BADAN' SANIRI NEGERI (BSN) NEGERI WAAI,berkedudukan di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu,Kabupaten Maluku Tengah;2. PANITIA PENCALONAN PEMILIHAN PEMERINTAH NEGERIWAAI, berkedudukan di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu,Kabupaten Maluku Tengah;3. PITER BAKARBESSY Alias BUGI, bertempat tinggal di SektorMahalale Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, KabupatenMaluku Tengah;4. ANACE BAKARBESSY Alias MALA, bertempat tinggal diSektor Mahalale Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, KabupatenMaluku Tengah;5.

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Saniri Negeri Waai(Tergugat ) dan Panitia Pemilinan Pemerintahan Negeri Waai (TergugatIl) adalah suatu perbuatan melawan hukum;7.

Menyatakan tidak sah Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut TergugatIll sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Waai karena bukanmerupakan keturunan parentah garis lurus dari Matarumah ParentahBakarbessy Lehua Sinaputi dan tidak memiliki Rekomendasi darimatarumah parentah/keturunan garis lurus;Menyatakan tidak sah Turut Tergugat IV sebagai Calon KepalaPemerintahan Negeri Waai karena tidak memiliki rekomendasi darimatarumah parentah Bakarbessy Lehua Sinaputi;Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Saniri

Untuk dapat bertindak dan memiliki kKedudukan hukumdemikian maka Penggugat harus memperoleh persetujuandari saniri Negeri Desa Hatu selaku representasi atauperwakilan dari masyarakat Desa Hatu, sedangkan dalamperkara ini Penggugat tidak memperoleh persetujuan dariSaniri Negeri Desa Hatu.

Kerenapenggugat saat ini mengambil alih hak tersebut danbertindak seolaholah sebagai pihak yang menguasai danmemanfaatkannya adalah perbuatan yang tidak benar danbertentangan dengan hukum Adat Ambon Lease, karenapenggugat mewakili masyarakat Desa Hatu seharusnyaterlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Saniri NegeriDesa Hatu.

Penggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua PersekutuanHukum Adat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objekperkara, karena kewenangan itu dimiliki oleh Saniri Negerisebagai representasi dari masyarakat Adat dan Penggugat tidakmendapat persetujuan dari Badan Saniri Negeri,c.

Penggugat tidak memiliki Nubungan hukum dengan objeksengketa karena dusun dati dikuasai oleh marga tertentu,sedangkan Raja dan Saniri Negeri bertugas mengawasi margamarga tertentu dalam penguasaan tanah dati, dan Penggugattidak memiliki persetujuan dari Badan Saniri Negeri DesaHatu. 2.

1849 ditegaskan yang harusmewakili Hukum Publik (Saniri Negeri) adalah Raja.3.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (NURMANDALI bin RATIKA) dengan Pemohon II (SANIRI binti WAKYAD) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat ;

4.

0125/Padt.P/2017/PA.Sbr.0>CsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan PengesahanNikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :NURMANDALI bin RATIKA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun 01 RT.002 RW. 001 DesaPegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, sebagaiPemohon ;SANIRI

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (NURMANDALI bin RATIKA)dengan Pemohon II (SANIRI binti WAKYAD) yang dilaksanakan pada tanggalHal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Sbr01 September 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanKapetakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat;3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahantersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten CirebonJawa Barat ;4.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon (NURMANDALI bin RATIKA)dengan Pemohon II (SANIRI binti WAKYAD) yang dilaksanakan pada tanggal01 September 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanKapetakan Kabupaten Cirebon ;. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahantersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKapetakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat ;.

Peraturan Negeri Wassu Nomor 01/08/PNW/2014, tanggal 18Agustus 2014 telah dicabut oleh Termohon;B.1.B.2.Bahwa Termohon telah membuat pernyataan di atasmeterai yang cukup yang pada intinya menyatakan bahwaTermohon berkeberatan, dipaksa untuk tanda tanganPerneg a quo dan merasa menyesal atas perbuatannyamenandatangani hasil keputusan rapat tertanggal 28 Juli2014 di Rumah Adat Negeri Wassu (Baileu),bersamasama dengan Saniri Negeri Wassu untukmengeluarkan Peraturan Negeri Wassu Nomor 01/08/2014karena

Putusan Nomor 26 P/HUM/2019Ririhena padahal sebutan/gelar kepala pemerintah Negeri di NegeriWassu sejak awal adalah Upulatu, dengan demikian oleh Saniri NegeriWassu ditemukan bahwa yang membentuk Negeri Wassu danmemimpin Negeri Wassu sejak awal mula atau asal mula Negeriberdiri/dibentuk adalah Moyang Mata Rumah/Keturunan SalakoryNatamua. Moyang dari Pemohon adalah Hitia Sirikorea adalahpendatang dari Malaka yang kemudian menjadi Pati atau Raja padamasa penjajahan kolonial Belanda.

Negeri dan Pejabat PemerintahNegeri Wassu dengan Keputusan Saniri Negeri Nomor01/07/KPTS/SNW/2014 tentang Penetapan Mata Rumah/KeturunanParentah di Negeri Wassu, Kecamatan Pulau Haruku, KabupatenMaluku Tengah, dan dituangkan dalam Peraturan Negeri Wassu Nomor01/08/PNW/2014, tanggal 18 Agustus 2014 telah sesuai dengan tatananHalaman 27 dari 47 halaman.

MataRumah Parentah di Negeri Wassu pada tanggal 26 Mei 2014 (bukti T9);Fotokopi Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri tanggal 29 Juni 2014dalam rangka menerima data tertulis terkait sejarah Negeri Wassutentang pemerintahan adat, dari Mata Rumah Ririhena Rirapary danMata Rumah Salakory Natamua (bukti T10);Fotokopi Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri tanggal 14 Juli 2014membahas masukan dari tokoh masyarakat adat dan mempelajaridatadata dari marga Ririhena dan Mata Rumah Salakory Natamua(bukti T11

):Fotokopi Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri tanggal 28 Juli 2014tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Salakory Natamua (buktiT12);Fotokopi Surat Keputusan Saniri Negeri Wassu) Nomor01/07/SNW/2014, tanggal 28 Juli 2014, tentang Penetapan MataRumah/Keturunan Perintah di Negeri Wassu (bukti T13);Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Dukungan oleh PemerintahNegeri Pelauw, tanggal 26 November 2018 (bukti T14);Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Dukungan oleh KepalaPemerintah Negeri Kailolo, tanggal

Bahwa Penggugat Konpensi wajib pula menggugat, pihakpihak, yaitu:Camat Pulau Ambon, di Passo (sekarang: Camat Teluk Ambon), diPasso.Pemerintah Desa / Negeri Halong bersama Badan Saniri Negeri AdatHalon; dan Pemerintahan Desa / Negeri Passo bersama Badan SaniriNegeri Desa Passo.3.

Bahwa namun demikian; ternyata tidak terbantahkanlagi oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing,pada tanggal 23 Mei 1985, kemudian MengeluarkanSurat Keputusannya Tentang BILANGAN DARIDUSUNDUSUN DATI DALAM NEGERIHITUMESSING, APRIL 16 HARI 1847 yang dibuatoleh Iman SIFUR RIDJALI; karena dialah seorangUlama besar dan seorang Penulis; yang manaPemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing memasukankembali Seitian dalam 5 (lima) Dusun yang sesuaidengan Bilangan dari DusunDusun Dati Dalam NegeriHitumessing

KAINAMA (sekarang disebut: CAMAT); yang sekaligusmenyaksikan Tanda tangan dari Saniri Negeri Rumahtiga Hal 45 dari 69 hal Putusan No 182/Pdt.G/2018/PN.Amb.Hitumessing dan Passo, Ambon, 5 Maret 1957; sebagaimana ditandaioleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam (vide BuktiTK6 / PR56) perkara gugatan aquo.3.

Bahwa saksi pernah duduk dipemerintahan Negeri Hitumessing,sebagai Saniri Negeri. Bahwa saksi menjadi Saniri Negeri di Hitumessing sejak tahun 2006s/d tahun 2015. Bahwa Tergugat pernah bermasalah dengan Raja Hitumessing , akantetapi sudah diselesaikan tetapi saya tidak tahu apakah diselesaikansecara keluarga atau secara hukum. Bahwa saksi tahu, Penggugat / Yondri Victor Kapuw sekarangkapasitasnya sebagai kepala Desa Hunuth/Durian patah.

Bahwa saksi diangkat menjadi Saniri Negeri di Hitumesseng sejak tahun2006 s/d tahun 2015. Bahwa setahu saksi, tugas seorang Saniri Negeri adalah : Membahas dan membuat Peraturan Negeri. Membahas dan membuat Program Negeri. Membahas masalahmasalah adat di Negeri. Dukomen suratsurat yang ada di Negeri dan lainlain. Bahwa setahu saksi di Hitumesseng saksi tidak tahu persis ada berapadusun dati, tetapi ada dusun dati berdasarkan marga dan ada satumarga mempunyai beberapa dusun dati.

Angkasa Pura Il, dan rencana Pemerintah Negeri Laha tersebutmendapat persetujuan dari anggota Badan Saniri Negeri Laha yang hadir, tanpamenjelaskan bahwa terhadap rencana perjanjian kerja sama tersebut telah terjadikesepakatan hak negeri Laha dari pengambilan material batu kali di kali WaeSakula adalah sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) per ritase;Bahwa sesudah pertemuan dengan beberapa anggota Badan Saniri Negeri Laha,Terdakwa Said Laturua dengan dibantu oleh anaknya saudara Ilham Laturuamembuat

Batu Prima tanpamelakukan pembahasan dengan Badan Saniri Negeri Laha, padahal sesuaiketentuan pasal 209 UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah, BadanPermusyawaratan Desa (Badan Saniri Negeri) berfungsi menetapkanperaturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasimasyarakat;Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturua padatahun 2014 menerima pembayaran dari CV.

BatuPrima kepada sebagian Badan Saniri Negeri Laha tanpa melibatkan dalamproses pembahasan tentang isi perjanjian kerja sama sehingga perjanjiankerja sama tersebut diatur dan merupakan keputusan bersama dalam rapatmusyawarah desa dengan Badan Saniri Negeri Laha bertentangan denganketentuan pasal 214 ayat (1) Undangundang No.32 Tahun 2004 tentangHalaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2021/PT AMBPemerintahan Daerah dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 38 Tahun 2007

Batu Prima tanpa melakukan pembahasandengan Badan Saniri Negeri Laha, padahal sesuai ketentuan pasal 209 UUNo.32 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa(Badan Saniri Negeri) berfungsi menetapkan peraturan desa bersamakepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturuapada tahun 2014 menerima pembayaran dari CV.

Batu Prima yang merupakan pendapatan asilidesa yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha ke dalamAPBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Desa berdasarkan hasilmusyawarah bersama dengan Badan Saniri Negeri dan tidak pernahmemberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja samakepada masyarakat melalui Badan Saniri Negeri dari tahun 2012 sampaidengan tahun 2017 bertentangan dengan tugas dan kewenangan sertakewajiban Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri lLahasebagaimana diatur dalam

Menyatakan batal Surat Keputusan Saniri Negeri Sameth Nomor : 01/KPTS/SNS/2015 Tanggal 26 Pebruari 2015 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah ; 3. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-393 Tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku ; 4.

Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Saniri Negeri Sameth Nomor : 01/KPTS/SNS/2015 Tanggal 26 Pebruari 2015 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah ; 5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-393 Tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku ; 6.

SANIRI NEGERI SAMETH, Sebagai Tergugat I2. BUPATI MALUKU TENGAH, Sebagai Tergugat II

Objek sengketa bukanlah milik Penggugat, namun benarbenar sebagaibagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari tanah seluas 29 x 34 M2milik Tergugat yang telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan olehHalaman 5 dari 30 Putusan nomor 01/PDT.G/2016/PT.AMBTergugat sejak lama, sebagaimana dikuatkan dengan Surat KeteranganHak Pakai yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Halongtanggal 8 Mei 1979.b.

Bahwa ternyata tanopa sepengetahuan Badan Saniri dan PemerintahNegeri Halong, objek sengketa dalam penguasaan Tergugatberdasarkan Hak Pakai dari Pemerintah Negeri Halong itu, dibeli olehPenggugat dari Ny. ANATJE BREMER NAHUMURY.j.

Bahwa semua tindakan terhadap tanah negeri tanpa persetujuanPemerintah dan Saniri Negeri dalam suatu persekutuan masyarakatadat, sebagai perobuatan hukum yang cacat, tidak sah dan batal.Sehingga selurun proses yang dilakukan terhadap tanah (objeksengketa) oleh Penggugat dengan Ny. ANATJE BREMER NAHUMURYtanpa sepengetahuan Pemerintah dan Saniri Negeri Halong, mestidinyatakan sebagai perbuatan hukum yang cacat, tidak sah dan batal.k.

Bahwa setelah Tergugat menguasai tanah yang menjadi milik Tergugatyang didalamnhya terdapat objek sengketa sesuai Hak Pakai dariPemerintah dan Saniri Negeri Halong, yang dikuatkan dengan SuratKeterangan Hak Pakai dari Pemerintah dan Saniri Negeri Halong padatanggal Mei 1979, maka sejak tahun 1970an itu, Tergugat telahmenanam tanaman umur panjang dan membangun pagarmengelilinginya.

Menyatakan objek sengketa adalah bagian utuh dari tanah milikPenggugat Rekonpensi yang diperoleh berdasarkab Hak Pakai dariPemerintah dan Saniri Negeri Halong tanggal 8 Mei 1979.3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi memilikietikadburuk dalam proses jualneli objek sengketa antara Penggugat Rekonpensi dengan Ny.

Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila

SANIRI NEGERI SAMETH, Sebagai Tergugat I2. BUPATI MALUKU TENGAH, Sebagai Tergugat II

SANIRI NEGERI SAMETH, berkedudukan di NegeriSameth,KecamatanPulauHaruku, Kabupaten MalukuTengah, Provinsi Maluku ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Jalan Geser No. 04, Masohi,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini diwakili olehKuasanya :1. ZETH LATEKAY, S.H., jabatan KepalaBagianHukumpada Kantor Bupati Maluku Tengah ;2. MASUHADI TUAKYA, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagianBantuandanPenyuluhanHukumpada Kantor BupatiMaluku Tengah ;3.

MKS.Ambon Nomor : 13/G/2015/PTUN Abn, tanggal 10 November 2015 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:ALAN ERSEDSS 5~ naan mameMenolak eksepsi Tergugat danTergugat untukseluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 2222 202222220 1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Keputusan Saniri Negeri Sameth Nomor :01/KPTS/SNS/2015 Tanggal 26 Pebruari 2015 Tentang Penetapan KepalaPemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten MalukuMenyatakan batal Surat

Nomor 3121 K/Pdt/2013e Barat berbatasan dengan persil tanah milik keluarga Suripet;Oleh karena persil tanah milik Penggugat tersebut saat ini dikuasai dandimanfaatkan oleh Tergugat maka persil tanah tersebut dengan batas batasnyaPenggugat sebut sebagai Objek Sengketa perkara ini;2 Bahwa objek sengketa yang hakekatnya merupakan tanah pertanian yangstatusnya adalah hak adat yang pada tahun 1986 dalam suatu rapat Saniri BesarNegeri Soya telah diberikan kepada Penggugat untuk dimiliki dan dimanfaatkansesuai

(seratus ribu meterpersegi) atau 10 ha (sepuluh hektar) namun hal ini setelah Penggugat konfirmasidengan Saniri Negeri Soya ternyata tidak benar, sebab yang raja Soya almarhumSamuel Yosefat Rehatta berikan kepada Tergugat atau kepada Inspektur JawatanKesehatan saat itu adalah persil tanah di Karang Panjang yakni seluas 3000 m?

bangunankantor Tergugat maupun beberapa rumah Tergugat yang ditempati oleh beberapadokter yang semuanya adalah milik Tergugat, maka Tergugat patut di hukumuntuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan lestari atau setidaktidaknya harus memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat ataspenggunaan objek sengketa tersebut;Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugatberkonsultasi dengan Pemerintah Negeri Soya dan kemudian Pemerintah NegeriSoya telah menginstruksikan kepada Saniri

mengajukan gugatan tertanggal 4 Maret2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 07 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor: 07/G/2016/PTUN.ABN yangdiperbaiki pada tanggal 06 April 2016 dengan dalildalil sebagai berikut; Keputusan Walikota Kota Ambon Nomor: 724 Tahun 2015 tertanggal 2 Desember2015 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Ambon Nomor 754 Tahun 2013tentang Peresmian Anggota Samiri Negeri Lengkap Urimessing Kecamatan Nusaniwedan Peresmian Anggota Saniri

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, Walikota Ambon telah melantik SaniriNegeri Lengkap Negeri Urimessing sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahPutusan Perkara Nomor: 07/G/2016/PTUN.ABN Halaman 4 dari 43 Halamannegeri disamping Raja beserta Saniri Rajapatti dan bersifat mutlak dalammelaksanakan tugastugas pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Daerah KotaAnribon Nomnor 3 talimt 20083

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Narma bin Arli) dengan Termohon (Saniri binti Kasan) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1995 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;

4. Memberi izin kepada Pemohon (Narma bin Arli) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Saniri binti Kasan) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

5.

Saksi DANIEL LUIS .A PESIWARISSA (Mantan Saniri NegeriTawirli)2. Saksi ARKILAUS LATULOLA (Mantan Bendahara danSekretaris Negeri Tawiri)3. Saksi JANTJE SIRIPORY (Saniri Negeri Tawiri)Saksi SAMUEL RIKUMAHU (Kepala urusan Umum NegeriTawiri)5.

Saksi MARTHIN ABRAHAM PATTY (Sekretaris Negeri Tawiri)Saksi YERRY TUHULERUW (Saniri Negeri Tawiri)Halaman 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMBSaksi JOSEPH TUHULERUW (Kepala Adat Negeri Tawiri)Saksi JOHANA RACHEL SOPLANIT (Masyarakat Negeri Tawiri)Saksi DONALD STEVEN DISERA (Saniri Negeri Tawiri)10.

JACOB NICOLAS TUHULERUWmenerima/memperoleh uang hasil ganti rugi tanah untukpembangunan pangkalan TNIAL di Negeri Tawiri sebesar Rp.Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMB926.211.000 (sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratussebelas ribu rupiah).Selain Keterangan saksisaksi yang berasal dari Saniri NegeriTawiri dan atau Saniri Raja Pati dari unsur staf PemerintahanNegeri Tawiri, juga telah didukung dengan buktibukti surat T1.dSampai dengan bukti T1.m berupa :1.

kantor camat di tempelkan daftar nominative didalamnya tertulis nama pemerintah negeri tawiri, kemudianberdasarkan informasi tersebut saniri mengundang Raja selakukepala Pemerintahan negeri tawiri untuk menjelaskannya.Bahwa pada saat saniri mengundang terdakwa Ir.

Jacob Tuhuleruwmenyampaikan uang hasil pembebasan yang di terima olehnyadipakai habis untuk mencari register yang hilang, membantuperkara saksi Joseph Tuhuleruw dan membantu Raja Negeri Hatu,namun buktibukti terkait pengurusan tersebut tidak pernahdilaporan, ditunjukan kepada Staf Pemerintah Negeri maupunsaniri Negeri pada saat diundang Rapat oleh Saniri Negeri.Bahwa dalam rapat dengan saniri terdakwa Ir.

Tentang Kedudukan Subyek Penggugat ;Bahwa, ke 7 (tujuh) oknum anggota masyarakat Negeri Ema yang bertindaksebagai Ketua Badan Saniri (.MD Desa Ema), Sekretaris Badan Saniri(LMD) dan anggotaanggota badan Saniri Negeri Ema yang telahmengajukan gugatan dalam perkara a quo ke Pengadilan Negeri Kelas Ambon adalah sebuah bentuk manipulasi terhadap ketentuan perundanganundangan yang berlaku, oleh karena Badan Saniri Negeri sebagaimanadimaksud oleh para Penggugat yang oleh para Penggugat yang olehKetentuan

Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di KotaAmbon, disebut Saniri Negeri Lengkap ternyata belum pernah dibentuk diNegeri Ema, oleh karenanya para Penggugat tersebut tidak memilikikepastian/kedudukan sebagai Saniri Negeri Ema yang sah untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo.

(disqualificatoire exceptie), lagipula kewenangan mewakili negeri di dalam dan di luar Pengadilan adalahRaja dan Saniri Negeri ;Eksepsi dari Tergugat II :1.Eksepsi Penggugat tidak berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan ;Eksepsi ini didasarkan atas alasanalasan sebagai berikut :a. Bahwa, dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008,tentang Negeri Di Kota Ambon, pada Pasal 22 Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Raja berwenang :Hal. 9 dari 29 hal. Put.

