Ditemukan 233 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompentensi kompetensi konperensi konpenpensi kopentensi konpetensi konpenensi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : HERMAN DEPATI, SE., MBA Diwakili Oleh : YOGA GUMILAR, SH., MH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : YULI HERAWATI, SE
Terbanding/Tergugat II : HERU MULYANTO
Terbanding/Tergugat III : TANJUNG TRI PERMADI
Terbanding/Tergugat IV : SETIJATI SEKARASIH, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Sugeng Purnawan, SH
Terbanding/Tergugat VI : WATIB S
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN FELANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
160 — 79
  • Dalam Konpentensi. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berhakmemeriksa dan mengadili atas gugatan yang diajukan olehPenggugat; Menyatakan yang berhak memeriksa dan mengadili PengadilanTata Usaha Negara atas Terbitnya Sertifikat Tanggungan No.10692/2017 tanggal 09 Agustus 2017;3. Dalam Pokok Perkara. Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolaknya seluruhnya ; Menyatakan TERGUGAT IV tidak melakukan PerbuatanMelawan Hukum ;Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 615/PDT/2019/PT.BDG.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 26-09-2013 — Putus : 15-03-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr
Tanggal 15 Maret 2014 — Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Vs PT. Merbau Pelelawan Lestari
405 — 277
  • .34tahun 2002,PP No.44 tahun 2004 pasal 1 angka 18,PP No,45 tahun 2004 pasal 1 angka8,PP No,6 tahun 2007 pasal angka 32 dan peraturan kehutanan lainnya antara lainKeputusan Menteri Kehutanan Np.6652/KPTSII/2002 tentang Penugasan danPenilaian dan RKT,ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atauhutan tanaman,maka semakin mempertegas bahwa Kementerian Lingkugan Huduptidak memiliki keududukan dan kepentingan hukum ( legal standing ) untukmenggugat,oleh karenanya perkara aquo menjadi konpentensi
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 26-12-2012 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 26 Desember 2012 — KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I, VS Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN ; : IWAN SUGIANTO, SH DKK
291 — 155
  • Bahwa dengan demikian jelas Perkara initerkait dengan konpentensi Pengadilan Negeri Bogor atas dasar dimulainya gugatansengketa kepemilikan tanah yang diajukan dengan register perkara No. 161/Pdt.G/1997/PN.BGR tertanggal 15 Oktober 1997 di Pengadilan Negeri Bogor ;Bahwa dengan demikian sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkaitdengan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor dan sekalipun Objek Gugatan saat iniberada di wilayah Pengadilan Depok dengan berdirinya Pengadilan Negeri Depok
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 03-06-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 29 Maret 2017 — - Perdata Ny. Dinar Rumia Pandjaitan, SH X Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Dkk
65 — 39
  • Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukumpublik) dapatmenyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagaisengketa TUN.Bahwa sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat adalahuntuk membatalkan keputusan tata usaha negara, oleh karenanya gugatanPenggugat adalah merupakan konpentensi absolut peradilan Tata UsahaNegara, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadiliperkara ini.. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3373 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — TN. JEFRRY KURNIAWAN, DIREKTUR UTAMA PT LIBROSS DERAP ABADI VS 1.PT BHANDAWIBAWA ASIH, diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu BENNY TJOKROSAPUTRO, dk. dan PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTEN cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG serta 1. YANAH ahli waris dari AIT bin SAUNAN, dkk.
