Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Judex factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuat gugatan dalam rekonvensi
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 10-04-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN MALANG Nomor 79/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 20 Januari 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAMIMI GROUP OF COMPANIES vs GLOBAL MARINE LOGISTICS PTE LTD
817 — 482
  • - Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomer : 79 /Pdt.G/2014/Pn.Mlg;- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
    PUTUSANNOMOR : 79/Pdt.G/2014/PN.MIgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara pihakpihak: PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAMIMI GROUP OFCOMPANIES, yang diwakili oleh M NAJIB SALIM ATTAMIMI,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat diJalan Ratah Tiga No.11A Kelurahan Pisang Candi, KecamatanSukun Kota Malang, sebagai
    PEMILIHAN JURISDIKSI KOMPETENSI PADA PENGADILAN NEGERIMALANG SEBAGAI FORUM YANG MENGADILI PERKARAPenggugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Malangsebagai forum yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara,didasarkan pada alasanalasan hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat mendasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 99(3) Rv, bahwa terhadap pihak yang berada di luar Negeri makagugatan diajukan di tempat kedudukan dan domisili hukumPENGGUGAT.
    Oleh karena kedudukan hukum atau domisiliPenggugat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, makaPengadilan Negeri Malang adalah berwenang untuk memeriksa danmengadili gugatan Penggugat a quo.
    Penegasan yang sama dijumpai dalam putusanMA No. 3179K/Pdt/1984, menyebutkan dalam hal ada klausul17arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa danmengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalamrekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukansecara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatanganikedua belah pihak, demikan pendapat M. Yahya harahap, S,Hdalam bukunya.
    Untuk itu Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang Mulia memberikan putusan sebagai berikut:28PetitumBerdasarkan dalildalil serta alasanalasan hukum yang diuraikan diatas,baik eksepsi maupun dalam pokok perkara Tergugat mohon kepada KetuaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenanmemberikan putusan sebagai berikut :Dalam eksepsi1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat ;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadiliperkara.3.
Pengadilan PA REMBANG Perdata Agama
Register : 20-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PA REMBANG Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Rbg
Tanggal 8 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Rembang Kelas IB tidak berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu);
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Psw
Tanggal 16 Desember 2020 — * perdata - HAMSIAH, S.Sos sebagai penggugat; Melawan : 1. BUPATI BUTON TENGAH sebagai Tergugat: 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.BUTON TENGAH sebagai Turut Tergugat:
193 — 39
  • - MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 05-10-2022 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Mkd
Tanggal 14 Februari 2023 — Penggugat:
MASITHOH SETIYOWATI
Tergugat:
1.AGUS SUSANTO
2.INDAH RAHMAWATI
3.SRI HANDAYANI
4.BUDI LESTARI
5.FARIDA RATNAWATI
6.SUPARIYATI
7.WELLY EFENDI
8.BENNY KURNIAWAN
9.MUHAMMAT FAUZI
10.Kepala Desa Madusari
11.EVA KURNIA DEWI,S.H , M.Kn
12.LADRANG KUNTO AMIRAGA,SH,Sp Not
13.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
70 — 7
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.183.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 28-07-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1726/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 4 Agustus 2022 — Pemohon:
DRS.H. M. MUSTOFA HUDA, SH
34 — 3
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 20-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 42/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 11 April 2019 — Pembanding/Penggugat : IR. H. SAIFUL ASHARI HALIM
Terbanding/Tergugat : IR.Hj.MARLINA MARZUKI
139 — 1733

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
    • Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Makassar Nomor 301/Pdt.Bth/2017/PN.Mks tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

    DENGAN MENGADILI SENDIRI

    • Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
    • Memerintahkan Pengadilan
    Negeri Makassar untuk memeriksa kembali dan memutus perkara ini sampai putusan akhir;
  • Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;
PUTUSANNOMOR 42/PDT/2019/PT MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan Sela seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaraantara:Ir. H. SAIFUL ASHARI HALIM : Laki laki, tempat / tanggal lahir UjungPandang 7Juni 1970, Agama Islam , Perkerjaan Wiraswasta,Alamat Domisili Jl.
Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan TinggiMakassar tanggal 22 Februari 2019 Nomor 42/PDT/2019/PT.MKS.tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebutdalam tingkat banding ;3.
Mengembalikan hak Penggugat secara keseluruhan seperti semula.Berdasarkan dalildalil yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas,maka dengan ini izinkan Penggugat mengajukan permohonan kepada yangMulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar berkenan kiranya memanggilkepada pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu,memeriksa, mengadili, serta memberikan keputusan dengan amarnya yangberbunyi sebagai berikut :1.
berkas perkara, seperti ternyata dari SuratPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.301/ Pdt.G/ 2018/ PN.
dikuatkan adalah tidak beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsidari Terbanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak danmenyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa danmemutus perkara ini, dan memanggil kedua belah pihak dipersidangan danselanjutnya memeriksa kembali dan memutus perkara ini Sampai putusanakhir, sehingga Putusan Sela Nomor 301/Pdt.G/2018
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
MELVITA SARI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
59 — 28

  • Memperhatikan, ketentuan Pasal 133 HIR/159 Rbg, Pasal 134 HIR/160 Rbg, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

    M E N G A D I L I:

    1. Menolak eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
    3. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
    4. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk
    memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.368.600 (tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 23-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 49/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 23 Juni 2016 — 1. Motor Image Enterprise Pte Ltd; 2. TC Subaru Sdn Bhd sebagai Para Pembanding; M E L A W A N 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (“Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”) selaku Terbanding I 2. PT TC Subaru selaku Terbanding II
82 — 41
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 826/Pdt.Plw/ 2014/PN.DPS tanggal 03 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;Dengan mengadili sendiri - Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Para Pelawan dengan Nomor Register 826/Pdt/Plw/2014/PN.Dps ;- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili
    DPS.Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo berkenan untuk menolak permohonan Provisi yangdiajukan oleh Para Pelawan ;DALAM EKSEPSI:PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG UNTUKMEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARAPERLAWANAN A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) ;1.
    Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Denpasar tidakberwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadiliperkara perlawanan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukumacara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR atau Pasal 160 RBg)Majelis Hakim dalam perkara perlawanan a quo dimohon untukterlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan menyatakanPengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara perlawanan a quo.
    Bahwa meskipun Terlawan menganggap Pengadilan tidakberwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo, namun untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yangsebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara a quo, perluTerlawan tanggapi alasanalasan Gugatan Perlawanan (derdenverzet) Para Pelawan ;3.
    DPS.20.21.karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmengesampingkan keseluruhan dalil Para Pelawan ;Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Provisi sebagaimana yangdimohonkan oleh Para Pelawan, maka kiranya Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo berkenan mempertimbangkan akibatlangsung pada Putusan Provisi sebagaimana diatur dalam Pasal180 HIR dan Pasal 287 Rv yaitu
    Lebihlanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonanputusan serta merta, harus memberitahukan kepada KetuaPengadilan ;Bahwa dalildalil Para Pelawan selain dan selebihnya sudahsepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasaryang memeriksa perkara a quo karena selain hanya pengulanganHal. 73 dari113 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2016/PT.
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 25-04-2013 — Putus : 25-05-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1446/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr
Tanggal 25 Mei 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 4
  • Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah ).
    Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Kabupaten Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnyamemutuskan sebagai berikut :Primer:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon3.
    Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini:Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapanini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dariputusan isi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Menginggat segala ketentuan
    Kediri tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini ;3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 301000, (tiga ratus satu ribu rupiah ).Demikian ditetapbkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehibertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Drs. FAIQ, M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. NUR ROHMAN, S.H.,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Drs. H.
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata
Register : 06-07-2022 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN LIMBOTO Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbo
Tanggal 20 Juli 2022 — Pemohon:
YANTI ABUBA
44 — 5
    • MENETAPKAN
      1. Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang memeriksa permohonan ini;
      2. Membebankan Pemohon membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End
Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
Ina Lodo Pe
46 — 26
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pemohonan Pemohon;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

