabat oleh Sdr PUTRA, Sdr FITRIADI, Sdr JAROT danSdr EKO. Base Master dijabat oleh Sdri ERNA.(3) Service : Teller dijabat oleh Sdri YUSNIA. Costumer Service Officer (CSO) dijabat oleh Sdr IDA MUSTIKA.

Ar Handling Officer (ARHO) bertugas menangani penagihan terhadapcostumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit antara 8(delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.c.

Kembali/PemohonBanding;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, mengacu pada P3B Indonesia Australia, Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding telah membuktikan bahwa kegiatan yangdilakukan kantor perwakilan adalah sangat terbatas, yaitu terbatas padakegiatan penunjang dan mengurus kepentingan administrasi dari perusahaanangkutan udara asing yang diwakili, berupa antara lain mengurus perizinanyang berkaitan dengan kegiatannya, mengurus teknis pesawat, danpenanganan (handling

Menyatakan dengan Penetapan menghentikan semua kegiatanconveyor, jetty, crusher handling coal facility dan sarana penunjang PT.MNC Infratama milik Tergugat di Site Bantuas, Kecamatan Palaran,Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya;4.

ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karenadaluwarsa ; Menimbang, bahwa dalam penerapan ketentuan pasal 76 KUHP tersebut, Majelis Hakim akanmengkomparasikannya dengan ketentuanketentuan lain dalam KUHP yang memiliki korelasi terhadapketentuan pasal 76 KUHP dalam hal ini adalah ketentuanketentuan yang diatur dalam Buku KesatuBab, VI mengenai Perbarengan Tindak Pidana, yang secara teoriitis, dibagi dalam 3 (tiga) bentukPerbuatan, yakni concursus idealis (pasal 63 KUHP), voorgezette handling

Majelis Hakim akanmenguraikan terlebih dahulu maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 63 KUHP (concursusidealis), pasal 64 KUHP (vorgezette handling), pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP (concursus realis),dengan uraian sebagai berikut :Tentang Concursus Idealis :1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP ditegaskan tentang adanya Perbuatan Pidanayang dilakukan oleh si pelaku melanggar lebih dari satu aturan Pidana, maka yang dikenakan hanyaaturan pidana saja.

No. 22 tahun 2009 ; Tentang Vorgezette Handling :1. Bahwa didalam pasal 64 KUHP ayat (1) tersebut ditegaskan tentang adanya beberapa perbuatanPidana yang dilakukan oleh si pelaku yang melanggar satu aturan Pidana, perbuatan tersebut salingberhubungan dan dipandang sebagai perbuatan berlajut, maka terhadap beberapa perbuatan tersebutcukup dikenakan satu aturan pidana saja.

Bahwa yang menjadi substansi Vorgezette Handling ini yakni adanya beberapa perbuatan yangsaling berkaitan antara perbuatan yang satu dengan yang lain, perbuatanperbuatan tersebutmelanggar ketentuan pidana yang sejenis. Sehingga didalam pasal 64 ayat (1) tersebut memuatimperative menyebutkan kalimat harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Yang jikadikongklusikan sebagai Perbarengan Beberapa Perbuatan (Consursus Realis/Pasal 65 KUHP), dimanaPerbuatan tersebut adalah Perbuatan yang melanggar dan diancam dengan pidana sejenis. darikongklusi tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dari rangkaian peristiwa pidana yang dimuat dalamperkara Nomor : 05/Pid.B/2012/PN.Pky maupun dalam perkara ini, merupakan satu rangkaianPeristiwa Pidana yang dsebut sebagai Perbuatan Berlanjut atau vorgezette handling (pasal 64 KUHP) ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan