Ditemukan 12093 data
87 — 8
Menyatakan barang bukti berupa:- 1(satu) lembar timbal balik surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Farida Hanum tanggal 25 April 2015;Dirampas untuk dimusnahkan;- 3 (tiga) lembar surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Cici Rezki Mustikani tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan oleh Pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Kuala Simpang;- 1 (satu) Exsemplar AJB No.065/2012 tanggal 05 April 2012 Atas nama Nining Iriani Binti Sagiman;Dikembalikan kepada Terdakwa;- 1 (satu) buah surat
Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cici Rezki Mustikani, S.Pd BintiDwi Siswanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, denganperintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar timbal
DwiSiswanto diketahui oleh Geuchik Gampong Jawa Syahrial dan Geuchik BaruIda Syahriana selanjutnya diberi tanda Tll;3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesaksian dari Geuchik Gampong Lama(Syahrial) tanggal Desember 2016 selanjutnya diberi tanda TIII;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidaktercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalamBerita Acara Persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa1 (satu) lembar timbal
Menyatakan barang bukti berupa:Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.B/2016/PN Lgs 1(satu) lembar timbal balik surat Penegasan Persetujuan Pembiayaanatas nama Farida Hanum tanggal 25 April 2015;Dirampas untuk dimusnahkan; 3 (tiga) lembar surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama CiciRezki Mustikani tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan oleh Pihak BankMandiri Syariah Cabang Kuala Simpang; 1 (satu) Exsemplar AJB No.065/2012 tanggal 05 April 2012 Atas namaNining lriani Binti Sagiman;Dikembalikan
320 — 95
indikasi timbal hasil 14,25 % ; Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No.
DD 806463 senilai Rp.1.213.000.000,- atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2008, indikasi timbal hasil 14,25 % ; Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No.
DD 805035 senilai Rp.1.218.000.000,- atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25 Nopember 2008, indikasi timbal hasil 14,25 % ; Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No.
Ciliwung 46 Surabaya dengan jumlah dana Rp.8.000.000.000,_tanggal jatuh tempo 19 Nopember 2008 dengan indikasi timbal balik 12,00 % ; 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806723 tanggal 22 Agustus 2008 atas nama RETNO KOENTJORO Jl. Mojoarum 7/26 Surabaya dengan jumlah dana Rp.129.000.000,- tanggal jatuh tempo 24 Nopember 2008 dengan indikasi timbal balik 12,00 % ; 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konfirmasi Investasi No.
Mulyosari Prima 100 MI-24 Surabaya dengan jumlah dana Rp. 1.800.000.000,- tanggal jatuh tempo 11 Nopember 2008 dengan indikasi timbal balik 12,00% ; 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT.
Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No.DD 804232 senilai Rp.17.700.000.000,atas nama NI PUTU PANNY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 9April 2008 dan tanggal jatuh tempo 9 Oktober 2008, indikasi timbal hasil14,25 %;2a Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No.DD 804390 senilaiRp.2.042.000.000, atas nama NI PUTU PANNY AMBARAWATI tanggal efektifpenempatan dana 21 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2008,indikasi timbal hasil 14,25 % ;3.
DD 806463 senilaiRp.1.213.000.000, atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektifpenempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2008,indikasi timbal hasil 14,25 % ;4. Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No. DD 805035 senilaiRp.1.218.000.000, atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektifpenempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25 Nopember 2008,indikasi timbal hasil 14,25 % ;5. Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No.
Ciliwung 46Surabaya dengan jumlah dana Rp.8.000.000.000,tanggal jatuh tempo 19Nopember 2008 dengan indikasi timbal balik 12,00 % ;10. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806723tanggal 22 Agustus 2008 atas nama RETNO KOENTJORO Jl. Mojoarum 7/26Surabaya dengan jumlah dana Rp.129.000.000, tanggal jatuh tempo 24Nopember 2008 dengan indikasi timbal balik 12,00 % ;11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konfirmasi Investasi No.
