Ditemukan 232 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
FONG, AKIE WIYONO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
539 — 443
  • MONITA HUWAE,G.H jonnnnnnnnnnncn ne cnnnec ccc ccnneesKesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Dian IstanaPark Avenue C4 No. 8 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Agustus 2018 ;Selanjutnya memberikan kuasa tambahan kepada:Putusan Perkara Nomor : 140./G/2018/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 103 Halaman1. SUDJIONO,2. Dra.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 29-09-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm
Tanggal 14 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Sri Wulandari, S.H., M.H.
Terdakwa:
Mujahidin Bin H. Hilmi
45 — 47
  • LAILAN HAYATI;
  • Copy Akta Jual Beli Nomor : 208 / 2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan / turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
  • 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H.
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-07-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Mpw.
Tanggal 6 Juli 2015 — LOU BUN HWA melawan ZUBIR, dkk.
159 — 40
  • tersebut, uraian batasbatas Tanah baik sebelah Utara,Selatan, maupun Timur semuanya berbatasan dengan Tanah Negara, padahalsesungguhnya;e Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah IMAM PARDJADI;e Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PAINO MASKANAN;e Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah ABDURRAHMAN;Bahwa pada Lembar Salinan Gambar Situasi yang terdapat dalam SHM No.12774/DesaSungai Raya (Bukti P.2) tersebut, terdapat kesalahan pada Kolom LEMBAR yaknitertulis 37 Kotak H.G. 5.6, semestinya 3/ Kotak G.H
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-05-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 19 Nopember 2014 — YAYASAN TRISAKTI;1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,2.UNIVERSITAS TRISAKTI
161 — 81
  • Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. Ten Berge,Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta : Gadjah MadaUniversity Press, 2011, halaman 13) ; Berdasarkan atas uraian yuridis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwaSurat Menteri Keuangan No. 206/KM 6/2013, tanggalal 22 Juli 2013 tersebutditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara (ambtsdrager) yang mempunyaikewenangan ; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 September 2014 — DAVID ANTONY GRILL
128 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1007 K/Pid.Sus/2013e.i"g.h.5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045634, ER 045633,ER 045635, ER 045631, ER 045632;4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret2009;1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d31 Maret 2009;1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009;124. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari :a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Aprilh.2009;3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April2009;1 (satu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 24-04-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 Maret 2016 — SATINI binti IMING bin SAIMUN >< PT BATARA INDRA,Cs
164 — 112
  • Yang berada di Residensi Bataviaoleh Notaris G.H THOMAS yang bertugas dan memilikikewenangan hukum untuk menentukan kepemilikan bidangtanah sesuai dengan kedudukannya. Batavia tanggal 19Maret 1940 ; : Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan nomor05/VIV2000, tanggal 14 April 2000, yang dibuat dan ditandatangani Ketua RT.002 /RW.01~ Kelurahan Gelora,Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. PerihalKeterangan.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 14-03-2012
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pid.B /TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 12 Januari 2012 — DRA. HJ. MAULIDA GUSTINA;
62 — 16
  • Menyatakan barang bukti berupa: a.Dikembalikan kepada Polres Agam melalui Is met;g.h.1 (satu) buku daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010 no:0394/06001.2/TI/2010 tanggal 31 Desember 2009; Pengajuan rencana kebutuhan Polres Agam tahun 2009 s/d Juni 2010 denganrincian: 1) D istrik Satuan reskrim Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar; encana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/dJuni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;Perwabku
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 18-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 12/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
IR. OSTON GULTOM
30 — 23
  • Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.Pasal 5Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut :g.h.9295 Efisien;Efektif;Transparan;Terbuka;Terbuka;Bersaing;Adil/tidak diskriminatif; danAkuntabel.Pasal 6Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harusmematuhi etika sebagai berikut:a.Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuanPengadaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
SUTAN TAKDIR, SH
Terdakwa:
Drs. EKO PURNOMO ,M.M.Bin ALM.HADI PRANOTO
124 — 55
  • ., G.H. Addink danJ.B.J.M.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 10/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : JONATHAN SURANTA MARTUA, SH
Terbanding/Terdakwa : YOSEP FEBRIANDANI PERMANA, S.IPBin ACENG KURNIA
157 — 93
  • pertanggungjawabanpenggunaan;d. rencana Anggaran Biaya total anggaran biaya kegiatan; dane. rencana Anggaran Biaya sejumlah pengajuan uang panjar kegiatan.Halaman 35 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG(8)Batas waktu = penyerahan pertanggungjawaban penggunaansebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak uang panjar diterima.Pasal 53(1) Pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa melalui penyediabarang/jasa, pelaksana kegiatan menyerahkan :a.e290 5.g.h
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH .Alm
69 — 41
  • Badan Permusyawaratan Desa(BPD ) Maras Bantan Kec SAM pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Periode Januari Juni 2016 Periode Juli Desember 2016Ketua : IDAN HERYADI Ketua : WIMRANWakil Ketua : SERAN Wakil Ketua : IDAN HERYADISekretaris : SAHIMIN Sekretaris : HAIRI SIARNIAnggota : WIMRAN dan MUKTI Anggota : WIWINDRI danISHAN SARIYANO Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglBahwa struktur perangkat Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas MarasKab Seluma tahun 2016 adalah:a.b.C..g.h
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus ITE
Register : 02-03-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Juni 2016 — Pidana - ALIMIN GUNTORO
367 — 302
  • 24)terdiri dari :2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 203INHZ3B529;2 (dua) Unit PC Rakitan, Spsesifikasi Teknis : MotherBoard Asus P8H61, Processror Core i3, HD SeagateBarracuda 500 GB S/N : Z3T80HXA, Mouse MerkLogitech S/N : 810000767;1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type :60900760000;GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : ;144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank(No. 25) terdiridari :g.h
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
130 — 18
  • :a.1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor: SLW/KW2011/VIII/013,tanggal 13Agustus 2011.1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor: SLW/KW2011/X/021,tanggal 21 Oktober2011.1 (satu)lembar Delivery Order dengan nomor: DO/SLM/2011/08/081,Tanggal 13Agustus 2011.1 (satu) lembar Sales Invoice dengan nomor: SI/SLM2011/08/081, tanggal 13Agustus 2011.1 (satu) lembar Kwitansi dengan nomor: SLM/KW2011/VIII/010, tanggal 10Agustus 2011.1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor: SLM/KW201 1/X/025,tanggal 25 Oktober2011.g.h
    2012, 1 lembar fotocopy' faktur pajak, nomor:010.000.12.00000004, tanggal 8 Februari 2012.3 (tiga) lembar fotocopy Rekapan Pembelian Barang.1 (satu) Exemplar surat dari CV Dwi Cipta Sarana Medika, berupa Surat JalanNomor: 007, tanggal 8 Februari 2012,Vaporizer Isoflurance, kepada PT MitraPasific Internusa, terlampir :1) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Faktur nomor FK007/DSM/II/12, tanggal 8Februari 2012.2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi nomor 007, tanggal 8 Februari 2012,sebesarRp.50.600.000,g.h
    Jalan, nomor 004/DSM/12, tanggal 8 Februari2012, nama barang : a) 1 unit Mesin Anasthesi, Ventilator; b) 1 unit Vaporiser Halothane; c) 1 unit Vaporizer Isoflurance, terlampir: 1 lembar fotocopy kwitansi nomor: 004,tanggal 8 Februari 2012, sebesar Rp.333.960.000, dari PT Tilango SaranaPerkasa, lembar focopy Faktur, nomor: FK004/DSM/II/12, tanggal 8Februari 2012, 1 lembar fotocopy faktur pajak, nomor: 010.000.12.00000004,tanggal 8 Februari 2012; 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapan Pembelian Barang; g.h
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
86 — 36
  • ., G.H. Addink dan J.B.J.M. TenBerge, dalam bukunya Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, PenerbitGajah Mada University Press, Cet. , Juli 2011, hal. 11 13 ada 3 (tiga) macamwewenang, yaitu :1. Atribusi, yaitu sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang, bahwaatribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yanglangsung bersumber kepada undangundang dalam arti materiil.
    Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, dalam bukunya224Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Gajah Mada UniversityPress, Cet. , Juli 2011, halaman 2, menyatakan :Dan sisi represif, hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidanakorupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian negara yangdiakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. PT COSL INDO, DK
293 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakanPemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat;g.h.3. Bahwa di dalam perkara a quo, rekomendasi KPPU kepada SKK Migasadalah sebagai berikut:Putusan Judex Facti halaman 432:Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana dalam pertimbanganKPPU telah membuat pertimbangan dengan memberikan rekomendasikepada SKK MIGAS dengan menyatakan:6.1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
UKON MUTAHAR Bin AHMAN alm
168 — 62
  • Pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama berikut0aQansnd&.g.h. Laporan Realisasi APBDesa semester pertama; danbukti setoran pajak;. Surat Permohonan penyaluran dari kepala desa;Rekomendasi Camat;. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa tahap kedua;.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
75 — 28
  • ., G.H. Addink dan J.B.J.M. TenBerge, dalam bukunya Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, PenerbitGajah Mada University Press, Cet. , Juli 2011, hal. 11 13 ada 3 (tiga) macamwewenang, yaitu :1. Atribusi, yaitu sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang, bahwaatribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yanglangsung bersumber kepada undangundang dalam arti materiil. Dikatakanbahwaatribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu danpemberiannya kepada organ tertentu;2.
    Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, dalam bukunya218Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Gajah Mada UniversityPress, Cet. , Juli 2011, halaman 2, menyatakan :Dan sisi represif, hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidanakorupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian negara yangdiakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 13-K/PM.III-12/AL/I/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — -TAUFIK SETIAWAN, Kapten Mar NRP 17489/P
105 — 45
  • Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).Susunan pengurus Primkopal Brigif1 Mar.Foto Copy KTP Pengurus (Ketua, Bendahara, dan Seketaris).NPWP Primkopal Brigif1 Mar.Tanda Daftar Perusahaan (TDP).2 209Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).g.h. Foto Kopy Rekening Koran an. Primkopal Brigif1 Mar diMandiri.i. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari juru bayar Brigif1 Mar.I Laporan Keuangan Tahun 2010 dan Laporan KeuanganTriwulan 1 (satu) dan 2 (dua) tahun 2011.66k. Surat Pernyataan a.n.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
146 — 158
  • ., G.H. Addink dan J.B.JU.M. TenBerge, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Gajah Mada University Press, Cet. I., Juli2011, hal. 11 13);Menimbang, sedangkan yang dimaksud memperoleh wewenangdengan cara mandat (penugasan) adalah merupakan suatupelimpahan wewenang kepada bawahan a.n. pejabat yang memberimandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat yang memberimandat. Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap padapemberi mandat. (Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., et.al.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST. MT
74 — 20
  • Pemberitahuan hasil prakualifikasi ;.g.h.