., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

MM., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

Judex Facti mempermasalahkan berapa besarkeuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama tersebut dan berapa besaryang belum dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;Tentang pendapat/legal issue Judex Facti di atas seharusnya tidak perludipersoalkan lagi sebab berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM, akuntan publik pada kantor akuntan publikDrs.

No. 1856 K/Pid/2009empat juta dua puluh ribu rupiah), keuntungan mana nyatanyata dapatdibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM yang telah melakukan pemeriksaanterhadap transaksi keuangan terdiri dari kas masuk dan kas keluar, pembelianbarang dan penjualan barang sesuai dengan dokumen pencatatan pada TokoArgo Elektronik (toko Terdakwa) sehingga dapat diketemukan/dihitung besarnyakeuntungan yang menjadi hak saksi TIO PWE LING als.

ALEXANDER;Namun dalam putusan a quo, Judex Facti mengabaikan alatalat buktiketerangan ahli akuntan publik dan surat (vide Pasal 186 dan Pasal 187 huruf cKUHAP) sampai pada akhirnya membelokkan legal issue dalam perkara ini yangsemula adanya keuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.ALEXANDER dengan jumlah yang pasti yang tidak mau diberikan olehTerdakwa walaupun kerja samanya telah berakhir menjadi berapa besarnyakeuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.

Laporan Hasil Pemeriksaan Di Bidang Keuangan yang dikeluarkanoleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" (MooreStephens) tertanggal 3 September 2008 ("Laporan PemeriksaanKhusus Akuntan Publik") (oukti P18); danb.

Publik yang mempunyai reputasi internasional;Namun demikian fakta yang terjadi adalah bahwa laporankeuangan tahunan untuk tahun 1997 sampai dengan tahun2004 yang dibuat oleh Tergugat /VCCA selaku operator MCJsama sekali tidak pernah diaudit, melainkan hanya direview olehKantor Akuntan Publik;Selain itu, laporan keuangan untuk tahun 2000 sampai dengantahun 2004 hanya direview oleh Kantor Akuntan Publik lokalBahkan lebih lanjut lagi laporan kKeuangan tahunan sejak tahun2005 sampai dengan tahun 2007

tidak pernah diaudit maupundireview Kantor Akuntan Publik manapun juga;kewajiban hukumnya untuk membuat laporan tahunan yangdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang mempunyai standarreputasi internasional (vide Pasal 4.02 TALA);Halaman 14 dari 71 hal.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dibidang Keuangan yang dikeluarkanoleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" (MooreStephens) tertanggal 3 September 2008 ("Laporan PemeriksaanKhusus Akuntan Publik");danHalaman 64 dari 71 hal. Put.Nomor 545 Pk/Pdt/2015b.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dibidang Hukum yang dikeluarkanoleh Kantor Konsultan Hukum "ismangun & Co" tertanggal 03September 2008 ("Laporan Pemeriksaan Khusus KonsultanHukum"),Laporan pemeriksaan khusus akuntan publik dan laporanpemeriksaan khusus konsultan hukum selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai "laporan pemeriksaan khusus".

HAMDANI:1 (satu) bendel management letter audit atas laporan keuanganKoperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs.

HAMDANI:7. 1 (satu) bendel management letter audit atas laporan kKeuangan KoperasiUsaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs. ABDULRAHMAN HASANSALIPU ;Dikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT. HiLex Indonesia & PT.HiLex Parts Indonesia;1. Penjelasan Hasil Temuan Audit InternalKoperasi Usaha BersamaPT.Hilex Indonesia dan PT.Hilex Parts Indoinesia;:2. Buku Kas Harian Periode Tahun Buku 2010, tahun buku 2012 dan tahunbuku 2013;3. Bukti Pengeluaran Kas / BAMK Koperasi Usaha Bersama;4.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp.179.666.666,(seratus tujun puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enamribuenam ratus enam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiayabiayalainnya sepanjangpengeluaran yang telah diverifikasi olehKantor Akuntan Publik mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslianbuktibukti tersebut maupunmengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang = ditugasi untukmelakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah

dikeluarkan olehPemohonadalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh PemohondanTermohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PutusanMajelisdibacakan.Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasilmencapaikesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publiktersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukanKantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis setelah Majelismemperolehlaporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu ataudari Pemohonatau dari Termohon.Memutuskan

biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjukolehPemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh MajelisHal. 3 dari 24 hal.

No. 0365/Pdt.G/2016/PA.JKPSTditanggungoleh Pemohon dan Termohon masingmasing sebesar 50%(lima puluhpersen).Menolak permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan.Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa (dwangsom).Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding)danmempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkansehinggaMemutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjukolehPemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelisditanggungoleh Pemohon dan Termohon

publik, yang manaauditor yang diminta, harus diperjelas karena ketiganya adalah auditor;Bahwa audit atas laporan keuangan diluar pemerintahan hanya bolehdilakukan akuntan publik, diatur dalam Undangundang Nomor 5 tahun2011;Bahwa audit investigatif hanya boleh dilakukan oleh 2 pihak, apabila terkaitpemerintahan maka yang boleh melakukan adalah BPK, terkait kerugiannegara, jika terkait dengan publik hanya boleh dilakukan oleh akuntanpublik, diluar itu tidak boleh karena terkait masalah keyakinan (

publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik danbertindak seolaholah akuntan publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00, terkait dengan butir 2 ini, maka akuntan harusberprofesi sebagai akuntan publik dulu untuk melakukan audit, sementaraakuntan saja tidak boleh melakukan audit untuk kepentingan publik;Bahwa pasal 2 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2014,berhubungan dengan Undangundang Nomor 5 tahun

suatu kasus, sehingga hasil auditdapat dinyatakan tidak sah karena berkaitan dengan standar profesi auditoryang telah melanggar standar profesi tersebut;Bahwa akuntan publik berwenang melakukan audit eksternal yangmenyatakan adanya kerugian, namun kantor jasa akuntansi tidakberwenang untuk itu;Bahwa seorang akuntan publik, dalam suatu kasus yang khusus, dapatmenjadi Saksi, namun dilihat dulu apakah yang diminta menjadi Saksiakuntan publik atau kantornya, karena apabila yang diminta kantornyamaka

dapat menunjuk siapa saja;Bahwa apabila sebuah perusahaan tidak mempunyai sistem manajemenyang baik, maka seorang akuntan publik harus melihat dulu permasalahan,kemudian melakukan perencanaan audit, untuk menentukan berapa datayang tidak ada, misalnya jika ada data yang tidak ada, jika data ada namunberantakan tetap harus dikumpulkan, karena dari situ auditor akanmendapatkan informasi, karena merupakan tugas auditor untuk itu;Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN MtpBahwa untuk data

Mandiri Jaya Steel padahal Saksi Hasnan bukanlahseorang akuntan publik;c. Bahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Banjar Polda Kalimantan Selatantelah melakukan kekeliruan dalam beracara (error in procedure) yaknidalam hal permintaan dan pemeriksaan audit keuangan dalam perkaraa quo kepada Kantor Jasa Akuntan HASNAN SE. AK, CA, sebagai AhliAkuntan;d. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP oleh karenamohon membebaskan H.

, Penggugat belum menyampaikan dokumen berupaLaporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikIndependen untuk Tahun 2012 karena Laporan dimaksud masih dalamproses pengerjaan oleh Akuntan Publik Independen tersebut.

Mengenaihal ini, Penggugat telah menyampaikan keterangan secara tertulis yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Independen tersebut kepada KPP PMAEmpat, pada 15 Januari 2013;Bahwa selanjutnya, Penggugat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPhBadan 2012 (Pembetulan ke1) yang dilaporkan secara efiling padatanggal 27 April 2013 dengan NTTE 3100012035607489.

Adapun dokumen yang Penggugat sampaikan adalah:1) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikIndependen Tahun 2012;2) Kertas Kerja Laporan Keuangan Induk dan Konsolidasian dari KantorAkuntan Publik Independen (legalisir);3) Bukti Penerimaan Elektronik (NTTE);Bahwa Penggugat baru menyampaikan Laporan Keuangan yang telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen untuk Tahun 2012 pada 16Mei 2013 karena memang Laporan tersebut baru Penggugat terima dariKantor Akuntan Publik dimaksud

Bukti Penerimaan Surat dari TPT dengan perihalKelengkapan SPT Tahunan secara elektronik (efiling) tahun pajak2012.Bahwa pada saat itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) belum menyampaikan dokumen berupa LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independenuntuk Tahun 2012 karena Laporan Keuangan dimaksud masih dalamproses pengerjaan oleh Akuntan Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)telah menyampaikan keterangan secara

tertulis yang dibuat olehKantor Akuntan Publik Independen tersebut kepada KPP PMA Empatpada tanggal 15 Januari 2013.Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan 2012 (Pembetulanke1) yang dilaporkan secara efiling pada tanggal 27 April 2013dengan NTTE 3100012035607489.

Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II Menita Sutedja alias Lauren tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

No. 352 PK/Pdt/200913.14.15.Bahwa laporan keuangan tahun 1982 dan tahun 1983 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya,halmana terbukti sesuai fakta pemeriksaan dan penelitian yang pernahdilakukan pada tahun 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

No. 352 PK/Pdt/2009bahan yang selalu dipakai sebagai alasan Perusahaan mengalamikerugian, padahal omset penjualan tahun 1983 untuk kecap sebesarRp.503.159.872,00 sedangkan minuman limun sebesarRp.524.760.915,00yang kesemuanya dengan jumlah omset penjualan sebesarRp.1.027.920.787,00 ;16.Bahwa berdasarkan temuan dalam pemeriksaan audit yang dilakukanolehKantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon pada tahun 1993,disebutkan antara lain:a. Bahwa PT.

Publik Drs.

Begitu pulahalnya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwahasilperhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tidakdapat dipercaya padahal Majelis Hakim belum pernah memeriksa ataumendengar keterangan dari yang bersangkutan? Seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa sebagai Akuntan Publik Drs. Achmad Rivaidalam melakukan tugasnya juga terikat dengan kode etik profesinyaHal. 34 dari 43 hal. Put.

Ikan Mas Djaya tahun 1982 yang dikutip/dicomot secaratidak cermat dari Laporan Keuangan Tahun 1982 yangdibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai.

Brt.8.9.pemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane yang telah dibuat dan atau disusun;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Pemohonmohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ibiagar dapat mengeluarkan Putusan atau Penetapan yang menyatakanmenunjuk Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA &REKAN disingkap KAP HDT & Rekan untuk melakukan audit investigasiatas keuangan perusahaan PT.Mandiri Jaya Indo Crane, khususnyatentang halhal sebagaimana

Hal lain yang berkaitan atau berhubungan dengan halhal yangdisebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f diatas yaitupemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane dimana untuk pelaksana atas tugas ini mohon ditetapkanakan ditunjuk oleh Pemohon;Bahwa perlu disampaikan juga bahwa penunjukan Kantor AkuntanPublik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAPHDR & Rekan sebenarnya telah dibicarakan antara Sdr.Soe Yan Tjindan Pemohon, bahkan pihak Kantor Akuntan Publik HERMAN DODYTANUMIHARDJA

Menunjuk Auditor dari kantor Akuntan Publik HERMAN DODY3.4.5.TANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAP HDT & Rekan untukmelakukan audit investigasi atau keuangan PTI.Mandiri Jaya IndoCrane, khususnya tentang :a. Berapa total uang hasil sewa crane dari awal sampai akhir yangmasuk ke rekening Perusahaan PT.Mandiri Jaya Indo Crane?b.

Hal lain yang berkaitan atau berhubungan dengan halhal yangdisebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f diatas yaitupemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane yang telah dibuat dan atau disusun;Menyatakan Auditor dari kantor Akuntan Publik HERMAN DODYTANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAP HDT & Rekan berhak untukmelakukan audit investigasi atas keuangan PT.Mandiri Jaya Indo Cranekhususnya tentang hallhal sebagaimana disebutkan pada angka 2diatas;Menetapkan Pemohon berhak menunjuk

Berikut alasan danuraian penjelasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan koreksi tersebut :bahwa pada proses pemeriksaan, Terbanding membandingkan perhitunganharga pokok penjualan per Pemohon Banding (home statement) denganlaporan keuangan (audit report) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik;Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya perbedaan saldo persediaan awaldan persediaan akhir barang dagang sebesar Rp. 11.182.135.653,00.

Atasselisih tersebut, Kemudian Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas perhitunganharga pokok penjualan Pemohon Banding;Bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Bandingtelah memberikan penjelasan kepada Terbanding, bahwa secara keseluruhanatau total harga pokok penjualan tidak ada perbedaan perhitungan harga pokokpenjualan per Pemohon Banding (home statement) dengan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut (audit report).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) denganpertimbangan bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadapharga pokok penjualan per home statement dan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddarta Siddarta &Widjaja, secara keseluruhan (total harga pokok penjualan) tidak adaperbedaan antara perhitungan HPP per home statement denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publiktersebut (audit report

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016menguji kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memoridari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo tidak terdapat perbedaan signifikan dan prinsipil antara LaporanKeuangan Audited Akuntan Publik dengan Home Statement masingmasingCOGS

Ditentukan Statusnya) di halaman 29 Audit Report Tahun 2009disebutkan bahwa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) merupakankekayaan negara yang diserahkan kepada Perusahaan (PT.ASDP Indonesia Ferry) tetapi belumditerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai status kekayaan negara tersebut sebagai modaldisetor;bahwa berdasarkan kebijakan akuntansi atas Bantuan Pemerintah yang BelumDitentukan Statusnya (BPYBDS) yang dimuat di halaman 14 Audit Report Tahun2009 (catatan: pendapat akuntan

publik "tidak menyatakan pendapat menyebutkan bahwa:bahwa berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan DepartemenKeuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan PemerintahYang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah PusatNomor: PER10/PB/2007 tanggal 7 Maret 2007, ditetapbkan bahwa Bantuan Pemerintah YangBelum Ditentukan Statusnya, sesuai dengan prinsip substance over form Standar AkuntansiPemerintah, maka Barang Milik Negara yang digunakan

Publik yang memberikan kewajaran terhadap LaporanKeuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukan review pelaporan BPYBDS di BUMN agartidak terjadi pbembukuan ganda pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sehingga menurutPemohon Banding sudah benar dalam mencatat dan memperlakukan BPYBDS sesuai denganperaturan maupun standar akuntansi yang berlaku untuk pengakuan aset, pendapatan dan biayatermasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset

Sjahrir KaizirTempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30041957Agama : IslamJenis Kelamin > LakilakiJabatan : Kabag Perlengkapan, Biro Keuangan dan Perlengkapan KementerianPerhubungan Republik Indonesia(selanjutnya disebut ahli pertama)Nama : Indra Soesetiawan, CPATempat/Tanggal Lahir : Semarang, 16041964Agama : IslamJenis Kelamin : LakilakiJabatan : Akuntan Publik di KAP Hertanto, Sidik & Rekan(selanjutnya disebut ahli kedua)Nama : Edi CahyonoTempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 02021959Agama : IslamJenis

Publik yangmemberikan kewajaran terhadap Laporan Keuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukanreview pelaporan BPYBDS di BUMN agar tidak terjadi pembukuan ganda pada Laporan KeuanganKementerian Keuangan sehingga menurut Pemohon Banding sudah benar dalam mencatat danmemperlakukan BPYBDS sesuai dengan peraturan maupun standar akuntansi yang berlaku untukpengakuan aset, pendapatan dan biaya termasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset

Adapun kelebihan bayar tersebut adalah Rp.575.059.807, (lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh sembilan ribudelapan ratus tujuh rupiah);Terhadap buktibukti tersebut, utamanya bukti TI.II74 telah dilakukanaudit oleh Akuntan Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA,dengan Nomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014;Menimbang, bahwa sementara itu Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding yang padapokoknya sebagai berikut:Halaman 5 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 33/PDT/2014/PT.BJM1.Pada dasarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanjarmasin sepanjang mengenai buktibukti TI.Il 74, TI.ll 59 danTI.Il 60 adalah sudah tepat dan benar, sebab telah ditandatanganiserta dibuat berdasarkan sitem Akutansi yang benar dan telah diauditoleh Akuntan Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA, denganNomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014;.

Pembanding semula Para Tergugat memilikipendirian yang ambivalen sebab di satu sisi mendalilkan perjanjiankerjasama Akta No. 10 tanggal 2 Desember 2009 adalah tidak sah,disisi lain menyatakan tidak melakukan wanprestasi/ingkar janji;Di dalam perhitungan rugi laba Pembanding/Terbanding semulaPenggugat tidak pernah diajak bersama membuatnya dan tidak ikutmenandatanganinya, hal demikian adalah bertentangan dengan AktaNo. 10 Tanggal 2 Desember 2009, jadi buktibukti tersebut adalah tidaksah;Audit oleh Akuntan

Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA,dengan Nomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014 adalah tidak sah,sebab yang memintanya adalah Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat karena tidak memiliki kewenangan untuk itu,yang berwenang untuk meminta audit adalah Pembanding/Terbanding semula Penggugat, yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur UtamaPT.

AFA ZAHRA SAINTAMA untuk Tahun terakhir pada tanggal 31Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs.ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernahmengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud,tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias KantorAkuntan Publik terdaftar No.15/KAPAD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebutHal. 6 dari 46 hal. Put.

Nomor 1452 K/PID.SUS/2015bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama denganmilik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanyaselalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakanbahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumenpenawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dariAuditor Independen ARMANDIAS.Bahwa apabila dokumen surat dukungan dari PT.

ARMANDIAS selakuPimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan SuratLaporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yangterdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publikterdaftar No. 15/KAPAD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlahtanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milikARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanyaselalu memakai inisial auditor, sehingga Drs.

AFA ZAHRASAINTAMA dan konfirmasi / klarifikasi/ pengecekan langsung kepada Drs.ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernahdilakukan dan panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUSNURJAMAN, A.Pi sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku ketuapanitia lelang dalam evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktiankualifikasi dengan sengaja meloloskan dokumen penawaran dari CV.

Kep.Babel Tahun 2008 karena stempel dan tandatangannya bukan dari saksiARMAN SULEMAN begitu juga dengan Laporan Keuangan yangdikeluarkan dari Akuntan Publik ARMANDIAS Tahun 2008 dimanaLaporan tersebut tidak pernah dibuat oleh ARMANDIAS dan faktatersebut di persidangan telah dibenarkan oleh saksi Wiyadi Andi (DirekturCV.

SINARMAS SEKURITAS
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan d.h. BAPEPAM LK

Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:1.Sengketa Koreksi Positif atas Biaya Pembelian/Impor Semen (HargaPokok Penjualan/HPP) sejumlah Rp139.101.745.798,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi atas Biaya Pembelian/Impor Semen (Harga Pokok Penjualan) yangdilakukan Terbanding sebesar Rp139.101.745.798,00 karena menurutPemohon Banding, jumlah Pembelian/Impor semen yang berdasarkanlaporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik selamaTahun Pajak 2007 (Desember 2006 s.d.

Publik dan sesuai pula dengan yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Bahwa dengan adanya koreksi pada pembelian/impor semen (HPP) ini,maka Biaya Pembelian/Impor Semen (HPP) yang dilaporkan menurutTerbanding untuk tahun pajak 2007 (Desember 2006 s.d.

Jumlah pembelian/imporsemen (HPP) yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebutsudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Osman Bing Satrio & Rekan) danatas laporan keuangan Pemohon Banding, Kantor Akuntan Publik telahmengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga seharusnyaTerbanding tidak perlu melakukan koreksi positif dengan menghitung ulangjumlah pembelian/impor semen (HPP) menurut pajak;Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding jumlahpembelian/impor semen yang seharusnya dapat

dibiayakan adalahRp 615,982,296,278 sesuai dengan pembukuan Pemohon Banding yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan sesuai dengan yang dilaporkandalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Sengketa Koreksi Positif atas Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usahaatau Biaya Other Expenses sejumlah Rp 21.723.564.289,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi atas Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usaha atau Ofher Expensesyang dilakukan Terbanding sejumlah Rp21.723.564.289,00

Fotokopi Sertifikat Nomor P00321 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.11;12.Fotokopi Sertifikat CA001305 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Institiut Akuntan publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata

Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2020/PA.Sor.dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.13;14.Fotokopi Surat persetujuan menjadi anggota Intitut Akuntan PublikIndonesia Nomor 0952/VII/IntIAPI/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.14;15.Fotokopi Kartu Anggota CPA Non Akuntan

Publik Nomor Reg.

IAPI5187, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelenserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.15;16.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 092/SKKP/UZ/V1I/2019 tanggal20 Juni 2019, yang di keluarkan oleh kantor Akuntan Publik, Bukti Surattersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.16;17.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0O86/SKET

karena terus menerusmengalami kerugian (quo non), terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015;Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masakerja Penggugat adalah selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejaktanggal 19 Mei 1995 hingga tanggal 11 Mei 2015;Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menerima alasan tersebut, olehkarena dalam perundingan bipartite yang diselenggarakan pada tanggal 11Mei2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan

publik selama 2 (dua) tahunterakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT Medan Yaohan Sentosa (incassu Tergugat ) yang dikelolah oleh Tergugat Il mengalami kerugian,sehingga alasan TergugatTergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya.Halaman 2 dari 16 hal.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT MedanYaohan Sentosa mengalami kerugian, tetapi TergugatTergugat samasekali tidak dapat memperlihatkan bukti yang dimaksud;2.2.

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yangdiajukan Termohon Kasasi /Tergugat dan Termohon Kasasi II/TergugatIl bertanda TI,Il1 s/d TI,ll12, ternyata tidak terdapat bukti laporan auditakuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik.

publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan Para Tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikianHalaman 13 dari 16 hal.

FAKTA HUKUM:1.B2.B3.Bahwa Pemohon selaku Kuasa Direksi telah membuat laporan perkaratindak pidana dengan Laporan Polisi Nomor Pol. 0385/K/X/2007/Sektro.Senen tanggal 04 Oktober 2007 dengan Tersangka Fifi NellaWijaya (Bukti P1, P1a);ahwa laporan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pemeriksaanaudit dari Kantor Akuntan Publik Zeinirwan Santoso yangditandatangani oleh Pimpinan KAP: Drs. Yahya Santosa, AK.

No. 12PK/Pid/2011selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik Dedi ZeinirwanSantoso, saksi ahli hukum pidana;5.Bahwa atas laporan Polisi Nomor Pol. 0385/K/X/2007/Sektro.Senentanggal 04 Oktober 2007 (vide P1a) tersebut, maka pada tanggal01 November 2007dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2008,Penyidik Kepolisian Sektor Metropolitan Senen, melakukanpemeriksaan terhadap Tersangka Fifi Nella Wijaya dan olehPenyidik tidak dilakukan penahanan terhadap Tersangka Fifi NellaWijaya karena ada jaminan dari

Publik Dedi Zeinirwan Santoso)maupun bukti petunjuk disamping keteranganTersangka, terdapat persesuaian bahwa TersangkaFifi Nella Wijaya pada waktu bekerja di PT.

Publik Dedi Zeinirwan Santoso)maupun bukti petunjuk disamping keterangantersangka, terdapat persesuaian bahwa TersangkaFifi Nella Wijaya pada waktu bekerja di PT.

Fifi Nella Wijaya selaku Marketing PT.Indawo Kharisma Internusa dengan nominal uang sebesarRp 87.704.882,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratusempat ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah)(Bukti P7) serta 8 (delapan) lembar bukti audit yangdikeluarkan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), (BuktiP8);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I telahmembuat BAP Saksi Pelapor Sdr. Winoto Mudjoputro(Bukti P9), BAP Saksi Wong Kenneth Ardiyan selakuDirektur Utama PT.

Bahwa, tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kesulitankeuangan, akan tetapi Tergugat tidak menunjukan bukti adanya laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dandengan hanya akan memberikan kompensasi atas Pemutusan HubunganKerja tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratusHalaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/201614.dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan

publik (sepertiyang diatur dalam Pasal 164 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013.

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

./1995 tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan KeuanganKonsolidasi dari Kantor Pusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingBahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualandengan perincian sebagai berikut: NoKeterangan Cfm Pemohon Banding Cfm Terbanding Koreksi Harga Pokok Penjualan Rp 4.288.080.432,00 Rp 0,00 Rp4.288.080.432,00 Bahwa menurut Terbanding, perhitungan alokasi biaya kantor pusat tidaksesuai dengan KEP62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 yang

Publik danlaporan tersebut mengungkapkan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing BUT;Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun1997, Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusatyang diaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnyabiaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT dinegara tempat perusahaan yang bersangkutan

publik dan mengungkapkanrincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis danbesarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan, tidak dapatdipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding).