Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Petelangan PekerjaanPengadaan Renovasi Gedung Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran tahunAnggaran 2008 tanggal 28 April 2008.Pakta Integritas tanggal 28 April 2008.Surat Pernyataan Tidak Ada Suap dan Kolusi tanggal 28 April 2008.Struktur Organisasi Perusahaan tanggal 28 April 2008.Surat Pernyataan Tunduk kepada Keppres tanggal 28 April 2008.Surat Pernyataan bersedia Tidak Menuntut tanggal 28 April 2008.eet A OFSurat Pernyataan Keterikatan Kode Etik tanggal

BALIGEPUTRA UTAMA Dipa tahun Anggaran2008.1 (satu) lembar Surat Pernytaan Tidak Ada Suap dan Kolusi bermateraitempel Rp. 6.000, No. 08/PIVBPU/IV/2008 tertanggal Jakarta, 28 April2008 yang terdapat dalam bendel Kontrak Pekerjaan Renovasi GedungKantor Balai Kesehatan Pelayaran Departemen Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Nomor :UK.305/1/2/BKKP2008 tanggal 27 Mei 2008 antara Balai KesehatanKerja Pelayaran dengan PT.

BALIGE PUTRA UTAMAyang terdiri dari :1 Surat Rincian Harga Penawaran, dimana tercantum tanda tangan Saksi FRITSSIMANJUNTAK.2.Daftar Harga Satuan.a: Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Petelangan PekerjaanPengadaan Renovasi Gedung Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran tahunAnggaran 2008 tanggal 28 April 2008.Pakta Integritas tanggal 28 April 2008.Surat Pernyataan Tidak Ada Suap dan Kolusi tanggal 28 April 2008.Struktur Organisasi Perusahaan tanggal 28 April 2008.Surat Pernyataan Tunduk kepada

Frits Simanjuntak, (satu)lembar surat pernyataan tidak ada suap dan kolusi pelelangan pekerjaan renovasigedung kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran an. Frits Simanjuntak. (satu)bundel Formulir isian penilaian kualifikasi pekerjaan renovasi gedung kantor BalaiKesehatan Kerja Pelayaran an. Frits Simanjuntak yang terdapat nama dan tandatangan Frits Simanjuntak;Bahwa dokumen tersebut diberikan oleh saksi Frits Simanjuntak di kantorPT.Balige Putra Utama dan CV. Kintari Grafika JI.

Rani bin A Rani (Penuntutannya diajukan secara terpisah)pada tanggal 30 September 2003, 18 Nopember 2003, atau setidaktidaknyamasih dalam tahun 2003, bertempat dikantor Badan Keuangan Daerah(BAKUDA) Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagaiPegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima gratifikasiyang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak terobuktinya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor: 20Tahun 2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum Yudec Facti PengadilanNegeri Pangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umumtidak dapat membuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, ( empat puluh juta rupiah ) oleh Sdr. Umar Hs.

Kepadaterdakwa adalah merupakan suap ;Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidakdapat dibenarkan karena unsur pasal 12 B bukanlah unsur suap sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001, yang harusdibuktikan unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya akan tetapi yang dimaksuddengan gratifikasi dalam pasal 12 huruf B tersebut dapat dilihat dalampenjelasan pasal 12 huruf B tersebut yaitu : Pemberian dalam arti luasmeliputi

KEBERATAN KETUJUH :Judex Facti dalam perkara Aquo menerapkan pembuktian terbalik ;Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukumJudex Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah tepat dan benar sebab halini telah diatur dalam Undangundang No.20 tahun 2001 pasal 12 Bhuruf a;Menimbang, bahwa derngan demikian keberatan kedelapan dankesepuluh dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkanunsur suap dan unsur yang berhubungan dengan jabatannya dantugasnya dalam pasal 12 B UU No. 20 tahun

Semuapemberi suap dan penerima suap untuk perkara suap 5000 dollarSingapura, yang satu paket dengan Penggugat, dituntut KPK disekitar3 tahun, dijalankan hukuman mereka disekitar 1 tahun sampai dengandua setengan tahun, kecuali Penggugat yang bukan pencuri uangnegara dituntut KPK 10 tahun sampai dengan tingkat kasasi;.

kepada si penerima suap, baru dapatdisimpulkan telah terjadi penyuapan; akan tetapi cukup dengan telah terjadinyakesepakatan antara pemberi suap dengan penerima suap, delik tersebut dianggap sudahselesai (voeltoid).42Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Judex facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya dalampembahasan yuridis += pembuktian unsur memberi atau menjanjikansesuatu, sangat tergambar dengan jelas bahwa telah terjadi kesepakatan atau deal antaraTerpidana

Adami Chazawi, SH., dalam bukunya tersebut diatas halaman8384, mengatakan:Perbuatan memberi sesuatu atau. menjanjikan sesuatu. pada Hakimterkandung maksud si pembuat agar hakim yang disuapkannyaterpengaruh oleh sesuatu yang diberikan atau oleh sesuatu yang dijanjikansi pembuat suap. Dalam hal ini tidak dipentingkan apakah dengan sesuatuyang diberikan atau apa yang dijanjikan si pembuat itu, hakim benarbenartelah terpengaruh.

DL Sitorus dalam perkara tindak pidana suap padahakim.Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaperbuatanperbuatan Terdakwa I(Terpidana Adner Sirait yang menemuisaksi H.

Sitorus dalamperkara tindak ppidana suap pada Hekim, namunsesungguhnya Terdakwa II Bpk. DL Sitorus tidak pernah menghendakihalhal seperti itu. sehingga ketika aaa permintaan uang dalam perkaraBanding Pengadilan Tata Usaha NegaralTerdakwa II Bpk.

;Bahwa perbuatan memberi atau menjanjikan telah cukup terpenuhi padadiri terpidana, sehingga menurut hukum tidak mengharuskan adanya suatuperpindahan suatu pemberian dari si pemberi suap kepada si penerima suap,cukup dengan telah terjadinya kesepakatan, maka perbuatan pidanatersebuttelah selesai (voeltoid).Bahwa tidak ada pertentangan dalam putusan tersebut, baik pertentangandalam pertimbangan hukum dan pertentangan antara pertimbangan hukum dan amarputusan perkara a quo;Bahwa tidak terdapat kekhilafan

ZARNUBI MUN, KAPTENCAM ARF PRUANTO dan LETTU SUS ARSL ALWIL pada waktu dan tempat sebagaimanadiuraikan dalam dakwaan PRMAR di atas, telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagaipemberian suap karena berhuoungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya, perouatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa HAMZAH SUHAMI bin SUHAIMI selaku Anggota Dewan PerwakilanRakyat DaerahKota Pangkalpinang periode 1999 2004 yang telahmempunyai penghasilan

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor : 20 Tahun2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapatdibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimanayang

KEBERATAN KETUJUH :Judex Facti dalam perkara aquo menerapkan pembuktian terbalik.Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Pangkalpinang telah tepat dan benar, hal ini telah diaturdalam Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 pasal 12 B huruf a;Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluhdari Penasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan unsur suap dan unsurberhubungan dengan jabatannya dan tugasnya dalam pasal 12 B Undangundang Nomor

Terkait dugaan praktek suap kepada aparatur/pejabat negaradalam melaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undangundang Nomor 31 tahun 1999 Jo.

Paraktek suap kepada pejabat/aparatur negara dalam melaksanakantugas;Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut, sudah nyatanyataJudex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PeraturanHalaman 45 dari 60 halaman.

Malakukan praktek suap kepada aparatur/pejabat negara dalammelaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undangundang Nomor 31Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017tahun 1999 Jo.

Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi;Terkait dugaan melakukan Malakukan praktek suap ini, di dalampersidangan tidak alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh TermohonKasasi/Tergugat/ Terbanding untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasitelah melakukan Malakukan praktek suap;Disamping itu sampai dengan perkara ini diajukan, pengurus perusahanPemohon Kasasi tidak pernah diadili dan dinyatakan bersalah melanggarPasal 5 undangundang Nomor 31 tahun 1999 Jo.

Undangundang Nomor20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TIDAK BENAR Pemohon Kasasimelakukan pelanggaran berupa Malakukan praktek suap kepadaaparatur/pejabat negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana yangdituduhkan oleh Terbanding/T ergugat;.

tindak pidana korupsi.Bahwa asal mula dari seluruh tindak pidana korupsi adalah suap, suap pertamapertama dimuat dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) kemudianterus dikembangkan berbagai macam sebagai tindak pidana korupsi yang manasalah satu diantaranya adalah suap seperti yang dikenal pada saat ini.Bahwa Perbuatan pokok yang dilarang dalam suap digolongkan dalam dua halyaitu suap aktif dan suap pasif.Bahwa Suap aktif artinya adalah memberi suap sedangkan suap pasif adalahmenerima suap.Bahwa

Suap aktif adalah perouatan memberikan sesuatu, barang, uang, hadiahatau apapun juga kepada seseorang berkenan dengan kepentingan dari yangmemberikan suap yang dapat menjadi menjadi bagian ruang lingkup kewenanganyang dapat diputus dari kewajiban atau hak oleh orang yang menerima suap.Bahwa jenis suap diantaranya tercantum dalam Pasal 5 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa Gratifikasi adalah bagian dari tindak pidana suap, gratifikasi adalah satujenis varietas dari pada tindak pidana

suap.

, artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.279/302dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuatdan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP. (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,Almuni Bandung, 2006, hal.169) ;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut di atas, biladihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini,yaitu:Bahwa FX.

UndangUndangNo.20 Tahun 2001 yang mengatur ancaman pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun danpidana denda paling sedikit Rp200.000.000, dan paling banyakRp1,000.000.000,Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti a quo mengenai lamanyapidana penjara dan denda yang telah dijatunkan kepada Terdakwaadalah kurang adil bagi Terdakwa karena lamanya pidana yang telahdijatuhkan terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat kesalahanTerdakwa yang melawan hukum hanya menerima uang suap

sejumlahRp18.000.000, dari saksi suami isteri Hendrianus Janoar Hartadi danDwi Ratna Septwiyanti selaku pemberi suap tidak dilakukan proseshukum ;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan,karena ternyata sesuai fakta hukum persidangan Terdakwamenyampaikan kepada saksi Hendrianus Janoari Hartadi bahwa untukmendapatkan Surat Keputusan Mutasi dari Guru SMP Negeri Kabung keStaf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Surat titipan sebagaitenaga titip dari Pemerintah Kabupaten Melawai

Putusan Nomor 233/Padt.G/2020/PA.Bpp 2 dari 6rumah tangga seringkali tidak stabil, dan untuk menstabilakankebutuhan rumah tangga tersebut, Penggugat lan yang bekerjadengan berdagang, dan Penggugat juga sudah seringkali menasehatiTergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, namun Tergugattidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat, dan saat iniTergugat berada di Rumah Tahanan Kelas Il A Samarinda,dikarenakan Tergugat telah menjadi seorang ketua RT, dan saat ituTergugat ketahuan menerima suap

.> oa 0a> Suap (bribery);Penggelapan dalam jabatan (Emblezzlement, missapropriation or otherdiversion of property by public official);Memperdagangkan pengaruh (trading influence);. Penyalahgunaan jabatan/fungsi (abuse of function);. Pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah (Illicit Enrichment);Suap di sector swasta (bribery in the privat sector);. Penggelapan dalam perusahaan swasta;.

Tidak ada korupsi tanpa kerugiannegara, kecuali dalam hal tindak pidana suap, gratifikasi, dan tindak pidanalain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak memerlukan adanyaunsur kerugian negara secara langsung.4.

Kelima, merujuk padaUnited Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasiIndonesia dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006, tidak adanya unsurmerugikan keuangan negara dalam Konvensi Anti Korupsi adalah wajarkarena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikansecara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan

, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik yangmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sector swasta, penggelapan dalamperusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanyakejahatan korupsi dan menghalanghalangi proses peradilan, apakah tidakdirasakan perlunya revisi UU UU TIPIKOR.

Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalamKonvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap,penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaanjabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta,penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

, saat ituKPK juga melakukan riset dan kebetulan ahli menjadi narasumbernya.Perbuatan suap harus memenuhi kriteria yaitu yang pertama harus adaorang yang memberi suap dengan cara tertentu sebagaimana dijelaskandalam Pasal 5 Uu tipikor, yang kedua yaitu ada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima suap, yang ketiga adalah adanyadeal antara pemberi dan penerima suap dimana pemberi akan memberiatau menjanjikan sesuatu sedangkan penerima suap melakukan atautidak melakukan sesuatu yang bertentangan

negara dari pengaruh orang lain yang mempengaruhitugas dan kewajibannya secara baik dan benar ;Perbuatan tindak pidana suap dibedakan menjadi dua yaitu suap aktifdan suap pasif ;Halaman 152dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2017/PNBglSuap pasif adalah keadaan dimana pegawai negeri yang menerima suapdiam sedangkan suap aktif yaitu pegawai negeri yang aktif meminta ataumempengaruhi orang lain untuk memberi sesuatu dan perbuatannyabertentangan dengan kewajibannya;Dalam delik suap dijelaskan bahwa

pemberi suap menjanjikan sesuatuagar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat, artinya adalah jikapegawai negeri tersebut benarbenar melakukan tindak pidana makapemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 dan pegawai negeri ataupenyelenggara negaranya dikenakan Pasal 5 ayat 2 huruf b karena itupasangannya, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tidakmelakukan sesuatu yang melanggar kewajibannya maka tidak bisadikatakan suap.

Suap ada hubungannya dengan jual beli jabatan ;Istilah dalam teori pidana ada yang dinamakan genus delik suap ada diPasal 5 UU tipikor.

;Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalamkorupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Yuzal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima suap bersama-sama - secara berlanjut sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Adami Chazawi mengatakan bahwa suap menerima hadiah pada Pasal 12huruf a sudah dapat terjadi manakala pegawai negeri si pembuat telahmenerima hadiah tersebut dan dia tidak perlu benarbenar berbuat atau tidakberbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Pada perbuatan menerima suap Pasal 12 huruf a,sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telahmemiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiahitu dimaksudkan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;2). R.

Persekongkolan jahat antara Romi Herton Akil Mochtar dan MahkamahKonstitusi:Bahwa ternyata jelasjelas telah terbukti adanya persekongkolan jahatantara Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi, Harnojoyoselaku Ketua DPRD Kota Palembang dan Tergugat/TermohonKasasi/Menteri Dalam Negeri:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 dalam perkara Suap Akil Mochtartelah berhasil membuktikan secara akurat bahwa Suap dengan nilaitotal sebesar Rp19.866.092.800,00

Harnojoyo, S.Sos. sebagaiWalikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilin untuk masa bakti20132018, sehingga terbukti perkara dimaksud diputus MahkamahKonstitusi berdasarkan uang suap senilai Rp19.866.092.800,00(sembilan belas milyar delapan ratus juta sembilan puluh dua delapanratus Rupiah) kepada Mahkamah Konstitusi melalui Akil Mochtardengan bukti suara Para Pemohon di hilangkan sebanyak 25 suara(Vide Bukti P3 Fakta Persidangan Putusan Mahkamah Konstitusihalaman 82 dan halaman 80);Bahwa terkait

Akil Mochtar yang telah terbuktimempengaruhi Putusan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalammemutus sengketa 15 Pilkada termasuk perkara sengketa Pilkada KotaPalembang;Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang telah membuktikan bahwakeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.DXI/2013 tanggal 20Mei 2013 adalah termasuk salah satu Putusan dari 15 perkara Pilkadayang diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari suatukejahatan suap yang berakibat

fatal bagi Pasangan Kepala Daerahyang menjabat berdasarkan Suap Mahkamah Konstitusi, dalam hal iniHalaman 54 dari 58 halaman.

Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014secara materiil membuktikan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut adalah sebagai hasil pengaruh suap denganmenghilangkan 25 suara milik Para Pemohon;2.

Kausa/sebab yang halal atau tidak terlarang ;2 Bahwa mengenai adanya penyerahan uang Sogokan sejumlah Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dan atau kesepakatan yang tidak halal guna mengurusPenggugat HI menjadi Pegawai Negeri Sipil pengganti korban tsunami tidakdapat dibenarkan oleh undangundang, karena syarat mutlak sahnya suatukesepakatan/perjanjian adalah sebab kausa yang halal, artinya Para penggugattelah melakukan suatu kecurangan sogok menyogok/suap menyuap sehinggakesepakatan dimaksud tidak

DALAM REKONPENSL : 1 Bahwa dalam rekonpensi ini berubah kedudukan para penggugat konpensimenjadi para tergugat dalam rekonpensi, sedangkan tergugat rekonpensi berubahkedudukan menjadi penggugat dalam rekonpensi ;2 Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah perbuatan melawanhukum, akan tetapi bila diperhatikan secara seksama adalah samasamamelakukan perbuatan melawan hukum, karena sogok menyogok/suap menyuapadalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku

antara suami/ayah Para Penggugat dan Tergugat padahakekatnya tidak terdapat hubungan hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak ;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat dalam perkara initerasa sangat ironis dan sangat menyesakkan mengingat Para Penggugat telah nyatadirugikan, namun demikian hal tersebut adalah merupakan konsekwensi logis daripenerapan hukum dimana apabila dikabulkan gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilanjustru melegalkan praktekpraktek terlarang (suap

menjadi dasar dalam gugatanditolak, maka petitum selebihnya harus ditolak pula ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Para Penggugat telah ditolak makagugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telahmengajukan gugatan rekonpensi dengan dalih bahwa oleh karena pokok perkara gugatanPara Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah perbuatan melawanhukum yaitu sogok menyogok/suap

penularan virus Corona maka pelayanan yang dilaksanakan olehTergugat menjadi terganggu dan tidak lancar, juga karena adanya pembatasanwaktu pelayanan kepada masyarakat ;Bahwa disisi lain saat ini kemajuan teknologi elektronik sudah sangatcanggih dan modern, maka untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangkapeningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Tergugat I, denganmaksud dan tujuan supaya pelayanan cepat, akurat, tidak terganggu olehperkembangan situasi Kamtibmas/sosial, untuk menghindari pungli/suap

Bahkan ada rasanan bahwa semua itu terjadi karena adanyakejahatan pungli/suap yang sudah teroganisir, terstruktur, dan masif, hal itubisa dilinhat dari mereka yang boleh mengurus suratsurat di kantor Tergugat hanya dari dealer ranmor sedang pembeli ranmor tidak boleh dan jumlah uangyang harus dibayar ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidaksesuainya tanda terima bukti pembayaran dan keterangan yang ada/tertera.Adapun salah satu caranya adalah dealer mengumpulkan uang pungli daripemberi

Bahwa karena Tergugat II juga sebagai kepala pemerintahan selakuHalaman 8 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY10.11.pelaksana pelayanan administrasi maka Tergugat Il wajib segera membuatperaturan, yang mengatur tentang tugas, mekanisme kerja, dan prasarana yangdigunakan dalam pelayanan kepada masyarakat di Samsat denganmenggunakan cara online untuk kecepatan pelayanan 1 hari selesai,keakuratan data, mencegah pungli/suap, karena semua Samsat diIndonesia cara kerjanya dan pelayanannya

Il / Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;31) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka GAYUS HALOMOANPARTAHANAN TAMBUNAN, dalam perkara tindak pidana PencucianUang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindak pidana Penggelapan ;32) Berita Acara Pemeriksaan saksi ANDI KOSASIH terhadap tersangkaGAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, dalam perkaratindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Korupsi (Suap), dantindak pidana Penggelapan ;33) Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah untukPembangunan Ruko di Jakarta

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Gayus Halomoan PartahananTambunan, dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, tindakpidana Korupsi (Suap), dan tindak pidana Penggelapan ;32. Berita Acara Pemeriksaan saksi Andi Kosasih terhadap tersangkaGayus Halomoan Partahanan Tambunan, dalam perkara tindak pidanaPencucian Uang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindak pidanaPenggelapan ;33.

Il / Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Gayus MHalomoanPartahanan Tambunan, dalam perkara tindak pidana PencucianUang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindak pidanaPenggelapan ;Berita Acara Pemeriksaan saksi Andi Kosasih terhadap tersangkaGayus Halomoan Partahanan Tambunan, dalam perkara tindakpidana Pencucian Uang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindakpidana Penggelapan ;Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah untukPembangunan Ruko di Jakarta Utara, tanggal

Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;Berita Acara Pemeriksaan Tersangka GAYUS HALOMOAN P.TAMBUNAN, dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, tindakpidana Korupsi (Suap), dan tindak pidana Penggelapan ;Berita Acara Pemeriksaan saksi ANDI KOSASIH terhadap TersangkaGAYUS HALOMOAN P.

TAMBUNAN, dalam perkara tindak pidanaPencucian uang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindak pidanaPenggelapan ;Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah untukPembangunan Ruko di Jakarta Utara, tanggal 26 Mei 2008, antaraGAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dan ANDI KOSASIH ;Suratsurat / dokumen yang berkaitan dengan pemblokiran terhadapRekening atas nama GAYUS HALOMOAN P.

telah bergaulsebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum = dikaruniaiketurunan;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, akan tetapi sejak awal bulan April 2013, rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumahtangga, yang disebabkan : Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakanTergugat untuk modal (uang suap

perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi tidaklayak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara imi adalahgugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejakTergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan Tergugat untuk modal (uang suap

MAKHDANI Bin ABDUL MANAF, dibawah sumpah dimuka persidanganmenerangkan sebagai berikut : Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganadanya dugaan penerimaan suap oleh Terdakwa; Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa Padang Titiran Kec.

MEDIAN SAPUTRA Bin HAMSIL, dibawah sumpah dimuka persidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait adanya dugaanpenerimaan suap oleh Terdakwa;Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa Karang Are Kecamatan TalangPadang Kabupaten Empat Lawang;Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah Kepala DPMDP3AKabupaten Empat Lawang;Bahwa, Saksi bersama Saksi Makhdani dan Saksi Umar Hasimmenghadap Terdakwa di Kantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawanguntuk mengajukan pencairan dana

YUYUN NOPRIYANTI Bin HAYAT, dibawah sumpah dimuka persidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait adanya dugaanpenerimaan suap oleh Terdakwa.Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa Macang Manis Kec.

YEKSI Bin ZAIRIN, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkansebagai berikut :Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait adanya dugaanpenerimaan suap oleh Terdakwa, dan keterangan yang di Berita AcaraPenyidikan tersebut adalah benar;Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa lampar Baru Kec.

KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNG CIK, dibawah sumpah dimukapersidangan menerangkan sebagai berikut :Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait adanya dugaanpenerimaan suap oleh Terdakwa, dan saksi menyatakanmembenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Bahwa, Saksi adalah Anggota Polri pada Polres Empat Lawang, danpada tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 1300 Wib, Saksi adamelakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selaku KepalaDPMDP3A Kabupaten Empat Lawang di Kantor DPMDP3A KabupatenEmpat

AMIR HAMZAH dan KASMIN, selaku pemberi suap dalam sengketaPilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten;2.H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI, selakupemberi suap dalam sengketa Pilkada Kabupaten Empat LawangProvinsi Sumatera Selatan;3. ROMI HERTON dan MASYITO, selaku pemberi suap dalamsengketa Pilkada Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;4. RUSLI SIBUA, selaku pemberi suap dalam sengketa PilkadaKabupaten Morotai Provinsi Sulawesi Tenggara;5.

Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas adalah tidak berdasar danhanya merupakan pendapat pribadi yang tidak dapatdipertanggungjawabkan karena laporan penipuan yang dilaporkan olehPEMOHON kepada Arbab Paproeka tidak serta merta menunda ataumenghentikan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tasdugaan tindak pidana suap terkait pemenangan sengketa pemilihankepada daerah (Pilkada kabupaten Buton) di Mahkamah Konstitusi.Hal 97 dari 130 hal.Put.No. 159/Pid. Prap/2016/PN. Jkt.

Bahwa dalil yang menyatakan transfer yang dilakukan oleh PEMOHON(Samsu Umar Abdul Samiun) bukan merupakan bukti adanya unsurpidana "dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yangdiserahkan kepadanya untuk diadili, adalah dalil yang tidak berdasar,karena Jika PEMOHON membaca secara lengkap putusan perkaraNomor 10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST = pembuktian adanyaketerlibatan PEMOHON dalam suap kepada M AKIL MOCHTAR. dalamputusan tersebut selain terdapat bukti transfer juga terdapatketerangan/fakta dari

Sel.cukup bersih secara hukum dan Kepatihan untuk dijadikan pengembanganitu sebabnya Dari awal saya mengatakan seperti ini Menurut saya itu mestidilakukan sebagaimana biasanya periksa saksi, periksa seseorang yangdiyakini sebagai calon tersangka selalu tercukupi kemudian ditetapkantersangka kalau tidak tidak bisa titik bisa Saksi jelaskan penerima suap Ituposisinya ada dimana sebagai karakter ;Bahwaberdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang paling terakhiryang akhirnya praperadilan itu menjadi

Sel.jadi dengan tubuh Cuma masalahnya Memang dimakan Apa yang dimaksudbukti yang cukup antara di pasal 21 ayat 1 tentang sahabat penahananharus dengan sekurangkurangnya dua alat bukti menurut mahkamahkonstitusi menurut sekurangkurangnya menurut karena ada di pengadilanterkait kKasus suap kasus Suap menyuap kasus suap menyuap ketika kitaJaksa mendakwa seseorang menerima suap menerima suap Jaksamembuktikan siapa si pemberi suap itu harus seseorang yang didugamenerima suap dari proses pendidikan kemudian

Dalampublic official bribery para pelakunya adalah pegawai negeri(birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap hal 23 dari Hal 48 Put.

No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSsedangkan nonpegawai negeri atau swasta (pengusaha) hanyadapat menjadi pemberi suap.3 Dengan demikian pihak swasta dankorporasi hanya dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi apabilakorporasi tersebut bertindak sebagai pemberi suap atau aktieveOMKOpING ; = w= nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMemang terdapat perbedaan pendapat mengenai perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.