KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN, dk VS PT. SWA KARYA JAYA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN, berkedudukan diJalan AIS. Nasution Kuala Pembuang;2. BUPATI SERUYAN, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor1 Kuala Pembuang, dalam hal ini Keduanya memberi kuasakepada Djasmaniar, S.H.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenSeruyan;b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenSeruyan;Perihal Perintan Melaksanakan Prosedure Pembayaran Klaim PT.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenSeruyan;b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenSeruyan;Perihal Perintah Melaksanakan Prosedure Pembayaran Klaim PT.

Darwan Ali) terhadap konsep eksepsi awal, pencabutanbanding dan upaya gugatan balik (rekovensi) atas klaim yang sudahterbayarkan sebesar Rp12.000.000.000,00;Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan InformatikaKabupaten Seruyan) mendapat intervensi dari Bupati Kabupaten Seruyan(Tergugat II/H.M.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN dan 2. BUPATI SERUYANtersebut;2.

Rumimpunu, SH Pengelola Nelayan Sea Food yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor: 800/DISHUBKOMINFO/13.a/II/2011, tanggal 18 Februari 2011, perihal pencabutan surat izin sewa tanah dan penggunaan perairan Nomor: 800/DPT/16/IX/2007 tanggal 3 September 2007 atas nama Desmon T.

Rumimpunu, SH Pengelola Nelayan Sea Food yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.601.000,- (Dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

RUMIMPUNUTergugat: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA

Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan, Nomor:800/DPT/16/1X/2007, tanggal 03 September 2007, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan danTelekomunikasi Kabupaten Minahasa, dengan izin berlakudari 3 September 2007 s/d 3 September 2022;b. Ijin Usaha Pariwisata Nomor: 18/PAR/RM.41/1/2005,tanggal 18 Januari 2005, jenis usaha: Restoran, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan BudayaKabupaten Minahasa;c.

Surat Keputusan Dinas Perhubungan Dan Energi KabupatenMinahasa Nomor: 05 Tahun 2004, tanggal 26 Agustus2004, tentang Pemberian Izin Pengeboran Air BawahTanah (SIP) untuk keperluan Usaha Rumah Makan di DesaKalasey Satu Kecamatan Pineleng kepada Rumah MakanNelayan;2.

Pemerintah Daerah dalamhal ini Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi memutuskankontrak karena lahan/atau perairan yang digunakan = akandimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal yangsama ditegaskan kembali oleh pemegang ijin berdasarkanSurat Pernyataannya kepada Tergugat tertanggal 3 September2007;.

Rumimpunu, SHPengelola Nelayan Sea Food yang diterbitkan oleh KepalaDinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika KabupatenMinahasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusanNomor: 800/DISHUBKOMINFO/13.a/11/2011, tanggal 18Februari 2011, perihal pencabutan surat izin sewa tanahdan penggunaan perairan Nomor: 800/DPT/16/1X/2007tanggal 3 September 2007 atas nama Desmon T.

Rumimpunu,SH Pengelola Nelayan Sea Food yang diterbitkan olehKepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan InformatikaKabupaten Minahasa;4.

NOFRIALDI, Amd EK, 2.RUSLAN SUGIJANTO, dkk; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Bukti T4Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1085/1.811.1 tanggal 10 Maret 2011,perihal Peringatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1619/1.811.1 tanggal 7 April 2011,perihal Peringatan Il. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 2392/1.811.1 tanggal 18 Mei 2011,perihal Peringatan Ill.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 5939/1.811.1 tanggal 18 September2013, perihal Peringatan terakhir. (fotokopi sesuai denganaslinya);Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.120/G/2015/PTUNJKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T.910. Bukti T.1011. Bukti T.11Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 7990/2013 tanggal 8 November 2013 tentangPembekuan lIzin Trayek Bus sedang PT.

(fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 665/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentangPencabutan Izin Trayek Bus sedang PT. Metromini, karenakelalaian admnistrasi Perizinan Angkutan Umum. (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan TransportasiProvinsi DKI Jakarta No. 159/2015,tanggal 28 Mei 2015tentang Pencabutan Izin Trayek Bus Sedang PT.Metromini.

Metromini Karena KelalaianAdministrasi Perizinan Angkutan Umum (KIU/KP) tanggal 30 Desember 2013 (VideBukti P2 = T6);Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKIJakarta No. 159/2015 tentang Pencabutan izin Trayek Bus Sedang PT.

Bahwa isi dari objek sengketa pada pokoknya adalah : Pemberitahuan mengenai batas akhir perpanjangan izinAngkutan Umum Bus Sedang yang masuk dalam Daftar suratkeputusan kepala Dinas perhubungan Provinsi DK!

CQ.MENTERI PERHUBUNGAN RI.CQ. DIRJEND.PERHUBUNGAN LAUT RI.; HI. MOH. THAHIR HI. MOH. THAHA

SAHAT, SH.MH, Kepala Sub Bagian Bantuan HukumSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;2. M. ISRAYADI, SH.MH, Pelaksana Bagian Hukum SekretariatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut ;keduanya berkantor di Jalan Merdeka Barat No. 8 JakartaPusat;3. ABD. FAISAL AB. PONTOH, SE, Kepala Kantor PelabuhanOgoamas ;berkantor di Jalan Pelabuhan No. 7 Ogoamas KabupatenDonggala, Sulawesi Tenggara ;4.

NURDIANSYAH, SH, Pelaksana Bagian Hukum SekretariatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut ;Berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 JakartaPusat;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II / Pembanding ;melawan:Hi. MOH. THAHIR Hi. MOH. THAHA, bertempat tinggal di JalanLenju RT. 01, Kecamatan Sojol, Desa Lenju ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;dan:1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA / PRESIDENREPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESITENGAH CQ.

Thaha ;Bahwa pada akhir tahun 1994 sebagian tanah tersebut yaitu seluaskurang lebih 65 x 53 M2 = 3.445 M2 telah dikuasai dan dijadikan lokasipelabuhan (operasional pelabuhan Ogoamas) oleh Direktur JenderalPerhubungan RI (Tergugat Il) melalui Kantor Wilayah Perhubungan PropinsiSulawesi Tengah pada waktu itu dengan batasbatas sebagaimana teruraidalam surat gugatan ;Bahwa penguasaan Tergugat Il atas tanah milik Penggugattersebut yangkini pengelolaannya telah diserahkan kepada Tergugat adalah merupakanperbuatan

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA CQ.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

Menerima permohonan banding dari Pemohon KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS 1. PT IFANI DEWI, DK

PUTUSANNomor 266 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASIPROVINS DKI JAKARTA, yang diwakili Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Dr. Ir.

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Medium dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. R.

Efani Dewi in casu Terbanding sebagal Tersangkadengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada BusBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Regulerpada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, S.E.

Drajad Adhyaksa, MT., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Padt.SusArbt/20164.

Drajad Adhyaksa, MI selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V(Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta, yang menandatangani perjanjian/kontrak Pengadaan ArticulatedHalaman 18 dari 23 hal. Put.

Ondo Ebenezer H.P
Tergugat:
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Penggugat:
1.Lie Lie Mei
2.Lucky Reynaldi
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Penggugat:
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidaorjo
Tergugat:
INDONESIA SARANA SERVIS KSO

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN GRESIK

NURUL ) adalah selaku pelaksanadalam pekerjaan pemungutan Retribusi parkir di Tepi jalan umum yangsudah berjalan beberapa tahun dan setidak tidaknya atas dasar perjanjianKerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresikdengan Penggugat sebagaimana ternyata tertuang dalam Surat PerjanjianNo : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10 tahun 2010 tanggal 6 januari2010 berikut sebagian diperpanjang terhadap pelaksanaannya untuk tahun2011 yang telah dibuat, dituangkan dan ditandatangani

Bahwa Tergugat ( Kepala Dinas Perhubungan ) telah memanggil Penggugatsecara mendadak pada tanggal 11 juli 2011 di kantor Dinas Perhubungan yangpada saat itu penggugat dalam keadaan kurang sehat dan merasa tertekandipaksa untuk menandatangani Surat Perjanjian bernomor : 56, 57, 58, 59, 60,61, 62 dan 63 tahun 2011 tentang Kerjasama Dalam Pemungutan RetribusiTempat Khusus Parkir yang nilai hasil pekerjaan mencapai Rp.1.543.500.000, ( satu milyart limaratus empatpuluh tiga juta limaratus riburupiah )

Penggugat:
Frans Ariatna
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

KEPALA DINAS, PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK, vs H.MOCHAMMAD ADENAN/Hj. NURUL,

NURUL) adalah selaku pelaksana dalampekerjaan pemungutan Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum yang sudah berjalanbeberapa tahun dan setidaktidaknya atas dasar perjanjian Kerjasama yangdilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan PenggugatHal. 1 dari 5 hal. Put. No. ...

Nomor 1214 K/PDT/20135 Bahwa sedangkan penentuan tarif parkir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Retribusi Pelayanan tempat khusus Parkir,adalah sebagai berikut:e untuk jenis Truck Rp3.000,00.e untuk jenis Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya Rp1.500,00.e untuk jenis sepeda motor Rp1.000,00.6 Bahwa Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan) telah memanggil Penggugat secaramendadak pada tanggal 11 Juli 2011 di Kantor Dinas Perhubungan yang pada saatitu Penggugat dalam

, akan tetapi pihak Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan)tidak berkenan dan tidak mau untuk tandatangan dengan alasan tidak berani karenaBerita Acara tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Bidang;10 Bahwa kemudian Penggugat membuat dan berkirim surat kepada Bupati Gresik Cq.11.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tertanggal 7 November 2011 tentangkeberatan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat PerjanjianNomor 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 dan 63 tahun 2011 tanggal,Kerjasama Dalam

Nomor 1214 K/PDT/2013Sehingga total dibayar Rp1.000.000.000,12 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 Penggugat mendapat dan menerima Suratdari Dinas Perhubungan bernomor 550/600/437.55/2011 tanggal 6 Desember2011 perihal Peringatan untuk menyelesaikan kekurangan setoran pemungutanretribusi parkir, yang perhitungannya sesuai Surat Perjanjian awal;13 Bahwa dengan adanya peringatan tagihan sebagaimana surat Nomor 550/600/437.55/2011 tanggal 6 Desember 2011, disini membuktikan bahwa Tergugattelah lalai

untuk memenuhi/merevisi dan atau melakukan perbaikan terhadapSurat Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62dan 63 tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Kerjasama Dalam PemungutanRetribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Berita Acara tentangKesanggupan Pembayaran Retribusi Parkir tertanggal 18 Agustus 2011 yangtelah diketahui oleh Pejabat Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kabid Lalulintas Jalan;14 Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini dan

Penggugat:
PT BUMI LAMPUNG PERSADA
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2.Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3.Kepala Biro Layanan Pengadaan

dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN vs GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS).

PUTUSANNOMOR: 09/G/2014/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenetapkan tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan TataUsaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara sederhana, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antaraDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATENBANYUASIN, diwakili olehNama : SUPRIADI, SE MSTr,Warga Negara : IndonesiaJabatan : Kepala

Dinas Perhubungan Komunikasi Dan InformatikaKabupaten BanyuasinBeralamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 21Sekojo Pangkalan BalaiDalam hal ini memberikan kuasa kepada : H.

yang amarnya sebagai berikut:AMARPUTUSAN=> Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUNPLG= Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud padaparagraf (2.2) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik;=> Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepadaPemohon:Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana KegiatanAnggaran (RKA) Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012,berhubungan dengan Kepala Dinas Perhubungan

LALANTA WAYA
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang

Pembanding/Penggugat I : Lie Lie Mei
Pembanding/Penggugat II : Lucky Reynaldi
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

GRAHA TEHNIK
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pemohon:
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT. UPAYA KARSA MANDIRI

Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Membaca Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal : 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor144/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel. dalam perkara permohonan atas nama : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, yangberkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav.72, Kel.

Menerima permohonan banding dari Pemohon KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS 1. PT IFANI DEWI, DK

PUTUSANNomor 265 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASIPROVINSI DKI JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, Dr. Ir.

., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;7.

Setiyo Tuhu, S.E., M.M.Tr., selakuKetua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terbukti secara bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus BuswayPaket IV (Single Bus) Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta;Bahwa oleh karena Sdr.

., juga selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Pengadaan Bus BuswayPaket IV (Single Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsiHalaman 7 dari 24 hal. Put.

., selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DK! Jakarta Tahun Anggaran 2013;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. R.

Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

BauMaret 1978 tentang pernyataan penyerahan Lokasi lapangan Terbang PerintisBetoambari secara rela dan mengihlaskan;e Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintisdari Pemda =Tk.ll Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

, hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan