Gugatan Salah Sasaran (gemis aanhoeda nigheid); Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menempatkan Tergugatsebagai pihak di dalam gugatan a quo, sebab keberadaan Tergugatdalam kaitannya dengan pembangunan kolam ikan dan pertapakanuntuk mendirikan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet)milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan ukuran 40 x 40 mtidak ada relevansi dan signifikansinya sama sekali dengan tanahkepunyaan Penggugat seluas + 20.192 m?

Siagian;PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena telah menggunakantanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian untuk mendirikan Tower Sutetdengan ukuran 19,5 x 19,5 m di atas seluas + 21.677,5 m?

PT PERUSAHAAN' LISTRIK NEGARA (PERSERO)PEMBANGKIT SUMBAGUT SEKTOR PEBANGKITANBELAWAN, berkedudukan di JI. PLTU Pulo SicanangBelawan, Medan ;2. CV EFFENDI & CO, berkedudukan di JI.

Wahid HasyimNomor 53/28 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Oktober 2017;PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), yangdiwakili oleh Manajer PT PLN (Persero) Wilayah SumateraUtara Area Lubuk Pakam Nimrod Gordon Sitorus,berkedudukan di Kantor Wilayah Sumatera Utara AreaLubuk pakam di Jalan Diponegoro Nomor 34 Petapahan,Lubuk pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi SumateraUtara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putri Sinaga,S.H. dan kawankawan, Para Pegawai pada PT PLN(Persero) Wilayah

Perusahaan ListrikNegara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan PembangunanPembangkit Listrik Yang Menggunakan Energi Yang Terbarunya,Batubara Dan Gas khususnya pada:e Pasal 1: Pelaksanaan perscepatan pembangunan pembangkit listrikyang menggunakan energi yang terbarunya, batubara dan gas dilakukanmelalui penugasan Pemerintah kepada PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero), yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) dan melaluikerjasama PT.

Putusan Nomor 297 K/TUN/2013membantu pengadaan lahan/lokasi yang diperlukan tidaklah ada kaitannyadengan Tergugat apalagi dengan objek gugatan yang diterbitkan Tergugat;Bahwa proses dan mekanisme penyediaan listrik swasta haruslah sesuaidengan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010tentang Penugasan kepada PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) untukmelakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yangMenggunakan Energi Terbarukan Batubara dan Gas, di samping itu daftarproyek Pembangkit Listrik Swasta haruslah terlebin dahulu dimasukkan kedalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disahkanoleh Menteri ESDM (vide pasal 4 ayat 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1Tahun 2006) yang dalam Ketentuan RUPTL dimaksud tidak dikenal dantidak tercantum nama Pembangkit Listrik Swasta dengan Nomenklatur

Bahwa pada dasarnya terdakwa dan saksi IDA LELA Binti USMANmengetahui jika Biaya pemasangan Listrik baru untuk Kapasitas 6 Amphereadalah sebesar Rp. 1.218.000, (satu juta dua ratus delapan belas riburupiah) berdasarkan Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2017Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan PenyaluranTenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) namunpenjelasan terkait Biaya Pemasangan Listrik Baru yang dijelaskan olehterdakwa bersamasama dengan Saksi IDA

Volt terhadap pelangganyaitu Saksi Korban Aidihim Bin Umar, oleh karena Terdakwa secara bersamasamadengan Saksi Ida Lela Binti Usman telah menentukan secara sepihak atauHalaman 29 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Ranmenentukan sendiri tarif atau biaya pemasangan jaringan listrik tersebut jauh melebihibiaya yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya YangTerkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT

Perusahaan Listrik Negara(Persero) pada lampiran dan Ill, yang mana Terdakwa bersamasama dengan SaksiIda Lela Binti Usman menentukan tarif tersebut kepada Saksi Korban Aidihim BinUmar sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah, dimana denganharga tersebut sudah termasuk biaya penyambungan listrik, SLO, biaya beli bahaninstalasi dan jasa pemasangan, padahal berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat MutuPelayanan dan Biaya

pemasanganjaringan listrik dengan daya 6 (enam) ampere tegangan 1300 Volt terhadap pelangganyaitu Saksi Korban Aidihim Bin Umar, oleh karena Terdakwa secara bersamasamadengan Saksi Ida Lela Binti Usman telah menentukan secara sepihak ataumenentukan sendiri tarif atau biaya pemasangan jaringan listrik tersebut jauh melebihibiaya yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya YangTerkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT

Perusahaan Listrik Negara(Persero) pada lampiran dan Ill, yang mana Terdakwa bersamasama dengan SaksiIda Lela Binti Usman menentukan tarif tersebut kepada Saksi Korban Aidihim BinUmar sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah, dimana denganharga tersebut sudah termasuk biaya penyambungan listrik, SLO, biaya beli bahaninstalasi dan jaSa pemasangan, padahal berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat MutuPelayanan dan Biaya

ACANG
Terbanding/Tergugat V : DIAN SURYANI BINTI MAMAT
Terbanding/Tergugat VI : WINARNO
Terbanding/Tergugat VII : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO cq GENERAL MANAGER UNIT INDUK PEMBANGUNAN INTERKONEKSI SUMATERA JAWA
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERANG
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS FITHA INACROSSHITA MAHARANI S H M Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG cq CAMAT KOPO
Terbanding/Turut Tergugat IV

WISMAR SITORUS tidak dapatmenguasai tanah secara leluasa untuk diusahai, apalagi pembangunanTransmisi T/L 150 KV oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero),Tower Nomor. 92 dan Nomor. 93 A berada di atas tanah Objek Sengketa,mengakibatkan Penggugat maupun keturunan St. Wismar Sitorus belumdapat menerima ganti rugi dari pihak PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero), sehingga sangat merugikan Penggugat ;Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUNMDN2.

HUKUM UMUM Cg.DIREKTUR PERDATA, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 6 7, Kuningan, Jakarta Selatan,semula TURUT TERGUGAT V sekarang TURUTTERBANDING VII ;8.PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq. DIREKSI,berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M= 1/135,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula TURUTTERGUGAT VI sekarang TURUT TERBANDING VIII ;9. PEMERINTAH NORWEGIA Cq. KANTOR KEDUTAAN BESARNORWEGIA UNTUK PEMERINTAH REPULIKINDONESIA Cq.

Pasal 168 Undangundang No.13 Tahun 2003;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Petitum harus didukung olehPosita, dengan demikian jelas gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur(obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah tidak dapatditerima;Demikian pula untuk Ex Pekerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orangyang tidak diterima bekerja oleh Tergugat VI, karena tidak lulus seleksi tidak adadasar hukumnya dengan mendalilkan Pasal 163 ayat (2) Undangundang No.13 Tahun 2003, karena antara PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) WS2JBCabang Palembang (i.c. Tergugat ) tidak pernah melaksanakan perubahanstatus, penggabungan, peleburan. Baik Tergugat dan Tergugat VI sampaisekarang masih berdiri sendiri. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) WS2JBCabang Palembang (i.c. Tergugat l) yang bertindak sebagai Pemberi Kerja danTergugat VI sebagai Perusahaan Outsourcing.

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), berkedudukan diJakarta, Jalan Trunojoyo Blok M1 Nomor 135, Kebayoran Baru, JakartaSelatan cq. Manajer P3B Jawa Bali Region Jawa Timur dan Bali, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Ir. Taufiq Dermawan, Reza Pane, S.H.

Perusahaan Listrik Negara (Persero),setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkanke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui KementerianEnergi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehinggasejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturanyang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tariftenaga listrik.

Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan daripemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melaluimedia oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturantersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh PemerintahIndonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik.

Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelahpersetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakatmelalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebuttidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untukkenaikan tarif tenaga listrik.

Untuk reklame permanan : 1.2.10.11.Fotocopy KTP dengan menunjukan aslinya; Fotocopy NPWP dengan menunjukan aslinya;Surat keterangan terdaftar sebagai penyelenggara reklame/biro reklame di Pemerintah Daerah untuk reklame ukuransedang dan beSar3Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuanpermohonan dikuasakan pada orang lain; Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame; Ijin dari PT Perusahaan Listrik Negara (persero) reklameyang menggunakan tenaga listrik ;Desain dan tipologi reklame ; Foto

pelaksanaan P2TL yakni Peraturan DireksiNomor 088Z.P/DIR/2016, antara lain pasal 15 ayat (1) huruf a, disebutkanadanya biaya penyegelan kembali, maka seharusnya biaya semacam itulah yangdikenakan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, selain biayaketerlambatan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2)Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait DenganPenyaluran Tenaga Listrik Oleh PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) besertalampirannya.

Nomor 27 Tahun 2017 tentangTingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran TenagaHalaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2019/PN SitListrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Peraturan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian TenagaListrik (P2TL) dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Konvensi;Dalam Eksepsi;Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Dalam Pokok Perkara;1.

Bahwa pada tahun 2011, dalam rangka penyediaan tenaga listrikmelalui pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap BatubaraRemovable milik PENGGUGAT yang berlokasi di Bintan (PLTUBatubara) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) sampaidengan 31 Desember 2022, PENGGUGAT mengajukan permohonanfasilitas kredit dalam bentuk pinjaman berjangka, standby letter of credit,letter of credit, surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi danpinjaman promes berulang kepada PT Bank Internasional

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pikitring Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa) , Jl.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, beralamat di Jl. Diponegoro No.2 Ambon ;---------------- Sebagai : ..TERGUGAT XV; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.LUCKY WELLY MOTTO, SH, 2. HENDIK BAGUS SUDIHARTO, SH, 3.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pikitring WilayahSulawesi,HertasningMaluku dan Papua (Sulmapa) , JI. LetjenPanakukkang , MakassarSebagai :scum MENTATION a TERGUGAT XIV ;Dalam hal ini memberikan Kuasakepada : FAISAL ARIFIN, SE DAN REKAN,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggalL2 Juli 2OLD jeewe sire cseeens15. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah IX MalukudanUtara, beralamat di Jl.

Perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut:> Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)( PT. PLN) membentuk anak perusahaan yang bernama "PT. Perusahaan ListrikNegara Batubara ( PT PLN BB) (berdasarkan Akta Nomor : 03/2008 tanggal 11Agustus 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLN BATUBARAyang dibuat salinannya oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dan diumumkan padaTambahan Berita Negara RI.

Perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut:>Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)( PT. PLN) membentuk anak perusahaan yang bernama "PT. Perusahaan ListrikNegara Batubara ( PT PLN BB) (berdasarkan Akta Nomor : 03/2008 tanggal 11Agustus 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLN BATUBARAyang dibuat salinannya oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dan diumumkan padaTambahan Berita Negara RI.

&ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 6FSimpang LimunMedan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/TergugatDalam Konvensii ;Lawan :PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) di Jakarta, Cq. P.TPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) WILAYAHSUMATERA UTARA di Medan, Cq. P.T PERUSAHAAN LISTRIKNEGARA (Persero), Area Medan, dalam hal ini diwakili olen KuasaHukumnya : Dr.

(MoU)Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidangPerdata Dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Pontianaktelah melakukan sosialiasi terhadap instansi pemerintah didaerah, BUMN dan BUMD yang ditindaklanjuti denganpenandatanganan Perjanjian Kesepakatan Bersama (MoU),antara lain dengan : 1 Pemsahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak padatanggal 4 Februari 2015 ; 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor CabangPontianak pada tanggal 6 Mei 2015 ;3 PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Pontianak pada tanggal 16 Juni2015 ; 4 Politeknik Negeri Pontianak pada tanggal 13 Agustus 20155 Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak padatanggal 13 Agustus 2015 ; 6 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Wilayah Telekomunikasi Kalimantan Baratpada tanggal 13 Agustus 2015 ; b. Non Litigasi18Pendapat Hukum (Legal Opinion), kepada : 1.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) yang ditandatangani oleh: Pieter Sangadji, A.Ptnh., Abdul GafurLaitupa, S. SIT., dan Effendi Tuarita, SH.Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 254/2017 tangggal 5April 2017 yang ditandatangani oleh: Pieter Sangadji, A.Ptnh., Abdul GafurLaitupa, S. SIT., Abdullah Pellu, SH., H.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit IndukPembangunan (UIP) Maluku mengirimkan Surat Nomor041/KON.00.03/UIPMaluku/2016 tanggal 08 Juni 2016 dengan lampiranlampiran berupa AJB (Akta Jual Beli) yang dibuat di dihadapan DoktorandusU.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit IndukPembangunan (UIP) Maluku yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGeneral Manager Unit Induk Pembangunan Maluku Nomor 001.K/GM/2016Halaman 11 dari 214 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Ambtanggal 1 April 2016 melaksanakan tahapantahapan pengadaan tanahsesuai dengan tugasnya adalah :Membuat rencana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhanproyekproyek PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) tanggal 16 Januari 2017.Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut melampirkan dokumenpengadaan tanah yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit IndukPembangunan Maluku.Bahwa saksi tidak dapat memberikan keterangan tentang Peta BidangTanah Lokasi PLTMG prosedur: Pengembalian Batas dengan Pemohon :PT.

GarudaIndonesia (Persero) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)memberikan atau meminjamkan dana laba usaha dari perusahaanmasingmasing dalam bentuk Program Kemitraan dan Dana BinaLingkungan (PKBL) dalam rangka mengembangkan usaha tani ProgramKawalan Pangan GP3K di wilayah Solok tahun 2012/2013 melalui BUMNPT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat yaitu BUMN PT. Garuda Indonesia(Persero) sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan BUMNPT.

GarudaIndonesia (Persero) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)memberikan atau meminjamkan dana laba usaha dari perusahaanmasingmasing dalam bentuk Program Kemitraan dan Dana BinaLingkungan (PKBL) dalam rangka mengembangkan usaha tani ProgramHalaman 34 dari 180 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/20.17/PN.Pdg.Kelas IA.Kawalan Pangan GP3K di wilayah Solok tahun 2012/2013 melalui BUMNPT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat yaitu BUMN PT.

Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp.Halaman 146 dari 180 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/20.17/PN.Pdg.Kelas IA.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) sebesar Rp. 1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah),total sebesar Rp. 3.600.000.000,.