Ditemukan 3759 data
8 — 0
Perdata danPasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.3) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiyang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan yang ada dalamdokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanyanilaipembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan aktalain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH.Perdata dan Pasal 163 HIR;Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 79/Padt.P/2019
Pemohon adalah nama Pemohon SitiRondiyatun dan nama ayah Pemohon adalah Rohmat;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa penulisan biodata Pemohon yang terdapat dalam KutipanAkta Nikah tersebut seharusnya sesuai dengan biodata yang ada dalam Kartudokumendokumen lain yang diimiliki oleh Pemohon sebelumnya;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian
HERLIN YONARDI
35 — 6
HERLINYONARDI tidak bersesuian dengan Akta dan Surat dokumen yang lainnya ;Bahawa Pemohon, waktu kecil diberi nama oleh ayahnya bernama Herlin ;Bahwa terdapat suatu ketidak sesuaian pada Kutipan Akta Kelahiran An.HERLIN dan pada Akta perkawinan serta Pasport Pemohon tertulis An.HERLIN YONARDI.
HERLINYONARDI tidak bersesuian dengan Akta dan Surat yang lainnya ;Bahawa Pemohon merupakan Isteri Saksi, waktu kecil diberi nama olehayahnya bernama Herlin ;Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN.MKS Bahwa terdapat suatu ketidak sesuaian pada Kutipan Akta Kelahiran An.HERLIN dan pada Akta perkawinan serta Pasport Pemohon tertulis An.HERLIN YONARDI.
13 — 2
: bahwa, saksi adalah Paman Pemohon .. bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan isterinya. bahwa, saksi juga mengetahui kelahiran Pemohon yaitu di Rumah Sakit MardiSantoso Surabaya. bahwa, seingat saksi Pemohon lahir pada tanggal 05 Agustus 1964. bahwa, walaupun saksi tahu perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernamaLitk Hina Maria Pulosari, tapi saksi tidak tahu pencatatan tanggal dan tahunkelahiran dalam surat nikahnya. bahwa, saksi pernah menerima keluhan Pemohon adanya ketidak sesuaian
mengetahui kelahiran Pemohon, hanya saksi mendengarcerita Pemohon lahir di Rumah Sakit Mardi Santoso Surabaya. bahwa, saksi tidak mengetahui kelahiran Pemohon, hanya saksi pernah melihat dibuku jjazah Pemohon bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Agustus 1964. bahwa, walaupun saksi tahu perkawinan Pemohon dengan istermya yang bernamaLitk Hina Maria Pulosari, tapi saksi tidak tahu pencatatan tanggal dan tahunkelahiran dalam surat nikahnya. bahwa, saksi pernah menerima keluhan Pemohon adanya ketidak sesuaian
8 — 0
Perdata danPasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.3) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiyang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan nama yang adadalam dokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanya nilaipembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan aktalain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH.Perdata dan Pasal 163 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4 dan P.5
Bahwa dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) adalah namaPemohon PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumenkependudukan, yaitu menyulitkan menyulitkan Pemohon dalam menguruspedaftaran haji, karena tidak samanya nama Pemohon dalam dokumen yangdimiliki oleh Pemohon
73 — 6
Pemohon lahirpada tanggal 6 Mai 1966 seharusnya adalah 29 September 1967;Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan disamping ituPemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu ZULKARNAINI dan ISRALDI;Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan bahwaPemohon telah keliru dalam memasukkan data kependudukan Pemohonsebagaimana termuat dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon sehinggamengakibatkan ketidak sesuaian
diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 29 September 1967 sedangkanberdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fadrianto, tanggal 19Juni 2012 (bukti P.1), Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadrianto (buktiPenetapan No. 85/PDT.P/2016/PN.Bkt halaman 4 dari 6 HalamanP.4) dan dihubungkan dengan Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Fadrianto (buktiP.5) yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon lahir padatanggal 6 Mai 1966;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat ketidak sesuaian
12 — 4
