Ditemukan 2256 data
57 — 13
Unsur seti Vang : 25922 202292 Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangandakwaan Pertama Primair di atas, bahwa pengertian setiap orang dalam konteks Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orangperseorangan yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan atau seorang Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke 2 UU No. 31 Tahun 1999
150 — 70
RamlanCornel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung padatanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Bandung.. 1 (Satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkaraTerdakwa Yanos Septadi.c. 1 (satu
(satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkaraTerdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.c.l (satu) lembar fotocopy berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi BandungNomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n.
188 — 117
Bahwa Anggaran Dasar PENGGUGAT Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkanDireksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan ayat 2menentukan bahwa seti n Direksi wati ngan itik iktanggung iawab menjalankan tugasnya dengan menghindahkan peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku.
217 — 100
SETI AWAN, Sarjana Hukum,Magister Hukum, Master of Business Administration, Kabag Hukum YKEP untukmenuangkan keputusan sirkuler ini ke dalam suatu) akta Notaris AB. SETIAWAN selaku penerima kuasa memiliki kewenangan untuk mengatakanKeputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. INDOTRUBA TENGAH tersebut dihadapanTURUT TERGUGAT V.
90 — 31
Unsur: Seti rangMenimbang bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada subjekhukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1angka 3 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001, setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan terdakwa ARIS LIMBONGAN LALANG kepersidangan, dansetelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksisaksi
46 — 10
Unsur Seti ranMenimbang, Barang siapa maksudnya adalah siapa saja yangdapat dijadikan subjek hukum yaitu terdakwa JONI CANDRA ALS JONI BINAZIZ dalam persidangan ini telah terungkap faktafakta yaitu dariketerangan saksisaksi serta keterangan terdakwa bahwa identitasnyaseperti tersebut diatas adalah sebagai pelaku tindak pidana yangdidakwakan dan terbukti pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehatbaik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkansegala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh
90 — 34
Unsur: Seti rangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalamdakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian Setiap Orangsebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkandalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untukmempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan mengambil alih pertimbangantersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dan karenanya pulaunsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;Page
63 — 22
Unsur seti ran2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi :3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan ;4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara;5.
70 — 30
Unsur seti ran2. Unsur secara melawan hukum ;3. Unsurmelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri,atau orang lain atau suatu korporasi ;4. Unsuryang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara ;5.
72 — 30
DJ.J/SETI/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihalRevisi APBNP Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islamkepada Dirjen Perbendaharaan.Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen PendidikanIslam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.)Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasing KPASatker No.
17 — 3
efeff7effVefefeffF7F77f7efeffV7effJ7efefeff7F7f7fJefeffleffJefefeff7f77f7efeffV7eff7efefeffL777fJefeff7effVefefeff777f7efeffV7effV7efefeff77 7 flJefeffV7efflV7efefeffL77F7fJefeff7efflVefefeff777fF7efeff7effJ7efefeffL7(7F7fFV7efeff7efflVefefeffL777 7efeff7efflefefeff7f7f7fVJ7efeffVefflVefefeff7F77f7efeffV7effVefefeff7F77f7efeff7effV7efefeff77f7f7efeffV7eff7efefeff777fJefefflefflefefeff7f7fF7fJV/efeff7effVefefeffF7F77f7efeffV7eff7efefeffF7F77fJ7efeff7 effJefefeff7f77f7efeffV7eff7efefeffL77f7flJefeff7efflVefefefP/iPVEILIS6LSOLE /eLi /eretetive/L/L/eferty/ eit lveteftetr/L/i yi /eLerE/ Seti
efeff7effVefefeffF7F77f7efeffV7effJ7efefeff7F7f7fJefeffleffJefefeff7f77f7efeffV7eff7efefeffL777fJefeff7effVefefeff777f7efeffV7effV7efefeff77 7 flJ/efeffV7effJ7efefeff7f77fFJ7efefflVeffV7efefeff777fF7efeff7eff7efefeffL7(7F7fV7efeff7efflVefefeffL777 7efetivjetivetefet it /f/LVi/etetiyert /efeketrt/LyE/ijTetet i verttveteteti ye 7i/ ivefeff7effV7efefeff77f7f7efeffV7eff7efefeff777fJefefflefflefefeff7F7F7fJVefeff7effVefefeff7fFf7f7/f7efeffV7effV/efefeff7f7/f7flefeffleffJefefeff7f77f7efeffV7eff7efefeffL77f7flJefeff7efflVefefefP/iPVEILIS6LSOLE /eLi /eretetive/L/L/eferty/ eit lveteftetr/L/i yi /eLerE/ Seti
371 — 266
Unsur Seti rangMenimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah samadengan barangsiapa sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazimdidipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk padasubyek hukum tertentu selaku
197 — 87
Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagaiHakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjukSusilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku Panitera Penggantidalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si;c
Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SHsebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung padatanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selakuKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjukSusilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku PaniteraPengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.1 (satu
Ramlan Comel, SH dan DjodjoDjohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung padatanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.. 1 (Satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdgpada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SHselaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Yanos Septadi.. 1 (satu)
Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagaiHakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 olehSinggih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung.. 1 (Satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdgpada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SHselaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.475c
Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagaiHakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 olehSinggih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung.b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg689pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SHselaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.c
56 — 21
Unsur Seti rang:Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, disebutkan : setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi ;Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal30 Juni 1995 disebutkan : kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kataparang siapa.
18 — 2
efeff7effVefefeffF7F77f7efeffV7effJ7efefeff7F7f7fJefeffleffJefefeff7f77f7efeffV7eff7efefeffL777fJefeff7effVefefeff777f7efeffV7effV7efefeff77 7 flJefeffV7efflV7efefeffL77F7fJefeff7efflVefefeff777fF7efeff7effJV7efefeffL7f7F7fVefeffl/efflV7efefeffL7777efeff7efflefefeff7f7f7fVJ7efeffVefflVefefeff7F77f7efeffV7effVefefeff7F77f7efeff7effV7efefeff77f7f7efeffV7eff7efefeff777fJefefflefflefefeff7f7F7fJVefeff7effVefefeff7F77f7efeffV7eff7efefeff7F77fJefeffleffJefefeff7f77f7efefflV7eff7efefeff7F7f7fV7efeff7effVefefefP/iPVEILIS6LSOLE /eLi /eretetive/L/L/eferty/ eit lveteftetr/L/i yi /eLerE/ Seti
efeff7effVefefeffF7F77f7efeffV7effJ7efefeff7F7f7fJefeffleffJefefeff7f77f7efeffV7eff7efefeffL777fJefeff7effVefefeff777f7efeffV7effV7efefeff77 7 flJefeffV7efflV7efefeffL77F7fJefeff7efflVefefeff7777efeff7effVefefeffL7(7F7fV7efeff7efflV7efefeff7C777efetivjetivetefet it /f/LVi/etetiyert /efeketrt/LyE/ijTetet i verttveteteti ye 7i/ ivefeff7effV7efefeff77f7f7efeffV7eff7efefeff777fJefefflefflefefeff7f7F7fJVefeff7effVefefeff7F77f7efeffV7eff7efefeff7F77fJefeffleffJefefeff7f77f7efeffVeffV7efefeffL7f7f7flJefeff7efflVefefefP/iPVEILIS6LSOLE /eLi /eretetive/L/L/eferty/ eit lveteftetr/L/i yi /eLerE/ Seti
96 — 70
Unsur seti rang;2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan ;4.
313 — 239
15 (lima belas) buah kanvasdepan)e 9 (sembilan) buah rantaikecil;e 8 (delapan) laherKonek; e 44 (empat puluh empat) kabel spido/Q aS; 2222 == e 9 (sembilan) buah relai lampuSQN, n 2a nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnne 1 (satu) buah stirjepit; e 4 (empat) buah taliPambel; 17.1 (satu) dosberisikan :e 10 (sepuluh) dos girSINOD; e 20 (dua puluh) buah gir merekSSS; nnnnn nnn nn nnn nnn nnn enn n ence ncnNinja; e 1 (satu) buah dosberisikan :so 10 (sepuluh) botol oliNiNja; ed (tiga puluh sembilan seti
87 — 68
Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :2.nsur Seti rang;Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana pengertian unsursetiap orang merupakan subyek hukum artinya seorang manusia yang tidakmembedakan jenis kelamin perempuan atau lakilaki yang mampu dandapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapanhukum.
115 — 42
Unsur seti ran2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atorang lain atau suatu korporasi ;3. UnsurMenyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau Sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan ;4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atperekonomian Negara ;5.
441 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2659 K/Padt/2015 20 November 7g 1669/x/2005 3.500.000,00 20% 8 Oktober 2005 2007 773 1.512.115,0779 0881/11V2006 5.000.000,00 20% 12 Maret 2006 Mews z007 618 1.727013,70go 001/1/2006 1.500.000,00 20% 2006 2007 648 543.254,79ai Seti 6.000.000,00 14% N57 2007 83 75.945,21ge #001 168 6.000.000,00 14% N37 2007 83 75.945,21ga *eogotee 7.000.000,00 20% 2008, 2007 384 1.502.334,2534 46000109 7.000.000,00 20% 2008 2007 364 1.502.994.0546000110 1 November 20 November85 6.000.000,00 20% 2006 2007 384