    PENETAPANNomor 13/Pdt.P/2021/PN EndDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada tingkat pertama, telan mengeluarkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan dari:INA LODO PE, tempat lahir Kotahawu, tanggal 7 April 1980, umur 41tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan belum/tidakbekerja, kewarganegaraan Indonesia, agama KristenProtestan, beralamat di Jalan Kelimutu, RT 007/RW 003,Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende
    Pasal 53 huruf (a) Peraturan PresidenNomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, maka sudah sangat tepat apabilaPemohon memohon Penetapan melalui Pengadilan Negeri Ende.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, maka denganini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, berkenan untukMenerima, Memeriksa dan selanjutnya Menetapkan Permohonan Pemohondengan Amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
    sebagaimana disebutkan dalam KartuTanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Baptis, dan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti Surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah janji menurut agamanya masingmasing;Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, makaakan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah Pengadilan Negeri Endeberwenang untuk menerima, memeriksa
    dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RepublikIndonesia Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yaitu pada halaman 44ditentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan", oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Endehanya berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo apabilaperaturan
    dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan bahwa PengadilanNegeri Ende tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonanPemohon, maka petitum selanjutnya dan selebihnya pada permohonanPemohon tidak lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakanperkara perdata yurisdiksi voluntair, dimana di dalam berperkara masyarakatdipungut biaya untuk itu dan dalam perkara a quo tidak ada pihak yangdikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 329/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 April 2014 — PT. JST INDONESIA sebagai Penggugat Melawan 1. RYAN DHIKA BASUKI sebagai Tergugat I 2. HARYADI sebagai Tergugat II 3. DEDE SUHENDAR sebagai Tergugat III 4. ASEP PUJIANTO sebagai Tergugat IV 5. PUJO SISWANTO sebagai Tergugat V 6. DEDI SAPUTRO MURDIJANTO sebagai Tergugat VI 7. YOKI sebagai Tergugat VII 8. PAIMAN ADI SUCIPTO sebagai Tergugat VIII 9. ENDANG KURNIAWAN sebagai Tergugat IX 10. MUHAMMAD TAUFIK ISMAIL sebagai Tergugat X
121 — 103
  • MENGADILI- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara aquo;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp.2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 329/Pdt.G/2013/PN.Bks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkaragugatan antara :PT. JST INDONESIA, yang beralamat di Jin. Irian Blok GG4 Industrial Town MM2100, Cikarang Barat, Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh MANGASISIMANJUNTAK dan MUHAMMAD YUSUF, karyawan PT.
    Menghukum Para Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, danTergugat X untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkaraini;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berpendapat lain.
    Bahwa karena Subjek Gugatan Penggugat salah orang atau Error inPersona, maka sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo agar berkenan menolak memeriksa danmengadili perkara a quo;Gugatan Premature:1.
    Bahwa oleh karena Penggugat belum bisa membuktikan tentang dugaantindak pidana yang dianggap telah dilakukan oleh Para Tergugat, makakepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quoagar berkenan menolak memeriksa dan mengadili perkara a quo;Gugatan Obscure Libel/Kabur :1.Bahwa Penggugat di dalam menyampaikan dalildalil gugatan banyaksekali menyampaikan halhal yang tidak konsisten dan bertolak belakangantara satu dengan yang lain, diantaranya :e Pada point 24 dalam Pokok Perkara Penggugat
    Gugatan Obscur libels;Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat sampai denganTergugat X tanggal 11 Maret 2014 memuat tentang materi kKewengan absolut,yakni tentang Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan materieksepsi tersebut;Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat sampai X tentang PengadilanNegeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo padapokoknya didasarkan pada dalildalil sebagai berikut :Bahwa
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 13-06-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 24 Juli 2017 — PEMOHON
17 — 13
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
    PUTUSANNomor 1106/Pdt.G/2017/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Talak antara :PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata Il, alamat Kelurahan Sudiang,Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah
    Kompilasi Hukum Islam pasal116;Berdasarkan alasan/ dalil dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :PRIMAIR1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talaksatu raji kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan AgamaMakassar;3.
    Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.MksMakassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tergolongkewenangan relatif oleh karena permohonan tersebut salah alamat atau kelirudimana alamat Pemohon dan Termohon serta perkawinan Pemohon danTermohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto.Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon membenarkantempat tinggal Termohon dan menyatakan bahwa Termohon
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 31-01-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39 /PDT.G/2011/PN.JKT.PST-PTS-SELA
Tanggal 25 Agustus 2011 — H. NAIH bin MADJAR melawan GUBERNUR DKI JAKARTA Cq.Kepala Dinas Pertanaman dan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta, CS
136 — 21
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;3. Biaya perkara ditangguhkan hingga dijatuhkan putusan akhir;
    PUTUSAN SELANomor: 39 /PDT.G/2011/PN.JKT.PST DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selasebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :H. NAIH bin MADJAR,beralamat di jalan Raya Cilangkap Rt.002/05Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R.O. Tambunan,SH.,dan .ERLINA.R.
    Jakarta Timur, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut, setelah :Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah Memeriksa suratsurat bukti yang diajukan ;Telah Mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 02 Januari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2011 dibawah register Nomor39/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang pada
    kepadaPenggugat;14.Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak yang sah,maka hak dari Penggugat harus dilindungi oleh hukum;15.Bahwa gugatan ini didasarkan pada dalildalil yang cukup kuat olehkarena mana beralasan bahwa putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu (uitvoorbar bij vooraad) walaupun Tergugat maupun Tergugat II naik banding, kasasi atau verzet;PETITUM :Berdasarkan halhal tersebut diatas bersama ini Penggugat mohon agarPengadilan negeri jakarta Pusat dapat kiranya memeriksa
