Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN YK, Jo. Nomor:121/Pdt.G/2010/PN YK, Jo. Nomor: O6/PDT/2012/PT.Y Jo. Nomor:160K/PDT/2013Jo.

Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN YK Jo.Nomor:121/Pdt.G/2010/PN YK Jo. Nomor: 06/PDT/2012/PT.Y Jo. Nomor:160K/PDT/2013Jo.

./2018/PN SmnJo.Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN YK Jo. Nomor: 121/Pdt.G/2010/PN YK Jo.Nomor: 06/PDT/2012/PT.Y Jo. Nomor: 160K/PDT/2013Jo.

Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN.YK Jo. Nomor121/Pdt.G/2010/PN.YK Jo. Nomor: O6/PDT/2012/PT.Y Jo Nomor:160K/PDT/2013 Jo. Nomor: 529 PK/Pdt/2017;2.

Nomor: 10/Pdt.Eks/2015/PN YK Jo. Nomor:121/Pdt.G/2010/PN YK Jo. Nomor: O6/PDT/2012/PT.Y Jo. Nomor:160K/PDT/2013 Jo.

Nomor 528 K/Pdt.SusPailit/2016Terlawan adalah sebagai Penggugat Eksekusi sesuai dengan Berita AcaraSita Ekseskusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg;Terlawan II adalah sebagai Termohon Eksekusi sesuai dengan Berita AcaraSita Ekseskusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg.Adapun tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari empat buah kendaraan denganidentitas sebagai berikut:1) Bus Merek Mercedes Benz, BPKB atas nama: Ahmad Rifki, NomorPolisi G1500EF, Nomor Mesin: 906998U1017640

Menyatakan penetapan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg, tanggal 19 November2015 adalah tidak sah;5.

Smg. antara Pelawandengan Terlawan dan Terlawan Il atas dasar Berita Acara EksekusiNomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg. tanggal 19 November 2015;.

Menyatakan penetapan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg, tanggal 19 November2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi sebagaimana tersebutdalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg, tanggal19 November 2015 atas objek sita eksekusi sebagaimana tersebut dalampoint Nomor 3 tersebut di atas;6.

;Bagaimana dengan sita eksekusi pada tanggal 19 November 2015 dalamBerita Acara Eksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg tanggal 19November 2015 ?

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah melawan sekarang PemohonKasasi I dan II, Turut Termohon Kasasi I, II serta III dahulu sebagai Terlawan I sampaidengan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalildalil:Gugatan derden verzet ini diajukan terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Situbondo Nomor 08/Pdt.Eks

Putusan Nomor 1486 K/Pdt/2014.Terlawan III, akan tetapi tibatiba Para Terlawan terkejut dengan adanya SuratPemberitahuan Eksekusi Nomor W14.U18/UM/82/ 2012 tanggal 25 Januari2012 tentang akan dilakukannya eksekusi terhadap objek sengketa pada tanggal9 Februari 2012, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSitubondo Nomor 08/Pdt.Eks/2007/PN.Stb., dalam hal mana kepala suratditujukan kepada para penghuni objek eksekusi (SHM Nomor 659);Dan dalam faktanya objek eksekusi SHM Nomor 659 adalah

sama yang juga objeksengketa SHM Nomor 59 milik Para Pelawan, jadi jelas para penghuni objekeksekusi SHM Nomor 659 adalah Para Pelawan, Dengan demikian jelas pula bahwaterhadap satu bidang tanah terdapat 2 (dua) sertifikat hak milik;4Bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SitubondoNomor 08/Pdt.Eks/2007/PN.Stb., pihakpihak dalam perkara eksekusi adalahantaraTerlawan I melawan Terlawan II, sedangkan Para Pelawan nyatanyata diluar dari pada perkara eksekusi tersebut, karenanya

Putusan Nomor 1486 K/Pdt/2014.1112maka Para Pelawan mohon dan patut bilamana Pengadilan Negeri menjatuhkanputusan provisionil yang menyatakan Memerintahkan untuk menundapelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan NegeriSitubondo Nomor 08/Pdt.Eks/2007/ PN.Stb., tanggal 20 Januari 2012 atassebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/tahun 1982 sampaidengan Putusan dalam perkara derden verzet ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa berkaitan dengan

Dan gugatan perlawanan Para Pelawan (in casu ParaTermohon Kasasi/Para Terbanding) haruslah dinyatakan tidak dapat diterimaoleh karena sebenarnya diajukan sebagai keberatan akan dilaksanakannyaeksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor08/Pdt.Eks/ 2007/PN.STB., tanggal 20 Januari 2012 atas sebidang tanahSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 659/Desa Tanjung Glugur;4.2.