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3373 K/Pdt/2017i. menyebutkan konpentensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakanmewakili Kepentingan pemberi kuasa;il. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagaiPenggugat dan Tergugat):ill. menyebutkan secara ringkas dan kongret pokok objek sengketa yangdiperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkanjenis atau masalah perkaranya;iv.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 29-08-2017 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN AMBON Nomor 165 /Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 11 Juli 2018 — 1. VICTOR, Beralamat di Jatipadang no.16 Rt/RW 003/006, Pasar Minggu Jakarta Selatan; 2. TRESSY FRANSISKA, Beralamat di Jl. Kemuning VI RT/RW 015/006, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; 3. MARIA ULFA, Beralamat di Pinang Ranti RT/RW 018/001 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar Jakarta Timur; 4. LAURA CRISTINALIS, Beralamat di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 005/001 desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur; 5. LAURENTYA GABRIEALLIS, Beralamat di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 005/001 desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur; 6. LAURENNE YOLLANDALIS, Beralamat di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 005/001 desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur; 7. MARIA ANTOINETTE, Beralamat di Jl. Gudang Selatan RT/RW 003/005 Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat; 8. OSCAR NANLOHY, saat ini Beralamat dan berdomisili di Batu Meja RT.002 RW.007 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 9. CRISTINA NATALIA, Beralamat di Carenlor RT/RW 001/002 Kaliurip Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. Hj. ELZA SYARIEF,S.H.,M.H. adalah Advokat yang berkantor pada ELZA SYARIEF LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Latuharhari No.19, Menteng, Jakarta Pusat 10310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.154/SK.ESL/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT: Lawan: 1. Fredy Sasabone, beralamat di Komplek Perumahan Taman Harapan Baru Jl. Taman Crissa Blok V 1 /No.48 RT 007/ RW 025, Kelurahan Penjuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. Para Ahli Waris Ferdinand Nikholas Bernard, masing-masing bernama : 1. Maria Bernard/ Warella sebagai Tergugat II 2. Jhony Bernard sebagai Tergugat III 3. Piarly Warella sebagai Tergugat IV 4. James Bernard sebagai Tergugat V 5. Diana Bernard sebagai Tergugat VI Semuanya Beralamat di Jl. Diponegoro RT 001/ RW 04, Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Urimesseng, Kota Ambon . 3. Lucas Raipassa beralamat di Pohon Puleh Jl. Dr. Soetomo RT 002 / RW 04, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku, sebagai Tergugat VII; 4. Kantor Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.1 Tantaui, Kota Ambon, Maluku, sebagai Turut Tergugat.
215 — 185
  • dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, makaPengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;Menimbang, bahwa Tergugat Il, Ill WM, V, dan Tergugat VIsebagaimana dalam Jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukanEksepsi sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Turut Tergugat sebagaimana dalam Jawabannyaatas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebutdiatas;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Il, Ill VM, V, VI danTurut Tergugat tidak menyangkut masalah konpentensi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-02-2006 — Putus : 13-03-2007 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 13 Maret 2007 — 1. Ny. SOEMARMI MARJONO, 2. Ny. CHRISTINA PURBANINGSIH, Lawan 1. Drs. HENDRARTO WHISNUWARDONO, 2. RIO RUSMIANTO KUSUMOWARDONO, 3. Ny. MARLENE KOESKALBIA, 4. ARIYANTO SANTOSO, 5. YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN WIJAYA, 6. HARRA MIELTUANI LUBIS, SH. 7. Hajjah SUZZIE FAUZIAH HANUM TADJOEDIN, SH. 8. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN, Dan 1. Ny. LEONIE SUPIT PRAWIRO, 2. Tn. BAKTINENDRA PRAWIRO, 3. Tn. LOKA MANYA PRAWIRO, 4. Tn. TRIPUTRA YUSNI PRAWIRO, 5. Ny. PINGKAN RIANI PUTRI PRAWIRO, 6. Ir Ny. ARIADNE WIBOWO, 7. NGEKSI WIYADI MAWARNI SOETIKNO, 8. DASA EKA WIDAGDO, 9. ABIMANYU SM SOEHARTO, SH., MH., 10. Tn. AGUS WIBOWO, 11. MAMIEK PRAWIRO UTOMO, 12. REDJEKI YRAKING HANDYAHI, 13. SRI SUDARINI,
246 — 88
  • pengurus Yayasan / Pendiri Yayasan tidak mempunyaipersona standi in yudisio untuk mengajukan gugatan Perdata terhadapYayasan yang pernah di kelolanya, baik itu berdasar Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Yayasan aquo / ataupun peraturan per UndangUndangan yang berlaku, maka anak keturunan / ahli waris bekas pendiriYayasan seperti para Penggugat Intervensi itupun tidak punyai PersonaStandi in Yudicio pula untuk menggugat Yayasan ;Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai gugatan prematurpada eksepsi Konpentensi
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 03-12-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 666/Pid.B/2014/PN Kag
Tanggal 22 April 2015 — - Drs. AHMAD YANI , MM BIN JAILANI
161 — 13
  • Metafokus Sarana Agro, sehingga perkara Terdakwa bukanperkara tindak pidana umum, oleh sebab itu kami beranggapan PengadilanNegeri Kayu Agung tidak mempunyai kewenangan mengadili perkaraTerdakwa dalam Konpentensi Peradilan Tindak Pidana Umum.Bahwa surat tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 26 Pebruari 2015, berdasarkan uraian fakta dan bukti buktiserta petunjuk, sdr . Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa Terdakwa Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-08-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 326/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 20 April 2016 — Tuan Heng Wie Kang, DKK LAWAN Drs. H. Darya Enus, DKK
58 — 11
  • Sou Kau Hwee (Gereja YesusYang Sejati) ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Ill diatas, para Penggugatmenolaknya dan para Penggugat berdalil tanah milik Penggugat dan Penggugat IIsamasama menghadap kearah jalan/gang objek sengketa, dan para Penggugathanya memiliki satusatunya akses jalan masuk ke tanah dan bangunan milik paraPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan atas eksepsi dari parapihak diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masalah berkaitan dengan Legalstanding atau konpentensi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-02-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/ Pdt. G / 2014 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA” (ASPAN), lawan 1.SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) LIMITED, 2.ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, 3. PT. LEKOM MARAS,
292 — 304
  • Jika dikaitkandengan perubahan nama tidak merubah ekonomi kompentensi dari si atidak ada pengaruhnya karena sekedar nama , nama kan hanyasimbul .semula pemegang sahamnya namahuda dan tolong dong dirubahmen jadi huda jadi itu tidak masalah , kecuali ada perubahan terhadapekonomi konpentensi kemampuannya, harus dijanjikan bahwa kalau adaperubahan wajib kasih tahu, konpentensinya harus ada secara tegas.artinya pihak EprikenPunya namanya pihak Kontraktor ada tidak dalam perjanjiannya, kalau nantiberubah
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 21-02-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 151/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 14 Februari 2017 — Tn. JEFRRY KURNIAWAN Dkk LAWAN P.T. BHANDAWIBAWA ASIH dkk
52 — 29
  • Penggugat Intervensi untukmengajukan Gugatan Intervensi kepada Tergugat Intervensi Idkk telahdibuat sebelum adanya gugatan dalam Perkara No.200/Pdt.G/2015/PN.TNG.Bahwa dengan demikian surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuanPasal 123 ayat (1) HIR yang telah disempurnakan dan diperbaikiolehSEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959jo SEMA No. 6 Tahun1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang menggariskan syarat kuasa khususyang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :i. menyebutkan konpentensi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-04-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 27/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat:
Ir. ANTHON TORIKI, M.Si
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
133 — 54
  • Daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk pertama kalinya dilakukandengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatansetingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuanmemenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan dapatdilakukan pengukuhan jika memenuhi kualifikasi dan konpetensijabatan, bahwa dari ketentuan tersebut ternyata pengukuhan pejabattidak menjadi mutlak dilakukan karena hal tersebut jika memenuhisyarat yakni kualifikasi dan konpentensi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
154 — 66
  • =Rp.1.232.857.760.000.00, (satu trililun dua ratus tiga puluhHalaman 169 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 885/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtdua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratusenam puluh ribu rupiah) ;= Kehilangan kesempatan Penggugat selaku konsumen untukmenguji dan/atau mencoba layanan jasa Tergugat/FasilitasTergugat yang isertai dengan jaminan dan/atau geransi atslayanan jasa serta barangbarang Tergugat terkait sebesarRp.5.000.000.000.00, (lima milyar ruiah) ;" Kehilangan konpentensi