Hal ini menunjukkan paraPenggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena, dalamperkara atau gugatan ini para Penggugat adalah Badan Saniri (LMDDesa EMA), seharusnya yang menjadi Penggugat dalam Perkara iniadalah ahli waris dari almarhum Anthoni Hutubessy bukan paraPenggugat yang adalah Badan Saniri (.MD Desa Ema) ;Eksepsi Gugatan Prematur ;Bahwa, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2008,tentang Negeri Di Kota Ambon, pada Pasal 22 butir e, sebagaimana telahdisampaikan

dalam eksepsi poin I.1 maka, Gugatan para Penggugat belumsaatnya untuk diajukan sebagai gugatan atau gugatan prematur karena,gugatan harus diajukan oleh raja berdasarkan kewenangan, bertindakmewakili negeri di dalam dan di luar Pengadilan dan menunjuk kuasa hukumuntuk itu, bukan diajukan oleh para Penggugat yang adalah Badan Saniri(LMD Desa Ema), yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

BOP Saniri Negeri Rp. 2.000.000,18. BOP LPMN Rp. 5.000.000, 19. BOP PKK Rp. 6.916.488, 20. Kegiatan Seni Budaya Rp. 5.749.892, Hal 5 dari 41 Hal Put. No. 13/PID.TIPIKOR/2014/PT:AMB 21. Laporan PKS BBM Rp.22.

No. 13/PID.TIPIKOR/2014/PT:AMBBahwa dalam laporan disampaikan telah diberikan BOP Saniri Negeri akantetapi dana tersebut tidak diberikan kepada Saniri Negeri namun langsungdigunakan tersangka dan pertanggung jawabannya tersangka memintaBurhan Tehuayo dan M.

Bersamasama dengan ketua BPD/Saniri Negeri dan LPM Negerimengadakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan programADD/N Tahun 2009.Hal 18 dari 41 Hal Put. No. 13/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMBBahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku tengah Nomor :142312 tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007 ditetapkan desa/Negeripenerima Alokasi Dana Desa tahun 2007.

BOP Saniri Negeri Rp. 2.000.000,18. BOP LPMN Rp. 5.000.000,19. BOP PKK Rp. 6.916.488, 20. Kegiatan Seni Budaya Rp. 5.749.892,21. Laporan PKS BBM Rp.22. Pembelian Material rehab 5 buah MCK 300.000,4.500.000,Jumlah Rp. 70.832.936, Hal 20 dari 41 Hal Put.

Tehuayo untuk menandatangani dokumen pertanggung jawabanakan tetapi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dilaporkan, danmereka tidak mengetahaui apakah uang tersebut dipergunakan ataukah tidakkarena penggunaan uang langsung ditangani oleh tersangka.Bahwa dalam laporan disampaikan telah diberikan BOP Saniri Negeri akantetapi dana tersebut tidak diberikan kepada Saniri Negeri namun langsungHal 22 dari 41 Hal Put.

Bahwa sewaktu Pemohon dengan menikah dengan Termohon tersebut,Pemohon saat itu masih mempunyai isteri yang bernama SANIRI. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan, disaksikan oleh samad dan Kadilsedangkan maskawinnya berupa uang Rp.200.000..

Bahwa sewaktu Pemohon dengan menikah dengan Termohon tersebut,Pemohon saat itu masih mempunyai isteri yang bernama SANIRI.

Pengesahan Nikahsebagaimana terurai dalam pokok perkara.Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohontersebut diatas, Pemohon telah menguatkan dengan buktibuktinya baik buktisurat maupun saksi.Hal 5 dari 7 Putusan Nomor :1600/Pdt.G/2017/PA.ImMeimbang bahwa dalil Pemohon pada point yag menerangkan Pemohonmenikah dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 2008,dalam status Pemohonsebagai duda mati sebagai tersebut dalam point 4, sedangkan dalam bukti P.3yang menerangkan Isteri Pemohon yang bernama SANIRI

Terbanding/Tergugat I : PEJABAT PEMERINTAH NEGERI AMETH
Terbanding/Tergugat II : BADAN SANIRI NEGERI AMETH

No. 41/1970,tanggal 15 November 1970 yang secara tidak Jlangsung Penggugatmendapatkan tanah objek sengekta dari Pemerintah/Saniri Negeri Soya selakumasyarakat hukum adat mendiami daerah tersebut ;> Bahwa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 10/Soya/Sisa, terdaftar atasnama Ny.

Sopacua/Tamaela sebelumnya diterbitkan pertamakal pada tanggal 29 Juli 1981, yang mana penunjuk dasar penerbitan sertipikattersebut berdasarkan Tanah Perusahaan Adat ataubiasadisebut PERUSAHyang memberikan penjelasan Bahwa objek tanah tersebut didapatkan olehpemohon Hak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milk Nomor:10/Soya berdasarkan pemberian dari Pemerintah/Saniri Negeri Soya ;> Bahwa Penggugat dengan Ny. Janda Martha A.

Sopacua/Tamaela sudah pasti melibatkan Pihak dariPemerintah Desa atau Saniri Negeri Soya, mengingat Objek tersebut merupakantanah adat dari Negeri Soya, sudah pasti penunjukan batas atas objek tanahsertipikat tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dari PemerintahNegeri Soya selaku persekutuan masyarakat hukum adat daerah tersebut ;Bahwa karena Pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor: 10/Soya/Sisa, terdaftaratas nama Ny. Janda Martha A.

WilhelmusSapteno selaku Saniri Tua Negeri Soya, Alm.

Hein Patty selaku Saniri TuaNegeri Soya, Alm Christofel Soplanit selaku Saniri Negeri Soya dan jugadisaksikan oleh Alm Jacob Pesulima sebagai Kepala Kewang yang manakeempat orang tersebut dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan PemerintahNegeri Soya kala itu ;Bahwa dari hasil pengukuran dan penentuan batasbatas tanah SMH Nomor10/Desa Soya didapati batasbatas sebagai berikut :e Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya ;e Selatan berbatasan dengan Kali Mati Makarosong ;e Barat berbatasan dengan tanah

Bahwa benar, Data Register Dati Negeri Agat dan PengakuanBersama 3 (tiga) Saniri Negeri Adat, yaitu Desa Hitumessing, DesaPasso dan Desa Rumah Tiga, yang disaksikan oleh KepalaPemerintah Setempat (KPS) Pulau Ambon Bapak Johanis Kainama,pada tanggal 5 Maret 1957;2. Bahwabenar, Perbatasan Negeri Adat Passo disebelah Barat adalahNegeri Hitumessing, sesuai Register Dati Nusahuul;3.

Bahwa Penggugat Konpensi wajib pula menggugat, pihakpihak, yaitu:Camat Pulau Ambon, di Passo (Sekarang: Camat Teluk Ambon), diPasso.Pemerintah Desa / Negeri Halong bersama Badan Saniri Negeri AdatHalon; dan Pemerintahan Desa / Negeri Passo bersama Badan SaniriNegeri Desa Passo.Hal 18 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB3.

Dusun Dati milik Marga Nasela, yaitu SEITIANatau SEITAIN atau WAICHETAIN juga dikenal dengan nama DUSUNNUSAHUUL, yang terpanjar dari Wai Sala (Batas Passo Hitumessing)sampai dengan Wai Guru Guru (Batas Rumah Tiga Hitumessing) yangHal 30 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMBdituangkan dalam Skets Gambar yang ditanda tangani Bersama olehPemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing, Passo, Rumah Tiga, dandisahkan oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS): J.

Bahwa Satu dari Lima Dusun Dusun Dati milikMarga Nasela, yaitu SEITIAN atau SEITAINatau WAICHETAIN juga dikenal dengan namaDATI NUSAHUUL, yang terpanjar dari Wai Sala(Batas Passo Hitumessing) sampai denganWai Guru Guru (Batas Rumah Tiga Hitumessing) yang dituangkan dalam SketsGambar yang ditanda tangani Bersama olehPemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing,Passo, Rumah Tiga, dan disahkan oleh KepalaPemerintah Setempat (KPS): J.

KAINAMA (sekarang disebut: CAMAT); yang sekaligusmenyaksikan Tanda tangan dari Saniri Negeri Rumahtiga Hitumessing dan Passo, Ambon, 5 Maret 1957; sebagaimana ditandaioleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam (vide BuktiTK6 / PR56) perkara gugatan aquo.3.