., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil KetuaPengadilan Agama Solok berdasarkan Penetapan Nomor266/Pdt.G/2017/PA.SIk., tanggal 2 November 2017, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untukumum damping! HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurbani,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadVi pula oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat.Muhammad Ismet, S.Ag.Hal. 5 dari 6 hal.

Pspk, tertanggal 2 Juli 2019 2019telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sekaligus hakpemeliharaan anak (hadhanah) dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagaiberikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikahsecara Islam pada tanggal 9 Maret 2014, sesuai dengan Duplikat KutipanAkta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPadangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Nomor266/KUA.02.20.02/PW.01/06/2019, tanggal 27 Juni 2019;Bahwa atas dasar pernikahan

dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir di mediasi;Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaanperkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yangpada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapatdidengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor266

No0870/Pdt.G/2018/PA.Bdw.Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang,Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor266/09/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001 ;2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidupbersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai2 orang anak bernama :a. Anaknya Asli , laki laki, umur 16 tahun (Bondowoso, 23 Agustus 2002)b.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor266/Pdt.P/2020/PA.TALU dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Irma) Kelurahan Santi TimurKecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, wali Pemohon, calon suami Pemohondan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor266/Pdt.P/2019/PA.Bm. tanggal 15 Oktober 2019, Pemohon telah mengajukanpermohonan penetapan Wali Adhal dengan mengemukakan halhal

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor266/Pdt.G/2015/PA Mks dari Penggugat;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Demikian Putusan ini dijatunkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1436 H. oleh Dra. Hj.Hadijah Rasyid., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St.

bertempattinggal di Kampung Parung Tanjung, RT/RW 001/011, DesaCicadas, Kecamatan Gungung Putri, Kabupaten Bogor, JawaBarat, patokan rumah TK Plus Ikhwani, sebagai Pemohon II;Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon Il, disebut para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor266

yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugathadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datangHalaman 3 dari 20 halaman Putusan Perdata Nomor 266/Pdt.G/2020/PN.Ssgr.menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadapsebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2(dua) kali berturutturut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan Tergugat Nomor266

gugatan Penggugat adalahagar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karenaperceraian ;Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untukmenyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut yang dilakukanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalahPanggilan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 13 Mei 2020, untukpersidangan tanggal 18 Mei 2020 dan Relaas' Panggilan Nomor266

tanggal lahir Desa Raja 28 Februari 1998,umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ,tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Termohon.Mahkamah Syariyah tersebut.Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini.Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannyatanggal 4 November 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Kutacane dengan Nomor266

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkanTermohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pulamengutus orang lain menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor266/Pdt.G/2019/MS.KC tanggal

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor266/Pid.B/2018/PN Wp, tanggal 21 Februari 2019, yang amar selengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa HJ. HASMIATI, S.Pd., binti MADIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuansebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HJ.

register perkara dan termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANi, Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor266

Anmad YaniNomor 33 Kisaran berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor266/Pid.Sus/2018/PN Kis;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor266/Pid.Sus/201/PN Kis tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor266/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan harisidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi dan Para Terdakwa

ketentuan hukum yangberlaku;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Para Pemohon hadir danmenghadap sendiri di dalam persidangan;Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas perkara yang diajukanoleh Para Pemohon, dan setelah dikonfirmasi kepada Para Pemohon tentangkebenaran dan keabsahan berkas tersebut, Para Pemohon membenarkannya;Bahwa di dalam berkas perkara berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor266

Nomor 18 Tahun 2003 harus dinyatakantidak berkualitas dan tidak memenuhi syarat sebagai advokat untuk menjalaniprofesinya menangani perkara a quo di muka sidang pengadilan ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berkualitas dan tidak memenuhi syaratsebagai pengacara /advokat sebagai pihak pembanding/Tergugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagai mana telah dipertimbangkan diatas, makapemohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor266

Menetapkan, Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor266/89/XI/1989 bertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Jombang tertulisPEMOHON tempat tanggal lahir Jombang , 10 Agustus 1965seharusnya ditulis PEMOHON tempat tanggal lahir Sidoarjo,10 Agustus 1965;3.

Pada tanggal 13 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor266/49/V/2007 tanggal 13 Mei 2007);2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggaldi rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di alamat KabupatenMalang selama 3 tahun.

halaman, Putusan Nomor 2913/Pdt.G/2020/PA.Kab.MlgTermohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapitidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiranTermohon;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil Qgugatannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor266

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor266/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 11 Juni 2019 juncto Putusan PengadilanNegeri Kudus Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kds, tanggal 31 Januari 2019untuk seluruhnya;3.

PerempuanTempat, tanggal lahir : Bogor, 02 Juni 1991Kebangsaan : IndonesiaAgama : IslamAlamat : Dusun Parung Banteng Rt.03 Rw.02 Desa Katulampa, KecamatanBogor Timur, Kota BogorPekerjaan : lbu Rumah TanggaSelanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan Negeri tersebut ;Membaca suratSurat dalam permohonan ini ;Telan mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan ;Membaca surat Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bogor pada tanggal O06 November 2018 dibawah register Nomor266

Putusan Nomor 71 K/TUN/20161.Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Guna Bangunan Nomor266/Desa Kuta, Gambar Situasi Nomor 7712/1996, seluas 5.100 m?

atas nama Andy Lukman;Penggugatpun telah merasa dirugikan kepentingannya sejak mengetahuiadanya tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Desa Kutaatas nama Andy Lukman dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor266/Kelurahan Kuta atas nama PT Ario Legian Cottage, yakni sejak tanggal15 Juli 2013 atau setidaktidaknya sejak 10 April 2014.

sah yang membuktikanbahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannyaatas keberadaan Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/DesaKuta atas nama Andy Lukman) setidaktidaknya sejak tanggal 10 April 2014;Bahwa Tergugat II Intervensi sampaikan pula bahwa Tergugat II Intervensipada tanggal 15 Juli 2013 juga telah mengumumkan kepada khalayak ramaimengenai tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Desa Kutaatas nama Andy Lukman dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor266

Namunfaktanya, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tetap menerbitkanSurat Keputusan Nomor SK.21/HGB/BH.S/PERTANAHAN/BD/1996tanggal 2 Desember 1996 dan memberikan HGB Nomor266/Kelurahan Kuta kepada Penggugat.

Artinya tidaklan mungkinpada saat itu terdapat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Kuta;Bahwa kalaupun benar bahwa penerbitan HGB Nomor266/Kelurahan Kuta mengandung cacat administrasi melihat prosessebagaimana diuraikan di atas, tidaklah adil apabila kesalahandibebankan kepada Penggugat mengingat seharusnya KantorPertanahan Kabupaten Badung sebagai pihak yang berwenangyang lebih mengetahui kondisi pertanahan di lokasi yangdimohonkan HGB oleh Penggugat.

telah dinyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannyasebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan gugatan tersebutdikabulkan dan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor266