PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;12) Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;13) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;14) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;15) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;16) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto

635,5 Ha skala 1:20.000 ;17) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000 ;18) 1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Tana Paser Prov.

PTPN XIII (Persero) Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Luas 1.780 Ha, Skala 1:50.000 ;38) 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 ttg pemberian izin lokasi untuk pemb perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser ;39) 1 (satu) lembar rekapitulasi lapju pekerjaan PTPN XIII (Persero) Distrik Kalimantan Timur Kebun Muara Komam Inti s/d 9 November 2013 ;40) 1 (satu) Lembar fotocopi

1:30.000 ;45) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon ;46) 1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang, luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000 ;47) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Muara Payang ;48) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 13.01/SP/24/X/2012, tanggal 01 Okotber 2012, di Desa Binangun Kebun Muara Komam

Trimadu Murni Asri;87) 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Skep Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser dan lampiran 1 lembar fotocopi peta izin lokasi skala 1 : 150.000 ;88) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat kuasa dari KASUJONO HARIANTO kepada M. TAUSAN tanggal,29 Mei 2012 untuk menjaga dan mengamankan wilayah kerja PT.

Perusahaan Perkebunan adalah usaha yang berbadan, didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 18 Tahun 2004, yang dimaksuddengan Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ataukapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha.

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1

Tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

PTPN XIII (Persero) kepada BupatiPaser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1 (

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;Halaman277 dari 290 halaman, Putusan Perkara Nomor : 297/ Pid. B/2014/ PN.

MBD Nomor : 523/14.a/DKP-MBD/II/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 Tentang Penunjukan PPK Dinas Kelautan Dan Perikanan;

JHONY JAMES KAY

09 Juni 2015

Berkat Nomor Kontrak : 523/126.1/P4-PS/DKP-MBD/SPK/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015

>

Surat Teguran dari dinas kelautan dan perikanan perihal Teguran dan Pemberitahuan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton per hari Nomor : 523/180.B/PS/ST.1/DKP-MBD/VII/2015 tanggal 25 November 2015

1 (satu) lembar Surat Pernyataandari CV.

Sehingga Pasal 21 ayat 2berbunyi sebagai berikut :"Segala bentuk perubahan mengenai struktur gaji baik gaji pokok maupunbeberapa tunjangan maka pelaksanaannya harus dirundingkan kepada serikatpekerja dan Penggugat tidak setuju kata Diberitahukan diganti menjadiDirundingkan".4 Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 21ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatan antara Penggugat denganPara Tergugat (26 orang) maka Penggugat dan Para Tergugat bersamasamamengajukan

PANCAYASAPRIAMATANGGUH milik Penggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upahharus transparan dan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnyasedang dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Hal. 3 dari 21 hal. Put.

No. 841 K/Pdt.Sus/20118 Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat (26orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena selama terjadi aksidemo (mogok kerja) produksi berhenti ;9 Bahwa menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 menyatakan :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan produktivitas.Jadi, menurut isi UndangUndang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah

hak perogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perlu harusdiberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja ;10 Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak perogatif Penggugat makatuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksi demo (mogokkerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11 Desember 2010 yang dilakukanoleh para Tergugat (26 orang) adalah aksi demo (mogok kerja) yang tidak sah danmelanggar UndangUndang ;11 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat

RISKI FIRMANSYAH: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak 1000 (seribubutir

jjindari pihak yang berwenang;Terdakwa II: SLAMET ARISBahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian SatnarkobaPolres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

pemeriksaan di persidangan telahdiperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota KepolisianSatnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam17.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, KecamatanJenggawah Kabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Menimbang, bahwa awalnya terdakwa . menjual obat jenisTrihexyphenidil tersebut bersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasildan terdakwa II bertugas membeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakaikekerasan dsbMenimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersamasama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang yaitu orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta di persidangan awalnyaterdakwa . menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut bersama denganterdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugas membeli obatjenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.oo2090 5Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5000,d. Observasi lapangan,e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak150 titik,f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupabangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.o a0 85Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untukmendapatkan peta skala 1 : 5000.Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.Ahli GPS : Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc.Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.Assisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahuiperihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalamdokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANI NIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;4. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;5. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak

DANI NUGRAHA Bin MAMAN SUPARMAN (alm)bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatansebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANI NUGRAHA BinMAMAN SUPARMAN (alm) selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangiselama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti:a. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHAb. 15 (lima belas) lembar skala

Bak Sinar Mas Syariah sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belasjuta rupiah).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:1;1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHA15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh Bank SinarMas Kota Sukabumi15 (lima belas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka

tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN SKBMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh SdrDANI NIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkanoleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PTBank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar

perusahaan.Bahwa perkara ini adalah Perselisihan HAK,sebagaimana diaturDalam UndangUndang No.2 Tahun 2004, bahwa Perselisihan HAK adalah perselisihan yangtimbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan,perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Bahwa berdasarkan undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaanpasal 92 yang menyatakan :Ayat 1 : Pengusaha menyusun struktur dan skala

upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.Ayat 2 : Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.Ayat 3 : Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, PerselisihanKepentinganini telah menempuh perundingan bipartit.

Bahwa para Penggugat mengajukan rumusan stuktur skala upah kepada Tergugat denganrumusan sebagai berikut :A. Pekerja yang masa kerjanya di bawah (satu) tahun atau (satu) tahun pas sesuaiUMKS II yang berlaku.B.

berada di TPK DesaRandu Gunting serta mempertanggungjawabkan pemasukan danpengeluaran yang digunakan oleh TPK Desa Randu Gunting secaraadministrasi;Bahwa struktur organisasi TPK Desa Randu Gunting adalah Ketua yaituSuroto , Sekretaris yaitu Arie Wibowo, dan Bendahara yaitu Sri Sukamti(saksi korban);Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) adalah berasal dari Musdus (MusyawarahDusun) setelah itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa), di tingkatmusyawarah desa dibuat skala

prioritas untuk dilanjutkan ke tingkatkecamatan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan di tingkat kecamatanada musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan TingkatKecamatan); Usulan dari desa dibuat skala prioritas oleh kecamatanuntuk penetapan bantuan dan ditetapkan oleh bapak camat setelah ituusulan yang menjadi prioritas oleh kecamatan didesa tertentu yangmenurut kecamatan harus mendapatkan dana bantuan tersebutkemudian oleh kecamatan mencairkan dana melalui UPK (UnitPengelola Kegiatan) kemudian disalurkan

benarbuku kas Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, KabupatenSemarang yang ditulis oleh terdakwa dan tanda tangan milik bendaharaSri Sukamti dipalsu oleh terdakwa;Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang memalsu tanda tangandari keterangan terdakwa sendiri pada waktu dimediasi oleh Desarandugunting;Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) adalah berasal dari Musdus (MusyawarahDusun) setelah itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa), di tingkatmusyawarah desa dibuat skala

prioritas untuk dilanjutkan ke tingkatkecamatan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan di tingkat kecamatanada musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan TingkatKecamatan); Usulan dari desa dibuat skala prioritas oleh kecamatanuntuk penetapan bantuan dan ditetapkan oleh bapak camat setelah ituusulan yang menjadi prioritas oleh kecamatan didesa tertentu yangmenurut kecamatan harus mendapatkan dana bantuan tersebutkemudian oleh kecamatan mencairkan dana melalui UPK (UnitHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor

Surat Tugas Pengukuran No. 39/2007, tanggal 18 Agustus 2007.8. 1 (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, dengan lembaran Peta : 48.1-48.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasi koordinat titik dari geodetic

(satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An. COH HANGYO dengan Nomor: D.1I. 305 : 34/2008, tanggal 02 April 2008.11.

Coh Hang Yo No.04.05.04.01.1.15764, tanggal 25 Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No. 42/2007, tanggal 05 Oktober 2007.. 1 (Satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1: 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :040/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.Kwitansi Surat Perintah Stor An.

(satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An.

Nomor 3371 K/Pdt/201615 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 skala richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali sesuai dengan laporan berita gempa bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkankerusakan

tujuh ratus riburupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratussebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kKerusakan Gedung Sekolah CHISakibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 Skala

Nomor 3371 K/Pdt/2016Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali

tersebut di atas adalah sebesarRp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluhsatu ribu rupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung Sekolah CHIS akibat gempabumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengankekuatan 6,8 Skala

Prosedur untuk perizinan Skala Rakyat, pelaku usaha pertambangan(skala Rakyat) harus mengajukan permohonan Izin PertambanganRakyat (IPR) kepada Bupati Gunung Mas apabila lokasi yang dimohonberada dalam wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dikeluarkanoleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2016/PN Pikb.

Prosedur Pengurusan Perizinan Skala Menengah dan Perizinan SkalaBesar, untuk pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)baik mineral logam dan batubara dengan cara lelang sesuai denganPeraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan.

tanah supaya mudah dihisap oleh mesin penyedotbergantian dengan terdakwa II Taufiqqurrahman setelah itu tanah larut yangHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2016/PN Piktelah disedot disalurkan ke papan Kasbuk yang sudah dilapisi karpet setelahtanah yang larut terkumpul dikarpet lalu karpet dicuci agar emas yangterkandung di karpet bisa didulang dan para terdakwa sudah melakukankegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah + 1 (satu) bulan;Menimbang, bahwa prosedur untuk perizinan Skala

Rakyat, pelakuusaha pertambangan (skala Rakyat) harus mengajukan permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Bupati Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dikeluarkanoleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Sedangkan untuk ProsedurPengurusan Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik mineral logam danbatubara dengan cara lelang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sesuai dengan data IzinPertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Gunung Mas sampai saatini bahwa para Terdakwa sebagai pekerja dan sebagai pemilik unit/peralatanpertambangan

Pertambangan Rakyat: yaitu pelakuusaha rakyat harus memiliki lokasi yang tersedia tidak tumpang tindihdengan lokasi yang sudah memiliki iin, lokasi yang diajukanmaksimal 5 (lima) hektare, Rekomendasi dari Kepala Desa Setempat,Rekomendasi dari Camat setampat yang diajukan ke DinasPertambangan dan Energi, kemudian setelah itu permohonan lokasitersebut di cek oleh tenaga teknis Dinas Pertambangan dan Energilayak atau tidaknya untuk diberikan ijin usaha pertambangan tersebut;Prosedur untuk perijinan Skala

Menengah: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yangmembedakannya yaitu terlebih dahulu mengadakan SKIP (SuratKeterangan ijin Peninjauan) atau Penyelidikan Umum untuk bahanusul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luas maksimal10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan SkalaMenengah, yang membedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukandi

Prosedur untuk perijinan Skala Menengah: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yang membedakannya yaitu terlebihdahulu mengadakan SKIP (Surat Keterangan ijin Peninjauan) atau PenyelidikanUmum untuk bahan usul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luasmaksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;c.

Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan Skala Menengah, yangmembedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukan di Pemerintah Pusat atauPropinsi;Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan dan menjelaskan bahwa sesuaidengan data Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Gunung Mas24sampai saat ini bahwa Terdakwa I IMEB Als Bapak RIKO Bin DEMUS bersamasama dengan terdakwa II BANDI Als Bapak RENO Bin MERHAN tidakmemiliki

Asaskeamanaan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalumemperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, danpengoperasiannya.Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasisenantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaandan keterbukaan.TERGUGAT LALA KARENA MENGNINKAN KEGIATAN MONOPOLIDENGAN SKALA NASIONAL PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz TANPAMELALUI SISTEM LELANGBahwa pada tanggal 3 Juli 2014 TERGUGAT telah melakukan SIARANPERS TENTANG

Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4 meminta agar MajelisHakim: menghukum TERGUGAT untuk memberikan izinpenggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensiradio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepadaPENGGUGAT,.

Bahwa selain itu juga, Petitum Penggugat dimaksud dapatdisimpulkan bahwa Penggugat telah memanfaatkan forumPengadilan sebagai lembaga judikatif yang agung untukmengambil keuntungan sendiri dengan meminta izin penggunaanfrekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHzdengan cakupan skala nasional.3. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Berdasar Hukuma.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 47halaman 22: .. tindakan Tergugat yang membiarkan adanyamonopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaranterhadap PM No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 jelasjelas telahmerugikan PENGGUGAT yang hanya dapat beroperasiberdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihakpenerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpamelalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnyaPENGGUGAT kalah bersaing.c.

Dalam hal ini dalil Penggugat dalam gugatan tidak samasekali mendasarkan tuduhan monopoli tersebut pada ketentuantentang Monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, sertatidak ada argumentasi, alasan maupun penjelasan dari Penggugatterkait ketentuan UU No. 5 Tahun 1999yang mana yangdilanggar.Sehingga menurut hukum dalil gugatan Penggugattersebut di atas, yang menyatakan bahwa Tergugat telahmembiarkan adanya monopoli dengan skala nasionalHalaman 30 dari 52 Put.

Kepahiangberdasarkan lampiran PETA RBI skala 1 : 10.000 (hasil survey dan pengukurantahun 2015) serta berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.

BS : 03 46 47,1.hasil titik koordinat tersebutdiplotkan kedalam peta kawasan hutan kabupaten Kepahiangberdasarkan peta lampiran Peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey danpengukuran 2015 dan hasilnya berada dalam kawasan Hutan LindungBukit Daun Register 5 ;Bahwa setahu Ahli Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapununtuk menebang dan mengambil kayu jenis meranti tersebut ;Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2015/PN KphBahwa berdasarkan Undangundang RI No 18 Tahun 2013 tentangpencegahan

BS : 03 46 47,1. hasil titik koordinat tersebut diplotkan kedalampeta kawasan hutan kabupaten Kepahiang berdasarkan peta lampiran PetaRBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 dan hasilnyaberada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima);Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Tenamatau meranti, hal tersebut telah dijelaskan dan diperiksa dengan seksamaoleh Ahli, kayu tersebut memiliki ciriciri berpori tata baur dan memilikirongga kecilkecil seperti

BS : 03 46 47,1. hasil titik koordinat tersebut diplotkankedalam peta kawasan hutan Kabupaten Kepahiang berdasarkan petalampiran Peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 danhasilnya berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima);Menimbang, bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebutadalah jenis tenam atau meranti, hal tersebut telah dijelaskan dan diperiksadengan seksama oleh Ahli, kayu tersebut memiliki ciriciri berpori tata baurdan memiliki rongga kecilkecil

pangan, yaitu penyedia, pengolahan, pemasaran,perdagangan dan penunjang;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN TlgBahwa yang dimaksud Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 19 UndangUndang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelumproduksidiedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high riskseperti minuman mengandung alkohol harus terlebin dulu dilakukan Ujilaboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng,tembaga, arsen, timah) dan uji bacteriologis (cemaran mikroba, bakteriecoli, coliform, stpilococus, salmonella) sebagai persyaratanmendapatkan izin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutukeamanan

,M.Kes,,bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis Alimy Bintang Kuntul yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk produk pangan, dimana sebelumproduksi diedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupanomor MD/ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian frasaperdagangan pada rumusan norma Pasal 1 angka 39 UndangUndangNomor 18 Tahun 2012 tentang

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sedangkanberdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan, perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/LH/2021/PN Mpwdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan TerdakwaMisnadi Bin Miswi dalam persidangan selaku orang atau subyek hukum yang dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani

sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang bersesuaiandengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalahpemilik lahan yang terletak di Dusun Ulu Sungai Rt. 008/Rw. 004 Desa SungaiBakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyun Kabupaten Mempawah yangrencananya akan ditanami tanaman sawit;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, TerdakwaMisnadi Bin Miswi termasuk orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap pelaku usahaperkebunan tersebut telah terpenuhi:Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidanaTerdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;Ad.2.

Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulaoneenon= Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana. = == n= = ae nn an anne aan nnnSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO pada hariJumat tanggal

Haulussydengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulsomeone Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana. 2222 = on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn neeMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

M.Haulussydengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidangkeseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan

Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yangsudah dijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

M.Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpuPutusan No 47 / Pid.B/ 2016 / PN Sml Halaman 18 dari 21Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskandalam

Turut Tergugat sudahpernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugatbahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu,dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapatdijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Ssuatu produksertifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.

Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidangtanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengandata yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kitamenyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai Skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luastersebut yaitu 6.105 M2;3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

Kecildiantaranya adalah :vvvMenyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil secara rutin kepada Kepala Desa.Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya

adalah :vvMelaksanakan monitoring pelaksanaan kegaiatan perbaikan saranapublik dalam skala kecil yang dibiayai dari ADD;Melaporkan hasil monitoring secara tertulis kepada Kepala Desa.Bahwa yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yangbersumber dari pemerintah Kabupaten Purbalingga (APBD) untukmenunjang kegiatan yang ada di Desa, dengan tujuan meningkatkankegiatan yang ada di Desa.

Yang mengelola dana ADD adalahBendahara ADD.Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2013 masuk dalam APBDesTA.2013.Bahwa Alokasi Dana Desa TA.2013, diantaranya dipergunakan untuksarana dan prasarana publik dalam skala kecil Berupa pembangunanJalan Rabat Beton berlokasi di Jalan menuju makam Benda Indah turutDusun 3 Rt.002 Rw.004 dan Rt.003 Rw.004 Desa Bojong KecamatanMrebet Kabupaten Purbalingga.

Penarikan iuran swadaya masyarakat tersebut rencananyadipergunakan untuk membantu pelaksaan kegiatan yang ada dipemerintahan desa Bojong diantaranya untuk kegiatan peringatan haribesar keagamaan dan membantu peringatan hari kemerdekaan, sertapembangunan skala kecil.Bahwa uang iuran swadaya yang bersumber dari masyarakat tersebutmasuk dalam APBDes.

Bahwa tugas dari Tim Panlak Sarana Prasarana Publik Skala Kecildiantaranya adalah :a) Menyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;b) Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;c) Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;e) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil

Skala nyeri : 6/10 NRS ;4. Sesak Napas : 5. Status Lokatis : Regio punggung kanan : luka ukuran 5 x 2 cmtepi luka tajam perdarahan (+) dasar otot ;paru : Vesikuler kanan menurun, Rhonki /, wh / ;Kesimpulan :1. Lakilaki berusia 16 tahun ;2. Luka di punggung kanan belakang yang diakibatkan karena traumabenda tajam ;Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;Hal 3 dari 7 hal Put.

Skala nyeri : 6/10 NRS ;4. Sesak Napas i 5. Status Lokatis : Regio punggung kanan : luka ukuran 5 x 2cmtepi luka tajam perdarahan (+) dasar otot ;paru : Vesikuler kanan menurun, Rhonki /, wh/ ;Kesimpulan :1. Lakilaki berusia 16 tahun ;2.