    Bahwa apabila Surat Keputusan Gubernur DKI JakartaNo.1378/324/1/1986 tanggal 7 Oktober 1986 menjadisengketa maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakan bahwa Sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara , baik di pusat maupun diDaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan =syangberlaku;maka kewenangan untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan
    Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karenanyasudah jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmenolak gugatan atau setidaktidaknya guagtan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard).
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 25-08-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0366/Pdt.G/2015/PA.Mtr
Tanggal 30 Nopember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 63
  • Menayatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa parkara Nomor 0366/Pdt.G/2015/PA.Mtr.;
    2. Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.971.000,- ( sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 0366/Pdt.G/2015/PA.MtrBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atasperkara Gugatan Wakaf, antara :H. Moh. Said, BA, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal di Pejarakan, RT.005/RW.039, Kelurahan PejarakanKarya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
    Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya2. Menetapkan penggugat adalah pewakif yang bertindak untuk dan atasnama H. Moh. Husni (orang tua penggugat)3. Menetapkan penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf/objek sengketasebagaimana posita pada point 4 untuk keperluan Masjid BaiturrahimPejarakan.4. Menetapkan H. Moh. Husni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni1963.5.
Pengadilan PA PANDAN Perdata Agama
Register : 30-05-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PA PANDAN Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pdn
Tanggal 27 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 1
    1. Menerima eksepsi Termohon;
    2. Menyatakan Pengadilan Agama Pandan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 14-09-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA DEMAK Nomor 1495/Pdt.G/2018/PA.Dmk
Tanggal 28 Nopember 2018 — PEMOHON melawan TERMOHON
17 — 8
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Demak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    PUTUSANNomor XXXX/Padt.G/2018/PA.Dmk.BISMILLAHIRRAHMANIRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiTalak antara :PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan BuruhBangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Demak,sebagai Pemohon;melawanTERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanKaryawati Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten
    Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;SUBSIDER:Atau mohon putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaobkan Pemohon danTermohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakimmengupayakan untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetaprukun membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;Bahwa Termohon secara lisan mengajukan eksepsi tentang kewenanganmengadili (relatif kompetensi) bahwa Pengadilan Agama Demak tidakberwenang untuk memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Agama Demak tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara Pemohon;3.
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama
Register : 08-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 818/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
    PUTUSANNomor OXXX/Pdt.G/2019/PA.Kab.KdrBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan antara:XXXX binti XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun KabupatenKediri, sekarang di Flat 3714, 37 F Hing Hong Hse Hing TungEst Saiwanho Hongkong, dalam hal ini menguasakan
    Kediri berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :Halaman 2 dari 7 halamanPutusan No: 818/Pdt.G/2019/PA.Kab. Kadr.PRIMER1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (XXXX bin XXXX)terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX)3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.SUBSIDERBilamana Pengadilan Agama Kab.
    menasihati Penggugat melaluiKuasa Hukumnya agar rukun kembali membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat GugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa
    XXXX, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada hari Kamistanggal 02 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor213/04/V/2013, oleh karena itu mempunyai /egal standing untuk mengajukanGugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaraterlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa
    Berdasarkanasas ACTOR SEQUATUR FORUM REI, telah digariskan batas kewenanganRELATIP badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata : ....
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 04-01-2023 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PA SEMARANG Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Smg
Tanggal 18 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Smg;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus duapuluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 839/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2018 — M. Dahyar Kiatmaja Lawan 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT. Medco E Dan P Natuna dahulu Conocophillips Indonesia INC.
283 — 195
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- ( tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
    dan mengadili perkara ini, karena PerjanjianPinjaman yang dijadikan dasar oleh Pemohon perkara ini yangmenyatakan BANI berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,adalah perjanjian yang BOHONG atau rekayasa.Dari fakta persidangan di BANI, terbukti bahwa BANI tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, karena Perjanjian Pinjamanyang dijadikan dasar oleh Pemohon perkara ini yang menyatakanBANI berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalahperjanjian yang sejatinya tidak pernah ada
    Bahwa TERGUGAT adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) dimana TERGUGAT yang memeriksa dan memutus PerkaraNo. 890/IX/ARBBANI/2016..
    tidakbermenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena PeranjianPinjaman yang dijadikan dasar oleh Pemohon perkara ini yangmenyatakan BANI berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,adalah perjanjian yang BOHONG atau rekayasa.21.
    Sel.78.79.yang memeriksa Perkara a quo dilarang untuk memeriksa kembaliPerkara tersebut demi menjaga independensi dari putusan arbitrase yangtelah berkekuatan hukum tetap (final and binding). Hal tersebut secarategas telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo.
    PenjelasanPasal 62 ayat (4) UU Arbitrase tersebut di atas maka Majelis HakimYang Terhormat yang memeriksa perkara gugatan pembatalan aquotidak dibenarkan secara hukum untuk memeriksa dan mengadilikembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus olehPutusan BANI No. 890/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap(final and binding).Hal tersebut juga diperkuat oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.Halaman 52 dari 88 halaman Putusan Sela No. 839/Pat.G.Arb/2017/PN. Jkt. Sel.80.