DD 804290 senilai Rp. 2.042.000.000, atas nama NI PUTU PANYAMBARAWATII, tanggal efektif penempatan dana 21 April 2008 dan tannggal jatuh tempo 21Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 % ;2. No. DD 80663 senilai Rp. 1.213.000.000, atas nama NI PUTU PANYAMBAMWATI, tanggal efektif penempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggaljatuh tempo 30 Desember 2008, indikasi timbal hasil 14.25 % ;3, No.
DD 805035 senilai Rp. 1.218.000.000, atas nama NI PUTU PANYAMBARAWATI, tanggal eftktif penempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25Nopember 2008, indikasi timbal hasil 14.25 % ;4. No. DD 806792 senilai Rp. 1.000.000.000, atas nama HENDRA ADI ARIAM PUTM,tanggal efektif penempatan dana 27 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 Nopember 2008,indikasi timbal hasil 14.25 % ;e Bahwa benar saksi telah mencairkan dana Investasl di PT.
112 — 23
Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dan menghukum Tergugat untukmembarar ongkosongkos yang timbal dalam perkarta ini : Berdasarkan halhal yang Penzeugat uraikan tersebut di at&s,maka Penggugatmotion agar Majelis I fakim yang menyidangkan perkara int berkenan menjatuhkan Putusan1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhn) a; 2. Menyatakan rah Suratrural bukt: yang diayukan olch Penggugat di persidangan: 3.
Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun pihak Tergugatmengajukan upaya hukum handing, kasasi atatt upaya hukum lainnya : ga) pay: g pay Yi Menghukum Tereugat untuk membayar biaya yang timbal dalam perkara intiS Sug: yi ya yang pApabila Pengadilan Negen bLrpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilanyang scadiladilnya: Menmmibang, bahwa pads hari sidang yang telah ditetapkan. kedua belch pihak yangbersengketa telah dipanggil secara Bah dan patut Berta hadir di persidangan, untuk
Oleh sebab itu yang dapat menjadi pihakPengeugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbal dari suatu perjanjian.hanya terbatas pads dirt prang yang menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud Bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan uraian posita Gugatan Venggugat, gugatan aquo didasari alas txbfmpa per'anjian diantaranNa Akta Perjanjian No. 26 tanggal 1 28Pebruari 2011, Akta Perjanjian No. 27 tanggal 28 Pebruari 2011 dan Akta Perjanjian No.28 tanggal 28 Pebruari 2011, vide Posits Gugatan angka
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963 yang telah disahkanoleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undangundang Nomor 1Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai HubunganDiptomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal MemperolehKewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211),antara lain di atur bahwa kepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikanpembebasan pajak dengan asas timbal balik;3.
PPNDalam Negeri) atas pembelian kendaraan ini Penggugat kreditkandalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,sedangkan atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Penggugatbayar pada saat pembelian/impor dimintakan restitusi kepadaTergugat;Kesimpulan dan TuntutanBahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat menyimpulkanbahwa pembebasan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah atas penyerahan kepadaKedutaan/Perwakilan Negara Asing dilakukan dengan asas timbal
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)menyimpulkan pembebasan pemungutan PPN dan PPn BM ataspenyerahan kepada kedutaan/perwakilan negara asing dilakukandengan asas timbal balik. Beban PPN dan PPn BM yangseharusnya menjadi beban kedutaan /perwakilan negara asingseharusnya menjadi beban pemerintah karena pemerintah jugamenikmati pembebasan PPN dan PPn BM untuk kedutaan dinegara asing tersebut.
Kewarganegaraannyayang salah satu tujuannya menjamin kelancaran pelaksanaan fungsiperwakilan diplomatik sebagai wakil negara, maka ditetapbkan KMKNomor 25/KMK.01 /1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang PemberianRestitusi/Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada PerwakilanNegara Asing/Badan Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinyadengan menimbang " Bahwa dalam rangka memberikan pelayananyang lebih baik kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasionalserta Pejabat/Tenaga Ahlinya sesuai dengan asas timbal
Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalandiplomatik serta Pejabat/Tenaga Ahlinya;dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan AtasBarang Mewah.(2) Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada Perwakilan NegaraAsing hanya diberikan atas dasar azas timbal batik.Halaman 19 dari 25 halaman.
9 — 2
Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2011, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut, dengan tetap menjaga hak-hak antara anak tersebut dan Tegugat sebagai ayah kandungnya, untuk bertemu langsung, dan berhubungan pribadi secara tetap dan timbal balik sebagaimana laiknya hubungan antara anak dan ayahnya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;6.
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Sehingga petitum Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebutditetapbkan kepada Penggugat, patut dikabulkan, yaitu) denganMenetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK(P) lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2011, berada dalamhadhanah Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, dengan tetapmenjaga hakhak antara anak tersebut dan Tergugat sebagai ayahkandungnya, untuk bertemu langsung, dan berhubungan pribadi secaratetap dan timbal
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam Dokumen International Civil Aviation Organisation (ICAO)Nomor : 8632 mengenai perpajakan dalam bidang transportasi udaraInternasional mengatur sebagai berikut :"Setiap Negara Anggota ICAO secara timbal balik memberikan pembebasanpengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak lainnya yang terlibatdalam penyediaan transportasi udara Internasional".Negara yang tidak memberlakukan Value Added Tax (VAT)/GovermentService Tax antara lain : Singapore, Hongkong, Thailand, China, SaudiArabia
ICAO harusmelakukan pengurangan untuk sejauh mungkin bisa dilakukan dan untukmembuat rencanarencana untuk menghilangkan semua bentuk perpajakanatas penjualan dan penggunaan transportasi udara Internasional, termasukpajakpajak atas penerimaan kotor para operator dan pajakpajak yangdipungut secara langsung pada para penumpang atau para pengirimbarang";Bahwa Perjanjian Bilateral Hubungan Udara (Bilateral Air ServicesAgreement) selalu mencantumkan adanya azas timbal balik.
jasakebandarudaraan angkutan udara Internasional (contoh faktur/invoiceterlampir);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur untukKeperluan Penerbangan Internasional (salah satu pelayanan jasakebandarudaraan), yang menyatakan "Penyerahan avtur kepada maskapaipenerbangan untuk keperluan penerbangan Internasional diberikan fasililastidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udaramencantumkan azas timbal
balik daripengecualian pengenaan PPN terhadap Jasa Kebandarudaraan untukPenerbangan Internasional dengan bukti yang tidak disangkalTerbanding ;""pbahwa adanya azas timbal balik untuk tidak mengenakan PajakPertambahan Nilai atas jasa angkutan udara luar negeri, berdasarkanPerjanjian Hubungan Udara Bilateral Pemerintah Indonesia denganNegara Mitra dimana posisi saat ini Pemerintah Indonesia sudahmelakukan perjanjian hubungan udara bilateral dengan 71 negara mitradengan rincian 20 negara mitra telah
Sehingga dengan demikian,sepanjang penyerahan Jasa Penunjang Kegiatan PenerbanganInternasional dilakukan di dalam daerah pabean oleh Pengusahayang dikukuhkan sebagai PKP terutang PPN, di samping itu pulatidak terdapat ketentuan di bidang perpajakan yang secarakhusus mengatur mekanisme asas timbal balik ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengabaikanbukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa Rancangan Peraturan27Pemerintah tentang Perlakuan
90 — 23
Setelah berapakali percobaan, hasilnya tidak pas timbal baliknya, lalu panggilan Padlimencetak uang palsu tersebut, setelan beberapa kali percobaan ternyataHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN Swlhasilnya juga tidak pas. Kemudian akhirnya Anak menggantikan temannyatersebut untuk mencetak uang palsu dan ternyata hasil dari cetakan Anak pasantara depan dan belakang.
Setelah berapakali percobaan, hasilnya tidak pas timbal baliknya, lalu panggilan Padlimencetak uang palsu tersebut, setelan beberapa kali percobaan ternyatahasilnya juga tidak pas. Kemudian akhirnya Anak menggantikan temannyatersebut untuk mencetak uang palsu dan ternyata hasil dari cetakan Anak pasantara depan dan belakang.
puluhribu rupiah; Bahwa cara mencetak uang palsu tersebut yaitu panggilan Botak (DPO)dan menghidupkan mesin printer CANON PIXMA MP287 lalu panggilanKaka (DPO) pergi membeli kerta HVS; Bahwa setelah panggilan Kaka (DPO) kembali membawa kerta HVS lalupanggilan Padli (DPO) mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) asli lalu saksi mengambil uang tersebut dan memasukkannyakedalam mesin scan printer lalu mencetaknya; Bahwa setelah beberapa orang berapa kali percobaan, hasilnya tidakseimbang timbal
, dan panggilan Kaka (belum tertangkap/DPO) lalu merekapergi ke kamarnya panggilan Botak dan menghidupkan mesin printer CanonPIXMA MP287; Bahwa panggilan Kaka pergi membeli kerta HVS, setelan panggilanKaka kembali membawa kerta HVS lalu panggilan Padli mengeluarkan uangRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) asli lalu Saksi Surya Akbar Herickopanggilan Erick mengambil uang tersebut dan memasukkannya kedalammesin scan printer lalu mencetaknya; Bahwa setelah berapa kali percobaan, hasilnya tidak pas timbal
uang Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah) dan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) asli;Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN SwiMenimbang, bahwa sebelumnya beberapa orang telah mencobamencetak uang asli dengan cara scan pada printer PIXMA MP287 tetapi tidakada yang berhasil yaitu tidak seimbang antara hasil depan dan belakang, tetapiketika Anak mencetak dengan cara menaruh uang yang asli diatas scannerkemudian membalik uang yang asli untuk di scan kembali, di dapat hasil scanuang timbal
37 — 18
GUGATANTIDAKDAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASISECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS).Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2018/PT SMG.
Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telah disepakatiantara Penggugat dengan Tergugat terkandung unsur perjanjian timbalbalik dimana masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuang dalamPerjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat..
Bahwa karena masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhikenajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat & Tergugat dapatmengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M. Yahya Harahap,SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan ke V April 2007);.
Sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi butir 2 diatas, bahwa timbulnya hubungan hukum hutang piutang/pemberianfasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat didasarkan padahubungan timbal balik yang didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredityang dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani olehkedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan.a.
814 — 717 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan:dalam hal pada saat putusan penyataan pailit diucapkan, terdapatperjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihakyang mengadakan perjanjian dengan Debitur dapat meminta kepadaKurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaanperjanjian tersebut dalam jangka waktu yang sepakati oleh Kurator danpihak tersebut;d.
Nomor 261 K/Padt.SusPailit/2016penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagaikreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi;10.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 juncto Pasal 37 Undang Undang11Kepailitan tersebut perjanjian antara Para Pelawan dengan Debitur Pailitadalah Perjanjian timbal balik yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli atassatuan rumah susun yang didalamnya secara otomatis mengandung maksudatau diperjanjikan untuk menyerahkan dan/atau memindahkan hak atassatuan rumah
penyerahansatuan rumah susun kepada masingmasing Para Pelawan nyatanyata telahdilakukan sejak tahun 2008 yang berarti lebih dari 1 (satu) tahun sebelumadanya pernyataan putusan pailit terhadap PT DAB;Bahwa PPUJB serta penyerahan satuan rumah susun dari PT DAB kepadaPara Pelawan yang dilanjutkan dengan mengurus AJB dan penerbitanSHMSRS adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh PT DAB selakuDebitur Pailit untuk memenuhi perjanjian jual bell yang dibuat dengan ParaPelawan;18.Bahwa dengan demikian perjanjian timbal
Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU;Pasal 34 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004:kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini, perjanjian yangbermaksud memindah tangankan hak atas tanah, balik nama kapal,pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia, yang telahdiperjanjikan terlebin dahulu, tidak dapat dilaksanakan, setelah putusanpernyataan pailit;Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004:Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapatperjanjian timbal
74 — 5
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah pilin tebang dimanayang dimunculkan adalah Tergugat sendiri sementara Wamamu mengatahuibahwa kebenaran hukum dalam perkara ini adalah adanya pihak ketiga lainnyayaitu Yumaskur sebagai pihak pemberi sepakat dimana suatu kesepakatan pastiada timbal baliknya sehingga dalam perkara ini tanpa diikutkanya pihak tersebuttidak ada penyelesaian, dan hakhak Tergugat berupa tagihan ratusan juta dapatdikembalikan oleh Yumaskur;5.
Turut Tergugat;Bahwa kesepakatan yang disebutsebut oleh Penggugat sebagai dasarwanprestasi Tergugat adalah tidak memenuhi syarat hukum baik secara perdataapalagi pidana karena semua berdasarkan prosedur hukum yang jelas;Dan bahwa walaupun demikian apabila Tergugat mengikuti permainanPenggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan dankesepakatan tersebut sebagai dasar gugatan wanprestasi Penggugat namunsegala sesuatu yang dilakukan secara kesepakatan dimana suatu kesepakatanpasti ada timbal
baliknya oleh karenannya timbal balik apa yang sudah Tergugatingkari???
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah pilin tebang dimanayang dimunculkan adalah Tergugat sendiri semenara Wamamu mengatahuibahwa kebenaran hukum dalam perkara ini adalah adanya pihak ketiga lainnyayaitu Yumaskur sebagai pihak pemberi sepakat dimana suatu kesepakatan pastiada timbal baliknya sehingga dalam perkara ini tanpa diikutkannya pihak tersebuttidak ada penyelesaian, dan hakhak Tergugat berupa tagihan ratusan juta dapatdikembalikan oleh Yumaskur;5.
63 — 8
NegeriBojonegoro, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengancara cara antara lain sebagai berikut :Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas terdakwa pergi ke pasar Panjunan dengannaik sepeda motor, setelah di parkir terdakwa masuk pasar dengan memakai jaket yangdidalam sakunya ada timbel 500 gram dan helm tidak dilepas berjalan di lorong pasar, ketikaberada di kios buah melihat ada timbal
timbangan 500 gram yang terbuat dari kuningan lalutanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambilnya dengan maksud akan dijual dan dimasukkanke saku jaket sebelah kiri selanjutnya berjalan kearah timur namun dikejar oleh pemiliknya,setelah ditanya terdakwa menunjukkan timbal yang diambil dari saku jaket sebelah kanansementara tangan kirinya membuang timbel yang diambil dari saku jaket sebelah kiri namundiketahui oleh pemiliknya dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui semuaperbuatannya maka terdakwa
29 — 13
denganalasan, Eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal : 03 Maret 2016, makaperlawanan ini sudah tidak ada relevansinya lagi untuk diteruskan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan ketentuan Pasal271 dan 272 RV maka dipandang perlu untuk mengabulkan pencabutan perkaratersebut karena Belem tahap pembacaan gugatan ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukanpermohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka sudah sepantasnyadihukum untuk membayar segala biaya yang timbal
1.SUJIMIN
2.TUKIYEM
Tergugat:
1.PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk. PUSAT JAKARTA CQ, BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
94 — 23
GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS)Halaman 7, Putusan Nomor 354/Pdt/2019/PT SMGPARA PENGGUGAT keliru mendalilkan Wanprestasi kepadaTERGUGAT namun pada kenyatannya PENGGUGAT telahwanprestasi kepada TERGUGAT 8.10.11.12.13.Bahwa PARA PENGGUGAT tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkanTERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PARAPENGGUGAT, sementara fakta hukum dan substansi
didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit ygsah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.Bahwa ketika PENGGUGAT faktanya terbukti telan melakukanwanprestasi dengan menunggak pembayaran hutang kepadaTERGUGAT I, namun PENGGUGAT dalam gugatannya malahmendalilkan suatu perbuatan TERGUGAT yang wanprestasi terhadapPerjanjian Kredit yang telah disepakati.Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telah disepakatiantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkandung unsurperjanjian timbal
balik dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu secara timbal baliksebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakatantara PENGGUGAT dan TERGUGAT .Bahwa TERGUGAT telah melakukan kewajibannya sebagai kredituryang beritikad baik dengan mencairkan fasilitas kredit kepadaPENGGUGAT dan PENGGUGAT memiliki kewajiban untukbertanggungjawab terhadap kelancaran pembayaran angsuran &penyelesaian kreditnya kepada TERGUGAT .
Bahwa karena masingmasing pihak dibebani kewajiban untukmemenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidakmemenuhi kewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat &Tergugat dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M.Yahya Harahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461,Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke V april 2007);16. Bahwa berdasarkan fakta di atas Tergugat mohon kepada Yth.
76 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkanjenis perjanjian kerjasama tersebut termasuk dalam kategoriPerjanjian Timbal Balik. Dari Perjanjian Timbal Balik tersebuttimbul Perikatan Dengan Ketetapan Waktu dan PerikatanBersyarat;2.1.3.Bahwa hal tersebut di atas dapat diketahui dari strukturPerjanjian Kerjasama Nomor 06 tanggal 1 Juli 2007 denganpenjelasan sebagai berikut: Perjanjian timbal balik dapat diketahui dari fakta hukumsebagai berikut:a.
mengenai Kewajiban Pihak Pertama; Pasal 4 mengenai Kewajiban Pihak Kedua; Pasal 8 mengenai Jangka Waktu Pembangunan; Pasal 9 mengenai Jangka Waktu DimulainyaPembangunan;2.1.6.Bahwa maka baik Pemohon Peninjauan Kembali maupunTermohon Peninjauan Kembali hanya memenuhi sebagian darikewajiban yang tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Nomor06 tanggal 1 Juli 2007, maka tentu baik Pemohon PeninjauanKembali maupun Termohon Peninjauan Kembali masingmasing belum memenuhi seluruh kesanggupan dan kewajibansecara timbal
Achmad Busro, S.H., M.Hum, dalam bukuHukum Perikatan Berdasar Buku Ill KUH Perdata,Percetakan Pohon Cahaya, Cetakan Ke1, 2011, Halaman58:Exception non ad impleti contractus tidak dapat dilakukanapabila dalam perjanjian timbal balik telah ditentukan siapayang harus berprestasi lebih dahulu. Kalau sudahditentukan, siapa yang harus berprestasi lebin dahuluternyata tidak berprestasi, maka jelas ia telah melakukanwanprestasi; Dr.
Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, 2011,Halaman 208 :Suatu pembatalan tidak juga dapat dituntutkan atas dasaryang sama terhadap perjanjian timbal balik yang tidaksempurna. Perjanjian timbal balik yang tidak sempurnapada asasnya meletakkan prestasi pada satu pihak, tetapidapat menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya;2.1.11.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) PerjanjianKerjasama Nomor 06 tanggal 1 Juli 2007, yang berbunyisebagai berikut:Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bahwa mengenaiperjanjian ini, kedua belah pihak dengan ini melepaskanketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tentang tatacara menghentikan atau mengakhiri suatu perjanjian.Catatan:Pasal 1266 KUHPerdata:Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuanyang timbal balik
Terbanding/Tergugat : PT Bank BNI Cabang Kebumen
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
39 — 18
, untukPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap sendiri danTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap kuasanya,sedangkan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak datangmenghadap meskipun telah dipanggil dengan patut ;Membaca, jawaban gugatan Penggugat Konvensi/TergugatHalaman 4 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMGRekonvensi tersebut,Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL
BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS) 1.
tidakmelakukan pembayaran angsuran kreditnya.Bahwa PENGGUGAT telah mengakui (Sehingga tidak diperlukan pembuktian kembali) telah melakukan wanprestasi atas kreditnya sebagaimanadisebutkan di atas dengan menunggak pembayaran hutang kepada TERGUGAT, namun PENGGUGAT dalam gugatannya malah mendalilkan suatuperbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati.Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah telah disepakatiantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkandung unsur perjanjian timbal
balik dimana masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara PENGGUGATdan TERGUGAT.Bahwa TERGUGAT telah melakukan kewajibannya sebagai kreditur yangberitikad baik dengan mencairkan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT danPENGGUGATmemiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kelanCaran pembayaran angsuran dan penyelesaian kreditnya kepada TERGUGAT, namun faktanya pembayaran kewajiban
yang telah disepakati.Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGATtelah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalamPasal 1320 KUH Perdata sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdataperjanjian yang telah dibuat oleh Para Pihak berlaku sebagai Undangundang bagi Para Pihak yang membuatnya.Berdasarkan Doktrin Yahya Harahap pada bukunya yang pada intinyamenyebutkan hal sebagai berikut :Bahwakarenamasingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi secara timbal
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuaiketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel); Gugatan tidak dapat diajukan & diterapkan dalam perjanjian timbal balikdengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (eksepsi nonadimpleti contractus);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan
PT METACENTRA
Tergugat:
ASETANIAN MARINE PTE LTD
89 — 53
Bahwa perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat danTergugat tersebut di atas merupakan perjanjian timbal balik yang berlakusebagai undang undang para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selaindengan kesepakatan dua belah pihak serta harus dilaksanakan denganitikat baik sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1338 Kitap UndangUndang Hukum Perdata;.
sampaigugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam, Tergugat tidakpernah melaksanakan kesepakatan dan atau pembayaran tersebut,sehingga Penggugat beranggapan bahwa kesepakatan tersebut batal;Bahwa tindakan Tegugat yang memutus perjanjian secara sepihakterhadap perjanjian A quo tidak tepat dan tidak berdasar berdasarkanalasan alsan sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan pasal 1266 Kitap Undang Undang HukumPerdata dinyatakan bahwa syarat batal dianggap selaludicamtumkan dalam persetujuan yang timbal
14 — 1
Substansiperkawinan dalam ketentuan tersebut dipahami merupakan ikatan lahir batinsecara timbal antara suami istri sehingga dapat mencapai tujuan perkawinanyakni membentuk keluarga yang bahagia. Makna a contrarionya adalah jikatidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balik antara suami istri itu, makatujuan perkawinan tidak akan terwujud.
Jika tujuan perkawinan sudah tidakdapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahir batin secara timbal balikantara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimanadikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu) untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dansejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.
22 — 2
Penggugat di depan persidangan menyerahkan Suratnya tertanggal02 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkaraini Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan ketentuanPasal 271 dan 272 RV maka dipandang perlu untuk mengabulkan pencabutanperkara tersebut karena Belem tahap pembacaan gugatan ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat yang mengajukanpermohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka sudah sepantasnyadihukum untuk membayar segala biaya yang timbal
68 — 10
.= Kemudian 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah Asli pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan seri berbeda yaitu seriSRT520048, seri CQW556615 dan seri CQV556244, olehterdakwa DEDI HENRAWAN, SE. di scanning satu per satu denganmenggunakan (satu) unit Printer Scanner merk EPSON tipe L210warna hitam secara timbal balik masingmasing seri sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan Kertas LINEN.= Setelah hasil scanning dari 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah Aslipecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu
Mengambil isi dompetterdakwa berupa 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah Asli pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan seri berbeda yaitu seriSRT520048, seri CQW556615 dan seri CQV556244.= Kemudian 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah Asli pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan seri berbeda yaitu seriSRT520048, seri CQW556615 dan seri CQV556244, olehterdakwa DEDI HENRAWAN, SE. di scanning satu per satu denganmenggunakan (satu) unit Printer Scanner merk EPSON tipe L210warna hitam secara timbal
S.M.Raja, KotaSibolga;Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa mata uang rupiah palsutersebut diperoleh terdakwa dan teman Terdakwa mata uang asli pecahanRp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di scan setelah membeli kertas LINEN daritoko Fotocopy kemudian terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) lembar uang kertasrupiah tukaran nilai nominal Rp.50.000,dari dompetnya dan selanjutnyaterdakwa DEDI HERAWAN, SE. melakukan scaner timbal balik uang tersebutdan kemudian mengeluarkan cetakan uang rupiah palsu tersebut
BONAR mengeluarkan uang kertas asli pecahanRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dari dompetnyayang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp.50.000, denganNomor seri SRT 520048 ;Halaman 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Sbg.b. 1 (satu) lJembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp.50.000, denganNomor seri CQW 556615 ;c. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp.50.000, denganNomor seri CQV 556244 ;dan selanjutnya terdakwa melakukan scaning timbal