Ditemukan 308 data
ISNA YUSDIATI
Tergugat:
1.RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn,
2.DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
3.SUGIAN NOOR, S.KM
4.NIZAR YUDIAWAN, ST
481 — 354
Sedangkan, jika tidak dapatmemenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut adalah BATAL DEMIHUKUM yaitu. perjanjian dianggap tidak pernah ada/stidak pernahdilahirkan/tidak pernah ada suatu perikatan.2.3 Bahwa Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan HukumTentang Kebatalan Perjanjian (Jakarta: PT.
Printout dari Buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian yang disusunoleh Elly Erawati dan Herlien Budiono (Jakarta: PT. Gramedia), diberi tanda buktiT.16;Halaman 62 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb7.8.9.Printout dari Tulisan dengan Judul Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat yangdibuat oleh Luhut M.P.
Terbanding/Penggugat : SOFFIE Alias WARTI Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H,MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Pamanukan selaku PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Subang
Turut Terbanding/Tergugat II : MUYINAH Alias INAH alias SUMANAH Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat III : UMYATI Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
157 — 110
HERLIEN BUDIONO, SH. , dalam BukuAjaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanya di BidangKenotariatan, Penerbit PT. Citra Aditia Bakti Bandung 2010, hal112 114 yaitu:Kausa yang palsu dapat terjadi jika Suatu kausa yang tidaksesuai dengan keadaan sebenarnya atau kausa yangdisimulasikan. Kemungkinan juga telah terjadi terhadapkausanya. Dengan demikian, yang penting adalan bukan apayang dinyatakan sebagai kausa, melainkan apa yang menjadikausa yang sebenarnya.
72 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herlien Budiono, SH., dalam buku Kumpulan Tulisan HukumPerdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti,Cetakan Ke Tahun 2010, halaman 229, malah berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 14 K/Sip/1953 tanggal30 November 1955 dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1266Hal. 30 dari 41 hal. Put.
79 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herlien Budiono: KumpulanTulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Edisi KeII Tahun 2008, hal20);20. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 10 paragraf kedua adalah merupakanperjanjian bersyarat yang melanggar syarat kausa yang halal dan dilarangoleh undangundang serta bertentangan dengan asas keseimbangan, asaskemanfaatan, asas keadilan maka dengan berpedoman pada ketentuanHalaman 14 dari 46 hal. Put.
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERLIEN BUDIONO, yang berprofesi sebagai seorang :1. Notaris, 2. Dosen, 3. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Ikatan NotarisIndonesia Pusat (2006 2009), 4. Anggota Dewan Kehormatan Pusat IkatanNotaris Indonesia (2009 2012) 5. Mantan Wakil Ketua Majelis KehormatanIkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pusat (2007 2010), dan 6.
188 — 90
Mengenai paksaan ini, Prof.Subekti dalam bukunya yang berjudul PokokPokok Hukum Perdata(hal. 135), mengatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorangmemberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman.Pendapat serupa juga dikatakan oleh Elly Erawati dan Herlien Budionodalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian (hal. 56), Tentang paksaan dalam KUHPerdata adalahpaksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum
104 — 20
Pengertianlainnya disampaikan Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalahperjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yangbentuknya bebas (dikutip dariHalaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2018/PN Bgrhttps://media.neliti.com/media/publications/14006IDkaiianyuridispembatalan aktapengikataniualbelipjbtanahvangdibuatdihada.pdf.yang diakses pada tanggal 26 Agustus 2018);8.
155 — 62
Herlien Budiono, S.H., melalui bukuberjudul Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya DiBidang Kenotariatan, halaman 5, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung 2010, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsursepakat dalam suatu perjanjian adalah sebagaimana kutipan dibawah ini:Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml24.25.26.Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat,yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (duorum vel plurium inidem placitum
Terbanding/Penggugat : PT. Puri Bhumi Wrddhi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat III : Divisi Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit PT. BRI (Persero) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : MAEDY SANTANU
Turut Terbanding/Tergugat III : FLORENCIA IRENA GUNAWAN
143 — 81
PERWIRA ABADI JAYA dan selanjutnya telahdiperpanjang sampai tanggal 25 September 2025, sehinggapermasalahan terhadap tanah terindikasi terlantar atas tanan SHGB No.75/Ngampilan sebenarnya sudah tidak ada;Bahwa menurut Herlien Budiono dalam bukunya Ajaran Umum HukumPerjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan terbitan CitraAditya halaman 98 pada pokoknya disebutkan bahwa: kesesuaian antarakehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknyakesepakatan.
Kurang pengalaman ( onervarenheid );Bahwa mencermati pendapat Herlien Budiono dalam bukunya AjaranUmum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatanterbitan Citra Aditya tersebut, TERGUGAT dibantu oleh THOMASSANTOSO WIDJAYA GUNAWAN, SH, ( dahulu TERGUGAT II ), Notarisdi Yogyakarta memanfaatkan tanah objek jual beli yang terindikasiterlantar dengan maksud mengulur kewajibannya melunasi sisapembayaran harga tanah dengan meminta PENGGUGAT untuk segeramenandatangani Surat Pernyataan Bersama
61 — 45
Suatu sebab yang tidak terlarang;= Bahwa syarat nomor I dan 2, biasanya disebutsyarat subjektif, sedangkan syarat ke 3 dan 4disebut syarat objektif;= Bahwa surat jual beli tanggal 18 Desember 1952,pada faktanya tidak mencantumkan batas dan luastanah secara tegas sehingga syarat objek tertentusebagai amanat Pasal 1320 KUHPerdata tidakterpenuhi;* Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono:Perjanjian yang tidak jelas objeknya bukanlah24 perjanjian yang satu sehingga ipso jure batal demihukum (Elly
BUDI SISWANTO
Tergugat:
1.H. MARJUKI
2.PT. GREEN GARDEN LTD
3.ARIS HENDRAWAN HALIM, SH
4.Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
81 — 55
dan secara hukum jualbeli PPJB bukanlah bukti PengalihanHak yang sempurna, sedangkan berdasarkan bukti kepemilikan hakyang didalilkan pada angka 1 (satu) Gugatannya juga diketahulmasih tertulis atas nama pihak lain dalam hal ini Turut Tergugat danbukan atas nama Penggugat, sehingga jelas dalam hal ini Penggugatbukanlah pemilik yang Sah atas tanah objek sengketa a quo ;5, Bahwa oleh karena Penggugat ternyata hanya memiliki buktiPPJB yang belum jelas peralinan haknya, adalah sesuai denganpendapat Herlien
ANTHONY KUSUMA
Tergugat:
PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
201 — 88
Menurut pendapat Dr Herlien Budiono, SH dalam bukunyaKumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan,Hal 34 Putusan No. 935/PDT.G/2019/PN,JKT,BRTCetakan kedua, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun2018, halaman 37, disampaikan bahwa alasan mengapakreditur menjual piutangnya biasanya karena ia membutuhkanuang, tetapi piutang tersebut belum jatuh tempo.
Diana Rosida Bernadina
Tergugat:
1.Iswan Ibrahim,
2.Priyadi Joko Priyono
Turut Tergugat:
Risbert, SH.,MH
140 — 88
Yahya Harahap dalam bukunya halaman 460 menyatakanberdasarkan Pasal 1324 KUH.Perdata, suatu keadaan yang memaksabaru dapat dibenarkan menjadi dasar pembatalan perjanjian apabilapaksaan tersebut sedemikain rupanya sehingga menimbulkan ketakutanbagi orang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya, atau harta kekayaannyaterancam;Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunyaPenjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (halaman 56)menjelaskan bahwa:Tentang paksaan dalam KUH.Perdata adalah paksaan
Terbanding/Penggugat : Wilson Ferry Siagian
321 — 168
Bahwa menurut Herlien Boediono, 2008 : 17, menurut Pasal 3 :44 NBW (Januari 1992) perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihakdalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan daruratatau terpaksa atau dalam keadaan di mana pihak lawannyamempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat danmenyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian;Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt/2020/PT MDN4.
Pembanding/Tergugat II : MUH. HARRY WARDANA
Terbanding/Penggugat : MISBAHUDDIN BOHARI
103 — 43
LaDeke).Hal ini sejalan dengan Pendapat Elly Erawati dan Herlien Budionodalam bukunya berjudul Penjelasan Hukum tentang KebatalanPenyanjian (Hal. 1213), mengatakan bahwa Ketidakcakapanseseorang untuk melakukan tindakan hukum harus dibedakandengan ketidakwenangan seseorang untuk melakukan tindakanhukum. Mereka yang tidak berwenang melakukan tindakan hukumadalah orangorang yang dilarang melakukan tindakan hukumtertentu.
47 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herlien Budiono, SH.) "KumpulanTulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan" (Bandung : PT.
232 — 436
W ini dalam praktekhukum di Indonesia telah lazim dilakukan, untuk men ghindarkan bahwabaru setelah proses panjang bertahuntahun melalui Pengadilan tindakantindakan pembatalan dapat diwujudkan, demikian kata SudargoGautama."77.Demikian pula Herlien Budiono berpendapat ketentuan Pasal 1266KUHPer dapat dikesampingkan.Beliau berpendapat:"Di dalam Arrest 5 Maret 1926, W11489; NJ 1926, (h.504) dan Arrest 11Maret 1926, W11485, NJ 1926, (h.508), Hoge Raad berpendapat bahwaketentuan Pasal 1302 dan 1303 BW
1.Pengakan Made Mustika
2.Pengakan Ketut Putra
3.Ngakan Putu Tirta
4.Pengakan Nyoman Astawa
5.Pengakan Putu Adnyana
6.Pengakan Nyoman Wihara
7.Pengakan Ketut Darma
8.Pengakan Made Rawa
9.Sang Ketut Kusuma
10.Sang Made Mita
11.Sang Nyoman Wina
12.Sang Putu Warta
13.Sang Made Tunjung
14.Sang Nyoman Tinggal
15.Sang Putu Wita
16.Sang Nyoman Juliasa
Tergugat:
1.I Wayan Kasma
2.Putu Juliana
3.Nyoman Sucipta
4.I Gede Budi Arnaya
5.I Putu Sandi
6.I Ketut Sutaya
7.I Made Sutarma
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
65 — 49
Herlien Budiono, S.H.dalam bukunya KumpulanTulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan hal 379, Ketertibanumum dan kesusilaan baik merupakan bidang dari hukum tidaktertulis .
Herlien Budiono, S.H.dalam bukunya Kumpulan Tulisan HukumPerdata di Bidang Kenotariatan hal 379, Ketertiban umum dan kesusilaanbaik merupakan bidang dari hukum tidak tertulis .
173 — 1417 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dikutipdari buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, olehElly Erawati, Herlien Budiono, penerbit, National Legal ReformProgram, Jakarta, Cetakan Pertama, 2010, halaman 91);12.
selaku kuasa Penggugat (Penjual) dan untuk diri sendiriselaku Pembeli, yang dibuat berdasarkan Akta Kuasa Menjual SahamNomor 30 tanggal 30 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan MuhammadHanafi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana dimuat dalam halaman 89putusan a quo" Majelis Hakim dalam perkara a quo keliru dan salah dalammenilai Akta Kuasa Menjual Saham Nomor 30 tanggal 30 Nopember 2006sebagai kuasa yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal1470 KUHPerdata (se/bsiteintritt);Menurut DR Herlien
108 — 69
Yangdiancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undangundang.Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undangundang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakimdengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.Pendapat serupa juga dikatakan oleh Elly Erawati dan Herlien Budiono dalambukunya yang berjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, hal. 56,Tentang paksaan dalam KUHPerdata adalah paksaan secara kejiwaan