Perjanjian KreditDengan Memakai Jaminan Nomor : 21 dan Nomor : 23 tanggal 10 Mei2013 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 22 dan Nomor : 24 tanggal10 Mei 2013 serta Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai JaminanNomor : 78 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 79 tanggal 28 Juni2013 yang kKesemuanya dibuat oleh Tergugat Il adalah sudah hapus atautidak ada sehingga apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat denganakta tersebut adalah batal demi hukum;12.Bahwa dengan demikian Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 07/Pdt.Eks

Menyatakan dengan demikian Berita Acara Sita Eksekusi Nomor07/Pdt.Eks/ 2014/PN.Skh. adalah batal demi hukum karenamendasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Dengan MemakaiJaminan Nomor : 21 dan Nomor : 23 tanggal 10 Mei 2013 dan AktaPengakuan Hutang Nomor : 22 dan Nomor : 24 tanggal 10 Mei2013 serta Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor: 78 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 79 tanggal 28 Juni 2013;10.Menyatakan perobuatan Para Tergugat yang mendasarkan padaAkta Perjanjian Kredit Dengan

Jadi dalam perkara Eksekusi No. 07/Pdt.Eks/2014/PN.Skhtersebut Sita Eksekusi bukan hanya dilakukan oleh PengadilanNegeri Sukoharjo sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan ParaPenggugat, akan tetapi juga ada Sita Eksekusi yang dilakukan olehPengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Negeri Surakarta.Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak cermatdalam mengajukan gugatan dalam perkara ini.Bahwa ketika dilakukan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan NegeriSukoharjo pada tanggal 21 Juli 2014

/2014/PN.Skh sepertididalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya.Bahva justru para Penggugat ternyata tidak memahami anatomiperkara eksekusi atas barang jaminan kredit, karena dalam dalilgugatan point 12 mendalilkan "Bahwa dengan demikian Berita AcaraSita Eksekusi Nomor 07/Pdt.Eks/2014/PN,Skh adalah batal demihal 9 dari 24 hal Put.No. 128/PDT/2016/PT.SMGhukum karena mendasarkan pada Akta Perjanjian Kredit DenganMemakai Jaminan No. 21 dan No. 23 tanggal 10 Mei 2013 dan AktaPengakuan Hutang

Jadi ParaPenggugat beranggapan Berita Acara Sita Eksekusi itu berdasarkanpermohonan eksekusi akta peranjian kredit dengan memakaiJaminan.Padahal yang dimohonkan Eksekusi oleh Tergugat 1 dalam perkaraNomor: Pdt.Eks/2014/PN.Skh dan terbit Berita Acara Sita EkseksuiNo. 07/Pdt.Eks/2014/PN.Skh. tersebut adalah berdasarkan SertipikatHak Tanggungan atas tanahtanah jaminan hutang Para Penggugatpada Tergugat , yaitu :a.

penetapan No.01/Pdt.Eks/SHT/2016/PN.BB.

Menyatakan membatalkan dan menangguhkan Penetapan Eksekusi HakTanggungan dengan No.01/Pdt.Eks/SHT/2016/PN.BB. tertanggal 18Januari 2016 ;5. Menghukum memerintahkan Terbantah memberikan outstanding/rincianhutang Pembantah secara jelas dan pasti ;6. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang benar, baikdan jujur ;7.

Foto copy dari foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale BandungNo.01/Pdt.Eks/SHT/2016/PN.BB. tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnyadiberi tanda bukti T2 ;3. Foto copy dari foto copy surat dari Terbantah Nomor: 58/079/KM/KdIIl/BDtertanggal 15 April 2016 perihal permohonan Sita Eksekusi perkara perdataNomor: 01/Pdt.Eks/SHT/2016/PN.BB. selanjutnya diberi tanda bukti T3 ;4.

Foto copy Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag)No.01/Pdt.Eks/SHT/2016/PN.BB. tertanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberitanda bukti T5 ;6. Foto copy surat dari Terbantah untuk Ketua Pengadilan Negeri BaleBandung No.58/101/KM/KdlI/BD tertanggal 20 Mei 2016, selanjutnyadiberi tanda bukti T6 ;7.

Foto copy Surat Permohonan waktu pelaksanaan Lelang Eksekusi dalamperkara No.01/Pdt.Eks/SHT/2016/PN.BB. tertanggal 10 Juni 2016,selanjutnya diberi tanda bukti T7 ;10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.17Foto copy surat dari Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bandung tertanggal 11 Mei 2016,selanjutnya diberi tanda bukti T8 ;Foto copy Pengumuman Lelang Eksekusi ke1 Nomor:01/Pdt.Eks/SHT/2016/PN.Blb. tertanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T9 ;Foto

Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus,No31/PDT.EKS/2020/HT/PN.Bdg, tanggal 23 November 2020, mengenai Lelangekseksul terhadap objek jaminan ; 4. Menyatakan Para Pembantah mempunyai hutang sebesar sebesar Rp.5.156.666.500, kepada Terbantah ; 000 neon nce none eensHalaman 9 dari 40 Putusan No.24/PDT.Bth/2021/PN.Bdg.5.

A Khusus untuk dilakukan lelang dimuka umum berdasarkan PenetapanNO.31/PDT.Eks/2020/HT/PN.

Surat dari Pengadilan Negeri bandung Kelas IA Khusus kepada Kepala kantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bandung di BandungNomor.W11.U1/7002/HT.02.02/XI/2020 Tanggal.24 November 2020 PerihalMohon Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang Eksekusi Dalam Perkara Nomor31/Pdt.Eks/HT/2020/PN.Bdg. Tanda bukti T . 48 ;49. Perincian Utang Perkara Nomor 31/Pdt.Eks/HT/2020/PN.Bdg. dari PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus , Tanda bukti T . 49 ;50.

Pengumumam Lelang Eksekusi ke 1 No.31/PDT.EKS/HT/2020/PB.BDG.tanggal.23 November 2020, Tanda bukti T . 50 ;51. Pengumumam Lelang Eksekusi ke II No.31/PDT.EKS/HT/2020/PB.BDG.tanggal.23 Desember 2020, Tanda bukti T . 51 ;52. Pengumumam Lelang Eksekusi ke III No.31/PDT.EKS/HT/2020/PB.BDG.tanggal.21 Januari 2021, Tanda bukti T . 52 ;53. Surat Pemberitahuan Pinjaman atas nama Tomtom Dabbul Qomar Nomor.581/354PDA.BPR Tanggal. 02 Juni 2020, Tanda bukti T . 53 ;54.

Bahwa, benar telahterjadi kKesepakatan antara bagian satuan tugas khusus dan salah satu direksi akantetapi dalam pelaksanaan dilapangan sulit terlaksana bahkan ada indikasimenghalang halangi penjualan, dan akhirnya pihak Terbantah mengajukanpermohonan lelang ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus untuk dilakukanlelang dimuka umum berdasarkan Penetapan NO.31/PDT.Eks/2020/HT/PN.

Bahwa berdasarkan pengumuman pertama penjualan umum/lelangeksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IAKlaten tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 31/Pdt.Eks/2017/PN.

Bahwa kemudian Terlawan mengajukan Lelang terhadapjaminan Melalui Pengadilan Negeri Klaten dengan RegisterPermohonan Lelang Eksekusi No.31/Pdt.Eks/2017/Pn.KIn.10.

Bahwa selanjutnya Lelang terhadap Jaminan Hutang tersebuttelah terlaksana berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriKlaten Tertanggal 10 Oktober 2018 No.31/Pdt.Eks/2017/Pn.Kin tentangperintah melaksanakan penjualan dimuka umum yang dimohonkan olehPT.BPR Klaten Sejahtera berkedudukan di Klaten telah terlaksana padatanggal 13 Februari 201911.

Fotokopi penetapan Nomor : 31/Pdt.Eks/2017/PN.KIin tentangtegoran/aanmaning, selanjutnya pada bukti Surat tersebut diberi tandaTII4 ;5, Fotokopi Berita Acara Teguran/aanmaning ! Nomor31/Pdt.Eks/2017/PN.KIn tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya padabukti Surat tersebut diberi tanda TII5 ;6. Fotokopi Berita Acara Teguran/aanmaning Nomor31/Pdt.Eks/2017/PN.KIn tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya pada buktisurat tersebut diberi tanda TII6 ;7.

Fotokopi Penetapan Nomor : 31/Pdt.Eks/2017/PN.KIn tentangperintah sita eksekusi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberitanda TII7;8. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi, selanjutnya pada buktisurat tersebut diberi tanda TII8 ;9. Fotokopi Penetapan Nomor : 31/Pdt.Eks/2017/PN.KIn tentangperuntah lelang eksekusi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberitanda TII9 ;Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 165/Pdt.BTH/2018/PN Kin10.

Bahwa dengan Pelawan I dan Pelawan II tidak dilibatkan sebagai peserta Lelang atasbarang yang semula miliknya yang diagunkan di PT BANK BRI (Persero) TbkCabang Ponorogo, maka Proses Lelang oleh Pejabat Lelang kelas I KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cabang Madiun tertanda RETNO PUJILAKSONO, SE adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga cacathukum dan tidak sah. 4 Bahwa perlu kami jelaskan Barang yang akan dieksekusi oleh Pengadilan NegeriPonorogo dengan nomor Penetapan 01/Pdt.Eks

KADEMIN dan mempunyai landasanhukum pemilikan tersebut maka mohon Pengadilan Negeri Ponorogomengangkatkan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriPonorogo Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Po khususnya asset milik Pelawan hartawarisan berupa sebidang tanah dan rumah diatasnya di Desa Sambit KecamatanSambit Kabupaten Ponorogo seluas 425 M seperti yang tersebut pada sertifikat HakMilik No. 142 a.n.

danbangunan berdiri di atasnya.2 Bahwa sita eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2012 Nomor01/Pdt.Eks/2012/PN.Po khususnya terhadap asset milik Pelawan harta warisanberupa sebidang tanah dan rumah diatasnya di Desa Sambit Kecamatan SambitKabupaten Ponorogo seluas 425 M seperti yang tersebut pada sertifikat Hak MilikNo. 142 a.n.

Pdt.Eks/2012/PN.Po ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 20Maret 2012 telah terjadi sita eksekusi terhadap barangbarang milik terlelang/termohoneksekusi berupa tanah yang diatasnya berdiri 2 buah bangunan rumah Bata Sertifikat HakMilik No. 142 tanggal 10 Maret 1994 Gambar Situasi nomor 1047 atas nama 1.

KADEMIN dan mempunyailandasan hukum pemilikan tersebut maka mohon Pengadilan Negeri Ponorogo mengangkatsita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Po khususnya asset milik Pelawan harta warisan berupa sebidang tanahdan rumah diatasnya di Desa Sambit Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo seluas 425M seperti yang tersebut pada sertifikat Hak Milik No. 142 a.n.

./01/Pdt.Eks/2013 PUT/PT.Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg. Jo.No.364/Pdt/2009/ PT.Bdg.Jo.No.975.K/ Pdt/2011. tanggal 18 April 2013.;6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

No. 01/Pdt.Eks/2013/PUT/PN.Bdg jo.No. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo. No. 364/Pdt/2009 PT.Bdg jo. No. 975K/Pdt/2011;3. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 Juni 2013 No. 08/Del/2013/PN.Jkt.Sel jo.No. 01/Pdt.Eks/2013PUT/PN.Bdg jo. No. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo.No. 364/Pdt/2009 PT.Bdg jo.

DananjayaAguswadi Trihardjo.Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2013PUT/PT.Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg. Jo.No.364/Pdt/2009/ PT.Bdg.Jo.No.975.K/ Pdt/2011.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IABandung, tanggal 15 Maret 2013;Penetapan Sita Eksekusi Nomor :06/Del/2013/ PN.JKT. Sel. Jo. 01/Pdt.Eks/2013 PUT/ PT. Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg.

Jo. 01/Pdt.Eks/2013 PUT/ PT. Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 April2013 Jo.01/Pdt.Eks/2013/PUT/PT.Bdg Jo.No.178/Pdt.G/2007/ PN.Bdg.Jo.No.364/Pdt/2009/PT.Bdg.Jo.No.975.K/Pdt/ 2011. karena petitum angka 2dapat dikabulkan maka petitum angka 4 dapat pula dikabulkan denganperbaikan redaksi kalimat.;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar Sita EksekusiNo.06/Del/2013/PN.JKT.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09April 2013 Jo.No./01/Pdt.Eks/2013/PUT/PT.Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN.Bdg.

Jo.No./01/Pdt.Eks/2013PUT/PT.Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg. Jo.No.364/Pdt/2009/PT.Bdg.Jo.No.975.K/ Pdt/2011. tanggal 18 April 2013.;6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000.

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan eksekusi putusantersebut yang teregister pada Nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN. Smgyaitudengan:a. Membagi tanah objek sengketa yaltu Sertifikat Hak Milik 473/Siwalansekarang adalah Sertifikat Hak Milik 3454/Sambirejo seluas 5.029 m,dan Sertifikat Hak Milik 474/Siwalan seluas 167.635 m?, masingmasingmenjadi empat bagian;b.

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan eksekusi telahmembagi tanah objek sengketa, sebagaimana termaksud pada berita acara.pelaksanaan eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN.Smg. tanggal 14 Maret2013;7. Bahwa pada hakekatnya tanah adalah benda tidak bergerak yang tidakterbagi;8. Bahwa disamping itu pada kenyataan harga tanah, dipengaruhi oleh letakdan bentuk tanah;9.

Bahwa amar putusan Nomor 8 dalam perkara termaksud, juga tidakmenentukan bagaimana cara membagi tanah sengketa, apakah dari timur kebarat atau dari utara ke selatan;10.Bahwa dengan demikian pelaksanaan eksekusi putusan perkara Nomor270/Pdt.G/2010/PN.Smg jo 282/Pdt/2011/PT.Smg jo 551 K/Pdt/2012, yaitudengan membagi tanah sebagaimana dalam berita acara pelaksanaaneksekusi sebagaimana termaksud pada berita acara pelaksanaan eksekusinomor 04/Pdt.Eks/2013/PN.Smg tanggal 14 Maret 2013, adalahbertentangan

Sebagaimana dalam posita gugatan, bahwa gugatan dalam perkara iniadalah gugatan perlawanan terhadap eksekusi perkara perdata Nomor270/Pdt.G/2010/PN.Smg jo Nomor 282/Pdt/2011/PT.Smg jo Nomor 551K/Pdt/2012, yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana dalam Berita AcaraPelaksanaan Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN.Smg;c.

Nomor 3179 K/Pdt/2014telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Maret2013 sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor04/Pdt.Eks/2013/PN.Smg, bertentangan dengan:a. Asas yang menegaskan bahwa tanah adalah barang tidak bergerak yangtidak terbagi;b.

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 378/Pdt.G/2017/PA.Crp, tanggal 31 Mei 2018 jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Crp, tanggal 24 Desember 2022 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 378

/Pdt.G/2017/PA.Crp, tanggal 31 Mei 2018 jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Crp, tanggal 24 November 2022 dapat dilaksanakan;

Hanton(Termohon Eksekusi I) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Subangno. 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 05 Agustus 2016 atas permohonaneksekusi dari Mohammad Harun bin Ce Oman (Pemohon Eksekusi /Terlawan Il) dan H.

Bahwa Eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016,berdasarkan Berita Acara Eksekusi No : 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg olehPanitera Pengadilan Agama Subang atas Perintah Ketua PengadilanAgama Subang dalam Penetapan Nomor : 02/Pdt.Eks/20016/PA.Sbg,tanggal 5 Agustus 2016 untuk melaksanakan eksekusi terhadap PutusanHalaman. 7 dari 31 halamanPutusan No. 2592/Pdt.G/2016/PA.S bg.Pengadilan Tinggi Bandung No : 45/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 14Maret 2012, dengan dibantu oleh Saksisaksi, yaitu :1.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung no.45/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, karenakasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali ditolak, oleh karena itu Penetapan PengadilanAgama Subang no. 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 5 Agustus 2016Halaman. 11 dari 31 halamanPutusan No. 2592/Pdt.G/2016/PA.S bg.dan Berita Acara Eksekusi no. 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 22September 2016 adalah sah dan mengikat.b.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang nomor02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 05 Agustus 2016 sah dan mengikat;. Menyatakan pelaksanaan eksekusi tanggal 22 September 2016 yangdilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang sesuai Berita AcaraEksekusi nomor 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg adalah sah dan mengikat;.

DALAM POKOK PERKARA1.Menyatakan menolak Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dariPelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang nomor02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 05 Agustus 2016 sah dan mengikat;Menyatakan pelaksanaan eksekusi tanggal 22 September 2016 yangdilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang sesuai Berita AcaraEksekusi nomor 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg adalah sah dan mengikat;Menyatakan Akta Jual Beli nomor 254/2015 yang dibuat di hadapanPPAT Asep Subrata,

Menyatakan Grosse Akta Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMarabahan Kelas II Nomor : 1/Pdt.Eks/GA/2017PN.Mrh tanggal 04September 2020 tentang:1.

DALAM EKSEPSIBahwa Terlawan Penyita menolak Gugatan Perlawanan Pelawanatas Penetapan Eksekusi Perkara Perdata Nomor Register:1/Pdt.Eks/GA/2017PN.Mrh Jo Nomor: 13/Pdt.Eks/GA/2017/PN.Bjm maupunGugatan Perlawanan Pelawan secara keseluruhan kecuali yang secarategastegas diakui oleh Terlawan Penyita.I.

Putusan Pengadilan Negeri Marabahan nomor2/Pdt.G/2020/PN.Mrh namun terhadap perlawanan penetapan eksekusinomor 1/Pdt.Eks/GA/2017/PN Mrh jo 13/Pdt.Eks/GA/2017/PN. Bjm;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandangbahwa keberatan Terlawan (Terlawan Penyita) dalam poin ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Ad.3.

/2017/PN Mrh jo 13/Pdt.Eks/GA/2017/PN.

/Pdt.Eks/GA/2017/PN.

INDAH SATYARINI, bertempat tinggal di Desa Sluke RT 07 RW 01,Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagaiPELAWAN Il;LAWANDANI ARI YUNANTYO, Pekerjaan dan alamat sesuai tercatat dalamberkas Penetapan Aanmaning / Eksekusi KetuaPengadilan Negeri Rembang No. 01/Pdt.Eks/ 2013/PN. Rbg. Jo. 117/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.

Bahwa Para Pelawan kaget menerima surat dari Pengadilan NegeriRembang Nomor : W12U30/578/Pdt.04.01/VIII/2013 tertanggal 14Agustus 2013 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2013/PN.Rbg;6. Bahwa terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2013/PN.Rbgberawal dari Terlawan membeli lelang Hak Tanggungan atas obyeksengketa;7.

Rbg. tidak sah, cacat hukum serta menyalahi aturanhukum;Berdasar atas alasanalasan tersebut di atas maka mohon PengadilanNegeri Rembang memutus :DALAM PROVISI :Menetapkan menghentikan eksekusi Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2013/PN. Rbg. untuk sementara hingga adanya putusan pengadilanperkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;3.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2013/PN. Rbg.cacat hukum;5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPenetapan Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2013/PN. Rbg.;6.

Rbgadalah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 03/Pdt.Plw/2013/PN.Rbg6.Menyatakan Permohonan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.Reg. 01/Pdt.Eks/2013/PN.

Bahwa pada 22 Juli 2009 oleh Pengadilan Negeri Purwokerto telahdilakukan sita eksekusi terhadap tanah sengketa, sebagaimana tertuangpada berita acara sita eksekusi (EXECUTORIAL BESLAG) Nomor04/BA.PDT.EKS/2009/PN.PWT. dan kemudian ditindaklanjuti denganpanggilan kepada PELAWAN untuk menghadap Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto untuk diberikan penjelasan tentang eksekusi perkara Nomor04/Pdt.Eks/2009/PN.Pwt. tertanggal 03 September 2009 ;8.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 telah dilakukan pemberitahuanpelaksanaan lelang eksekusi perkara Nomor 04/Pdt.Eks/2009/PN.Pwt. olehPengadilan Negeri Purwokerto kepada PELAWAN, yang isinya akandilakukan pelelangan terhadap tanah sengketa oleh Pengadilan NegeriPurwokerto dengan perantaraan TURUT TERLAWAN ;9.

No. 643 K/PDT/201 1 Memerintahkan penundaan pelaksanaan lelang eksekusi perkara Nomor04/Pdt.Eks/2009/PN.Pwt atas tanah sengketa ;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ;2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar ;3.

Menghukum PELAWAN, TERLAWAN, dan TURUT TERLAWAN untukmembayar biaya perkara secara tanggung renteng ;Atau :Bilamana Pengadilan berpendapatlain, mohon putusan yang adil ;Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut diatas, Terlawantelah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:1;Bahwa, perlawanan Pelawan pada pokoknya dimaksudkan untuk memintapembatalan terhadap Penetapan Lelang Eksekusi dalam perkara registerNomor 04/Pdt.Eks/2009/PN.Pwt;Bahwa, Lelang

Eksekusi dimaksud adalah dalam rangka permohonanEksekusi Hak Tanggungan sebagaimana permohonan Terlawan daiamperkara register Nomor 04/Pdt.Eks/2009/PN.Pwt.

Candirejo, Kecamatan Ngawen, KabupatenKlaten.6 Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap eksekusidengan No. 10/ Pdt.Eks / 2015 / PN.KIt yang ditetapkan oleh Ketua PengadilanNegeri Klaten tertanggal 13 April 2015 obyek tersebut yaitu sertifikat HM No.471 luas 462 m? atas nama Legowo yang sebelumnya atas nama Nur EtikaTumiarsih yang terletak di Ds.

Candirejo, KecamatanNgawen, Kabupaten Klaten Pelawan merasa dirugikan dan keberatan akan dieksekusi berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 13April 2015 dengan No. 10/ Pdt.Eks / 2015 / PN.KIt.Berdasarkan alasanalasan diatas dan uraianuraian diatas Pelawan mohon padaPengadilan Negeri Klaten memutuskan sebagai berikut:DALAM PROVISIMenangguhkan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi No. 10 / Pdt.Eks / 2015 /PN.KIt yang tertanggal 13 April 2015 terhadap sebidang tanah dan bangunan

di persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pelawan tidak mengajukanKesimpulan dan mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISIMenimbang, bahwa Pelawan dalam Perlawanannya mengajukan permohonanprovisi yaitu menangguhkan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi No. 10/Pdt.Eks

aslinya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yangmenyatakan bahwa Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidakpernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut hematMajelis Hakim bukti surat P.1 patut untuk dikesampingkan;Halaman7 dari 10 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 72/Pdt.Plw/2015/PNKinMenimbang, bahwa pihak Pelawan mendalilkan bahwa telah ada proses sitaeksekusi dengan No. 10/Pdt.Eks

Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut selama di persidangan berlangsungtidak ada sama sekali alat bukti yang mendukung adanya proses sita eksekusi yang telahdilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten dengan No. 10/Pdt.Eks/2015/PN.KIttertanggal 13 April 2015 dan obyeknya yaitu sertifikat HM No. 471 dengan luas 462 m?

Bahwa PELAWAN sangat keberatan terhadap Sita Eksekusi sebagaimanapenetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A KhususNomor :41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.:47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/Pdt/2013, Jo.

Oleh karena itu PELAWAN mohon kiranya Pengadilan NegeriPalembang melelui Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkaraini menyatakan sita eksekusi yang dilakukan berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Palembang Nomor: 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No:90/Pdt.G /2011/PN.Plg, Jo. No: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No: 1547K/Pdt/2013, Jo.

Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalildalil perlawanan Pelawan padaangka (4) yang menyebut bidang tanah yang dieksekusi pada tanggal 22 Jull2020 masuk kedalam wilayah tanah milik Pelawan berdasarkan SuratPenetapan Pengadilan Negeri Palembang No.41/Pdt.Eks/2015/PN Plg JoNo. 90/Pdt.G/2011/PN Pig Jo No. 47/Pdt/2012/PT PLG Jo No. 1547K/Pdt/2013 Jo No. 540 PK/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Putusan tanggal20 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan EksekusiNo.41/Pdt.Eks/2015/PN Pilg Jo No. 90/Pdt.G/

No. 540 PK/PDT/2016,tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020 yang telah selesaidilaksanakan (dieksekusi) pada tanggal 22 Juli 2020, berdasarkan BeritaAcara Pelaksanaan Eksekusi No. 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No. 47/PDT/2012/ PT.PLG, Jo. No.1547K/Pdt/2013, Jo.

BADAWI selaku pemilik awal yang menjual kepadaTERBANDING.3) Bahwa terhadap Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT PLG47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No. 1547K/Pdt/2013, Jo.

Judex Factie telah salah menerapkan hukum yangsama sekali tidak cermat memberikan pertimbangan hukum tentangadanya Kesepakatan Perdamaian di Hakim Mediator vide Bukti P6adan P 6 b dan Surat Pencabutan Berita Acara Eksekusi vide Bukti P 7, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pembanding/suamidengan Terbanding I/ istri untuk melaksanakan Eksekusi secara sukarela(menjual harta bersama) berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaiantertanggal O5 April 2018, yaitu perdamaian dalam perkara Nomor03/Pdt.Eks

Bahwa sebelum perkara Nomor 03/Pdt.Eks/2017/PA.JU tertanggal 01 Februari2018 berjalan/diperiksa, telah terjadi perdamaian antara Pembanding/Suamidengan Terbanding I/Istri yang sepakat akan menempuh cara penjualanbersama atas harta bersama/gono gini mereka yang disepakati dihadapan Hakim Mediator, bukan dengan cara eksekusi lelang. DanTerbanding I/istripun Sudah mengajukan permohonan pencabutan SitaMarital atas harta gono gini yang dahulu pernah disita oleh PengadilanAgama Jakarta Utara;3.

No.152/Pdt.G/2020/PTA JK.sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta UtaraNomor: 03/Pdt.EKS/2017/PAJU, tertanggal O8 Desember 2017, tentangpelaksanaan Eksekusi Juncto Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor :03/Pdt.EKS/2017/PAJU, tertanggal 17 Januari 2018, sampai putusan perkara initelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ssudah menyangkut materi pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Pelawan/Pembandingtersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan BuritanNomor.475 dahulu Jalan Buritan Blok B Nomor.15 RT.003 RW.001Kelurahnan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sluas 139m, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 331 tertanggal 05 Maret 1997dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 62, atas nama Ike Roosmeiwati tertanggal28 Maret 2002 di Hadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH;Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 03/Pdt.Eks/2017/PA.JU yangoleh Pelawan/Pembanding dan juga dalam memori

/2017/PAJUtertanggal 08 Desember 2017, tentang Pelaksanaan Eksekusi Juncto BeritaAcara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 03/PDT.EKS/2017/PAJU tertanggal 17Januari 2018;Menimbang, bahwa oleh karena prosedur eksekusi yang dilakukanoleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dan telah dilaksanakan oleh TerlawanIl/Terbanding Il sudah tepat dan benar dan dokumen yang diserahkan olehpenjual/Pemohon lelang sudah lengkap secara administrative dan benarsecara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelangdan

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 6 April 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RINomor : 143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd;2.

Dengan demikian telah nyata Penetapan Pengadilan tidak memenuhisyarat formil dan melanggar hukum acara yang berlaku sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd harus dibatalkan;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd didasari adanya permohonan eksekusi dari Pemohoneksekusi (Terlawan) dan dalam permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi(Terlawan) tidak menyertakan / memasukkan pihak pihak sebagaimana dalamHalaman 8 dari Putusan

Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor :92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016;10.

Membatalkan permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dalamperkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd atas pelaksanaan bunyi putusanPengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April2015 Nomor : 95/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12April 2016 Nomor : 143 K/PDT/2016.11.

Ketua Pengadilan Tinggi JawaTengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:PRIMAIR: Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan membatalkan surat yaitu dalam surat penetapanEksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkiddengan penetapan Nomor: 06/Pdt.Eks/2019/PN Mkd sampaimemiliki Kepastian Hukum (In Kracht van Gewisjde) ; Menyatakan tanah peninggalan Al.

W9.Dc.HT.04.10608 yangditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Juni 2004No. 21/Pdt.Eks/2003/PN.Smg, yang pada pokoknya menetapkan:"Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang untukHal.7 dari 20 hal.Put.No.1716 K/Pdt/2007menangguhkan permohonan eksekusi yang tedaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Semarang tanggal 16 Desember 2003 dengan Nomor: 21/Pdt.Eks/2003/PN.Smg jo.

Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSemarang tanggal 9 Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg tentangperintah untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah dantanah di Jl.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2005/PN.Smg. tentang perintah untukmelaksanakan pengosongan rumah dan tanah di Jl.

No. 2374 K/Pdt/1999, yang sedianya akan dilaksanakan pada hari:Selasa tanggal 23 Agustus 2005 ditangguhkan;Bahwa alasan Pelawan mohon pencabutan/penangguhan terhadappenetapan a quo adalah berdasarkan halhal sebagai berikut:Bahwa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg ini bertentangan denganPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Juni 2004No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg;Bahwa gugatan Terlawan dalam perkara lain sebelumnya adalah ditolak

Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus2005 No. 21/Pdt.Eks/2005.PN.Smg;5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Pakai No. 86/KelurahanGajahmungkur seluas + 1.302 m? atas nama Badan Pertanahan Nasionalberkedudukan di Jakarta;6. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI.