Ditemukan 255 data
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadapemegang sertifikat dan kepada Kantor Badan Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbiatan
180 — 36
tanhun 1996 dan terbutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan An.Tergugat adalah pada tahun 1996, dimana saat itu Tergugat Il serta TurutTergugat dan Il, belum terbentuk Tergugat Il baru terbentuk atau berdiripada tahun 2008 sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 51tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di ProvinsiBanten, maka seharusnya Para Penggugat juga menjadikan KabupatenTangerang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai Tergugatdalam perkara ini, karena peralihan hak dan penerbiatan
105 — 39
PemberianHak;Pendaftaran hak dan penerbitan Sertifikat;Bahwa dalam proses penerbiatan sertifikat sebagaimana point 5 diatas yangmenerangkan sebelum diterbitkannya sertifikat atas permohonan pemohonmaka diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan dan pemeriskaan tanaholeh panitia pemeriksaan tanah:a.Yang bertuga mengadakan penelitian data fisik dann yuridis tanah yangakan dimohonkan hak atau diterbitkan sertidikat sebagaimana ketentuanyang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentangpendaftaran
126 — 102
Bahwa sebaliknya penerbitana SHM nomor : 07537/tahun 2014 anPenggugat/Akhmad Fauzi dasar penerbiatan sertifikatnya tidak jelas, karenadalam sertifikat tersebut dalam kolom (d) DASAR PENDAFTARAN tidak adamencantumkan dasar penerbitan sertifikatnya, apakah Surat KeputusanKakanwil BPN Propinsi Kalteng, dan/atau surat Keputusan Kepala KantorBadan Pertanahan Kab Kotim.
57 — 30
Menyatakan cacat hukum penerbiatan/tidak berdaya lagi Sertifikat HakPakai No. 01 Maret 1977 dengan Surat Ukur No. 93 Tahun 1977 denganluas + 30.000 M?yang diterbitkan oleh Tergugat Ill (BPN Kab. Pasaman)arena tidak mencantumkan batas berakhirnya Hak Pakai didalamnya sertadengan adanya kesepakatan pencabutan / berakhirnya hak pakai atasobyek perkara tertanggal 8 Desember 2016.(Petitum No. 12 Gugatan a quo).e.
44 — 12
Bahwa dikarenakan dasar penerbitan atau alas hak yang dipergunakanuntuk penerbiatan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 237 atas namaKARTOMO B NARUH yang kemudian dibalik nama atas namaHalaman 7 dari 53, Putusan No.12/Pdt.G/2015/PN Tmg.16.17.TERGUGAT Ill, +10.000 m?
Ir. H. Achmad Husaini
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
LINDA HAKIM
291 — 273
Karya Baru pembukuantanggal 10021978 penerbiatan tanggal 30042019, SuratUkur No. 1160/Karya Baru/2019, luas 23.610 m?
MELANI SH
Terdakwa:
MARYONO Bin DULLAH Alm
266 — 189
Biaya Penerbiatan SP ( Surat Pernyataan Tanah ) Sebesar Rp.500.000;c. Biaya Pembebasan Lahan R (Risten) sebesar Rp. 3000. / meterBahwa Item yang harus dibayarkan oleh calon peserta prona / PTSLdengan biaya sebesar Rp. 500.000 dengan rincian :a. Uang diserahkan kepada pihak BPN sebesar Rp. 300.000. ( saksitidak tahu apa keguanaan nya ) karena saksi mendapatkaninfiormasi tersebut dari sdra. Maryono selaku Kades SukaMakmur;b.
semua Kades se Kabupaten Bengkulu Utara ; Bahwa dana anggaran program PTSL tersebut ditanggung olehpemerintah ; Yang menjadi penyaji materi pada saat itu Saksi sendiri, Pak Alidan Pak Agus ; Bahwa pada saat sosialisasi itu disampaikan kepada pesertabahwa untuk pendaftaran tanah PTSL tidak dipungut biaya ; Bahwa Prona adalah merupakan kependekan dari Program nasionalAgraria yang merupakan program pensertifikatan tanah yangbiayanya di bebankan dari APBN untuk kegiatan di kantorPertanahan dalam rangka penerbiatan
79 — 16
diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kotamadya Medan pada tahun 1995, dengandemikian walaupun PENGGUGAT dalam GUGATAN mengakungaku danmerasa mempunyai hak atas Asset tersebut (quad non) maka berdasarkanpada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah,PENGGUGAT tidak dapat lagi menuntutmengajukan keberatan kepada pemegang sertipikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbiatan
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
(seratusmeter persegi), sehingga dapat dipastikan sumber alas hak yangmenjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut tidak ada; Bahwa sebagaimana juga keterangan dari Kantor Pertanahan dipengadilan bahwa tidak tahu menahu mengenai Buku C Desa, artinyabahwa penerbiatan sertifikat a quo tidak benar dan bertentangandengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa hal lain yang membuktikan bahwa tanah objek perkara a quo adalahtanah milik Para Penggugat DR/Para Tergugat DK, adalah keterangan saksidari
1.FORESTRIENA ANOM SARI B.
2.IRVINIA BUDINING ARUM S.
3.ARIO DAMAR PRIOJATI
Tergugat:
1.Nyonya Endang Supriyatiningsih yang dalam hal ini Kapasitasnya Sebagai Wali dari Nona Diyes Restu Ratnaningsih
2.Wagiman
78 — 23
Fotokopi Surat dari Ario Damar Priojati tanggal 26012018 tentangpemblokiran/keberatan penerbiatan sertipikat atas tanah Letter C Nomor32/Amb Persil 84 b Klas Il luas 780 m2, diberi tanda TT.II3;4.
165 — 32
., selanjutnya diberi tanda T 32;Foto Copy Surat Camat Kotabesi No. 593.7/27/VII/Pem/2018 perihalPencatata Surat Pengakuan Tanah tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya diberitanda T 33;Foto Copy Peta Kadastral Areal Perkebunan PT Agro Bukit yang menjadidasar penerbiatan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.86/PPTB/2006 tanggal 16 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda T 34;Foto Copy Peta Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) di areal perkebunan PTAgro Bukit yang kemudian dikalim oleh Penggugat, selanjutnya diberi
34 — 25
PT Great Giant Pineappleberada di Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai KabuatenLampung Tengah;Bahwa Penerbiatan HGU No. 66 an. PT. Great Giant Pineapple tanggal 10Juli 2008 luas 174,25 Ha Desa Gunung Batin Baru berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung Nomor : 54015082008 tentang Pemberian Hak Guna UsahaAtas Nama PT. Great Giant Pineapple Atas Tanah di Kabupaten LampungTengah;Bahwa Penerbuatan HGU No. 66 an. PT.
90 — 1725 — Berkekuatan Hukum Tetap
) tentang kesanggupan membongkarmenara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah KabupatenSleman No.4 Tahun 2006, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ajukandengan Kode Bukti PPK2;Bahwa dengan 2 (dua) alat bukti baru (novum) yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali ini telah membantah/mematahkan pertimbangan MajelisHakim Tingkat Banding yang menilai tidak adanya/kurangnya alat bukti yangmerupakan persyaratan yang sangat penting dalam penerbiatan
Pembanding/Penggugat II : Tony Sofyan S
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT. BANK NIAGARA INDONESIA Cq PT. BANK NIAGARA INDONESIA REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MEDAN
Terbanding/Tergugat II : Yusnawati, SH.
Terbanding/Tergugat III : Direktur CV. MELIALA GROUP
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
59 — 26
Bahwa oleh karena didalam pembuatan dan penerbitan Akta PemberianHak Tanggungan Nomor : 138/2008 tanggal 03 November 2008 telahdidukung oleh dokumen dan fakta hukum yang bersifat autentik, makapembuatan dan penerbiatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :138/2008 tanggal 03 November 2008 oleh Tergugat II telah memenuhiketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun prosedur hukumyang dilanggar dalam penerbitan akta tersebut, sehingga secara juridisAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 138/2008
122 — 17
Il : Tanjungbalai.Seluas + 90 m2 (sembilan puluh meter bujur sangkar)Dengan batasbatas dan ukuran sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan A.W lbrahim Mrp = + 20 Meter Sebelah Timur berbatas dengan Parit jalan AMD = + 4,5 Meter Sebelah Selatan berbatas dengan Jailani = +20 Meter Sebelah Barat berbatas dengan Jailani = + 4,5 MeterBerikut dengan SKET KASAR TANAH Sadr Jailani yang dibuat LurahBunga Tanjung dengan Register : 593/298 bertanggal 28 Desember2014.Bahwa didalam proses pembuatan/ penerbiatan
diketahui Camat.Bahwa khusus/ teristimewa terhadap pembuatan/ penerbitan SURATPELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor89/PHGR/DTB/2000 tertanggal 15 Februari 2000 yang dilegalisasi olehKepala DESA BUNGA TANJUNG, KECAMATAN DATUK BANDAR,Kota Tanjungbalai, atas nama LATIFAH MANAN selaku Pihak Pertamadan JAILANI selaku Pihak Kedua, berikut pembuatan/ penerbitan SuratSKET KASAR yang dibuat Kepala Desa Bunga Tanjung denganRegister : 593/024/BT/KDB/2000 bertanggal 14 Februari 2000, olehkarena waktu pembuatan/penerbiatan
122 — 140
Setelan Terdakwa menerima uang tersebut lalu mengeluarkanSurat Rekomendasi Nomor: 600/239/V/2018 dan ditandatangani oleh Terdakwa sertadicap stempel;Bahwa dasar hukum tentang perijinan diatur dalam Peraturan Bupati tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang ProsedurTata Cara dan Persyaratan Penerbiatan Izin Mendirikan Bangunan dan tidakdipungut biaya.
IBADE AHMAD
Tergugat:
1.PT.BANK CIMB NIAGA TBK
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA KPKNL BOGOR,
3.PT. CITRA LELANG NASIONAL
192 — 91
(Tergugat Il) Nomor 1473/JKTPA/SCG/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019Perihal Permohonan Lelang Eksekusi Berdasarkan Pelaksanaan Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan PermintaanBantuan Penerbiatan SKPT, diberi tanda bukti T.II2;3. Foto copy dari fotocopy Surat Pernyataan Limit dari PT. BankCIMB Niaga, Tok. Nomor 1478/JKTPA/SCG/VII/2019 tanggal 16 Juli2019, diberi tanda bukti T.1I3;4.
458 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
jauhjauh hari sebelum Anggota KUDSerba Guna Kota Pinang mengajukan hak ke Kantor BadanPertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, pihakKementerian Kehutanan ataupun pihakpihak yang terkaitlainnya harus mencegahnya, sehingga tidak menimbulkanpolemik hukum dikemudian hari seperti yang dialamioleh Anggota KUD Serba Guna Unit Otonom Barumun Sosakhususnya Pengurus KUD Serba Guna Unit Otonom BarumunSosa yang harus didudukan sebagai seorang pesakitandan menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;Bahwa selain itu. juga penerbiatan
197 — 81
kejalan yang tidak benar atau dilakukankegiatankegiatan yang bertentangan dengan nilainilai Syariah adalahmerupakan dalil gugatan yang sungguh sangat keliru, berlebihan danbukanlah hak Penggugat, anehnya Penggugat juga berani memohonkepada Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk menyatakan APAIWNomor W.3/162/03/1999. tanggal 1 September 1999 tidak sah dan batalserta penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 412 Tahun 2000 adalah tidakberkekuatan hukum adalah permohonan yang salah dan keliru Karenatanah objek penerbiatan