PN.Sda, tanggal 28 Nopember 2012tentang hari sidang ; IV Permohonan lisan Pemohon yang disampaikan pada persidangan hari : Senin, tanggal10 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon pencabutan perkara Nomor : 2038/Pdt.P/2012/PN.Sda ; Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara secara lisan tersebut diajukan olehPemohon sebelum perkara diputuskan ; Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini karenasurat permohonan disusun secara tidak runtut dan terdapat ketidak sesuaian
Neni Yustati Siregar
20 — 4
di Kisaran pada tanggal 27 September 2000telah lahir Siti Kholijah Harahap, anak Perempuan ke Satu dari Gozali danisterinya Nenny Yustati Ritonga;Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulisnama Pemohon Neni Yustati Siregar dan Suami Pemohon sebagai KepalaKeluarga tertulis Gazali Harahap;Bahwa anak pemohon juga telah memiliki ljazah sekolah Dasar, ljazahSekolah Mengah Pertama dan ljazah Sekolah Mengah Atas yang tertulisnama orang tua Gazali Harahap;Bahwa akibat ketidak sesuaian
surat permohonannya bahwa Pemohon bertempattinggal di Jalan Mutiara Setapak Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IIIKecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, oleh karena itu PengadilanNegeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang diajukan olehPemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi Wiraida dan SaksiRatna Dewi di persidangan di dapati fakta bahwa anak Pemohon yang telahmemiliki Kutipan Akta Kelahiran terdapat ketidak sesuaian
Ajis
77 — 27
sendiri) dan Ibuadalah Nisma;Bahwa nama dan tempat lahir Azura yang tertera pada KK dan AktaKelahiran adalah tidak benar, yaitu Azura binti Ajis dan lahir Bulukumba; Bahwa nama dan tempat lahir Azura yang benar seharusnya seperti terteradi surat keterangan kepindahan sekolah dan rapor yaitu Sitti AZura dan lahirLahad Datu; Bahwa terjadi kesalahan dulu pada saat membuat dokumen kependudukanpada bulan November 2021;Bahwa nama Azura, Azura binti Ajis dan Sitti Azura adalah orang yangsama;Bahwa ketidak sesuaian
MURIDI
25 — 5
bulan dan tahun lahir anak pemohon dari 21 November 2003menjadi yang sebenarnya 21 Oktober 2001 ;Penetepan Nomor 79/ PDT.P/2019/PN.Sgi, Halaman 3 dari 7 HalamanBahwa setahu yang terjadi kesalahan didalam Kutipan Akta KelahiranNomor : 1107LT290520120321 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor :1107120204082517 ;Bahwa setahu saksi nama istri pemohon adalah Nurmala ;Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada 16 September1994;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonnya ke Pengadilan NegeriSigli adalah sesuaian
sepengetahuan saksi, Pemohon ingin membetulkan kesalahanpenulisan bulan dan tahun lahir anak pemohon dari 21 November 2003menjadi yang sebenarnya 21 Oktober 2001 ;Bahwa setahu yang terjadi kesalahan didalam Kutipan Akta KelahiranNomor : 1107Lt290520120321 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor1107120204082517 ;Bahwa setahu saksi nama istri pemohon adalah Nurmala ;Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada 16 September1994;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonnya ke Pengadilan NegeriSigli adalah sesuaian
ALI MUSTAFA
18 — 4
ALI MUSTAFA dan ibu NUR ENDAH, sebagaimana disebutkandalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505LT140720170015 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blitar;Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor:3505030810060082 dan pada tahun 2020 terbitlah KTP Pemohon NIK:3505031212590003, dalam KTP dan KK tersebut nama Pemohon tertulisALI MUSTAFA dan nama anak ke delapan Pemohon tertulis MAULIDAAULADANA ASPANANI;Bahwa oleh karena terdapat ketidak sesuaian
ALI MUSTAFA dan ibu NUR ENDAH, sebagaimana disebutkandalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505LT140720170015 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blitar; Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor:3505030810060082 dan pada tahun 2020 terbitlah KTP Pemohon NIK:3505031212590003, dalam KTP dan KK tersebut nama Pemohon tertulisALI MUSTAFA dan nama anak ke delapan Pemohon tertulis MAULIDAAULADANA ASPANANI; Bahwa oleh karena terdapat ketidak sesuaian
ACHMAD AR AMJ
22 — 3
Bahwa ternyata timbul ketidak sesuaian di dalam:a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. Camat Samarinda Ulu No.593.21/61/IV/2016 tertanggal 25 April 2016; Surat Pernyataan tanggal16 Februari 2015 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal16 Februari 2015;b. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat SamarindaUlu No. 593.83/545/IV/2016 tertanggal 27 April 2016; Surat Pernyataantanggal 22 Maret 2016 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal22 Maret 2016;c.
Bahwa atas ketidak sesuaian tersebut butir 5, ternyata untuk memperbaikiadministrasi suratsurat pada butir 5a sampai dengan 5e tersebutdiharuskan adanya penetapan perubahan penambahan nama Pemohontersebut dari Pengadilan Negeri, dan oleh karenanya mohon perubahannyadinyatakan sah menurut hukum;7.
menambah nama dibelakang namanyamenjadi ACHMAD AR AMJ berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronikdengan NIK 6472080304680001 atas nama ACHMAD AR AMJ (bukti suratP1) dan Kartu Keluarga No. 6472081508110010 atas nama KepalaKeluarga ACHMAD AR AM) (bukti surat P2); Bahwa benar sesuai keterangan SaksiSaksi dapat dipastikan orang yangbernama ACHMAD AR adalah satu orang yang sama dengan yang bernamaACHMAD AR AM J; Bahwa benar akibat dari perbaikan atau penambahan nama Pemohontersebut menimbulkan ketidak sesuaian
Haryono
29 — 16
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenKulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapanatas permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian
penulisan namapemohon pada Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulissebelumnya Hary Haryono menjadi Haryono yang dikeluarkan oleh CatatanSipil Kabupaten bekasi;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,telah terbukti benar, pada Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulissebelumnya Hary Haryono, sedangkan di dokumen dokumen lain tertulisHaryono;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama pemohon tersebut terjadidi Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulis
HAMDANI
73 — 8
permohonan tertanggal 19Februari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukontanggal 19 Februari 2020 dibawah register permohonan Nomor25/Pdt.P/2020/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor ImigrasiLhokseumawe dengan Nomor Paspor : P348462 tanggal 12042007, tertulis atasnama HAMDANI JUNED, lahir di Geulumpang Samlako, pada tanggal 3November 1969; Bahwa paspor Pemohon tersebut terdapat ketidak Sesuaian
surat permohonan Pemohon dihubungkandengan buktibukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan ke persidangan,maka Pengadilan Negeri memperoleh faktafakta hukum yang dapat dinilai sebagaisuatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala KantorImigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : P348462 tanggal 12042007,tertulis atas nama HAMDANI JUNED, lahir di Geulumpang Samlako, padatanggal 3 November 1969;Bahwa paspor Pemohon tersebut terdapat ketidak sesuaian
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa didalam nota pembelaan sudah disebutkan, bahwa saksi A chargesebagian (sangat urgen) ternyata ada ketidak sesuaian yang nyata,sehingga diragukan kebenarannya, sedangkan saksi A de charge yangmemberikan kesaksian dibawah sumpah, keterangannya tidak ditemukanadanya ketidak sesuaian, namun dalam pertimbangannya ternyataPengadilan Negeri Mojokerto hanya memberi nilai saksi A charge sajasehingga Terpidana dinyatakan bersalah, dan diambil begitu saja olehPengadilan Tinggi Surabaya ;.
NGATMI Cq Sugito
27 — 4
Bahwa karena kekurang pengertian almarhum bapak Pemohon, pada saatpergantian nama saat itu tidak diurus administrasi, sehingga didalam datakependudukan dan ijazah anak terdapat ketidak sesuaian identitas;7. Bahwa dengan adanya ketidak sesuaian data dalam identitas alamhumBapak Pemohon dengan anakanak termasuk milik Pemohon tersebut,Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi berkaitandengan data pribadi baik saat sekarang maupun di masa yang akan datang8.
398 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lima belas koma enam ribu tujuh ratusdelapan meter kubik) yang tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yaituberapa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (GKSKB) Nomor DG 2018151tanggal 21 Agustus 2014 yang menerangkan kayu didalam kontainertersebut sejumlah 92 batang dengan volume 14,3620 M (empat belas komatiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaanterhadap kayukayu tersebut terutama untuk dokumen penyertaannyadidapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batang kayu dengan
LHPyang dibuat oleh Terdakwa EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran Provisi Sumber Dana Hutan/DanaReboisasi (PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untukditerbitkannya Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebelumdilakukan pengangkutan, dan karena ketidak sesuaian antara fisik kayudengan dokumennya sehingga kayukayu didalam kontainer TRLU Nomor9343604 tersebut merupakan kayukayu yang tidak memiliki dokumen yangsesuai dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan
didapatkannya barang bukti berapa 1 (satu) kontainer yangberisikan kayu nona dengan jumlah kayu sebanyak 105 (seratus lima)batang dengan volume 15,6708 M yang tidak sesuai dengan dokumenpenyertanya yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)Nomor DG 2018151 tanggal 21 Agustus 2014 yang menerangkan kayudidalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume 14,3620 Mdan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamauntuk dokumen penyertanya didapatkan ada ketidak sesuaian
(lima belas koma enam ribu tujuh ratusdelapan meter kubik) yang tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yaituberupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (GKSKB) Nomor DG 2018151tanggal 21 Agustus 2014 yang menerangkan kayu didalam kontainertersebut sejumlah 92 batang dengan volume 14,3620 M (empat belas komatiga ribu enam ratus dua puluh meter kubik) dan setelah dilakukanpemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutama untuk dokumenpenyertanya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batang kayudengan
LHP yang dibuat oleh Terdakwa EDISON ANWAR padahal LHPtersebut merupakan dasar untuk pembayaran Provisi Sumber DanaHutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhiuntuk diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)sebelum dilakukan pengangkutan, dan karena ketidak sesuaian antara fisikkayu dengan dokumennya sehingga kayukayu didalam kontainer TRLUNomor 9343604 tersebut merupakan kayukayu yang tidak memilikidokumen yang sesuai dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukantanpa
44 — 35
Gst tidak ada mencatum batasukuran terhadap objek sengketa (a quo), maka menurut majelis HakimGugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas dan berimplikasiketidak jelasan mengenai ukuran batas batas objek sengketa ( a quo)Menurut hemat kami para pemohon banding semula para Penggugatmengenai ketidak sesuaian ukuran berdasarkan pemeriksaan setempat yangdi laksanakan pada hari Jum/at tanggal 29 September 2017 majelis hakimtingkat pertama telah melalukan pembohongan dengan mengatakan dalam Halaman
10 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDNputusan ketidak sesuaian ukuran objek perkara, pada hal majelis hakimtingkat pertama pada pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September2017 tidak dilakukan pengukuran hanya melihat dari bukti para Tergugatyang banyak Coretan coretan.
Bahwa judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangannya mengenai ketidak sesuaian ukuran dan batas batasberdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Desember 2017menurut hemat kami Para Pembanding semula Para Penggugat majelishakim tingkat pertama hanya melihat serta mendengar keterangan darisepihak harusnya pada pemeriksaan setempat tersebut selain yangdilihat objek perkara tentu pengukuran dengan objek perkaranya jugadilakukan sehingga pertimbangan hukumnya sah;b.
Mengenai ketidak sesuaian batas batas dengan luasnya dalam perkaraini: Bahwa Judex factie pengadilan tingkat pertama telalu terburu burudan keliru membuat putusan dan hanya melihat bukti dan keterangansepihak tanpa melihat fakta di persidangan dan pemeriksaan setempat.
12 — 2
Perdata danPasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiyang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan yang ada dalamdokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanyanilaipembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan aktalain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH.Perdata dan Pasal 163 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.3) adalah
Bahwa dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga) adalah nama Pemohon Xxx, tempat tanggal lahir Pemohon Pati,21 November 1963 dan nama Ayah Pemohon Sadawi;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumenkependudukan, yaitu menyulitkan Pemohon dalam mengurus persyaratanpendaftaran
IDA RAHAYU
14 — 3
Bahwa dikarenakan terdapat ketidak sesuaian mengenai bulan kelahirananak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon terhadap KK,maka pemohon berinisiatif untuk merubah / membetulkan bulan kelahirandalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan KK; Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor : 3505 LT 14032017 0008, tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 15 Mei 2014telah lahir : ANNISA YUMNA FAIZAH Anak kesatu perempuan dari AyahNUR ROHMAN dan Ibu IDA RAHAYU dirubah/ dibetulkanmenjadi
BltBahwa dikarenakan terdapat ketidak sesuaian mengenai bulan kelahirananak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon terhadapKartu.
33 — 12
DG 2018151 tgl 21 Agustus 2014 yangmenerangkan kayu didalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume14,3620 M3 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamaHalaman 7 dari 74 Putusan No.78/Pid.Sus/2015/PN.Sby.untuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus
DG 2018151 tgl 21 Agustus 2014 yangmenerangkan kayu didalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume14,3620 MP dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamauntuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya surat keterangan sahnyakayu
dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamauntuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya surat keterangan sahnyakayu bulat (SKSKB) sebelum dilakukan pengangkutan, dan karena ketidak sesuaianantara fisik kayu dengan dokumennya sehingga